“Saya mengapresiasi Presiden yang sudah mendengarkan masukan-masukan dari berbagai pihak termasuk dari DPR,” ujar Martin Manurung dalam keterangan tertulisnya, Jumat (20/5).

Menurut Martin, jarak waktu satu bulan pelarangan ekspor CPO dan minyak goreng ini sudah lebih dari cukup untuk melihat dan memetakan berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat.

“Larangan ekspor oleh Presiden itu sebagai shock terapy sudah bekerja efektif,” katanya.

Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) itu menuturkan, saat ini yang perlu dibenahi oleh pemerintah adalah mengenai pengelolaannya. Martin pun mengusulkan agar dibentuk satuan tugas (Satgas) untuk mengelola agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan maupun diuntungkan dari kebijakan ini.

“Tidak ada salahnya juga kalau dibentuk Satgas bersama persoalan CPO dan minyak goreng. Kita ini merupakan penghasil CPO terbesar di dunia dan sekarang harga komoditas CPO sedang tinggi-tingginya, jadi memang perlu ada Satgas yang khusus,” ucapnya.

Nantinya, Satgas ini bekerja sesuai dengan aturan yang ada. Artinya, pihak swasta dan negara tetap memperoleh pemasukan dari ekspor minyak goreng dan CPO ini, tetapi juga bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Berikutnya, alumni Pascasarjana Universitas East Anglia, Inggris itu juga menyarankan kepada pemerintah untuk melibatkan beberapa Kementerian untuk mengatur pelaksanaan distribusi minyak goreng di masyarakat.

Diantaranya seperti Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang berwenang mendistribusi sampai ke tingkat konsumen hingga ke pasar, Kementerian Perindustrian di tingkat hulu, Kementerian Pertanian (Kementan) dari sisi perkebunannya, lalu melibatkan seluruh penegak hukum.

“Dengan lintas sektoral ini, maka kita harapkan bisa memastikan kebijakan ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan,” terangnya.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi telah mencabut aturan larangan ekspor CPO dan minyak goreng pada Kamis (19/5). Ekspor pun berlaku mulai Senin (23/5).

Jokowi membeberkan beberapa alasan mengapa larangan ekspor ini dicabut. Pertama, stok minyak goreng di tanah air sudah kembali melimpah. Kedua, harga minyak goreng curah sudah turun. Sedangkan pertimbangan ketiga adalah adalah soal banyaknya orang yang bekerja di sawit.

“Ada 17 juta orang di industri sawit baik petani dan pekerja, maka saya putuskan ekspor minyak oreng dibuka kembali Senin 23 Mei 2022,” kata Jokowi.

(RO/RN)

Penegasan tersebut dikemukakan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Martin Manurung, Selasa (17/5) mengomentari kebijakan larangan ekspor minyak goreng dan crude palm oil yang diberlakukan sejak 28 April 2022.

“Hasil rapat Komisi VI DPR pada Januari itu sebenarnya sudah sangat komprehensif dengan menerapkan Domestic Market Obligation (DMO), Domestic Price Obligation (DPO) dan juga persetujuan ekspor. Tinggal sekarang teknis pelaksanaannya harus diatur pemerintah,” ujar Martin.

Legislator NasDem itu meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memperkuat kerja sama lintas sektoral untuk memaksimalkan pelaksanaan kebijakan.

“Seluruh stakeholder terkait dalam hal ini Kemendag, Kemenperin, harus bekerja sama dengan penegak hukum untuk memastikan kebijakan DMO, DPO dan persetujuan ekspor ini dijalankan dengan baik dan semestinya,’’ kata Martin.

Sebelumnya, para petani sawit mengeluhkan kebijakan larangan ekspor CPO dan produk turunannya yang membuat nasib mereka tak menentu. Semenjak diberlakukan larangan ekspor pada 28 April 2022 lalu, pabrik pengolahan kelapa sawit enggan membeli tandan buah segar (TBS) dari rakyat, karena tangki penyimpanan milik pabrik sudah penuh dengan TBS hasil kebun milik pabrik sendiri. Hal ini membuat para petani sawit kebingungan menjual hasil kebun mereka.(Dis/*)