a

Lestari Moerdijat Tag

JAKARTA (8 Maret): Keterlibatan secara aktif para anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) serta kepedulian masyarakat dan orangtua syarat mutlak dalam upaya mencegah dan menuntaskan kasus kekerasan di sekolah. "Dalam upaya pencegahan tindak kekerasan di sekolah peran setiap elemen yang diamanatkan tugas itu harus benar-benar terlibat aktif dalam upaya pencegahan, jangan membentuk tim hanya untuk memenuhi aturan yang ada saja," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Jumat (8/3). Pada awal pekan ini Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) mengungkapkan saat

JAKARTA (7 Maret): Melibatkan dan mengandalkan perempuan dalam proses pembangunan merupakan urgensi untuk menyikapi ragam krisis dan ketidakpastian dunia menuju kesejahteraan bersama. "Perempuan yang sehat berpotensi melahirkan perempuan yang berdaya dan mampu membangun keluarga yang sehat. Bila keluarga di Indonesia sehat tentu peluang untuk mewujudkan negara yang berdaya semakin besar," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat saat menjadi pembicara kunci pada diskusi publik dalam rangka menyambut Hari Perempuan Internasional yang diperingati setiap 8 Maret, di Jakarta, Kamis (7/3). Dalam diskusi bertema Membangun Kepemimpinan Perempuan di

JAKARTA (6 Maret): Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mengatakan, ketersediaan stok kebutuhan pokok mesti disertai dengan stabilitas harga untuk meredam kekhawatiran masyarakat. "Pasca-pemilu khususnya sepekan terakhir, harga kebutuhan pokok melonjak. Lonjakan harga itu seringkali dikaitkan dengan lonjakan permintaan dan kurangnya ketersediaan pangan buntut dampak El Nino di sejumlah daerah," kata Lestari saat membuka diskusi daring bertema 'Pemenuhan Kebutuhan Pokok Menjelang Puasa dan Lebaran' yang digelar oleh Forum Diskusi Denpasar 12 pada Rabu (6/3). Diskusi yang dimoderatori Dr. Radityo Fajar Arianto, MBA (Tenaga Ahli Wakil Ketua

JAKARTA (5 Maret): Langkah pembangunan desa yang lebih terarah harus konsisten dilakukan untuk mengakselerasi proses pembangunan nasional yang lebih baik. "Upaya untuk membangun desa dengan langkah-langkah yang terukur harus terus didukung dalam rangka proses pembangunan nasional yang lebih baik," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (5/3). Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) merencanakan penerapan Indeks Desa pada 2025 dalam upaya pengembangan desa yang lebih baik. Indeks tersebut menjadi indikator evaluasi terhadap kinerja pembangunan desa yang mengukur kemandirian desa melalui enam dimensi, yakni layanan

JAKARTA (4 Maret): Pemerintah daerah harus meningkatkan kecepatan pencegahan dan penanganan kasus demam berdarah dengue (DBD) di wilayahnya untuk menekan angka kematian akibat penyakit yang ditemukan di Indonesia sejak 1968 itu. Kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan. "Kecepatan penanganan kasus DBD salah satu kunci untuk meningkatkan angka kesembuhan dan menekan angka kematian. Dibutuhkan penanganan yang menyeluruh menghadapi lonjakan kasus DBD di sejumlah daerah di Tanah Air," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin (4/3). Catatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyebutkan

JAKARTA (3 Maret): Pemanfaatan kearifan lokal untuk memenuhi kebutuhan pangan dan menjaga kesehatan masyarakat merupakan bagian dari upaya membangun ketahanan nasional. "Rempah-rempah yang merupakan bagian dari kearifan lokal yang biasa dimanfaatkan sebagai bahan pangan dan bahan baku jamu harus dilestarikan dalam menghadapi ancaman krisis pangan dunia saat ini," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat saat memberi sambutan pada acara bincang-bincang Super Drink dan Minuman Herbal untuk Kesehatan, di Bukit Podomoro, Jakarta Timur, Minggu (3/3). Pada acara tersebut juga diperkenalkan mi instant dari sagu, kue lapis

JAKARTA (1 Maret): Upaya mewujudkan sekolah menengah kejuruan (SMK) yang mampu menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing harus terus didorong dalam rangka menjawab berbagai tantangan di masa depan. "Langkah pengembangan SDM yang mampu mengakselerasi proses pembangunan nasional harus terus diupayakan dan dipersiapkan secara matang antara lain melalui transformasi SMK yang lebih baik," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (1/3). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ada sebanyak 7,99 juta pengangguran di Indonesia per Februari 2023. Jumlah itu mencapai 5,83% dari

JAKARTA (29 Februari): Kewajiban sertifikasi halal pada produk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) harus dipertimbangkan dan dipersiapkan dengan matang agar tidak mempersulit pertumbuhan sektor ekonomi rakyat. "Sektor UMKM dengan segala keterbatasannya diakui dapat survive di tengah gejolak ekonomi yang terjadi. Penerapan kebijakan baru yang berpotensi membebani sektor tersebut harus dipertimbangkan secara matang," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Kamis (29/2). UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan aturan turunannya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2019 menyatakan bahwa

JAKARTA (28 Februari): Perubahan cuaca harus dihadapi dengan meningkatkan kewaspadaan dan mitigasi bencana melalui sosialisasi berkelanjutan. "Beberapa waktu lalu pascapesta demokrasi terjadi sejumlah bencana di berbagai wilayah Indonesia. Kondisi itu harus diwaspadai dan disikapi dengan langkah-langkah yang tepat," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema Antisipasi Fenomena Angin Puting Beliung Akibat Perubahan Iklim, yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (28/2). Diskusi yang dimoderatori Arimbi Heroepoetri (Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Laksmi Dhewanthi (Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian

JAKARTA (27 Februari): Masalah pemerataan terhadap akses pendidikan harus menjadi perhatian serius agar proses peningkatan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa segera terwujud. "Pendidikan yang merata bagi seluruh rakyat harus diwujudkan dengan segera mengatasi berbagai masalah yang ada, sebagai bagian upaya mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat yang merupakan amanah konstitusi kita," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (27/2). Menurut Lestari Moerdijat yang biasa disapa Rerie, sejumlah masalah seperti belum meratanya akses mendapatkan pendidikan antara penduduk