“Saya kira kesiapan semua moda transportasi yang ada selama masa libur Nataru kali ini harus dipastikan dengan baik, untuk mencegah terjadinya kecelakaan di tengah arus transportasi antar provinsi yang terus meningkat,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (24/12).

Catatan kepolisian mengungkapkan terjadi 183 kasus kecelakaan lalu lintas hingga hari kedua pelaksanaan Operasi Lilin 2024 dalam rangka pengamanan Nataru. Operasi Lilin digelar mulai 21 Desember 2024 hingga 2 Januari 2025.

Menurut Lestari, upaya peningkatan kewaspadaan setiap operator transportasi, masyarakat, dan pemerintah harus konsisten melalui pemenuhan sejumlah aspek keselamatan dalam perjalanan.

Kelayakan setiap kendaraan yang melintas di jalan, tegas Rerie, sapaan akrab Lestari, wajib dipenuhi tanpa kompromi. Demikian juga kesiapan ruas jalan dan para pengemudi, serta awak kendaraan.

Dengan volume kendaraan yang relatif tinggi, tambah Rerie, gangguan di jalan berupa kecelakaan dan kendaraan mogok, dapat menimbulkan masalah besar bagi para pengguna jalan.

Untuk itu, Rerie yang juga anggota Komisi X DPR dari Dapil Jawa Tengah II (Kudus, Demak, Jepara), mendorong agar masyarakat dan para operator transportasi berperan aktif mewujudkan kelancaran arus kendaraan selama Nataru, dengan memastikan moda transportasi yang digunakan dalam kondisi prima.

Sosialisasi mengenai titik rawan di sejumlah daerah dan informasi cuaca, menurut anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, harus dilakukan secara masif sebagai bagian dari upaya peningkatan kewaspadaan masyarakat pada masa libur Nataru.

Rerie sangat berharap momentum libur Nataru dapat menjadi ajang untuk membangun kolaborasi yang lebih baik antarpemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, sekaligus merealisasikan nilai-nilai persatuan dan gotong-royong yang kita miliki. (*)

“Masyarakat tetap harus waspada dalam menghadapi penularan virus Corona, terutama varian Omicron, yang terdeteksi lebih cepat menular. Pemerintah tetap waspada jangan lengah adanya jeda libur Nataru,” kata Nurhadi, dalam keterangannya, Kamis (16/12).

Ketua DPD NasDem Blitar itu juga meminta agar masyarakat tidak mengendurkan protokol kesehatan anti Covid-19. Selain itu, dia juga mengimbau agar pemerintah terus mengakselerasi program vaksinasi sehingga tercipta kekebalan komunal di masyarakat.

“Kita menyambut baik kebijakan pemerintah melakukan vaksinasi bagi anak berusia 6-11 tahun. Vaksinasi anak akan memberikan banyak manfaat dalam upaya mencegah penularan virus Corona mulai dari keluarga masing-masing,” ungkap dia.

Nurhadi pun ikut menyambut baik apapun keputusan pemerintah demi mencegah penyebaran Omicron. Bahkan, menurutnya, pemerintah bisa mempertimbangkan tutup pintu bagi Warga Negara Asing (WNA).

“Setuju perketat orang luar masuk jalur RI, dan larangan masuk khususnya warga asing dari negara dengan kasus Omicron cukup tinggi,” tutup politisi yang gemar mengenakan ikat kepala khas itu.

(WH)

“Masyarakat agar betul-betul taat dengan prokes, menjauhkan dari kerumunan dan tempat-tempat rekreasi yang berpotensi negatif terhadap penyebaran Covid -19,” ujar Irma dalam keterangannya, Senin (13/12).

Irma juga meminta kepada Pemerintah Pusat dan daerah agar melaksanakan kontrol ketat terhadap prokes.

“Tindak tegas pelanggarnya,” tambahnya.

Legislator NasDem itu menilai hal tersebut penting karena munculnya varian baru Covid-19 yakni Omicron, yang tak kalah berbahaya dari varian sebelumnya, Delta. Selain itu saat ini Indonesia dan dunia juga belum sepenuhnya bebas dari pandemi Covid 19.

“Diharapkan program vaksinasi untuk seluruh rakyat dapat segera dicapai, karena hanya dengan itu kita dapat meminimalisasi dampak keganasan virus ini,” tegas Irma.

Irma juga mengapresiasi pelaksanaan vaksinasi oleh pemerintah yang saat ini sedang berjalan.

“Saat ini Indonesia tengah menuju maksimalisasi vaksinasi,” tegas Legislator NasDem dari Dapil Sumatera Selatan II (Kabupaten Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ilir, Muaraenim, Lahat, Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Ilir, Empat Lawang, Kota Pagar Alam, Kota Prabumulih, dan Penukal Abab Lematang Ilir) itu.

(RO/*)

“Keterlibatan para pemangku kepentingan hingga tingkat desa sangat diperlukan untuk membantu upaya pengawasan mobilitas masyarakat yang diperkirakan akan meningkat di masa libur Natal dan Tahun Baru,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Kamis (9/12).

Menurut Lestari yang akrab disapa Rerie, level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang sudah relatif rendah di sejumlah provinsi di Jawa dan Bali memungkinkan meningkatnya masyarakat berkegiatan di area publik dengan tetap menerapkan protokol kesehatan (Prokes).

Legislator NasDem itu berpendapat, kombinasi antara konsistensi pengawasan dari para pemangku kepentingan di setiap daerah dan disiplin masyarakat yang tinggi dalam menerapkan Prokes harus dijalankan dengan baik agar sebaran virus korona di Tanah Air tetap terkendali.

Indikasi munculnya kembali kasus positif Covid-19 di sejumlah daerah, tegas Rerie, harus menjadi perhatian para pemangku kepentingan dengan secara masif melakukan testing dan tracing agar segera diketahui sumber penularannya.

Jelang libur Natal dan Tahun Baru ini, tegas anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, sosialisasi sejumlah aturan berkegiatan di ruang publik harus ditingkatkan agar masyarakat memahami untuk kemudian mematuhi kebijakan yang diberlakukan.

Rerie menegaskan, sejumlah langkah pencegahan dan antisipasi penyebaran Covid-19 harus dikedepankan dalam upaya pengendalian Covid-19, apalagi menjelang akhir tahun ini tren penyebaran virus korona varian Omicron meningkat di sejumlah negara.

“Ancaman virus korona varian baru dan potensi peningkatan pergerakan orang di masa libur Natal dan Tahun Baru harus diantisipasi dengan langkah yang tepat dari para pemangku kepentingan di setiap daerah,” pungkasnya.

(*)

“Ini langkah yang harus kita apresiasi dan kita dukung,” tegas Rachmad Gobel dalam keterangan tertulisnya, Rabu (8/12).

Pada Senin (6/12) Menko Maritim dan Investasi (Marinves) Luhut Binsar Panjaitan, mengumumkan pembatalan penerapan PPKM level 3 nasional pada masa Nataru. Dalam situs Kemenko Marinves, Luhut mengatakan, pemerintah memutuskan untuk tidak akan menerapkan PPKM level 3 pada periode Nataru di semua wilayah. Penerapan level PPKM selama Nataru akan tetap mengikuti asesmen situasi pandemi sesuai yang berlaku saat ini, tetapi dengan beberapa pengetatan.

Salah satu pertimbangannya adalah vaksin dosis pertama sudah mencapai 76% dan vaksin dosis kedua sudah mendekati 56%. Namun Luhut juga mengatakan pemerintah tetap menerapkan pelarangan seluruh jenis perayaan Tahun Baru di hotel, pusat perbelanjaan, mal, tempat wisata, dan tempat keramaian umum lainnya.

Sementara untuk operasional pusat perbelanjaan, restoran, bioskop, dan tempat wisata hanya diizinkan dengan kapasitas 75% dan hanya untuk orang dengan kategori hijau di aplikasi Peduli Lindungi. Adapun untuk acara sosial budaya, kerumunan masyarakat yang diizinkan berjumlah maksimal 50 orang.

Pengumuman oleh Menko Marinves itu berarti membatalkan pengumuman yang dilakukan Menko PMK Muhajir Effendy pada Rabu, 17 November 2021.

“Selama libur Nataru, seluruh Indonesia akan diberlakukan peraturan dan ketentuan PPKM level 3,” katanya, seperti dimuat di situs resmi Kemenko PMK.

Kebijakan itu dibuat berdasarkan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Antisipasi Potensi Peningkatan Kasus Covid-19 pada libur Nataru. Saat itu, Menko PMK menyatakan kebijakan itu dilakukan untuk memperketat pergerakan orang dan mencegah lonjakan kasus Covid-19 pasca libur Nataru.

PPKM level 3 itu akan berlaku mulai 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Menanggapi pembatalan oleh Menko Marinves, Muhajir mengatakan, SKB Tiga Menteri No 712 Tahun 2021 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2021 tetap berlaku, yaitu menghapus cuti bersama 24 Desember 2021.

Gobel mengatakan, pembatalan pemberlakuan PPKM level 3 nasional akan berpengaruh signifikan terhadap pergerakan ekonomi.

“Ini masa tutup buku bagi korporasi dan juga masa bagi masyarakat menutup akhir tahun dengan berbagai kegiatannya,” kata Legislator NasDem itu.

Dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini, tambah Gobel, harus bisa menyeimbangkan antara tuntutan ekonomi dan masalah kesehatan masyarakat.

“Harus seimbang antara gas dan rem,” tegasnya.

Karena itu, Legislator NasDem dari Dapil Gorontalo tersebut meminta semua pihak untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, menerapkan tes PCR dan antigen untuk perjalanan jarak jauh.

Tetap disiplin dalam menerapkan aturan sertifikat vaksin dalam Peduli Lindungi untuk aktivitas yang menuntut hal itu, mematuhi jumlah maksimal orang yang hadir di suatu kegiatan ekonomi maupun sosial budaya, serta terus melakukan testing, tracing, dan treatment.

“Hal ini menuntut tanggung jawab semua pihak. Mulai dari masyarakat, aparat, dan penyelenggara atau pemilik suatu venue atau kegiatan,” kata Gobel lagi.

Gobel juga mengingatkan, semua pihak harus menjaga prestasi yang sudah dicapai Indonesia dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini, bahkan harus terus meningkatkannya hingga bisa menjadi lebih baik lagi.

“Ini sangat penting untuk melindungi rakyat kita dari serangan virus sekaligus tetap bisa beraktivitas ekonomi serta sosial budaya. Anak-anak kita harus bisa bersekolah lagi secara tatap muka, karena itu masa depan bangsa ini,” pungkas Gobel.

(RO/Nasihin/*)

“Kebijakan penerapan level PPKM yang berbeda, sesuai dengan pencapaian sejumlah indikator pengendalian Covid-19 di setiap daerah cukup sulit dilakukan tanpa pengawasan dan kolaborasi yang baik antarpara pemangku kepentingan di daerah,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (7/12).

Dalam keterangannya secara daring, Senin (6/12), pemerintah memutuskan untuk memperpanjang PPKM level 1-3 di Jawa-Bali sampai 13 Desember 2021. Sedangkan untuk di luar Jawa-Bali PPKM level 1-3 diperpanjang sampai 23 Desember 2021.

Pada periode PPKM kali ini, sebanyak 129 kabupaten/kota berada di level 1. Kemudian, 193 kabupaten/kota berada di level 2, sementara, yang berada di level 3 tercatat 64 kabupaten/kota.

Sebelumnya, pemerintah sempat merencanakan untuk menerapkan PPKM level 3 untuk seluruh Indonesia, jelang libur Natal dan Tahun Baru.

Lestari memperkirakan dengan capaian level PPKM di Jawa-Bali yang membaik saat ini potensi terjadi peningkatan pergerakan orang di masa liburan Natal dan Tahun Baru kali ini cukup besar.

Kebijakan itu, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, menuntut kesiapan para pemangku kepentingan dalam upaya pengendalian pergerakan masyarakat.

Menurut Legislator NasDem itu, ketidaksiapan dalam mengantisipasi dampak dari kebijakan yang diambil itu, berpotensi memicu peningkatan kasus positif Covid-19 di sejumlah daerah.

Karena itu, tegas anggota Majelis Tinggi Partai NasDem tersebut, kesiapan para pemangku kepentingan dalam melakukan testing, tracing dan treatment serta mendisiplinkan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan harus dipastikan berjalan dengan baik.

Rerie berharap semua pihak mengedepankan langkah pencegahan penyebaran Covid-19 sesuai dengan kebijakan yang berlaku sehingga virus korona di Tanah Air bisa terus dikendalikan dengan efektif.(*)