“Tentunya diharapkan, menterinya juga baru, tentu harapan masyarakat, di tahun ini penyelenggaraan ibadah haji dapat lebih baik,” ujar Lisda, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (17/4/2025).

Menurut Lisda, permasalahan penyelenggaraan ibadah haji selalu berulang dengan persoalan yang sama. Mulai dari persiapan, fasilitas penginapan, transportasi, hingga koordinasi antarpenyelenggara.

“Mulai dari persiapan, perlengkapan, koordinasi antarlembaga juga masih lemah, termasuk tadi, barangnya, koper-kopernya, seragamnya diterima malah di Tanah Suci. Paling tidak kan ini menggangu jamaah. Jadi tidak khusuk kan,” ujarnya.

Penyelenggara haji harus serius memperbaiki celah-celah permasalahan. Meskipun survei kepuasan jamaah haji 2024 naik dibanding tahun sebelumnya, jangan sampai penyelenggara terlena dan tidak ada perbaikan.

“Setiap penyelenggaraan ibadah haji, orangnya bisa jadi baru, baik petugas haji, pelaksananya, termasuk pejabat di Kemenag. Akhirnya setiap tahun terjadilah apa yang di luar yang kita harapkan,” ujarnya.

Di sisi lain, Lisda bersyukur biaya haji tahun 2025 turun dibanding 2024. Biaya haji 2024 sebesar Rp93.410.286, sedangkan 2025 menjadi Rp89.410.258.

“Tahun ini Alhamdulillah tidak ada kenaikan, bahkan ada penurunan. Walaupun sedikit, itu yang diharapkan jamaah kita,” ujarnya.

Terkait terbentuknya Badan Penyelenggara Haji (BPH), yang akan efektif menjadi penyelenggara haji mulai 2026, Lisda berharap penyelenggaran ibadah haji dapat semakin baik.

“Jangan sampai penyelenggara baru, mulai dari nol lagi. Diharapkan penyelenggaraan haji makin baik,” tukas Lisda.

(Yudis/*)

Yang teranyar, guru besar sekaligus dosen Universitas Gadjah Mada (UGM), Edy Meiyanto, diduga melakukan kekerasan seksual terhadap belasan mahasiswi. Edy dipecat sebagai dosen UGM, namun hingga kini masih menerima gaji karena berstatus ASN.

“Mulai dari universitas itu sendiri harus ada penguatan, bagaimana anak-anak kita bisa kuliah dengan aman, nyaman. Seorang dosen harus melindungi anak-anaknya, bukan sebaliknya, menggunakan kekuasaannya untuk menekan, mencari-cari kesempatan di dalam kebutuhan anak-anak sebagai mahasiswa,” ujar Lisda, Kamis (17/4/2025).

Lisda mendesak pihak berwajib memroses secara serius kasus pelecehan tersebut. Pelaku harus mendapat hukuman setimpal sehingga menimbulkan efek jera.

“Mungkin ada aturan yang harus diikuti. Tapi pada intinya penegak hukum harus betul-betul serius, harus betul-betul mendapat hukuman yang setimpal. Juga menjadi pembelajaran bagi semua pihak untuk tidak melakukan hal-hal seperti itu,” tandasnya.

Terkait status ASN terduga, legislator NasDem dari Daerah Pemilihan Sumatra Barat I (Kabupaten Pesisir Selatan, Solok, Sijunjung, Tanah Datar, Kepulauan Mentawai, Dharmasraya, Solok Selatan, Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, dan Kota Padangpanjang) itu meminta pemerintah segera bertindak dan mengambil keputusan.

Di sisi lain, Lisda mengapresiasi para korban kekerasan seksual yang berani angkat bicara ke publik. Seluruh korban kekerasan harus berani bersuara dan melapor ke pihak berwenang.

“Mungkin banyak kasus, mohon maaf, selama ini terjadi namun tidak terungkap. Kalau ada apa-apa harus lapor agar kejadian seperti ini tidak terulang terus. Ini sangat memperihatinkan,” tegasnya.

Lisda berpendapat, semua lingkungan mempunyai potensi terjadi kekerasan seksual. Seluruh pihak harus punya kesadaran untuk saling menjaga.

“UU TPKS dibuat untuk melindungi. Dengan hukuman yang berat, diharapkan hal-hal seperti ini tidak terjadi. Tapi kalau sudah terlanjur terjadi, hukuman berat diharapkan bisa memberikan efek jera dan menjadi pembelajaran bagi yang lain. Jangan kita bermain-main dengan hal ini,” tegasnya.

(Yudis/*)

Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua Bidang Hubungan Legislatif DPW Partai NasDem Sumbar, Bakri Bakar, yang juga anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Fraksi Partai NasDem, serta jajaran pengurus DPW Partai NasDem Sumbar dan DPD Partai NasDem Pesisir Selatan.

Lisda Hendrajoni menegaskan Safari Ramadan merupakan salah satu agenda rutin Partai NasDem sebagai bentuk kepedulian dan kedekatan dengan masyarakat. Selain sebagai ajang silaturahmi, kegiatan tersebut juga menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka secara langsung.

“Safari Ramadan sudah menjadi agenda tahunan bagi Partai NasDem, khususnya di Sumatera Barat. Selain meningkatkan keimanan dan ketakwaan di bulan suci Ramadan, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk menampung aspirasi masyarakat,” ungkap Lisda.

Sebagai bentuk perhatian, Lisda juga menyerahkan bantuan pribadi berupa Al-Qur’an, mukena, dan uang tunai sebesar Rp2,5juta untuk jamaah Masjid Istiqomah.

“Ini merupakan bentuk komitmen kami sebagai partai politik yang terus berjalan beriringan bersama masyarakat,” tambahnya.

Selain bantuan pribadi, anggota DPRD Sumbar, Bakri Bakar juga menyerahkan dana hibah senilai Rp50 juta dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mendukung pembangunan Masjid Istiqomah.

“Masjid Istiqomah di Airpura merupakan satu-satunya masjid yang dikunjungi Tim Safari Ramadan DPW Partai NasDem Sumatera Barat. Kami sangat bangga karena kegiatan ini dihadiri langsung Bunda Lisda, yang juga baru saja dilantik sebagai Ketua TP-PKK Kabupaten Pesisir Selatan,” ujar Bakri Bakar.

Kegiatan tersebut mendapatkan sambutan positif dari masyarakat setempat. Banyak tokoh masyarakat, pejabat pemerintahan, serta jamaah tarawih Masjid Istiqomah turut hadir dan menyampaikan apresiasi atas kepedulian Partai NasDem.

“Alhamdulillah, masyarakat sangat antusias menghadiri acara ini. Semoga kegiatan ini beserta bantuan yang diberikan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan membantu pembangunan masjid,” tutupnya.

(BEE/WH/KL)

“Intinya, dari paparan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Kanwil Kemenag Sumatera Barat, kami dari Komisi VIII mendukung penuh kelanjutan pembangunan asrama haji embarkasi Padang dengan biaya Rp143 miliar,” ujar Lisda saat memimpin kunjungan kerja Komisi VIII DPR ke Padang, Sumatera Barat, Kamis (27/2/2025).

Terutama, asrama haji embarkasi Padang dapat dimanfaatkan calon jemaah haji asal Sumatra untuk memberikan pelayanan terbaik dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.

“Menurut kami, kalau bisa ditambah lagi, sehingga kawasan asrama haji dengan lokasi seluas ini betul-betul dapat dimanfaatkan dan memberikan pelayanan terbaik, khususnya jemaah asal Pulau Sumatra,” ungkap Lisda.

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat I (Kabupaten Dhamasraya, Kepulauan Mentawai, Pesisir Selatan, Sawahlunto/Sijunjung, Solok, Solok Selatan, Tanah Datar, Kota Padang, Padang Panjang, Sawahlunto, dan Solok) itu mengungkapkan, penyelenggaraan ibadah haji 2025 relatif telah dipersiapkan secara optimal.

Namun, Kementerian Agama dan Badan Penyelenggara Haji diharapkan tetap melakukan mitigasi risiko dan antisipasi agar seluruh persiapan dapat sesuai dengan perencanaan.

“Persiapan tahun ini sudah cukup baik, tetapi kita tidak boleh lengah. Harus ada langkah antisipatif agar seluruh proses berjalan lancar tanpa kendala,” ujarnya.

Selain itu, ia juga menyoroti skema pergantian calon jemaah haji yang gagal berangkat. Diperlukan kajian mendalam dan komprehensif untuk mengurai permasalahan agar mendapatkan solusi terbaik bagi penyelenggaraan ibadah haji.

“Kita harus memastikan bahwa sistem berjalan dengan baik dan tidak merugikan calon jemaah yang telah menunggu bertahun-tahun untuk menunaikan ibadah haji. Jika ada jemaah yang batal berangkat, penggantinya harus segera ditetapkan agar tidak ada yang dirugikan,” pungkasnya.

(Bee/Safa/*)

Terutama, guru inpassing atau guru non-aparatur sipil negara (ASN) di bawah Kementerian Agama (Kemenag) yang dihadapkan dengan masalah tunggakan tunjangan, kejelasan status, hingga keterbatasan fasilitas penunjang pendidikan.

“Kami dari Komisi VIII senang bertemu dengan bapak ibu perwakilan guru madrasah se-Indonesia, tentunya permasalahan satu-satu harus dilakukan sesuatu,” ujar Lisda dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VIII DPR dengan Perkumpulan Guru Inpassing Nasional, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/2/2025).

Legislator NasDem dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat I (Kabupaten Pesisir Selatan, Solok, Sijunjung, Tanah Datar, Kepulauan Mentawai, Dharmasraya, Solok Selatan, Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, dan Kota Padangpanjang) itu mengatakan, Komisi VIII akan segera berkoordinasi dengan pemerintah dalam memetakan dan menindaklanjuti permasalahan guru madrasah.

“Kami dari Komisi VIII juga bermitra dengan Kementerian Agama, tentu akan berkoordinasi juga dengan kementerian lain yang terkait sehingga permasalahan dapat satu-satu dituntaskan, karena saya sendiri merasa kita sama-sama menangis, bagaimana guru di daerah. Kami sering turun ke lapangan, banyak permasalahan. Fasilitasnya, sekolahnya, tunjangan, bagaimana menjadi P3K,” ungkap Lisda.

Menurutnya, status kepegawaian para guru inpassing masih gamang dan belum mendapatkan kepastian. Maka ia meminta pemerintah untuk mencari titik temu agar pengabdian dan dedikasi para guru dalam mendidik anak bangsa dapat mendapatkan perhatian.

“Kita menuju proses menjadi pegawai tetap tapi kalau kita masih karut marut, ada honorer selama 10-20 tahun, bahkan sampai masuk masa pensiun tidak diangkat juga. Bingung mau yang mana kita ikuti,” paparnya.

Lisda optimistis, di masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, sejumlah uraian permasalahan yang dihadapi para guru akan dituntaskan.

“Tentu kita berharap, permasalahan ini sama-sama akan kita sampaikan kepada pemerintah menjadi bahan perhatian untuk segera terselesaikan dalam masa pemerintahan Presiden Prabowo, karena beliau sangat perhatikan masalah pendidikan,” ujarnya.

Untuk itu, ia menyatakan sejumlah aspirasi para guru akan menjadi catatan, sehingga Komisi VIII akan menguraikan permasalahan dan segera mengambil langkah bersama pemerintah dalam menata ulang pendidikan nasional.

“Ini juga banyak catatan insyaallah akan menjadi catatan bagi kami di Komisi VIII. Kita sama-sama berjuang, berdoa, insyaallah mudahkan langkah kita ke depan,” pungkasnya.

(Safa/*)

“Revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 adalah kesempatan yang baik untuk kita, khususnya Ditjen PHU (Penyelenggaraan Haji dan Umrah) yang selama ini menjadi penyelenggara, tentu banyak sekali hal-hal yang dirasa menjadi catatan,” ungkap Lisda saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Haji dan Umrah Komisi VIII DPR dengan Dirjen PHU Kementerian Agama, Sestama BP Haji dan Deputi Kelembagaan Kemenpan-RB, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Legislator NasDem dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat I (Kabupaten Pesisir Selatan, Solok, Sijunjung, Tanah Datar, Kepulauan Mentawai, Dharmasraya, Solok Selatan, Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, dan Kota Padangpanjang) itu mengungkapkan, sejumlah masalah klasik dalam penyelenggaraan haji kerap muncul dan hampir serupa setiap tahun.

Maka penting dalam mengevaluasi kebijakan yang ada, terutama dalam hal pelaksanaan ibadah haji oleh Ditjen PHU.

“Kalau kita lihat, masalah-masalah yang terkait dengan penyelenggaraan haji setiap tahun kurang lebih sama. Misalnya antrian kuota, pelayanan, masalah lansia, dan makanan. Setiap tahun itu selalu ada dan berulang,” kata Lisda.

Terlebih, lanjut Lisda, akan terjadi peralihan penyelenggara haji dari Ditjen PHU ke Badan Penyelenggara (BP) Haji. Hal itu menjadi catatan dalam melakukan evaluasi penyelenggaraan haji. Termasuk, peluang kemampuan BP Haji menangani penyelenggaraan ibadah haji agar lebih optimal.

“Kalau kita melihat nanti dengan adanya BP Haji, ya ke depan apakah ini memang terakhir dilaksanakan oleh Dirjen PHU atau kah memang perlu waktu untuk belajar, karena yang selama ini sudah berjalan setiap tahun saja masih banyak sekali kelemahan-kelemahan,” paparnya.

Menurutnya, terdapat dinamika yang sangat cepat terjadi di Arab Saudi. Penyelenggaraan haji dinilai bukan sekadar ritual keagamaan, melainkan sebagai sektor industri bisnis.

“Kalau kita melihat dinamika di Arab Saudi, ya cepat sekali perubahan-perubahan peraturan. Kemudian bagaimana mereka memandang ibadah itu bukan cuma sekedar kita datang ke sana untuk beribadah, tapi mereka sendiri menjadikan ini sebagai industri, sebagai bisnis untuk mendatangkan orang sebanyak-banyaknya ke negara mereka. Nah, ini juga harus menjadi perhatian kita,” jelasnya.

Untuk itu, ia berharap ada perbaikan yang signifikan dalam penyelenggaraan ibadah haji agar tata kelola dan akuntabilitas penyelenggaraan dapat dipertanggungjawabkan ke publik. Sekaligus, meningkatkan kualitas pelayanan bagi para jemaah haji Indonesia agar semakin baik ke depan. (Safa/*)

Pengukuran yang dilakukan di Balai Diklat Koperasi Kota Padang, Sumatra Barat, pada Rabu (5/2/2025) itu juga melibatkan sejumlah yayasan seperti Yayasan Maha Cinta Rawdha, Yayasan Peduli Tuna Daksa, serta Yayasan Gereja Yesus Kristus (GYK) untuk kegiatan pengukuran dan produksi kaki tangan palsu.

“Alhamdulillah, setelah beberapa tahun tidak terlaksana pascacovid, hari ini kita kembali dapat melaksanakan kegiatan yang dulunya rutin kita selenggarakan. Kita berharap semua kegiatan berjalan lancar, mulai dari pengukuran hingga nanti pembagian kaki-tangan palsu untuk dunsanak (saudara) kita yang membutuhkan,” ungkap Lisda Hendrajoni dalam keterangannya, Kamis (6/2/2025).

Menurut anggota Komisi VIII DPR itu, setelah dilakukan pengukuran, proses produksi akan berlangsung selama satu bulan, diperkirakan akan dibagikan setelah Idul Fitri.

“Untuk bantuan ini tetap akan kita buka pendaftaran, kepada dunsanak kita se-Sumatra Barat, yang mungkin belum sempat ikut mendaftar pada kegiatan kali ini,” jelasnya.

Legislator NasDem dari Dapil Sumatra Barat I (Kabupaten Pesisir Selatan, Solok, Sijunjung, Tanah Datar, Kepulauan Mentawai, Dharmasraya, Solok Selatan, Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, dan Kota Padangpanjang) itu mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas keterlibatan banyak pihak dalam kegiatan tersebut.

“Terima kasih kepada Yayasan Maha Cinta Rawdha, Yayasan Peduli Tuna Daksa, dan Yayasan GYK yang datang langsung dari Amerika untuk terlibat dalam proses pengukuran dan produksi sekaligus donasi kaki-tangan palsu, untuk dunsanak kita yang ada di Sumatra Barat,” tandasnya.

Salah seorang penerima bantuan, Nopi Sri Yenti, 46, tak kuasa menahan tangis saat proses pengukuran. Ia menyebut harga kaki palsu yang cukup mahal, tak mungkin rasanya ia dapatkan karena keterbatasan ekonomi. Namun, dengan progam dari Bunda Lisda tersebut, impiannya untuk mendapatkan kaki palsu dapat terwujud, tanpa dipungut biaya.

“Alhamdulillah, terima kasih Bunda Lisda. Sudah 2,5 tahun kami menantikan ini, dan akhirnya dapat terwujud. Dengan keterbatasan yang kami miliki, kami sangat membutuhkan kaki palsu untuk berkegiatan sehari-hari, dan insyaallah dapat membantu kami dalam menjalankan usaha nantinya. Sekali lagi, terima kasih Bunda Lisda,” ungkapnya.

(Bee/*)

“Program makan bergizi gratis ini adalah langkah positif untuk mendukung kebutuhan gizi masyarakat, terutama bagi anak-anak sekolah. Namun, alangkah baiknya jika prioritas utamanya diberikan kepada daerah 3T, ditambah daerah yang memiliki angka kemiskinan tinggi, di mana akses terhadap makanan bergizi masih menjadi tantangan besar,” ujar Lisda, Selasa (21/1/2025).

Menurut Lisda, daerah 3T sering kali menghadapi permasalahan infrastruktur, ekonomi, dan pendidikan, sehingga banyak keluarga yang kesulitan menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak mereka.

Dengan memberikan prioritas pada wilayah itu, kata Lisda, program tersebut akan lebih tepat sasaran dan berdampak langsung pada upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

“Jika fokus pada daerah tersebut, maka program MBG akan lebih maksimal sesuai dengan tujuan utamanya yakni menekan angka stunting, sekaligus mendukung kualitas pendidikan,” terangnya.

Dengan anggaran yang sangat besar, lanjut Lisda, akan tepat sasaran jika difokuskan terlebih dulu ke daerah 3T dan daerah dengan penduduk miskin.

“Jika fokus pada wilayah 3T, maka sedotan anggarannya juga bisa terpangkas. Apalagi jika program tersebut dimaksimalkan pada daerah yang memiliki angka kemiskinan tinggi, tentu programnya menjadi lebih tepat sasaran,” jelas Lisda.

Program makan bergizi gratis memang dinilai positif untuk membantu masyarakat, tetapi pelaksanaannya harus memperhatikan sumber dana dan kelompok sasaran.

“Jangan sampai kita berbuat baik di satu sisi, tetapi melupakan tanggung jawab utama yang lebih mendesak,” imbuhnya.

Terkait wacana penggunaan dana Baznas sebagai penompang MBG, legislator dari Dapil Sumatera Barat I (Kabupaten Dhamasraya, Kepulauan Mentawai, Pesisir Selatan, Sawahlunto/Sijunjung, Solok, Solok Selatan, Tanah Datar, Kota Padang, Padang Panjang, Sawahlunto, dan Solok) itu menilai perlu ada kajian lebih jauh terhadap usulan tersebut.

“Dana Baznas semestinya difokuskan untuk membantu fakir miskin dan kaum dhuafa, sesuai amanah yang melekat pada pengelolaan zakat. Tentu perlu kajian lebih jauh, jika memang ingin menjalankan hal tersebut. Dalam aturan Islam, Dana Baznas sudah ada peruntukannya. Jangan sampai kita melanggar akidah,” pungkasnya.

(Bee/Yudis/*)

“Alhamdulillah, hari ini (Senin 20/1) personel dari Balai Kemensos Sumatera Barat sudah melakukan assement dengan orangtua Azzahra, untuk biaya pengobatan hingga BPJS anak kita tersebut aktif. Tadi Bunda sudah kontak langsung dengan keluarga dan alhamdulilah sudah ditindaklanjuti,” ujar Lisda di Padang, Senin (20/1/2025).

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat I (Kabupaten Dhamasraya, Kepulauan Mentawai, Pesisir Selatan, Sawahlunto/Sijunjung, Solok, Solok Selatan, Tanah Datar, Kota Padang, Padang Panjang, Sawahlunto, dan Solok) itu mengungkapkan, semula ia mendapatkan informasi Azzahra yang berasal dari Kecamatan Kota XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, pada 17 Januari 2025 dirawat di RSUP M Jamil Padang.

“Langsung besoknya, Bunda menyurati Kementerian Sosial perihal Rekomendasi Usulan Bantuan Pengobatan, dan alhamdulillah hari ini sudah di-assement dan ditindaklanjuti. Mohon do’anya ya untuk anak kita Azzahra, agar segera pulih dan lancar seluruh pengobatannya, amiin,” ungkapnya.

Azzahra yang didiagnosis mengidap Tuberkulosis (TB) Otak diperkirakan memerlukan biaya pengobatan yang relatif tinggi. Untuk itu, Lisda tergerak untuk membantu dan segera menghubungi Kementerian Sosial untuk meringankan biaya pengobatan Azzahra.

Keluarga Azzahra mengaku sempat membuka donasi untuk membantu biaya pengobatan. Namun, langkah Lisda menghubungi Kementerian Sosial menemukan titik temu dalam mengatasi masalah biaya pengobatan.

“Kami tak tahu lagi harus mengadu ke mana, karena keterbatasan ekonomi untuk membayar biaya pengobatan. Alhamdulillah, hari ini kami cukup lega, karena tadi sudah langsung didatangi oleh petugas dari Balai Kemensos untuk assesment biaya pengobatan Azzahra. Terima kasih Bunda Lisda, jika bukan karena Bunda, kami tak tahu lagi harus bagaimana,” ungkap Ayah Azzahra, Rozel.

(Bee/Safa/*)

Kegiatan bertajuk ‘Perempuan Bisa Apa’ juga menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidang perempuan yakni anggota DPRD Provinsi Sumatra Barat Sri Kumala Dewi.

Dalam kesempatan tersebut, Lisda yang akrab disapa Bunda Lisda, menyampaikan peran perempuan dalam perspektif Islam, dan belajar dari tokoh perempuan inspiratif dalam Islam yakni Siti Khadijah dan Aisyah RA.

“Perempuan dalam perspektif Islam dapat kita rujuk melalui dua sosok perempuan yang inspiratif dalam Islam yakni Siti Khadijah dan Aisyah RA. Siti Khadijah adalah seorang pengusaha sukses dan Aisyah adalah seorang ilmuwan yang menjadi rujukan ilmu fiqih dan hadis. Keduanya merupakan pendukung utama Rasullullah dalam berdakwah,” papar Lisda.

Dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 124, Allah SWT berfirman, “Barang siapa mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka mereka itu akan masuk surga.”

Hal itu, menurut Lisda merupakan bentuk penegasan kesetaraan ataupun peluang yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk berprestasi, baik di dunia maupun akhirat.

“Kita memaknai di sini peluang yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam berprestasi baik di dunia dan akhirat. Bahkan Islam memberikan tempat yang istimewa bagi perempuan yang beriman,” terang legislator NasDem dari Dapil Sumatra Barat I (Kabupaten Pesisir Selatan, Solok, Sijunjung, Tanah Datar, Kepulauan Mentawai, Dharmasraya, Solok Selatan, Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, dan Kota Padangpanjang) itu.

Anggota komisi VIII DPR itu juga menerangkan, di tengah dinamika kehidupan saat ini dan seiring perkembangan zaman, perempuan memiliki peran besar dalam berbagai aspek kehidupan. Bahkan Lisda menilai, perempuan memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan, contohnya pada bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial politik.

“Perempuan adalah pendidik pertama dan utama bagi anak-anaknya. Jika seorang ibu cerdas, maka generasi yang dilahirkan juga akan cerdas. Sedangkan di bidang perkenomian, banyak perempuan yang kini menjadi penggerak perekonomian keluarga dan masyarakat, termasuk melalui wirausaha. Bahkan di bidang sosial politik, saat ini tidak sedikit perempuan yang menjadi pemimpin dalam organisasi, bahkan di tingkat nasional,” ungkapnya.

Namun demikian, Lisda menegaskan, masih terdapat sejumlah tantangan yang harus dilalui para perempuan meski di era modern dan kesetaraan gender pada saat sekarang ini.

“Masih ada anggapan bahwa perempuan hanya pantas berada di rumah yang kita kenal dengan budaya patriarki, hingga akses yang terbatas sehingga saat ini banyak perempuan yang belum mendapatkan kesempatan pendidikan atau pekerjaan yang layak,” jelasnya.

Istri Bupati Pesisir Selatan terpilih itu juga memberikan solusi dengan memperkuat literasi dan keterampilan, membangun solidaritas.

“Perempuan harus terus belajar dan mengembangkan diri, baik dalam pendidikan formal maupun nonformal. Serta bangun solidaritas, contohnya seperti Aisyiyah ini sebagai tempat untuk saling mendukung dan mendorong kemajuan bersama. Dan semuanya dapat kita mulai dengan hal-hal kecil dari keluarga,” terangnya.

Oleh karena itu, menurut Lisda, ketika muncul Pertanyaan ‘Perempuan Bisa Apa’ tentunya hal ini cukup menggelitik.

“Karena jawabannya, perempuan bisa melakukan apa saja, selama itu baik dan bermanfaat,” pungkas Lisda.

(Bee/*)

Hal tersebut disampaikan Lisda saat kunjungan kerja Baleg DPR RI ke Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Jumat (20/12). Rombongan Baleg DPR disambut Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi Ansharullah, di Auditorium Istana Gubernuran, Padang, Sumatra Barat.

“Intinya kunjungan kerja ini dalam rangka sosialisasi Prolegnas Prioritas 2025 dan Prolegnas Jangka Menengah 2025-2029. Kita berharap kunjungan kerja ini bisa mendapatkan masukan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat daerah, guna terbitnya undang-undang yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat,” ungkap Lisda.

Legislator NasDem dari Dapil Sumatra Barat I (Kabupaten Pesisir Selatan, Solok, Sijunjung, Tanah Datar, Kepulauan Mentawai, Dharmasraya, Solok Selatan, Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, dan Kota Padangpanjang) itu berharap, ke depan kegiatan kunjungan kerja dapat membuka ruang komunikasi antara pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dengan para wakil rakyat, terutama yang berasal dari daerah pemilihan terkait.

“Untuk itu kita berharap ke depan, para kepala daerah yang terpilih dan segera dilantik, baik itu tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dapat sama-sama membangun komunikasi demi pembangunan di Sumatra Barat. Kami selalu membuka ruang diskusi ataupun komunikasi untuk hal tersebut sebagai salah satu perjuangan kami di pusat,” ungkapnya.

Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi Ansharullah, menyambut baik kunjungan Baleg DPR RI. Ia menyampaikan tiga aspirasi yang diharapkan dapat dipertimbangkan oleh Pemerintah Pusat.

“Kami sangat mengapresiasi kunjungan Baleg DPR ke Sumbar untuk menyosialisasikan Prolegnas ini. Pemprov Sumbar telah menetapkan 17 Program Pembentukan Perda Tahun 2025, antara lain tentang letenagakerjaan, jasa konstruksi, penyelenggaraan jalan, pendidikan, perlindungan petani, izin usaha, pengelolaan sampah, dan pengairan,” jelas Mahyeldi dalam sambutannya.

Dia meniai kunjungan kerja Baleg DPR kali ini adalah momentum strategis bagi Sumbar. Terutama terkait dengan sejumlah RUU Prioritas 2025 yang memiliki potensi besar untuk mendorong pengembangan sektor ekonomi utama di Sumbar. (Bee/*)

“Kita sudah meninjau sejumlah titik infrastruktur yang rusak pascabencana bulan Maret 2024 silam, khususnya di Pesisir Selatan. Hingga memasuki akhir tahun ini, masih terdapat sejumlah infrastruktur yang rusak, termasuk di Nagari Gurun Panjang Bayang ini. Ini akan kita dorong ke BNPB RI, bagaimana di tahun 2025 nanti dapat diselesaikan,” ujar Lisda saat mengunjungi lokasi tersebut, Selasa (17/12).

Lisda yang ditunjuk Partai NasDem guna percepatan penanganan bencana di Sumatera Barat, menyatakan untuk tahun 2025 sudah diusulkan penanganan sejumlah infrastruktur yang rusak akibat bencana di Pesisir Selatan.

“Kita terus berkoordinasi dengan BNPB RI agar penanganan bisa lebih cepat karena ini sudah hampir satu tahun pascabencana, dan sangat miris masih banyak infrastruktur yang rusak,” ungkap Bunda Lisda, sapaan akrabnya.

Tidak hanya peninjauan infrastruktur yang rusak akibat bencana, dalam reses tersebut Bunda Lisda juga menyerahkan 25 unit kursi roda kepada masyarakat yang membutuhkan di Pesisir Selatan.

“Alhamdulillah, di masa reses akhir tahun ini, kita menyerahkan bantuan kursi roda sebanyak 25 unit kepada dunsanak kita yang membutuhkan. Semoga alat bantu ini dapat bermanfaat bagi saudara kita, sebagai alat bantu penunjang dalam pengobatan atau pun aktivitas sehari-hari,” pungkasnya.

(Bee/*)

Antusias masyarakat, khususnya para orangtua terlihat pada kegiatan yang merupakan bagian dari rangkaian syukuran atas dua periode terpilihnya Lisda sebagai Anggota DPR RI.

“Hari ini kami melaksanakan kegiatan Sunatan Masal di Kecamatan Bayang, sebagai bentuk rasa syukur atas dua periode Bunda di DPR RI, sekaligus untuk berbagi dan meringankan beban sanak keluarga kita yang ada di sini,” ungkap Lisda yang akrab disapa Bunda Lisda.

Lisda juga mengucapkan syukur, atas antusias masyarakat yang hadir, bahkan melebihi kuota yang seharusnya.

“Jadi ini kegiatan Sunatan Masal yang kedua kalinya kita gelar dalam rangkaian syukuran Bunda Lisda. Pada setiap titik, itu kuotanya hanya 100 anak, tapi di sini karena membludak, akhirnya kuotanya berlebih menjadi 120. Alhamdulillah, yang penting kita bisa berbagi dengan masyarakat,” jelas Srikandi Partai NasDem itu.

Dalam kegiatan sunatan masal tersebut, Lisda juga menggandeng sejumlah tenaga medis dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Pesisir Selatan, Fakultas Kedokteran Unand, Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, dan Rumah Sakit BKM.

“Alhamdulillah, Bunda mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dari tenaga medis, yang juga bersedia ikut dalam kegiatan ini. Semoga kegiatan ini menjadi berkah bagi bagi kita semua,” ucapnya.

Wulan, 34, salah seorang warga mengucapkan terima kasih kepada Bunda Lisda, atas kegiatan Sunatan Masal tersebut. Ia mengaku kegiatan itu sungguh bermanfaat, khususnya bagi masyarakat kurang mampu, di tengah sulitnya perekonomian masyarakat.

“Terima kasih Bunda Lisda. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kami, di tengah sulitnya perekonomian masyarakat saat ini,” ungkap Wulan.

(bee/*)

Sebanyak 77 orang anak laki-laki mengikuti sunatan masal didampingi orangtua mereka masing-masing. Para peserta yang memadati Hall Badminton tampak antusias mengikuti kegiatan social tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Lisda mengatakan bahwa kegiatan sunatan masal itu bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang merata kepada seluruh masyarakat, khususnya untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu dan anak yatim piatu.

“Kami dari Fraksi Partai NasDem selalu berkomitmen untuk hadir di tengah-tengah masyarakat dan memberikan manfaat nyata. Melalui sunatan masal ini, kami berharap dapat meringankan beban masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan,” ucapnya.

Dengan adanya acara itu, Lisda berharap ke depan kegiatan seperti itu akan terus dilanjutkan, karena berbuat baik untuk masyarakat sudah merupakan kewajiban, apalagi masyarakat sangat butuh pelayanan kesehatan yang merata.

“InsyaAllah semoga kegiatan ini terus kita lakukan secara berkesinambungan, dan akan bergulir di setiap kecamatan,” ujar legislator NasDem dari Dapil Sumatra Barat I (Kabupaten Pesisir Selatan, Solok, Sijunjung, Tanah Datar, Kepulauan Mentawai, Dharmasraya, Solok Selatan, Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, dan Kota Padangpanjang) itu.

Para orangtua tampak antusias dan merasa bangga anak mereka dapat mengikuti sunatan masal gratis tersebut. Naldi, salah seorang warga mengungkapkan terima kasih atas kepedulian Lisda terhadap masyarakat kecil dengan kegiatan sosial sunatan masal itu.

“Kami orangtua merasa bangga, karena anak kami bisa ikut serta dalam kegiatan sunatan masal ini. Beliau (Lisda) menunjukan bukti yang nyata rasa kepeduliannya terhadap rakyat kecil,” ucap Naldi.

(bee/*)

Mereka adalah korban banjir di Kenagarian Gantiang Mudiak Utara Surantih, Pesisir Selatan. Dua kampung, yakni Kampung Langgai dan Kampung Batu Bala menjadi yang terparah, bahkan menimbulkan korban jiwa.

Puluhan rumah di lokasi tersebut luluh lantah dan hanyut terbawa banjir bandang yang terjadi pada Maret 2024 silam.

Hampir sembilan bulan pascakejadian, kondisi masyarakat di nagari tersebut mulai berangsur pulih. Namun, puluhan masyarakat yang kehilangan rumah hingga kini masih tinggal di pengungsian.

“Sampai hari ini kami masih tinggal di pondok ini Bunda, dengan kondisi apa adanya. Ketika hujan turun, kami selalu was-was,” ungkap salah seorang penghuni rumah pengungsian kepada Lisda.

Menurutnya, ia sudah sering didata dan dijanjikan untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah kabupaten setempat, bahkan akan dibuatkan rumah dan direlokasi. Namun setelah sembilan bulan, bantuan dan relokasi yang dijanjikan tak kunjung diterima.

“Sudah banyak dari pemda yang datang, foto-foto, minta data KK, dan lain sebagainya. Namun hingga saat ini bantuan tersebut belum ada. Bahkan bantuan pengungsian sementara yang kami huni ini berasal dari Pemkab Tanah Datar,” jelasnya.

Melihat kondisi tersebut, Lisda yang saat ini kembali dipercaya duduk di Komisi VIII DPR RI, langsung memberikan respon. Ia berjanji akan segera memperjuangkan hal itu ke kementerian atau Badan Nasional Penanggulan Bencana (BNPB), sehingga bantuan segera disalurkan.

“Iya saya langsung koordinasi dengan pihak Kemensos dan BNPB. Intinya harus segera ditangani. Kasian masyarakat sudah hampir setahun menunggu belum ada kejelasan. Tim kita juga sudah data jumlah pengungsi dan kebutuhan masyarakat pra pengungsi di Langgai dan Batu Bala. Inshaallah dalam waktu dekat dapat disampaikan ke kementerian di Jakarta,” pungkas Lisda.

(bee/*)

“Rasa penasaran masyarakat akhirnya terjawab sudah, dengan diumumkannya Kabinet Merah Putih. Saya mengucapkan selamat bertugas untuk para menteri dan jajaran Kabinet Merah Putih, terutama kepada enam putra Minang yang ikut dilantik. Kami berharap para menteri dapat memberikan pengabdian terbaik untuk kesejahteraan rakyat sesuai dengan visi dan misi Presiden,” ucap Lisda di Jakarta, Rabu (23/10).

Presiden Prabowo telah melantik 48 menteri dan lima kepala badan serta 56 orang yang mengisi posisi wakil menteri. Sosok yang dipilih Prabowo untuk mengisi jabatan di dalam kabinet berasal dari berbagai latar belakang. Mulai dari politisi, akademisi, militer, polisi, pengusaha, professional, serta praktisi hukum. Beberapa di antaranya merupakan putra asli Minangkabau.

Legislator NasDem dari Dapil Sumatra Barat I (Kabupaten Pesisir Selatan, Solok, Sijunjung, Tanah Datar, Kepulauan Mentawai, Dharmasraya, Solok Selatan, Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, dan Kota Padangpanjang) itu berharap jumlah keterwakilan perempuan di kabinet bisa terus bertambah. Saat ini perempuan yang duduk di kementerian dan lembaga sebanyak 14 orang.

“Harapan kita komposisi menteri atau pun wakil menteri setidaknya ada 30% dari perempuan. Namun di lain sisi kita harus memaklumi karena hal itu merupakan hak prerogatif Presiden,” jelas Lisda.

Lisda berharap, keterwakilan perempuan perlu menjadi perhatian, terutama dari perspektif gender dalam kebijakan atau pun pengambilan keputusan yang menyangkut dengan kaum perempuan.

“Dengan komposisi hanya 12% keterwakilan perempuan pada Kabinet Merah Putih, tentu kita berharap dapat berjalan optimal meskipun harus bekerja ekstra, khususnya dalam mempertimbangkan kebijakan dan keputusan yang berhubungan dengan kaum perempuan di eksekutif,” urainya.

(Bee/*)

Dengan memberikan bantuan kepada pelajar dari keluarga kurang mampu, program ini memberikan kesempatan yang sama bagi semua anak untuk mendapatkan pendidikan layak.

“Dukungan finansial dari bantuan PIP juga dapat mendorong pelajar untuk meraih prestasi akademis yang lebih baik. Dengan bebas dari beban biaya pendidikan, pelajar dapat lebih fokus pada pembelajaran dan pengembangan diri. Ini membuka peluang bagi mereka untuk mengejar cita-cita dan meraih prestasi yang membanggakan, baik di tingkat lokal maupun nasional,” ungkap anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Lisda Hendrajoni dalam keterangannya, Senin (9/9).

Lisda menambahkan, bantuan PIP memberikan manfaat lain secara tidak langsung dan meningkatkan partisipasi dalam pendidikan. Dengan adanya dukungan dari pemerintah, orang tua juga lebih termotivasi untuk mengirimkan anak-anak mereka ke sekolah. Hal ini berdampak positif pada tingkat kehadiran dan keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak-anak mereka.

“Melalui bantuan PIP, pelajar bisa belajar menjadi lebih mandiri dan percaya diri. Mereka belajar mengelola uang bantuan dengan bijak, serta belajar untuk mengambil tanggung jawab dalam pendidikan mereka sendiri. Hal ini membantu memupuk kemandirian dan rasa percaya diri yang penting untuk kesuksesan di masa depan,” terang Lisda.

Legislator NasDem dari Dapil Sumatra Barat I (Kabupaten Pesisir Selatan, Solok, Sijunjung, Tanah Datar, Kepulauan Mentawai, Dharmasraya, Solok Selatan, Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, dan Kota Padangpanjang) itu menambahkan, PIP melalui jalur aspirasi Komisi X DPR RI Fraksi Partai NasDem memberikan dampak signifikan bagi pendidikan di Sumatra Barat.

Penerima manfaat bantuan PIP di Pesisir Selatan, Sumatra Barat terus mengalami peningkatan. PIP tidak hanya dianggap sebagai bantuan finansial, tetapi juga sebagai bentuk perhatian dan dukungan yang diberikan kepada pendidikan di daerah tersebut. Para orang tua murid pun merasa terbantu dengan adanya peningkatan ini.

“Kami sangat bersyukur dengan adanya peningkatan penerimaan PIP ini,” ungkap Ahmad, salah satu orang tua murid di Kecamatan Batangkapas.

Menariknya, bantuan PIP tidak semata-mata berasal dari alokasi pemerintah pusat. Salah satu faktor penting dalam peningkatan bantuan PIP ini adalah peran aktif Lisda Hendrajoni yang telah terlibat secara langsung dalam memerjuangkan alokasi dana PIP untuk Pesisir Selatan.

Pesisir Selatan, merupakan salah satu dari 11 kabupaten/kota di Daerah Pemilihan Sumatra Barat 1 yang mendapat perhatian khusus dari Lisda.

“Kami sangat menghargai dedikasi Ibu Lisda dalam memerjuangkan pendidikan anak-anak kami di daerah ini,” kata Siti, ibu murid lainnya.

(Bee/*)

“Bantuan PIP telah menjadi penopang bagi banyak pelajar di Sumatra Barat, karena memberikan akses lebih luas bagi pelajar. Dengan adanya program tersebut, biaya pendidikan seperti uang sekolah, buku, dan seragam tidak lagi menjadi beban berat bagi keluarga, sehingga memungkinkan lebih banyak anak untuk mengakses pendidikan yang berkualitas,” ungkap Lisda dalam keterangannya, Kamis (5/9).

Legislator NasDem dari Dapil Sumatra Barat I (Kabupaten Pesisir Selatan, Solok, Sijunjung, Tanah Datar, Kepulauan Mentawai, Dharmasraya, Solok Selatan, Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, dan Kota Padangpanjang) itu juga mengatakan salah satu efek bantuan PIP adalah meminimalisasi angka putus sekolah. Dengan adanya bantuan yang disalurkan melalui jalur PIP, lebih banyak pelajar di Sumatra Barat dapat melanjutkan pendidikan hingga ke jenjang lebih tinggi.

“Ini jelas membantu menciptakan generasi yang lebih terdidik dan berpotensi untuk berkontribusi dalam pembangunan negara,” tandas Lisda.

Anggota DPR yang akan kembali duduk di kursi Senayan pada periode 2024-2029 itu menambahkan, bantuan PIP juga turut berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan beban biaya yang berkurang, pelajar dapat lebih fokus pada proses belajar mengajar tanpa terbebani masalah finansial.

“Bantuan ini juga dapat digunakan untuk membeli buku dan perlengkapan sekolah lainnya, yang membantu meningkatkan akses terhadap sumber belajar yang berkualitas,” tukas Lisda.

(RO/*)

Lisda yang hadir di acara pengambilan sumpah dan janji anggota DPRD Pesisir Selatan di Gedung Painan Convention Center, Kamis (15/5) itu juga dihadiri Gubernur Sumatra Barat yang diwakili Kepala Dinas Perindustrian dan perdagangan Provinsi Sumatera Barat, Novrial serta sejumlah pejabat di lingkup Forkopimda Pesisir Selatan.

“Selamat kepada para anggota DPRD Pesisir Selatan yang baru saja diambil sumpah dan janjinya. Saya juga mengajak agar DPRD Tingkat II, Pesisir Selatan ke depan dapat menjalin komunikasi dan sinkronisasi dengan DPR RI, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat, khususnya di Pesisir Selatan,” ungkap Lisda.

Legislator NasDem dari Dapil Sumatra Barat I (Kabupaten Pesisir Selatan, Solok, Sijunjung, Tanah Datar, Kepulauan Mentawai, Dharmasraya, Solok Selatan, Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, dan Kota Padangpanjang) itu membuka diri untuk diskusi dan komunikasi sekaligus merancang inovasi ke depan.

“Terutama dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat di Sumatra Barat, khususnya di Pesisir Selatan (Pessel). Kami secara kelembagaan dan pribadi, mengucapkan selamat kepada anggota DPRD Pesisir Selatan periode 2020-2029,” tanda Lisda Hendrajoni.

Legislator yang akan kembali duduk di kursi Senayan pada 2024-2029 ini juga mengapreasi fungsionaris DPD Partai NasDem Kabupaten Pesisir Selatan yang berhasil mendapatkan lima Kursi dengan penyebaran satu kursi pada setiap daerah pemilihan yang ada di Pessel.

“Alhamdulillah, kita patut apreasi DPD Partai NasDem Pesisir Selatan yang telah mengantarkan lima orang kader terbaiknya pada Pemilu 2024, sehingga pada setiap Dapil di Pesisir Selaan kita punya satu orang kader. Berkat kerja keras dari DPD juga kursi pimpinan diraih Fraksi Partai NasDem DPRD Pesisir Selatan,” pungkasnya.

(Bee/*)

Anggota Komisi X DPR yang kebetulan tengah melakukan kunjungan di dapilnya itu langsung menyambangi lokasi rumah milik Nofri Chan. Selain kehilangan harta benda dan tempat tinggal, anak-anak mereka juga mengalami trauma atas peristiwa tersebut.

Kedatangan Lisda bersama suaminya Hendrajoni, disambut hangat oleh masyarakat Siguntur.

“Yang sabar ya. Semoga kita semua diberikan ketabahan oleh Allah SWT, dalam menerima setiap ujian dan cobaan,” ujar Lisda.

Pada kesempatan tersebut Lisda juga memberikan bantuan berupa beras dan makanan siap saji serta sejumlah kebutuhan mendasar lainnya.

“Kita menyerahkan sedikit bantuan untuk meringankan beban dunsanak kita yang tertimpa musibah kebakaran. Semoga dapat membantu dan bermanfaat bagi dunsanak kita yang sedang berduka,” ungkapnya.

Legislator NasDem dari Dapil Sumatra Barat I (Kabupaten Pesisir Selatan, Solok, Sijunjung, Tanah Datar, Kepulauan Mentawai, Dharmasraya, Solok Selatan, Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, dan Kota Padangpanjang) itu bukan hanya memberikan bantuan berupa materil. Bersama Tim Sahabat Lisda Hendrajoni (Saliha) dia juga memberikan trauma healing dengan menghibur anak dari Nofri Chan bersama dengan anak-anak lainnya di sekitar lokasi.

“Terima kasih kami ucapkan kepada Bunda Lisda dan Bapak Hendrajoni yang sudah datang langsung melihat kami dan memberikan bantuan serta menghibur anak-anak kami. Semoga kebaikan Bapak dan Bunda mendapatkan balasan yang lebih dari Allah SWT, serta dimudahkan segala urusan nya. Aamin,” ujar Nofri Chan.

(Bee/*)