“Berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait dan menerapkan praktik terbaik dalam industri untuk menyiapkan pasokan energi yang ramah lingkungan bagi masa depan negara, dan planet kita tentunya,” ujar Syamsul, dalam sosialisasi ‘Peran Penting Sumber Daya Panas Bumi’, di Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu (24/9).

Acara tersebut merupakan kerja sama Syamsul dengan Lembaga Abdi Swadaya Institute dan PT Pertamina Geothermal Energy. Sebanyak 200 orang dari tokoh masyarakat, pemuda, hingga mahasiswa menjadi peserta sosialisasi tersebut.

Syamsul berharap keterlibatan komunitas lokal, para peneliti, universitas, dan lainnya terus diperkuat. Kolaborasi dapat mendorong terciptanya inovasi dan pengembangan industri panas bumi.

Legislator NasDem dari dapil NTB II (Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, dan Kota Mataram) itu juga berharap PGE semakin aktif terlibat dalam program pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan tenaga kerja yang terlatih di bidang energi panas bumi.

“Sehingga bisa berkontribusi pada pembangunan sumber daya manusia yang mendukung pertumbuhan industri dan memberikan manfaat sosial bagi masyarakat pada umumnya,” tukasnya.

(dis/*)

“Hal ini dikarenakan adanya efek pengganda atau multiplier effect akibat peningkatan ekspor yang akan memberikan pengaruh cukup besar pada perekonomian wilayah tersebut,” ujar anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, M Syamsul Luthfi, dalam seminar bertajuk Membangun Semangat Ekspor untuk Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Lombok Utara, Selasa (19/9).

Seminar yang digelar di Kecamatan Pemenang, Lombok Utara itu merupakan kerja sama Syamsul dengan BP Batam. Hadir dalam acara itu, Kepala Subbag Hubungan Komunikasi Media dan Antar Lembaga, Prayuli Irianti, perwakilan perangkat desa, pelaku usaha, dan masyarakat setempat.

Legislator dari Dapil Nusa Tenggara Barat II (Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, dan Kota Mataram) itu mengatakan, ekspor memainkan peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

“Ekspor dapat memberikam pemasukan anggaran negara melalui pendapatan dan mata uang asing yang dapat digunakan untuk memperbaiki infrastruktur dan menciptakan iklim investasi yang menarik di semua daerah,” ujarnya.

Lebih lanjut Syamsul mengatakan, BP Batam menjadi kawasan industri modern yang berorientasi ekspor. Hal itu ditunjukkan oleh nilai ekspor yang menunjukkan tren positif. Dalam tiga tahun terakhir tercatat ekspor Batam pada tahun 2020 sebesar US$9.5 juta, 2021 sebesar US$10.1 juta, kemudian 2022 naik menjadi US$15.5 juta.

Pertumbuhan ekonomi Batam juga menunjukkan tren positif setiap tahun. Bahkan pada 2022, laju pertumbuhan ekonomi Batam mencatatkan pertumbuhan 6.84%, lebih tinggi dari pertumbuhan nasional sebesar 5,03 %.

“Dengan kondisi ini, Batam memiliki keistimewaan dalam dunia perdagangan bebas, yang sekaligus memiliki kawasan ekonomi khusus. Batam juga didukung oleh infrastruktur dan kebijakan yang mendukung tumbuhnya iklim investasi secara nasional,” tukas Syamsul.

(anwar/dis/*)

Syamsul menilai perkembangan PTS kini masih mengalami ketimpangan dibanding PTN (perguruan tinggi negeri). Padahal, tidak hanya PTN, PTS juga memiliki peranan yang besar terhadap dunia pendidikan.

“Masih adanya dikotomi antara PTN dan PTS. Ini terlihat dari porsi anggaran yang sangat timpang. Terjadi disparitas. Swasta itu hanya mendapat 6 persen, sementara negeri 94 persen. Ke depan kita ingin harus ada penyesuaian keberpihakan pemerintah terhadap PTS,” ujar Syamsul seusai pertemuan Tim Panitia Kerja Perguruan Tinggi Komisi X DPR RI dengan rektor PTS dan PTN se-Jawa Timur di Universitas Merdeka Malang, Jatim, Jumat (30/9).

Syamsul mengatakan, salah satu keberpihakan tersebut adalah terkait dengan anggaran. Aspek kualitas pendidikan dapat dilihat dari anggaran yang diberikan.

“Itu semua tidak terlepas dari keterbatasan dana pendidikan yang dikeluarkan pemerintah,” tandas Legislator NasDem dari Dapil Nusa Tenggara Barat II (Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, dan Kota Mataram) itu.

Selain keberpihakan anggaran, imbuhnya, yang perlu menjadi perhatian ialah kualitas dan tingkat kompetisi, utamanya dalam menghadapi persaingan global. Mengingat di kancah global, perguruan tinggi di Indonesia masih berada pada peringkat yang rendah.

“Competitiveness (daya saing) masih rendah, kemudian quality (kualitas) dan equality-nya (persamaan) juga harus diperhatikan untuk masa-masa yang akan datang. Saran saya, Pak Menteri (Mendikbud-Ristek) harus fokus. Jangan sedikit-sedikit mengubah kurikulum, mengubah kebijakan, karena penyesuaian terhadap kurikulum dan kebijakan itu membutuhkan waktu,” tukasnya.

(dpr.go.id/*)

“Ini harus segera disalurkan. Kalau memungkinkan disalurkan pekan ini, mengapa tidak? Jangan ditunda-tunda,” ujar Syamsul dalam keterangannya, Senin (5/9).

Bantuan tersebut, imbuh Syamsul, harus diperluas sasaran penerimanya. Misalnya kepada pekerja informal di sektor pariwisata. Jika BSU BBM diberikan kepada mereka yang bergaji di bawah Rp3,5 juta per bulan, artinya pekerja informal di sektor pariwisata termasuk berhak menerima. Namun sebagai pekerja informal, kemungkinan mereka akan sulit terdata pemerintah.

“Misalnya guide, penjual oleh-oleh keliling, hingga orang yang menyewakan kendaraan untuk wisatawan. Masalahnya mereka juga tidak termasuk masyarakat miskin. Jadi kelompok ini rentan tidak mendapat bantuan,” tandasnya.

Legislator NasDem dari Dapil Nusa Tenggara Barat II (Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, dan Kota Mataram) itu mengatakan, sektor pariwisata yang sudah dihantam pandemi Covid-19 selama dua tahun terakhir tidak boleh terpuruk lagi. Pertumbuhan pariwisata yang mulai bangkit harus dijaga.

“Saya minta kementerian terkait memperhatikan betul pekerja informal, hingga UMKM-UMKM sektor pariwisata,” pungkas Syamsul.

Pemerintah telah resmi menaikkan harga BBM subsidi. Pertalite dibanderol dengan harga jual Rp10.000 per liter dari sebelumnya Rp7.650 per liter dan Solar dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter.

Sebagai bantalan ekonomi, pemerintah telah menyiapkan tiga jenis bansos. Pertama bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp600.000 kepada kelompok penerima manfaat (KPM). Kedua, bantuan subsidi upah (BSU) sebesar Rp600.000 diberikan kepada pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan dan ketiga, bantuan angkutan umum yang dialokasikan kepada pemerintah daerah.(RO/dis/*)

Syamsul Luthfi yang juga Ketua Umum Persatuan Catur Seluruh Indonesia (Percasi) NTB itu mengatakan, kejuaraan catur terbuka internasional tersebut pertama kali diselenggarakan oleh kepengurusan Percasi NTB.

Bahkan menurut PB Percasi, kejuaraan catur internasional yang diselenggarakan Percasi NTB mampu mencetak sejarah dengan jumlah peserta terbanyak dibandingkan dengan kejuaraan yang sama selama ini yang telah dilaksanakan di Indonesia.

“Semoga acara ini sukses untuk meningkatkan kualitas pecatur di NTB, mendukung pengembangan pariwisata, serta memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat,” kata Legislator NasDem dari Dapil NTB II (Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, dan Kota Mataram) itu.

International Mandalika Cup 2022 diikuti 250 pecatur dari berbagai daerah termasuk pecatur dari luar negeri.

Jumlah peserta yang mendaftar sebanyak 300 orang, namun peserta dibatasi menjadi 250 orang. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga kualitas pertandingan dalam kejuaraan catur yang pertama kali digelar di NTB itu.

Total hadiah yang diperebutkan dalam kejuaraan tersebut mencapai Rp200 juta dan anggaran kegiatan sebanyak Rp450 juta yang bersumber dari Ketua Percasi NTB.

“Peserta dari luar negeri itu berasal dari Malaysia, Thailand, Italia, Uzbekistan dan Belgia,” kata Ketua Panitia Kejuaraan Catur Internasional Mandalika Cup 2022, M Kamrin saat acara pembukaan di Praya, Lombok Tengah, Rabu (24/8).

Peserta dari luar negeri pada kejuaraan catur Mandalika Cup 2022 yakni dari Malaysia 4 orang, Italia 1 orang, Belgia 1 orang dan Uzbekistan 1 orang. Selain peserta dari luar negeri, turnamen Mandalika Cup dihadiri  10 pecatur top Indonesia, yaitu 2 orang bergelar GM (Grand Master), 7 orang IM (International Master), dan 6 orang bergelar FM (Fide Master).

Peserta asal Indonesia dari berbagai daerah seperti Papua, Kaltara, Kaltim, Kalsel, Jambi, Sumut, Sumsel, Sulsel, Sulut, Gorontalo, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Yogyakarta, Jatim, Bali dan NTB.(anwar/dis/*)

Permen itu menjadi langkah penting mencegah dan menekan kekerasan seksual yang sering terjadi di lembaga pendidikan tinggi.

“Saya mengapresiasi langkah yang diambil Mendikbudristek untuk mengatasi kekerasan seksual di lingkungan pendidikan Indonesia. Permendikbudristek PPKS merupakan langkah progresif dalam restorasi substansi hukum,” ujar Luthfi, Sabtu (13/11).

Menurut Legislator NasDem itu, semua pihak harus memiliki keberpihakan politik yang progresif terhadap korban kekerasan seksual. Konkretnya dengan mendukung implementasi dari Permendikbudristek PPKS.

Permendikbudristek PPKS, lanjut Luthfi, merupakan langkah awal mendorong kepedulian semua pihak terhadap kasus perundungan, hingga nanti disahkannya RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) oleh DPR.

“Regulasi tersebut akan berguna apabila diterapkan, bukan hanya di atas kertas. Sehingga pemerintah, stakeholders dan semua pihak terkait, penting untuk mengimplementasikan langkah-langkah dalam upaya pencegahan sekaligus penghapusan kekerasan seksual itu,” tegasnya.

Terkait pro dan kontra atas Permendikbudristek PPKS tersebut, Legislator NasDem dari Dapil Nusa Tenggara Barat II (Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, dan Kota Mataram) itu menilai, dibentuknya regulasi itu pasti ada kebutuhan mendesak atas perlindungan dari kekerasan seksual di perguruan tinggi.

“Kebutuhan tersebut juga pasti disampaikan oleh pihak-pihak terkait seperti mahasiswa, tenaga pendidik, dosen, guru besar, maupun pimpinan perguruan tinggi,” tambahnya.

Ia menekankan, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah responsif, seperti dialog dengan pihak-pihak yang kontra, sosialisasi secara mendetail isi dari Permendikbudristek 30/2021 tersebut. Terutama pasal-pasal yang dianggap menjadi kontroversi seperti pasal 1, 5, dan 19.

“Kemendikbudristek dapat menerima masukan apabila memang dinilai keterangan dalam pasal tertentu rancu/masih kurang jelas untuk melakukan perubahan dalam permen tersebut. Regulasi itu tujuannya baik, tetapi dalam penerapannya yang terpenting dapat mengakomodasi semua pihak,” pungkasnya.

(MI/*)

Kunjungan Sandi tersebut sekaligus meresmikan destinasi wisata religi Hamzanwadi, yakni Kompleks Makam Tuan Guru Kyai Haji (TGKH) Zainuddin Abdul Madjid.

Syamsul Luthfi yang juga Ketua Umum Pengurus Daerah NWDI Lombok Timur itu, dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa Pancor adalah Kota Santri sekaligus tempat keberadaan Makam Maulana Syaikh TGKH Zainuddin Abdul Madjid.

“Makam TGKH Zainuddin Abdul Madjid selalu ramai dikunjungi peziarah dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk mancanegara. Kunjungan tersebut rutin dilakukan masyarakat ke makam pendiri organisasi Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah, Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah, (NBDI) dan Nahdlatul Wathan (NW),” ujarnya.

Legislator NasDem itu mengapresiasi Menparekraf karena telah meresmikan makam TGKH Zainuddin Abdul Madjid sebagai destinasi wisata religi. Dia pun berharap para santri dan santriwati dapat mengambil kesempatan yang diprogramkan Kemenparekraf.

“Diharapkan peresmian Kompleks Makam Tuan Guru Kyai Haji Zainuddin Abdul Madjid dapat menggaet wisatawan lokal maupun mancanegara,” kata Legislator NasDem dari Dapil NTB II (Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, dan Kota Mataram) itu.

Ditegaskan Syamsul, santri NWDI khususnya dan santri-santriwati pondok pesantren di NTB harus mengambil kesempatan yang diprogramkan Menparekraf seperti digital trainer.

“Kita sama-sama mengawal apapun program Kemenparekraf untuk NTB,” tandasnya.

Sandiaga Uno mengatakan bahwa konsep wisata religi harus mampu berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Ia menambahkan, Kemenparekraf telah melakukan terobosan agar santri bisa mengambil peran vital dalam pengembangan wisata religi.

“Kami punya program santri digital trainer, yakni untuk melatih santri membuat konten 3D, seperti podcast dan lainnya. Tahun 2022 nanti, kami harap santri dan santriwati kita di YPH PPD NWDI bisa ikut serta,” katanya.

(Anwar/*)

Hadir dalam kunjungan itu Gubernur NTB, Zulkieflimansyah dan Bupati Lombok Tengah, Pathul Bahri.

Kunjungan Menparekraf ke NTB dalam rangka menganugerahi Desa Bonjeruk sebagai 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2021. Rombongan tersebut juga meninjau beberapa desa wisata lainnya, di antaranya Desa Senaru, Lombok Timur, Desa Sesaot, Lombok Barat, dan Desa Rembitan Lombok Tengah.

Syamsul Luthfi menilai, desa wisata di Pulau Lombok perlu mendapatkan sentuhan pembangunan. Untuk itu Kemenparekraf tidak boleh hanya fokus pada Geopark Rinjani dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

“Kemenparekraf harus memperhatikan pula desa-desa wisata lain yang ada di Pulau Lombok maupun NTB pada umumnya,” tegasnya.

Legislator NasDem itu mengatakan, peran desa-desa wisata sangat besar dalam memberikan kontribusi terhadap kemajuan bidang pariwisata di Pulau Lombok.

Menurut Syamsul, Kemenparekraf patut menggalakkan program-program ekonomi kreatif untuk mendorong pertumbuhan desa wisata di Lombok.

“Kita tahu, Bali saja begitu kerannya dibuka, sekarang alhamdulillah sudah mulai berangsur pulih kondisinya,” urainya.

Pertumbuhan pariwisata di NTB dan di Pulau Lombok khususnya, diharapkan bisa bergerak ke arah yang lebih baik. Terlebih terdapat event Asia Talent Cup (ATC) dan World Superbike (WSBK) di Sirkuit Mandalika yang akan menarik ribuan pengunjung atau wisatawan.

“Event itu sebagai starting poin kita untuk kebangkitan pariwisata di daerah yang sama-sama kita cintai ini,” ujarnya.

Legislator NasDem dari Dapil NTB II (Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, dan Kota Mataram) itu menambahkan kemajuan desa-desa wisata sangat penting untuk mendongkrak ekonomi masyarakat. Pihaknya di Komisi X DPR juga akan mendukung dari sisi anggaran supaya pemulihan ekonomi nasional segera tercapai.

“NTB merupakan salah satu dari ‘lima Bali baru’ yang dicanangkan pemerintah sebagai program strategis nasional,” ungkapnya.

Arus pariwisata di NTB, lanjut Syamsul, sudah menunjukkan perbaikan, tinggal peran pemerintah memfasilitasi dan membangun tujuan wisata dengan baik. Dengan demikian roda perekonomian masyarakat di daerah dapat segera pulih.

Menparekraf Sandiaga Uno mengapresiasi Desa Bonjeruk atas capaian yang telah memenuhi kriteria ADWI 2021.

“Daripada kita membangun hotel di tempat ini, lebih baik tingkatkan homestay, sehingga ketika MotoGP datang, kuantitas hunian homestay akan meningkat secara cepat,” ujar Sandi.

Sandiaga menambahkan, perlu adanya peningkatan kualitas dan kuantitas homestay untuk menampung para wisatawan yang berkunjung ke Lombok. Meskipun masih menggunakan konsep rumah warga, ia berharap agar warga tetap meningkatkan standar homestay.

Kemenparekraf, kata Sandiaga, akan terus mendampingi desa-desa wisata untuk meningkatkan kapasitasnya menyongsong Indonesia bangkit dari pandemi.(RO/Anwar/*)