“Harus rasional ya. Ini narasi tiga juta (pembangunan rumah) dengan ketersediaan uang (anggaran tahun) 2025 ini saja sudah nggak nyambung,” ujar Mori dalam keterangannya, Jumat (21/3/2025).

Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan tiga juta rumah per tahun untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau dengan pendapatan di bawah Rp8 juta.

“Saya membayangkan gitu ya, Pak Menteri (Menteri Perumahan Maruarar Sirait), Pak Wamen (Wakil Menteri Perumahan Fachri Hamzah), ini orang-orang hebat. Saya membayangkan beliau-beliau saat ini sedang berpikir keras,” tegas Mori.

Legislator dari Dapil NTB I (Sumbawa, Dompu, Bima, Sumbawa Barat, dan Kota Bima) itu meminta membuat target rasional menimbang anggaran yang ada pada tahun 2025.

“Tapi saya juga membayangkan pada rapat kerja berikut, Bapak memberi laporan tuh, dari tiga juta itu, mungkin baru seratus, dua ratus ribu itu, Pak,” tukas Mori.

(Yudis/*)

Mori heran, terdapat perbedaan harga tiket yang signifikan bahkan hampir mencapai dua kali lipat.

“Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana bisa dari Jakarta ke Lombok harganya Rp1,3 juta. Sementara dari Jakarta ke Singapura hanya Rp700 ribu,” tanya Mori saat Rapat Kerja Komisi V DPR dengan Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat I (Sumbawa, Dompu, Bima, Sumbawa Barat, dan Kota Bima) itu mengungkapkan, perbedaan harga tiket tersebut disimulasikan dengan maskapai yang sama, tapi harganya justru lebih mahal di dalam negeri.

“Padahal dengan pesawat yang sama, yaitu Citilink dan durasi sama 1 jam 40 menit,” ungkap Mori.

Ia mencatat, harga tiket pesawat dari Jakarta-Lombok Rp1,3 juta. Sedangkan, harga tiket Jakarta-Singapura Rp700 ribu. Bahkan, Jakarta-Kuala Lumpur seharga Rp700 ribu, namun tiket Jakarta-Bali mencapai Rp1,4 juta.

Menurutnya, perbandingan harga tiket dalam dan luar negeri tersebut dalam situasi biasa, bukan di hari besar maupun libur panjang.

“Ini saya lagi bicara harga tiket dalam kondisi normal, bukan dalam suasana Nataru atau Lebaran,” paparnya.

Untuk itu, ia berharap pemerintah merumuskan kebijakan yang lebih berkeadilan dan tidak menimbulkan perbedaan harga yang signifikan antara destinasi ke dalam dan luar negeri.

“Ini kita bahas reguler. Kita bicara bukan event–event tertentu. Dengan harga diskon pun masih jauh. Harga tiket alam negeri lebih mahal ketimbang ke luar negeri,” ungkapnya.

(Safa/*)

“Dalam komponen tiket itu ketemulah bagiannya, di situ ada tarif dasar, pajak dan PPN, termasuk airport tax. Nah ini jadi pertanyaan, kira-kira airport tax itu apakah disetor ke Angkasa Pura atau tetap berada di maskapai?” tanya Mori dalam Rapat Kerja Komisi V DPR dengan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, dan Kepala BNPP/Basarnas Lenjend TNI Suharyanto, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

Mori menyatakan, bila komponen tersebut disetorkan ke Angkasa Pura, harus diberi penjelasan secara rinci karena penumpang tidak diberikan pelayanan oleh Angkasa Pura.

Menurutnya, jika dihitung pendapatan Angkasa Pura di Bandara Soekarno-Hatta per tahun 2024 dengan pergerakan 54.8 juta penumpang, maka total pendapatannya adalah Rp8,8 triliun lebih.

“Kalau dihitung orang yang no show, tiket hangus karena terlambat datang dan alasan-alasan lainnya sekitar 5%, maka ada dana sebesar Rp450 miliar lebih yang tidak jelas peruntukannya. Apakah diambil maskapai atau disetorkan ke Angkasa Pura,” ungkapnya.

Belum lagi, tambah Mori, bandara-bandara di seluruh Indonesia. Dia memperkirakan jumlahnya bisa mencapai Rp2 triliun lebih dalam setahun.

Legislator dari Dapil Dapil NTB I (Sumbawa, Dompu, Bima, Sumbawa Barat, dan Kota Bima) itu meminta pemerintah memberikan penjelasan terkait dengan PPN 11%, apakah disetor ke negara atau disimpan di maskapai.

“Saya tahu kan Bapak ini baru jadi Menhub, tapi saya yakin teman-teman Pak Menhub ini tahu. Nah komponen tiket ini uangnya lari kemana? Terus apakah itu sah atau tidak? Bayangkan ini kejadian bertahun-tahun lamanya,” tandasnya.

Mori meminta kepada pimpinan Komisi V dalam masa sidang berikutnya untuk melakukan rapat khusus dengan pihak maskapai, Angkasa Pura, dan Kemenkeu.

“Pada masa sidang berikut saya minta kita hadirkan maskapai, Angkasa Pura, dan Kemenkeu. Apakah Kemenkeu terima PPN yang 11% tersebut dari penumpang? Mudah-mudahan ini bisa jadi bahan yang dipertimbangkan untuk dibahas lebih mendalam,” tutupnya.

(Yudis/*)

“Saya mengajak masyarakat Kota Bima untuk menghayati nilai-nilai yang terkandung di dalam empat pilar itu, supaya kehidupan dan kecintaan kita terhadap negara ini semakin tumbuh kuat,” ujar Mori saat menggelar sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Kota Bima, NTB, Jumat (7/3/2025).

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan NTB I (Sumbawa, Dompu, Bima, Sumbawa Barat, dan Kota Bima) itu mengungkapkan, setiap pilar kebangsaan harus menjadi keyakinan sebagai prinsip memperkokoh keindonesiaan.

“Pancasila dapat dikatakan sebagai dasar pandangan hidup, Ideologi negara, dan sumber dari segala sumber hukum. UUD merupakan konsensus utama mengenai tujuan dan cita-cita bersama sebagai landasan penyelenggara kenegaraan dan prosedur ketatanegaraan,” ungkap Mori.

Menurutnya, NKRI sebagai bentuk kesatuan dari perjalanan, gotong royong. Sedangkan Bhinneka Tunggal Ika menjadi titik temu perbedaan agama, budaya, dan bahasa.

Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memahami, menghayati, dan menerapkan seluruh pilar kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari.

Pemahaman tersebut perlu disebarluaskan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

“Kita harapkan pesan ini tidak berhenti di sini, tetapi dapat diteruskan kepada masyarakat untuk memperkuat rasa cinta Tanah Air dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia,” pungkasnya.

(Safa/*)

“Saya berharap adanya badan khusus yang mengelola keuangan negara ini sebagiannya bisa membiayai infrastruktur di daerah, seperti jembatan dan jalan yang kondisinya memprihatinkan,” ujar Mori di Jakarta, Kamis (6/3/2025).

Kontribusi tersebut, menurutnya, akan menopang pertumbuhan ekonomi di daerah. “Ini dalam rangka menunjang perekonomian daerah dan nasional,” ungkap Mori.

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat (NTB) I (Sumbawa, Dompu, Bima, Sumbawa Barat, dan Kota Bima) itu, menyadari bahwa Danantara lebih diproyeksikan untuk investasi pada 20 Proyek Strategis Nasional (PSN) dan hilirisasi.

Terutama, menciptakan nilai tambah pada hilirisasi nikel, bauksit, tembaga, kilang minyak, hingga pembangunan pusat data kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Namun, ia menilai NTB masih memiliki ketergantungan fiskal pada pusat. Untuk itu, seiring dengan kebutuhan daerah yang penting, Danantara diharapkan berperan dalam pembangunan di NTB.

“Kami sangat mengapresiasi langkah Pak Presiden Prabowo membentuk badan Danantara ini. Namun demikian, perlu juga memperhitungkan kebutuhan daerah dari nilai yang diinvestasikan sebesar US$20 miliar atau sekitar Rp300 triliun itu,” paparnya.

Di sisi lain, dana yang dihimpun dari Indonesia Investment Authority (INA) dan tujuh BUMN yaitu Bank Mandiri, Bank BRI, PLN, Pertamina, BNI, Telkom Indonesia, dan MIND ID juga dapat diberdayakan untuk membiayai infrastruktur di daerah yang sangat dibutuhkan.

Untuk itu, ia berharap NTB mendapat perhatian untuk membangun infrastruktur yang menopang perekonomian di daerah itu.

“Ini penting supaya daerah tersebut bisa tetap hidup. Tidak mungkin pembiayaan infrastruktur daerah bisa dibiayai semua oleh daerah sendiri melalui APBD, tapi juga harus ada campur tangan pemerintah pusat,” katanya.

(Safa/*)

Jembatan yang menghubungkan Desa Panda Kecamatan Palibelo dengan Desa Daru Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima itu akan dimulai konstruksinya pada 2026 dengan anggaran lebih kurang sebesar Rp900 miliar. Skema pembiayaannya akan multiyears selama tiga tahun.

“Untuk detail engineering design (DED) akan selesai bulan Juni tahun ini,” kata Mori, Selasa (18/2/2025).

Legislator dari Dapil NTB I (Sumbawa, Dompu, Bima, Sumbawa Barat, dan Kota Bima) itu menilai pembangunan jembatan tersebut penting untuk mobilitas masyarakat. Jembatan tersebut akan membantu pertumbuhan ekonomi di Bima.

“Selain itu, akan memangkas perjalanan dari Bima Timur ke Bima Barat dan sebaliknya. Mobilitas masyarakat cepat dan perekenomian hidup,” kata Mori.

Ia meminta dukungan dan doa seluruh masyarakat Sumbawa agar proses pembangunan jembatan Lewa Mori berjalan dengan baik dan sesuai rencana.

“Mohon doanya semoga pelaksanaannya di tahun 2026, jika tidak ada aral melintang, bisa terlaksana sesuai dengan rencana,” tukasnya.

(Yudis/*)

“Revitalisasi Pelabuhan Kota Bima adalah upaya bersama untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pelabuhan yang optimal akan mendukung pengangkutan produk melalui laut secara lebih efisien,” ungkap Mori Hanafi saat melakukan kunjungan kerja ke Kota Bima, NTB, Selasa (17/12) lalu.

Legislator NasDem dari Dapil NTB I (Sumbawa, Dompu, Bima, Sumbawa Barat, dan Kota Bima) itu juga mengatakan, pelabuhan memiliki peran vital dalam mendukung aktivitas perdagangan dan pengangkutan produk melalui jalur laut. Dengan pelabuhan yang optimal, distribusi barang dapat berjalan lebih efisien dan berdampak pada percepatan pertumbuhan ekonomi.

“Peningkatan infrastruktur pelabuhan akan memberikan dampak positif terhadap perdagangan lokal maupun ekspor hasil bumi dari Pulau Sumbawa. Langkah ini diharapkan mampu membuka lebih banyak peluang kerja dan mendorong peningkatan pendapatan masyarakat,” tandas Bang Mori, sapaan akrab Mori Hanafi.

Sebagai anggota Komisi V DPR yang membidangi infrastruktur dan transportasi, Mori berkomitmen untuk terus mengawal rencana revitalisasi pelabuhan itu. Ia mengajak seluruh pihak, baik pemerintah daerah maupun masyarakat untuk mendukung program tersebut demi kesejahteraan bersama.

“Ini adalah langkah nyata untuk mendukung Bima dan Pulau Sumbawa menjadi pusat ekonomi yang lebih maju, sejalan dengan visi pembangunan NTB,” pungkasnya.

(Dino/*)

Hal itu setelah Kemenhub mengumumkan penurunan harga tiket sebesar 10% selama periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru) atau periode 19 Desember 2024 sampai 3 Januari 2025.

Atas kebijakan tersebut, Mori mengaku mengapresiasi meski di sisi lain, kebijakan itu harus dibahas lebih detail lagi agar penurunan harga tiket pesawat bisa permanen. Penurunan harga tiket menjadi keinginan banyak pihak, namun ada sejumlah persoalan yang mesti dipahami pemerintah.

“Saya apresiasi pemerintah menurunkan harga tiket, tapi pertanyaannya, setelah Nataru bagaimana? Mengingat instruksi Presiden yang meminta harga tiket turun secara permanen,” ungkap Mori dalam Rapat Kerja Komisi V DPR dengan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, serta Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Kabasarnas) Marsdya TNI Kusworo, dan Korlantas Polri, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/12).

Legislator NasDem dari Dapil Nusa Tenggara Barat I (Sumbawa, Dompu, Bima, Sumbawa Barat, dan Kota Bima) itu mengaku khawatir, jangan sampai didesak, maskapai menurunkan harga padahal mereka tidak sanggup.

“Akhirnya, ada penurunan biaya fundamental seperti perawatan pesawat dan sebagainya, yang justru membahayakan kita semua,” ucapnya.

Mori juga meminta pemerintah lebih transparan dalam membuat kebijakan itu. Selain itu, mesti mendengarkan persoalan yang dialami maskapai. Karena itu, ia mengusulkan pembentukan panitia kerja (Panja) agar pembahasan harga tiket pesawat dalam rapat Panja bersama perusahaan-perusahaan maskapai penerbangan.

“Ini harus dibuat transparan dan dibikin panja. Jadi kita bisa cari solusi dan mendengarkan apa yang terjadi di maskapai. Penurunan harga tiket keinginan kita semua, tapi ada persoalan-persoalan yang harus kita dalami sehingga bisa menjadi keputusan permanen buat kita semua,” jelasnya.

(dino/*)

“Yang pertama, bobot dari truk itu over capacity. Nah ini kelemahan teman-teman yang melakukan penimbangan. Kan kalau kapasitasnya semakin berat, beban remnya semakin berat. Itu yang bikin tidak terkendali, ditambah lagi hujan, jalannya naik turun, jadi itu memperparah,” ujar Mori di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11).

Mori khawatir kejadian kecelakaan yang melibatkan kendaraan besar itu akan berulang. Pasalnya, kecelakaan yang disebabkan truk dan bus sudah sering sekali terjadi.

“Saya khawatir ke depan ini berulang, dan memang sebelumnya ini sudah sering terjadi. Kalau tidak bus ya truk. Di mana tanggung jawabnya ada di Kementerian Perhubungan,” tegasnya.

Untuk mengantisipasi hal itu, Mori meminta penertiban dan pengetatan uji kelayakan kendaraan. Selain itu, jembatan timbang kendaraan juga harus dioptimalkan.

“Masalahnya di lapangan itu yang datang hanya bukunya, kendaraannya tidak diuji. Itu akan menjadi perhatian serius Komisi V DPR, supaya semua kendaraan yang datang kebanyakan hanya bukunya, distempel, seakan-akan kendaraan sudah diuji KIR, uji kelayakan. Padahal kendaraannya sendiri tidak diuji. Ini kan bahaya betul,” tandasnya.

Komisi V DPR pada Rabu (13/11) besok akan melakukan peninjauan ke lapangan untuk mengecek lokasi kecelakan dan menjenguk korban kecelakaan. (dis/*)

“Saya kasih contoh. Kebetulan saya Ketua KONI Nusa Tenggara Barat (NTB). Beberapa waktu lalu saya memimpin Kontingen PON NTB, 550 orang ke Aceh dan ke Sumut. Tiketnya PP kalau ke Medan Rp7 juta, ke Aceh hampir Rp8 juta. Anehnya, kalau dari Lombok via Kuala Lumpur masuk ke Aceh atau ke Medan cuma Rp2,5 juta, PP cuma Rp5 juta. Kok perbedaannya jauh banget?” tanya Mori saat Rapat Kerja Komisi V DPR dengan Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, di Ruang Rapat Komisi V, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11).

Legislator NasDem dari Dapil Nusa Tenggara Barat I (Sumbawa, Dompu, Bima, Sumbawa Barat, dan Kota Bima) itu meminta Kemenhub serius menyelesaikan permasalahan itu. Ia juga mengingatkan bahwa hal itu sesuai dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto agar segera menurunkan harga tiket pesawat dalam waktu dekat.

“Kalau karena avtur, loh semua pakai avtur, taxi way, ongkos grouded semua sama. Dan ini sudah berlangsung lama. Kenapa ini saya angkat?, Pak Prabowo sudah meminta agar dalam waktu dekat harga tiket segera diturunkan,” tandasnya.

Menurut Mori, harga tiket penerbangan domestik sudah di luar jangkauan masyarakat. Ia pun membandingkan dengan harga tiket penerbangan international yang justru lebih terjangkau. Penetapan tarif penerbangan domestik pun menjadi perhatian semua pihak.

“Saya dari Bima ke Lombok itu dapil saya, tiketnya Rp1,4 juta. ke Jakarta cuma Rp1,2 juta. Penerbangan tidak sampai 1 jam mengalahkan perjalanan yang hampir dua jam. Nah ini tolong diberikan perhatian khusus,” tegasnya.

Dalam rapat tersebut, Mori juga menyinggung wacana penyesuaian tarif penyeberangan. Ia meminta kebijakan itu ditunda setelah Lebaran 2025.

“Saya mohon agar ini bisa ditunda setelah Natal dan Tahun Baru atau setelah Lebaran. Semoga ini bisa menjadi kesimpulan kita di Komisi V, agar penyesuaian tarif ini nanti saja setelah Lebaran,” pungkasnya.

(dis/*)

Salah satu daerah yang baru dia kunjungi adalah wilayah Langgudu, Kabupaten Bima, baru-baru ini, di sana dia bertemu dengan masyarakat hingga tokoh masyarakat setempat.

“Bersama keluarga besar dan tokoh masyarakat, tokoh agama di Langgudu sekaligus sosialisasi bahwa tahun 2024 mendatang saya melanjutkan ikhtiar menjadi calon anggota DPR RI Dapil NTB 1 Pulau Sumbawa, nomor urut 1 melalui Partai NasDem,” kata Mori, dalam keterangannya Rabu (27/9).

Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi NTB itu juga membagikan atmosfer dan antusias masyarakat yang begitu tinggi terhadap gerakan perubahan yang dibawa Partai NasDem.

“Terima Kasih, semoga amanah ini bisa menjadi motivasi positif buat kita semua, aamiin,” kata Mori.

Warga pun lanjut Mori memberikan dukungan yang begitu luar biasa kepadanya yang dikenal aktif dan rajin menyapa masyarakat dari hari ke hari dari pintu ke pintu.

“Apapun partainya Bapak Mori Hanafi akan kami antar ke Senayan,” ucap salah satu masyarakat Langgudu.

(WH)