Hal tersebut disampaikan Farhan setelah kelompok anti Bashar Al-Assad berhasil merebut Damaskus sebagai pusat pemerintahan yang memicu krisis di Suriah. Kondisi ini merupakan kejatuhan rezim keluarga Assad selama 50 tahun berkuasa, setelah Presiden Bashar Al-Assad sendiri menguasai Suriah selama 24 tahun.

“Bukan hanya diplomat dan mahasiswa Indonesia yang ada di sana, tetapi juga pekerja migran asal Indonesia. Maka pemerintah RI harus menjadikan komunikasi yang baik dengan penguasa Suriah yang baru dan lembaga kemanusiaan internasional,” kata Farhan, Jumat (13/12).

Farhan menambahkan, pemerintah Indonesia juga perlu memastikan melalui berbagai forum multilateral agar krisis di Suriah tidak melanggar HAM.

“Mendorong pembicaraan transisi damai dan mendukung keanggotaan Suriah di semua lembaga internasional; tujuannya agar transisi kekuasaan di Suriah tetap berada di bawah ‘tatapan’ dunia untuk memastikan keselamatan masyarakat sipil di Suriah,” tegas Farhan, mantan anggota Komisi I DPR RI ini.

Lebih lanjut, Farhan memandang, Indonesia perlu menjalin komunikasi dengan semua negara atau state actors pihak yang terlibat di Suriah (Iran, USA dan Rusia) dan meminta menarik semua kekuatan militer mereka dari Suriah.

“Indonesia sebagai sesama anggota OKI ataupun PUIC dengan Suriah, pada saat seperti ini momen yang tepat dan sangat dibutuhkan untuk menunjukan solidaritas,” tandas Wali Kota Bandung terpilih ini.

Per 12 Desember 2024, berdasarkan data Kementerian Luar Negeri, sudah 37 WNI dipulangkan ke tanah air. Dari data statistik Imigrasi Suriah, ada 1.162 WNI yang menetap di sana, dan mayoritas pekerja migran.(RO/RF)

Demikian poin yang ditekankan Farhan dalam acara syukuran bersama di Kantor DPD Partai NasDem Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (10/12).

Farhan-Erwin pun memulai langkah awal pasca kemenangan dalam Pemilihan Wali Kota Bandung 2024 dengan melakukan konsolidasi bersama partai-partai koalisi. Farhan juga menegaskan komitmennya untuk memastikan tidak ada oposisi di DPRD Kota Bandung selama masa kepemimpinannya.

Menurut Farhan, langkah ini diambil agar program unggulan mereka, Bandung Utama, dapat berjalan tanpa hambatan.

“Kami ingin memastikan semua program yang telah direncanakan dapat disetujui oleh seluruh anggota dewan, sehingga implementasinya berjalan lancar dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Bandung,” ujar Farhan.

Farhan yang juga Ketua Badan Budaya DPP Partai NasDem itu menegaskan komitmennya terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Untuk mendukung hal tersebut, pengisian jabatan di Pemerintahan Kota Bandung akan dilakukan melalui proses seleksi berbasis meritokrasi yang diawasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kang Erwin akan memulai konsolidasi di ranah eksekutif, sementara kami meminta 11 anggota dewan dari koalisi untuk melakukan rekonsiliasi di DPRD bersama delapan fraksi dan 50 anggota lainnya. Harapannya, kesepakatan politik dapat tercapai sehingga tidak ada oposisi yang menghambat kerja pemerintahan,” tambah Farhan.

Melalui strategi ini, pasangan Farhan-Erwin berharap dapat menghadirkan pemerintahan yang solid dan efektif, sekaligus mewujudkan visi besar mereka untuk Kota Bandung yang lebih maju dan harmonis.

Pasangan Farhan-Erwin memenangkan Pilwalkot Bandung dengan perolehan suara sebanyak 523.000 suara, angka yang menunjukkan dukungan kuat dari masyarakat. Selain NasDem keduanya juga mendapat dukungan dari PKB, Gelora, Partai Buruh, dan PKP. (WH)

Pasangan Farhan – Erwin unggul dengan meraih 523.000 suara. Kemudian diikuti pasangan nomor urut 2 Haru Suandharu – Dhani Wirianata dengan 427.488 suara.

Sementara itu pasangan nomor urut empat Arfi Rafnialdi – Yena Iskandar berada di posisi ke tiga dengan perolehan 137.672 suara disusul pasangan nomor urut 1, Dandan Riza Wardana – Arif Wijaya dengan 83.498 suara.

Ketua KPU Kota Bandung, Khoirul Anam Gumilar Winata mengungkapkan setelah rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara untuk Pilkada Kota Bandung dan Pilgub Jabar 2024 ini rampung, maka pihaknya akan langsung melanjutkan ke tahapan selanjutnya.

“Nanti sesuai dengan juknis dan PKPU nomor 18 tahun 2024, KPU memberikan ruang selama tiga hari bagi paslon yang keberatan ataupun ada gugatan ke MK,” demikian ucap Khoirul.

Pada pesta demokrasi kali ini Muhammad Farhan yang juga Ketua Badan Budaya Partai NasDem itu mengusung tema besar Bandung Utama yang mengusung sinergi antara pemimpin, masyarkat, serta perjuangan mewujudkan Bandung yang lebih baik ke depan. (WH)

Meski demikian, pasangan ini tetap menunggu hasil resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memastikan kemenangan mereka.

Hasil quick count yang dipantau hingga pukul 17.52 WIB menunjukkan data masuk sebesar 80%, dengan tingkat partisipasi pemilih mencapai 69,97% dan margin of error sebesar 1,69%.

Dalam hitung cepat tersebut, pasangan Farhan-Erwin unggul dengan perolehan suara sebesar 45,5%, diikuti pasangan Haru Suandharu-Dhani Wirianata di posisi kedua dengan 35,25%.

Sementara itu, pasangan Arfi Rafnialdi-Yena Iskandar Ma’soem meraih 12,11% suara, dan Dandan Riza Wardana-Arif Wijaya mendapatkan 7,14%.

Farhan mengungkapkan rasa syukur atas hasil sementara tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa timnya akan tetap menunggu hasil final dari KPU.

“Alhamdulillah, berdasarkan quick count dari beberapa lembaga survei, pasangan 03 unggul sementara. Namun, ini baru hasil awal. Kami akan menunggu ketetapan akhir dari KPU terkait Pilwalkot 2024,” ujar Farhan di Rumah Pemenangan di Jalan Bengawan No. 17, Bandung, Rabu (27/11).

Farhan juga menyebutkan bahwa selisih suara dengan pasangan nomor urut 2, Haru-Dhani, yang berada di kisaran 8-10%, memberikan rasa percaya diri bahwa hasil ini akan konsisten. Namun, ia tetap menekankan pentingnya menjaga persaudaraan di tengah persaingan politik.

“Secara statistik, kami cukup percaya diri. Tapi yang terpenting, saya dan paslon lain sepakat bahwa bagaimanapun hasilnya, kita tetap saudara,” katanya.

Farhan menegaskan bahwa saat ini tugas utama tim pemenangan dan relawan adalah memastikan keabsahan suara dalam proses real count.

Ia juga akan berkoordinasi dengan pimpinan partai dan KPU untuk memastikan semua tahapan penghitungan berjalan dengan baik.

Meski optimistis, Farhan mengingatkan timnya untuk tetap rendah hati dan siap menghadapi segala kemungkinan hingga hasil resmi diumumkan oleh KPU.

“Kami akan memastikan data real count dari para saksi sesuai dengan hasil quick count dan exit poll. Malam ini kami evaluasi dan koordinasi, lalu besok akan berkomunikasi dengan KPU untuk jadwal pleno di tingkat kecamatan,” jelasnya.

(WH)

Itu adalah konferensi internasional pertama dari negara-negara yang baru saja merdeka, termasuk Indonesia.

Saat ini, tambah Farhan, menuju 70 tahun KAA, masih ada satu peserta yang belum sepenuhnya merdeka yaitu Palestina. Seluruh peserta KAA, termasuk Indonesia, memiliki utang untuk membantu mendorong kemerdekaan Palestina.

“Ini adalah janji kita yang sebetulnya bukan hanya janji yang tertulis dalam UUD 1945. Janji ini kemudian menjadi dasar hukum RI dalam membela dan menjaga Palestina sebagai bangsa yang berdaulat dan merdeka,” ujar Farhan dalam Simposium Partai NasDem bertajuk ‘All Eyes on Palestine’ di NasDem Tower Jakarta, Sabtu (24/8).

Mengenai perang di Gaza, Farhan mengatakan bahwa mungkin sebagian orang menganggap konflik di wilayah tersebut sebagai perang agama. Jika dilihat dari sudut pandang Yahudi, maka perang antara Israel dan Palestina selama ini memang konflik yang dimotivasi agama.

Namun, dari sudut pandang lain, dari sudut pandang komunitas internasional, perang di tanah Palestina bukan konflik agama.

“Tapi adalah perang menegakkan hak sebuah negara untuk merdeka dalam cakupan freedom atau independence. Bagi seluruh dunia, (perang Israel-Palestina) ini adalah perang yang menghancurkan kemanusiaan,” jelas Farhan.

“Itulah mengapa kita yakin bahwa membela Palestina adalah membela kemanusiaan, membela hak suatu negara untuk merdeka,” sambungnya.

Indonesia adalah salah satu negara yang secara konsisten membela perjuangan Palestina. Hampir di seluruh forum internasional, Indonesia selalu mengangkat isu Palestina.

“Kita jaga narasi kemerdekaan Palestina, kita pastikan digaungkan di semua event internasional,” ungkap Farhan.

(medcom/*)

“Mengembangkan ekosistem dunia seni sebagai inti dunia kreatif, kalau bagus maka ekspresi industri bisa bermacam-macam. Mulai dari wisata karya seni lukisan, patung atau pertunjukan seni,” ungkap Farhan di Bandung, Jawa Barat, Senin (5/8).

Legislator NasDem dari Dapil Jawa Barat I (Kota Bandung – Kota Cimahi) itu juga mengungkapkan, tantangan Kota Bandung sebagai kota wisata adalah minimnya ruang pertunjukan bagi para pelaku seni.

“Di Kota Bandung, gedung pertunjukan yang masih aktif menampilkan kesenian hanyalah Saung Angklung Udjo. Sisanya, galeri-galeri kesenian seperti Rumentang Siang, justru mati dan tidak lagi dipakai,” jelas Farhan.

Anggota Komisi I DPR RI itu menambahkan, saat ini jika datang ke Kota Bandung, misalnya ingin ke melihat pentas seni budaya, hanya ada satu ke yakni ke Saung Udjo, tidak ada tempat lain. Ini tentu menjadi pertanyaan besar, makanya harus menciptakan ekosistem tersebut, sehingga orang yang datang ke Kota Bandung ingin mendapatkan nontonan, semisal Jaipongan, Tapekong, Wayang dan lainnya.

“Jadi saya ingin nantinya Gedung Rumentang Siang milik Pemerintah Provinsi Jabar itu harus kembali diaktifkan dan digeliatkan lagi kegiatan kesenian. Jangan sampai, gedung pertunjukan seni yang terletak di Jalan Baranang Siang ini redup kepopulerannya dengan ruang-ruang kreatif lainnya. Salah satunya The Hallway Space,” tuturnya.

Hallway, kata Farhan, adalah terobosan baru, tapi Rumentang Siang harus ada revitalisasi dan pemanfaatan berbagai macam infrastruktur Pemerintah Kota Bandung. Misal Gedung Merdeka, Dago Tea House dan gedung-gedung yang memiliki sejarah lainnya.

Dalam kesempatan tersebut salah seorang perwakilan seni yang hadir, Erland Effendy mengatakan, puluhan pelaku seni di Kota Bandung dari berbagai komunitas berkumpul dan mendeklarasikan dukungannya kepada Muhammad Farhan, agar bisa maju dalam pemilihan calon wali kota Kota Bandung.

“Dukungan yang diberikan ini, tidak terlepas karena para seniman menganggap Farhan sangat cocok untuk mengembalikan ruhnya Bandung sebagai kota kreatif,” ucap Erland.

Menurut Erland, saat ini para seniman di Kota Bandung kurang tersorot dalam berbagai aspek. Alhasil para seniman sangat minim dapat panggung yang berdampak pada kesejahteraan. Maka dari itu, para seniman butuh sosok yang bisa membuat Kota Bandung lebih baik ke depannya.

Inilah waktunya Kota Bandung untuk tersenyum. Selama ini Bandung selalu dianggap sebagai kota kreatif. Namun, julukan tersebut sekarang mulai pudar, karena industri kreatif kurang mendapat ruang secara baik.

“Kita butuh sosok pemimpin yang bisa mengangkat kesejahteraan masyarakat, terutama yang bergerak dalam bidang industri kreatif. Bukan hanya pada urusan musik dan kebudayaan. Industri kreatif pun bisa menyasar banyak hal, mulai dari fesyen hingga kuliner,” ujarnya.

(medcom/*)

“Hal itulah yang nanti akan sangat membantu bagi pemerintah daerah (kota/kabupaten) dalam mencari patokan-patokan penting pembangunan,” ujar Farhan dalam diskusi daring yang diselenggarakan Forum Diskusi Denpasar (FDD) 12 dengan tema ‘Menurunnya Kinerja Pencapaian SDGs’, di Jakarta, Rabu (26/6).

Farhan yang juga Duta SDGs 2016 itu menekankan, program-program SDGs harus relatable (berhubungan) dengan pembangunan di masyarakat.

“Bagaimanapun juga SDGs akan menjadi relevan ketika memiliki tingkat relatable yang tinggi dengan masyarakat di level kota dan kabupaten. Ada pekerjaan rumah bagi kita semua untuk menjadikan SDGs sebagai sesuatu yang relatable dengan kehidupan masyarakat,” ujar Farhan.

Anggota Komisi I DPR RI itu mengatakan, SDGs sebagai kesepakatan global dalam menyejahterakan masyarakat memiliki tantangan besar. Menurutnya, pelaksanaan kesepakatan itu sangat sulit karena tidak ada mekanisme enforcement (penegakan) yang kuat.

“Nah inilah yang kemudian sering saya lihat menjadi hal yang memisahkan. Kita ingin menjadikan SDGs sebagai sebuah indikator atau pencapaian di setiap program pembangunan. Tetapi sayangnya kita sering menghadapi masalah karena pada kenyataannya SDGs memiliki angka-angka indikator yang sangat sulit untuk dipenuhi oleh pemerintah daerah,” tandasnya.

Ia mencontohkan penyediaan air bersih yang sampai saat ini belum juga terselesaikan. Pipanisasi sebagai bentuk nyata penyediaan air bersih belum dapat sepenuhnya terwujud.

“Kita pun menandatangani dan meratifikasi perjanjian internasional yang mengakui bahwa penyediaan air bersih adalah bagian dari hak asasi manusia. Namun, ketika tiba pada pelaksanaan perjanjian tersebut di level daerah sangat sulit. Hampir tidak ada kota yang mampu 100% melakukan pipanisasi air bersih,” paparnya.

Selain itu, tantangan lain memasukkan SDGs dalam program daerah adalah tingginya target program tersebut. Calon kepala daerah khawatir tidak dapat mencapai target yang terlalu tinggi dari SDGs.

“Memang sulit, saya sendiri sebagai seorang politisi yang kampanye dan sekarang sedang persiapan untuk pilkada, memasukkan SDGs sebetulnya beresiko tinggi dan menakutkan karena janjinya indah tapi pelaksanaannya sangat sulit,” tukas legislator yang mewakili Dapil Jawa Barat I (Kota Bandung dan Kota Cimahi) itu.

(dis/*)

Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem itu melakukan berbagai persiapan menjelang pemilihan Wali Kota Bandung yang bakal digelar 27 November 2024 mendatang.

Farhan mengatakan terdapat dua hal yang tengah dipersiapkan usai mendapatkan surat dari Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP NasDem sebagai bakal calon yang diusung untuk Pilkada Kota Bandung.

“Yang pertama, konsolidasi internal partai. Kedua, tugas ini tak lepas dari fakta bahwa saya membutuhkan dukungan dari struktur internal NasDem,” kata Farhan saat rapat konsolidasi di Arcamanik Bandung, baru-baru ini.

Karena menurut dia yang mengenal dan memahami struktur tentu ketua dan para pengurus serta yang bisa berkomunikasi dengan partai lain selain dirinya dan partai lain.

Terkait bakal calon pasangan, Farhan menyebut dirinya sudah berkomunikasi dengan semua calon dari semua partai. Tetapi kecocokan secara personal lanjut dia sudah terjalin dengan baik.

“Alhamdulillah dengan semua bisa ditanya, saya sudah berkomunikasi dengan mereka. Tapi, keputusan final koalisi kan tetap harus ada di ketum partai. Kami tinggal menunggu keputusan dari ketua umum partai kami akan berkoalisi dengan partai mana,” jelas dia.

Menurut dia Kota Bandung memiliki dinamika luar biasa. Bahkan, Bandung menjadi salah satu perhatian pemerintah pusat sehingga tak sembarangan dan harus betul-betul hati-hati dalam membangun koalisi.

“Enggak tahu apakah Juli atau Agustus keputusannya. Yang pasti, sebelum September atau penetapan dari KPU,” ungkap Farhan.

Lebih jauh Farhan mengaku diberi keleluasaan untuk melakukan komunikasi politik dengan partai di Kota Bandung. DPP Partai NasDem lanjut dia tidak membatasi koalisi dengan partai mana pun untuk Pilkada Kota Bandung.

Hadir dalam acara silaturahmi struktural NasDem Kota Bandung bersama Bakal Calon Wali Kota Bandung itu dihadiri Ketua DPD NasDem Kota Bandung, Rendiana Awangga hingga jajaran pengurus NasDem Kota Bandung dari tingkat DPD, DPC hingga DPRt, sayap dan badan Partai NasDem serta para Caleg Partai NasDem. (WH)

Ia mendorong pemaksimalan jaringan bus dan kereta api di Kota Kembang. 

“Itu saya tunggu banget karena dari berbagai macam naskah akademik yang sudah saya baca, ada beberapa pilihan. Di antaranya, Light Rail Transit (LRT), ART (Autonomous Rail Transit atau kereta otonom) seperti di IKN, tetapi untuk Bandung Raya, saya ingin mendorong jaringan kereta api yang sudah tersedia,” ujar Farhan, Jumat (31/5).

Farhan mengakui transportasi publik di Kota Kembang sudah mengalami kemajuan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Namun, masih perlu peningkatan di berbagai aspek.

“Saya merasakan sendiri menggunakan Trans Metro Pasundan (TMP). TMP ini menunjukkan kemajuan, tidak cuma pelayanan mobilnya yang bagus, tetapi juga membentuk perilaku penumpang yang baik. Mengantre, naik dari depan dan turun dari belakang,” urainya.

Selain itu dari sisi pengemudi, Farhan merasakan betul pengemudi TMP yang cukup disiplin. Kendati sudah berusaha mengetuk pintu bus di lampu merah, sang sopir tidak membukakan pintunya lantaran di luar titik halte.

“Nah, yang belum maju adalah angkot dan kendaraan online sharing,” kritik legislator Partai NasDem itu. 

(dis/*)

“Terima kasih atas unjuk rasa yang disampaikan aliansi jurnalis, pers mahasiswa, dan organisasi pro demokrasi. Ini salah satu upaya kita untuk tetap menjaga semangat demokrasi, yang salah satu pilar utamanya adalah kebebasan berpendapat,” kata Farhan.

Dalam kesempatan itu, Farhan menilai revisi UU Penyiaran bisa jadi pintu masuk bagi aturan-aturan yang tidak sesuai dengan kebebasan pers. Oleh karena itu, Farhan bertekad bakal mengawal perkembangan pembahasan revisi beleid itu. Adapun revisi UU Penyiaran sedang dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

“Kita sedang memperjuangkan bagaimana caranya pasal-pasal yang mengganggu kebebasan berpendapat enggak masuk. Saat ini prosesnya masih di Baleg, yang akan menentukan apakah boleh dibahas di periode sekarang yang akan berakhir Agustus, atau dilanjutkan di DPR periode mendatang,” katanya.

Lebih lanjut, legislator Partai NasDem dari Dapil Jawa Barat I (Kota Bandung dan Kota Cimahi) itu mengaku setuju dengan poin-poin yang disuarakan para jurnalis.

Tiga tuntutan yang disuarakan para jurnalis, pertama, batalkan seluruh pasal bermasalah dalam revisi UU Penyiaran. Kedua, libatkan partisipasi Dewan Pers, gabungan pers mahasiswa, dan organisasi pro demokrasi secara aktif dalam pembahasan revisi UU Penyiaran. Ketiga, pastikan perlindungan terhadap kebebasan pers dan kebebasan berekspresi dalam setiap peraturan perundang-undangan.

(dpr.go.id/*)

“Saya berada dalam kepentingan di mana memastikan kebebasan pers, kebebasan berpendapat melalui media,” ujar Farhan saat menemui aliansi jurnalis dan organisasi serikat pekerja media yang berdemonstrasi menolak revisi UU Penyiaran, di depan Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Senin (27/5).

Legislator dari Dapil Jawa Barat I (Kota Bandung dan Kota Cimahi) itu menyebut ada usaha beberapa pihak yang menginginkan pers dikontrol seperti zaman Orde Baru.

“Tetapi jangan salah, ada juga yang ngajak agar supaya media dan pers dikontrol lagi seperti zaman dulu, ada. Enggak salah itu,” kata Farhan.

Lebih lanjut Farhan menjelaskan, secara teknis revisi UU Penyiaran memang harus dilakukan karena merupakan konsekuensi dari perubahan pada kluster penyiaran UU Cipta Kerja (Ciptaker).

“Namun memang konsekuensinya adalah saat kita membuka pintu revisi maka terbuka juga berbagai macam upaya untuk melakukan perubahan di pasal-pasal yang lain,” ujar Farhan.

Padahal, lanjut Farhan, pasal yang akan diubah hanya pasal analog swict off. Pintu revisi inilah yang membuat ide lain masuk, termasuk pasal-pasal yang akan mengancam kebebasan pers.

“Apakah salah? Tentu tidak karena semua orang boleh berpendapat tetapi tidak boleh mengancam kebebasan pers. Saya termasuk yang setuju agar pasal-pasal itu (yang mengancam kebebasan pers) tidak dimasukkan ke dalam revisi Undang-Undang Penyiaran,” tukas Farhan.

(dis/*)

“Saya kira masukan masyarakat sangat penting, proaktifnya masyarakat akan bermanfaat untuk penyempurnaan revisi UU Penyiaran,” kata Farhan dalam keterangannya, Kamis (23/5).

Menurut Farhan, revisi UU Penyiaran berawal dari sebuah persaingan politik antaralembaga berita melalui platform teresterial versus jurnalisme platform digital. Pada beleid revisi UU tersebut terdapat peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

“Ini, kan, lagi perang ini. Jadi, revisi UU yang ada ini atau draf UU yang ada sekarang, itu memang memberikan kewenangan KPI terhadap konten lembaga penyiaran teresterial,” ucap Farhan.

Legislator NasDem dari Dapil Jawa Barat I (Kota Bandung – Kota Cimahi) ini juga menuturkan teresterial dimaknai penyiaran yang menggunakan frekuensi radio VHF/UHF seperti halnya penyiaran analog. Namun, dengan format konten yang digital.

Tetapi KPI ataupun Dewan Pers, lanjut Farhan, tidak punya kewenangan terhadap platform digital. Ketika lembaga jurnalistik yang menggunakan platform digital dan mendaftarkan ke Dewan Pers, maka itu menjadi kewenangan Dewan Pers.

“Lembaga pemberitaan atau karya jurnalistik yang hadir di digital platform ini, kan, makin lama makin menjamur, enggak bisa dikontrol juga sama Dewan Pers, maka keluarlah ide revisi UU Penyiaran ini,” ujar Farhan.

Dia menambahkan risiko apabila lembaga tersebut membuat produk jurnalistik di platform digital dan tidak mendaftarkan diri ke Dewan Pers. Pada tahap ini, Dewan Pers tak punya kewenangan atas lembaga tersebut.

“Risikonya apa? Kalau sampai dia dituntut oleh misalkan saya dijelekkan oleh lembaga berita ini, saya nuntut ke pengadilan, maka tidak ada UU Pers yang akan melindungi dia karena tidak terdaftar di Dewan Pers, kira-kira begitu,” kata Farhan.

Draf revisi UU tentang Penyiaran menuai kontroversi. Pasal 50 B ayat 2 huruf (c) menjadi pasal yang paling disorot lantaran memuat aturan larangan adanya penyiaran eksklusif jurnalistik investigasi. Berikut bunyi pasal 50 B ayat 2 huruf (c):

“Selain memuat panduan kelayakan Isi Siaran dan Konten Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SIS (Standar Isi Siaran) memuat larangan mengenai:…(c.) penayangan eksklusif jurnalistik investigasi.

(MI/*)

“Satu, akan menghancurkan demokrasi dari dalam secara cepat, karena uang itu ada nilai inflasinya. Tahun ini Rp200 ribu, tahun depan jadi Rp300 ribu, nggak mungkin turun. Lama-lama akan tinggi, sehingga harganya akan menghancurkan demokrasi itu sendiri,” ujar Farhan, Selasa (21/5).

Usulan pelegalan politik uang muncul dari anggota Komisi II DPR RI, Hugua, dalam rapat Komisi II dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/5).

“Tidakkah kita pikir money politics dilegalkan saja di PKPU dengan batasan tertentu? Karena money politics ini keniscayaan, tidak ada money politics tidak ada yang memilih, tidak ada pilih di masyarakat karena atmosfernya beda,” kata Hugua.

Menurut Farhan, jika kebijakan politik uang dilegalkan secara resmi, harga satu suara di tahun 2029 bisa mencapai Rp1 juta per suara. Pada ujungnya, kata Farhan, hanya oligarki yang bisa berpolitik.

“Jika itu yang terjadi ya tidak ada demokrasi. Sekarang, kan, juga begitu, yang punya uang yang bisa terpilih, kan?,” imbuh Farhan.

Pada sisi lain, Farhan menilai pernyataan Hugua tersebut mungkin ekspresi dari kejengkelan karena sudah letih membina konstituen yang akhirnya hancur akibat politik uang dalam sekejap.

“Itu merusak demokrasi dari dalam oleh pemilik suara, jadi demokratosnya sendiri yang menghancurkan. Itu yang mengkhawatirkan,” ujar anggota Komisi I DPR itu.

Farhan mewanti-wanti agar jangan sampai politik uang dilegalkan. Sebab, fenomena pork barrel politics (politik gentong babi) saat ini saja sudah terjadi di parlemen maupun di pemerintahan.

“Menjadi salah ketika pork barrel politics diubah menjadi monetasi suara. Kalau itu dilegalkan saya akan memilih menjadi orang yang berteman dengan oligarki, maka saya berkuasa,” kelakar Farhan.

(RO/*)

Indonesia sepenuhnya mendukung kebijakan yang dibuat oleh Turki untuk menghentikan semua ekspor dan impor ke dan dari Israel.

“Saya ingin menggarisbawahi bahwa sikap Indonesia terhadap perjuangan Palestina sangat jelas. Indonesia tidak akan pernah menjalin hubungan apapun dengan Israel karena Israel adalah penjajah,” ungkap Farhan di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (16/5).

Dengan tegas Farhan mengatakan, Konstitusi Indonesia secara tegas menyatakan bahwa “Kemerdekaan adalah hak semua bangsa yang tidak dapat dicabut. Oleh karena itu segala bentuk penjajahan di dunia ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan keadilan.”

“Oleh karena itu, bagi Indonesia, normalisasi hubungan dengan Israel sama sekali tidak dapat diterima,” tegas Farhan.

Terkait dengan genosida Israel di Jalur Gaza, Indonesia berkomitmen untuk selalu membela kemanusiaan dan keadilan bagi rakyat Palestina, menganjurkan gencatan senjata yang segera dan berkelanjutan, bantuan kemanusiaan tanpa hambatan, serta proses perdamaian yang kredibel menuju solusi yang permanen.

Indonesia dan Turki memiliki suara yang sama mengenai kebutuhan mendesak untuk mereformasi Dewan Keamanan PBB untuk mewujudkan perdamaian dan keamanan global termasuk di Palestina. Kita juga perlu memobilisasi peran negara-negara Selatan sebagai pembangun jembatan dan penentu agenda dalam berbagai forum multilateral, serta sebagai pendukung tatanan global yang adil.

“Berdasarkan kesamaan tersebut, hubungan kita di masa depan harus lebih kuat dan bermanfaat. Kita harus memastikan tercapainya semua perjanjian sebagai kerangka dasar kerja sama,” pungkas Farhan.

(dpr.go.id/*)

“Oleh karenanya, Anis Baswedan hadir di Jabar sebagai sosok seorang Abah atau ayah bagi warga Jabar. Abah adalah sosok yang mengayomi dan menjaga budaya, etik, dan religius dalam merawat ikatan kebangsaan,” ungkap Farhan dalam keterangannya, Rabu (31/1).

Menurut anggota Komisi I DPR RI dari Dapil Jabar I (Kota Bandung dan Kota Cimahi) itu, hasil dialog pasangan AMIN dengan masyarakat Jabar akan menjadi pegangan dalam memajukan sistem demokrasi di Indonesia. Masalah yang muncul dalam dialog di antaranya perihal entitas Front Pembela Islam (FPI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

“Negara ini adalah negara hukum dan hanya dapat mengatur tindakan, bukan pikiran. Apabila organisasi itu melakukan tindakan melanggar hukum, maka akan ditindak. Abah Anies juga menekankan bahwa keputusan yang sudah berketetapan hukum, tetap harus dijalankan walaupun dianggap mengusik nuansa demokrasi di Indonesia,“ jelas Farhan.

Ketua Badan Budaya DPP Partai NasDem itu juga menguraikan bahwa sebagai wujud penghargaan terhadap supremasi hukum di negara ini, penyelesaian setiap masalah hukum tidak mengedepankan pendekatan politik kekuasaan, tetapi pasangan AMIN akan selalu mengedepankan supremasi hukum. (*)

Hanya sekitar 128 instruksi atau 20% dari total 627 instruksi DPR yang dilaksanakan oleh pemerintah.

“Saya kira ini menunjukkan bahwa memang sinergitas antara DPR RI dan pemerintah belum optimal. Artinya, masih ada masalah dalam hal mengomunikasikan dan mengawasi pelaksanaan rekomendasi tersebut,” ujar Farhan seusai mengikuti Focus Group Discussion (FGD) ‘DPR REWIND 2023’, bertema ‘Menilik Belakang Panggung Perwakilan Rakyat, Membedah Kinerja DPR 2023’, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (25/1).

Legislator NasDem dari Dapil Jawa Barat I (Kota Bandung-Kota Cimahi) yang kembali mencalonkan diri menjadi caleg DPR RI itu berharap DPR dan pemerintah dapat bersama-sama melakukan introspeksi. Pasalnya, fungsi pengawasan yang dilakukan DPR bertujuan untuk meningkatkan efektivitas jalannya pemerintahan.

“Kita harus sama-sama melakukan introspeksi untuk melihat dan membuat mekanisme pengawasan yang lebih efektif dan efisiean ke depan. Pengawasan tujuannya untuk meningkatkan efektivitas jalannya pemerintahan, bukan sebagai kendala pelaksanaan atau penyelenggaraan negara,” tegasnya.

(dpr/*)

“Setiap UU yang dihasilkan memiliki nilai kualitatif yang tinggi. Tentu pembahasannya tidak sebentar dan selalu jadi sorotan masyarakat. Itu adalah bagian dari dinamika politik dan demokrasi yang sangat menarik,” ujar Farhan dalam Forum Group Discussion (FGD) ‘DPR REWIND 2023’ bertema ‘Menilik Belakang Panggung Perwakilan Rakyat, Membedah Kinerja DPR 2023’, di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (25/1).

Legislator NasDem dari Dapil Jawa Barat I (Kota Bandung-Kota Cimahi) itu memberi salah satu contoh, di Komisi I DPR RI bersama pemerintah pada akhir tahaun 2023 telah berhasil mengetok pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Revisi UU ITE.

“DPR RI adalah sebuah lembaga politik yang tidak lepas dari fungsi yang sangat penting yaitu legislasi, dan legislasi yang paling kredibel adalah sebuah legislasi yang sudah melalui proses deliberatif demokrasi yang terbuka, seterbuka-bukanya,” jelas Farhan.

Menurut Farhan, aspek keterbukaan adalah cara untuk menjaga kredibilitas, kepercayaan, dan atmosfer demokrasi, dan DPR harus menjaga ketiganya.

“Atmosfer demokrasi menjadi sangat penting di Indonesia, itu harus cerah di DPR, karena semua topik sensitif politis ada di DPR, dibahas terbuka, harus sangat terbuka, termasuk kritik dan hinaan dari masyarakat serta sindiran-sindiran kepada anggota DPR,” tandas dia.

Seperti diketahui, sebagai representasi rakyat, DPR telah melahirkan berbagai produk undang-undang, khususnya sepanjang 2023 yang jumlahnya mencapai 18 UU. Produk UU hendaknya tidak hanya diukur dari segi kuantitas saja tetapi juga harus dilihat dari aspek kualitas. (dpr/*)

Saat ini Palestina masih terus menerima gempuran yang dilakukan Israel di Gaza. Melalui Bandung Menagih Janji, musisi dan politikus menggelar kegiatan Titik Kumpul sebagai ajang dukungan moral bagi Palestina.

Farhan berharap, kegiatan ini menjadi titik awal pergerakan pemikiran dalam acara yang berlangsung di Gedung Majestic, Jalan Braga, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (22/12).

“Gerakan pemikiran bahwa dari tanah Bandung inilah kita pernah berjanji memerdekakan semua bangsa di Asia Afrika, termasuk Palestina,” ujar Farhan.

Legislator NasDem dari Dapil Jabar I (Kota Bandung-Kota Cimahi) ini juga menambahkan, akan ada lagu yang dikeluarkan dari musisi ternama di Bandung. Lagu tersebut, menurutnya, akan menjadi ikon dukungan buat Palestina.

“Apakah berhenti hanya dengan bikin lagu? Enggak. Karena lagu itu adalah artefak atau karya budaya yang paling mudah disebarkan. Kita harapkan lagunya nanti akan populer. Lagu ini akan menjadi sebuah simbol pemikiran untuk memerdekakan semua bangsa Asia Afrika,” ucapnya.

Menurut Ketua Bidang Badan Budaya NasDem DPP Partai NasDem itu, anggota parlemen adalah perwakilan rakyat dan inilah suara dari rakyat.

Untuk itu, ia bermaksud menjadi bagian dari sebuah komunitas budayawan yang tidak bisa lepas dari tanah bernama Bandung untuk menyuarakan kemerdekaan Palestina.

“Di sini ada Pidi Baiq, Bucky Wikagoe, Taufik Hidayat Udjo, Al Araf, Zaki Peniti dan musisi-budayawan lainnya,” ucapnya.

Farhan juga menyampaikan #BandungMenagihJanji tersebut memiliki tujuan memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa warga Bandung perlu peka terhadap isu kemanusiaan.(medcom/*)

Netralitas TNI menjadi prinsip utama yang menekankan posisi nonpartisan dan komitmen dalam menjaga proses demokrasi tanpa adanya kecenderungan yang memihak pada entitas politik tertentu.

“Seperti yang kita lihat dalam pemaparan dari Panglima Kodam Iskandar Muda. Beliau telah melakukan sosialisasi hingga ke keluarga, serta telah mendirikan posko pengaduan. Saya yakin instruksi dari Panglima TNI telah dijalankan,” ujar Farhan saat mengikuti Kunjungan Kerja Komisi I ke Kodam Iskandar Muda, di Banda Aceh, Rabu (6/12).

Saat ini Komisi I DPR RI mengambil langkah strategis dengan membentuk panitia kerja (panja) yang bertujuan untuk memastikan netralitas TNI dalam menghadapi Pemilu 2024. Fokus utama panja adalah untuk menegaskan komitmen TNI dalam menjaga netralitas, dengan tidak memihak atau memberikan dukungan kepada partai politik manapun, calon presiden dan calon anggota legislatif, serta tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis.

Pendekatan proaktif Komisi I dalam mengawasi dan memastikan netralitas TNI dalam urusan politik menunjukkan komitmen parlemen untuk menjunjung nilai-nilai demokrasi dan menciptakan pemilu yang adil dan transparan.

“Upaya panja akan menjadi kunci dalam memantau dan memastikan bahwa TNI tetap berkomitmen sebagai penjaga bangsa tanpa terlibat dalam politik praktis,” tegas Farhan.

(dpr.go.id/*)

“Semua pemidanaannya mengikuti KUHP yang baru. Jadi tidak memungkinkan terjadinya penghukuman ganda atau pemidanaan yang di luar KUHP,” ujar Farhan dalam diskusi daring dengan tema ‘Undang-undang ITE Perubahan Kedua: Solusi/Ancaman?’ yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (6/12).

Selain itu, lanjut Farhan, yang menjadi perhatian dalam revisi UU ITE adalah pasal 27 yang dianggap sebagian orang sebagai pasal karet, karena tidak mempunyai tolok ukur yang jelas dan dipakai untuk menjerat dengan alasan pencemaran nama baik.

“Memang sejumlah pihak mengusulkan penghapusan pasal itu. Namun dalam revisi kedua ini, pemerintah dan DPR hanya mengubah subtansi pasal tersebut,” lanjut Farhan.

Farhan mengatakan, negara masih membutuhkan pasal tersebut sebagai bentuk kontrol sosial, terutama dalam penggunaan layanan sistem elektronik.

“Terutama juga, ada fenomena tekanan yang dilakukan debt collector terhadap debitur pinjaman online yang sering mendapat intimidasi dan ancaman,” tegasnya.

Ia menekankan, dalam pasal ini sudah diperbaiki agar lebih spesifik dan tidak menimbulkan intrepretasi yang terlalu luas. Diharapkan dengan perbaikan tersebut penyidik dan penuntut dapat lebih spesifik memandang pasal tersebut.

“Memang pada pasal yang lama, karena tidak ada subtansi yang lebih spesifik, sering terjadi penterjemahan sendiri dari penyidik dan penuntut,” ujar Farhan.

Pasal 27 UU ITE mengatur tentang distribusi atau produksi informasi atau dokumen di ruang digital. Pasal itu melarang muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan, dan pencemaran nama baik, serta pengancaman.

Pasal 27A berbunyi, setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik.

“Pasal itu juga telah diberi penjelasan. Yang dimaksud dengan ‘menyerang kehormatan atau nama baik’ adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri orang lain sehingga merugikan orang tersebut, termasuk menista dan/atau memfitnah,” ujarnya.

(dis/*)