“Poin terpenting menurut saya adalah soal perizinan. Apakah proses pemasangan jaringan utilitas selama ini sudah sesuai aturan? Ini yang harus kita luruskan lewat Pansus ini,” kata Idris, anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai NasDem itu.

Idris mempertanyakan praktik pemasangan kabel utilitas yang sering dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tidak sesuai prosedur.

“Banyak kejadian di lapangan, pemasangan dilakukan malam hari, terkesan seperti kucing-kucingan. Bahkan ada yang dikawal Satpol PP. Saya yakin, hal ini tidak dilakukan secara sempurna dan pasti ada yang tidak sesuai aturan,” tegasnya.

Idris yang juga Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta itu mengusulkan agar Pansus secara aktif memanggil para operator atau provider jaringan utilitas untuk dimintai keterangan langsung terkait mekanisme penyewaan lahan, retribusi, dan kepatuhan terhadap regulasi-regulasi yang berlaku.

“Cobalah sesekali kita panggil mereka (provider). Tidak semua memang, tapi secara sampling kita harus tahu, prosesnya bagaimana, retribusinya bagaimana. Karena saya yakin, tidak semua provider patuh terhadap regulasi,” jelas Idris.

Idris mengatakan, keberadaan Pansus itu harus menjadi ruang untuk meluruskan berbagai praktik yang tidak sesuai ketentuan, agar ke depan tidak lagi terjadi pelanggaran yang bisa merugikan tata kelola kota. Ia menegaskan bahwa Pansus itu bukan hanya untuk formalitas, tapi harus mampu menghasilkan kebijakan yang berpihak pada ketertiban kota dan keselamatan warga.

“Kalau memang kita temukan hal-hal seperti itu, ya ini memang gunanya Pansus. Kita ingin semua kembali ke aturan, tidak ngawur. Kita rumuskan kebijakan yang tegas agar ke depan lebih tertib dan transparan,” tutupnya.

(FM/WH/KL)

Idris yang berangkat dari Dapil 2 DKI Jakarta, meliputi Cilincing, Koja, Kelapa Gading, Kepulauan Seribu itu mengungkapkan bahwa wacana penghijauan kawasan di Pulau Seribu ini merupakan salah satu bentuk solusi mencegah saat musim kemarau ekstrem.

“Saya memiliki rencana untuk lebih menghijaukan Kawasan Kepulauan Seribu karena saya rasa bahwa cuaca di sini cukup panas, sehingga perlu adanya penghijauan,” ujar Idris yang lahir dan tumbuh di Pulau Kelapa, Kabupaten Kepulauan Seribu, Jakarta itu.

Legislator Partai NasDem itu menyatakan dalam waktu dekat dirinya akan berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk mendata warga yang akan menanam pohon di halaman rumahnya dan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk menyediakan tanaman-tanaman tersebut.

Untuk merealisasikan penghijauan tersebut politisi kelahiran 3 Februari 1976 itu mengaku, akan berkordinasi kepada Camat atau Wakil Camat Kepulauan Seribu Utara untuk mendata warga yang yang membutuhkan dan memiliki lahan tanam di sekitar rumahnya.

“Nanti kita akan mendata warga yang memiliki lahan tanam di sekitar rumahnya untuk kemudian diberikan tanaman-tanaman yang dibutuhkan,” kata Idris didampingi Wakil Camat Kepulauan seribu Utara.

Idris berharap dengan adanya konsep penghijauan kembali kawasan Pulau Seribu dapat membuat wilayah di sini menjadi lebih sejuk sehingga wisatawan yang berkunjung lebih nyaman. (FM/WH)

Pasalnya menurutnya Idris hampir setiap pulau berpenduduk padat di Kepulauan Seribu tidak memiliki TPS sementara. Akibatnya, masyarakat terpaksa membuang sampah-sampah tersebut di pinggir jalan sebelum diangkut oleh kapal.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta itu mengatakan, selain berdampak buruk pada kesehatan, sampah-sampah yang beradai di pinggir jalan ini juga mengganggu kenyamanan para wisatawan yang datang ke Pulau Seribu.

“Sebelum kapal itu datang mengambil sampah, masyarakat meletakkan sampah-sampah tersebut di pinggir-pinggir jalan, dan ini tidak baik buat kesehatan masyarakat serta para wisatawan yang datang ke Pulau Seribu,” tegas Idris, baru-baru ini.

Legislator NasDem itu juga mengingatkan bahwa Kepulauan Seribu adalah bagian dari wilayah DKI Jakarta. Karenanya, dia meminta permasalahan sampah ini harus menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta termasuk dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup untuk memiliki target pembangunan TPS sementara ini.

“Ini PR buat Pak Kadis juga supaya bisa memperhatikan betul bahwa Pulau Seribu ini penghasil sampah yang luar biasa, karena luasnya Pulau Seribu walaupun mayoritas laut bagaimanapun itu bagian wilayah DKI Jakarta harusnya ini menjadi perhatian khusus ke depan terkait dengan permasalahan ini,” pungkasnya.

(FM/WH)

Hal tersebut disampaikan Muhammad Idris saat rapat koordinasi tentang lahan pemakaman di Pulau Kelapa dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Seribu bersama UKPD terkait di Gedung Mitra Praja, Jakarta Utara.

“Sudah puluhan tahun, warga kami impikan ada lahan pemakaman, ini soal tanggungjawab negara untuk warganya. Lahan pemakaman juga penting,” tegas Muhammad Idris, baru-baru ini.

Idris yang merupakan legislator asli Kepulauan Seribu mengungkapkan, Pulau Kelapa saat ini darurat lahan pemakaman. Masyarakat merasa resah dengan tidak adanya lahan untuk dijadikan TPU. Untuk itu, dirinya mendesak agar permasalahan tersebut segera terselesaikan, karena menyangkut hajat hidup masyarakat.

“Lahan pemakaman ini harus ada karena kewajiban menyediakan pemakaman, rumah sakit, dan fasilitas lain itu merupakan kebutuhan bagi masyarakat. jikalau hal ini tidak diperhatikan ini akan berdampak kepada warga masyarakat,” kata dia.

Adapun untuk mengatasi tidak adanya lahan pemakaman, saat ini warga Pulau Kelapa menggunakan lahan di Pulau Panjang. Namun, kondisi tersebut juga terkendala dengan jarak dan fasilitas untuk menuju ke sana. Idris pun mengusulkan agar dibentuk tim khusus untuk mengatasi permasalahan yang ada di Kepulauan Seribu.

“Bayangkan saat pengantaran jenazah terutama malam hari mereka menggunakan kapal kecil berlayar membawa anak kecil dan perempuan atau Lansia. Bila perlu kita bentuk tim khusus untuk menyelesaikan permasalahan ini,” pungkasnya.

(AR/FM/WH).