“Peluang dari lonjakan wisatawan di akhir tahun ini memang besar, tetapi tantangannya pun cukup besar dengan merebaknya kembali Covid-19 di sejumlah daerah. Kondisi seperti ini harus mendapatkan perhatian serius dari para pemangku kepentingan,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin (18/12).

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memperkirakan sekitar 7 juta orang akan liburan ke Jawa Barat dan wisatawan Nusantara akan menembus 200 juta pergerakan pada libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Menurut Lestari Moerdijat yang biasa disapa Rerie, pemanfaatan peluang sektor pariwisata di setiap daerah di Indonesia juga harus diikuti dengan langkah kehati-hatian terutama terkait potensi penyebaran Covid-19 yang pada pekan-pekan terakhir ini mengalami kenaikan jumlah kasus.

Upaya meningkatkan daya tahan tubuh melalui penerapan pola hidup sehat dengan keseimbangan asupan gizi dan vitamin, tegas Rerie, harus menjadi bagian dari keseharian masyarakat.

Selain itu, tambah Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI tersebut, kenormalan baru yang telah dibangun dan diterapkan semasa pandemi Covid-19 beberapa waktu lalu harus mampu dijalankan kembali.

Wakil rakyat dari Dapil Jawa Tengah II (Demak, Kudus, Jepara) itu berharap potensi sektor pariwisata yang ada di depan mata itu dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, tanpa mengabaikan sejumlah ancaman yang ada.

Karena, ujar anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, selain potensi penyebaran Covid-19, kondisi cuaca yang tidak menentu dan ekstrim pada penghujung tahun ini juga harus diwaspadai para wisatawan dan pemangku kepentingan di sektor pariwisata.

Rerie berharap pemerintah dan masyarakat dapat berkolaborasi dengan baik dalam mempersiapkan sejumlah infrastruktur dan strategi yang tepat menyambut masa libur Nataru 2024.

Menurut Legislator NasDem tersebut, keselamatan dan kenyamanan masyarakat di berbagai kegiatan adalah yang utama dalam rangka menjalankan amanah konstitusi agar negara selalu melindungi setiap warganya.(*)

Hal itu ditegaskan Roberth saat memimpin kunjungan kerja Komisi V ke Surabaya, Jawa Timur pada Rabu (6/12). Komisi V menggelar pertemuan dengan beberapa mitra kerja guna membahas rencana operasi angkutan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.

“Komisi V DPR RI meminta Pemerintah dan operator transportasi nasional agar dalam penyelenggaraan angkutan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 memastikan kelaikan operasi (ramp check),” ujar Roberth.

Selain itu, lanjut Roberth, pemerintah dan operator transportasi nasional juga perlu melakukan tindakan preventif keselamatan dan kelancaran pada titik-titik krusial dan daerah wisata, termasuk pada perlintasan kereta api, mengoptimalkan pengawasan terhadap fluktuasi harga tiket dan delay management, mempercepat penyelesaian preservasi di ruas jalan nasional dan jalan tol.

Lebih lanjut Ketua Fraksi Partai NasDem itu juga meminta agar ada skema penguraian kemacetan dengan melakukan sinergi bersama pemerintah daerah serta meningkatkan diseminasi informasi dan edukasi kepada masyarakat dalam mengantisipasi cuaca ekstrem.

“Harus memastikan kesiapan personel dan peralatan untuk mengantisipasi kecelakaan dan potensi bencana serta memastikan kesiapan dengan melakukan simulasi apabila terjadi keadaan darurat,” paparnya.

Dalam kesempatan tersebut, Komisi V DPR mengunjungi beberapa titik, yakni Posko Nataru 2023/2024 di Stasiun Kereta Api Pasar Turi, ruas tol, dan Pelabuhan Tanjung Perak. Menurut Roberth, potensi perjalanan pada libur Nataru 2023/2024 naik signifikan dibandingkan tahun lalu.

Berdasarkan hasil survei Kementerian Perhubungan, kata Roberth, potensi pergerakan secara nasional pada Nataru kali ini sekitar 123,8 juta orang dengan potensi pergerakan asal perjalanan terbanyak adalah di Pulau Jawa sebanyak 77,3 juta orang, dan prediksi perjalanan menuju Jawa Timur sebanyak 20,72 juta orang.

“Bila tidak diantisipasi, bisa menimbulkan masalah lalu lintas, misalnya meningkatnya kasus kecelakaan, kemacetan, dan menimbulkan ketegangan antara sesama pengendara atau penumpang dalam perjalaanan,” pungkas Roberth.

(dpr.go.id/*)

Demikian pula dalam perayaan Tahun Baru 2022, masyarakat dan para pemangku kepentingan diharapkan secara konsisten melaksanakan sejumlah upaya pencegahan agar penyebaran Covid-19 tetap terkendali.

“Jangan sampai karena situasi penyebaran Covid-19 relatif lebih terkendali kita semua menjadi euforia dalam melakukan perayaan Natal dan Tahun Baru. Upaya-upaya pencegahan harus terus dilakukan dan jangan lengah,” kata Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Jumat (24/12).

Pada kesempatan itu, Lestari yang akrab disapa Rerie juga mengucapkan selamat merayakan Hari Natal 2021 bagi umat Kristiani di Tanah Air.

Menurut Legislator NasDem itu, sejumlah kebijakan pembatasan kegiatan di berbagai tempat harus benar-benar dipatuhi meski level PPKM di wilayah bersangkutan relatif rendah.

Dalam rangka kewaspadaan terhadap penyebaran virus korona varian Omicron, ujar Rerie, perayaan Tahun Baru 2022 misalnya, cukup dilakukan masing-masing bersama keluarga.

Menghindari kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan, ujar Rerie, merupakan langkah yang sangat diharapkan dalam langkah pengendalian Covid-19 di masa liburan Natal dan Tahun Baru.

Demikian juga dengan pelaksanaan ibadah Natal kali ini, tambah anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, diharapkan tetap mengedepankan langkah-langkah pencegahan dengan penerapan persyaratan protokol kesehatan yang ketat serta pembatasan jumlah orang yang beribadah.

Rerie berharap di samping melakukan pencegahan dari sisi pengaturan mobilitas masyarakat, para pemangku kepentingan juga memanfaatkan masa liburan Natal dan Tahun Baru 2022 ini untuk terus meningkatkan jumlah masyarakat yang divaksin Covid-19.

Terutama, tambahnya, di kawasan-kawasan wisata yang berpotensi didatangi masyarakat untuk menghabiskan akhir tahun. Persyaratan sudah divaksin bagi pengunjung untuk memasuki suatu kawasan wisata dapat mendorong percepatan vaksinasi Covid-19 di sejumlah daerah.

Rerie sangat berharap sejumlah kebijakan pengaturan mobilitas masyarakat di masa libur Natal dan Tahun Baru 2022 mampu mewujudkan terkendalinya penyebaran Covid-19 di Tanah Air. Sehingga tahun depan, pemerintah bisa melanjutkan upaya percepatan pertumbuhan ekonomi sekaligus tetap melindungi masyarakat dari ancaman Covid-19.(*)

“Saya mengapresiasi Densus 88 yang menangkap tiga terduga teroris di Jawa Tengah. Capaian ini tidak boleh membuat seluruh pihak khususnya kepolisian berpuas diri, tapi harus tetap mawas akan potensi teror selama Nataru,” kata Eva Yuliana dalam keterangan tertulisnya, Jumat (24/12).

Eva mengatakan, masyarakat berhak merasakan keamanan selama Nataru. Untuk itu negara dengan segala kewenangan dan alat yang dimiliki harus mengantisipasi gangguan teror.

Masyarakat, lanjut Eva, juga perlu diingatkan oleh negara supaya menjaga kondusifitas selama Nataru. Salah satunya perlu berkoordinasi dengan aparat ketika mendapati kehadiran orang atau pihak yang mencurigakan.

Lebih dari itu, lanjut dia, masyarakat harus saling mengingatkan untuk tidak terperdaya oleh paham radikal. Sebab, ketika terdapat salah satu dari anggota keluarga yang terjerumus dengan mengikuti aliran pemikir tersebut bisa berdampak fatal.

“Kolaborasi dan sinergitas masyarakat dengan aparat harus terus diperkuat untuk menciptakan kedamaian selama Nataru dan seterusnya. Radikalisme dan terorisme merupakan musuh semua agama dan setiap kita dapat menjadi korbannya,” terangnya.

Kemajemukan bangsa ini, kata Eva, merupakan harta yang tidak ternilai. Namun musuh besarnya adalah terorisme sebab dapat membuat perpecahan dan kerugian berkepanjangan.

“Maka mari bergandengan tangan semuanya dengan menanggalkan perbedaan untuk melawan musuh tak terlihat yakni terorisme. Semua anak negeri harus mewaspadainya dengan tetap memegang teguh ajaran agama dan budaya kita,” paparnya.

Eva mengingatkan, momentum Nataru kali ini perlu disambut dengan kesederhanaan.

“Kita masih dihantui oleh varian baru Covid-19 yakni Omicron. Jadi mari rayakan Nataru dengan sederhana, waspada dan saling menjaga antaranak bangsa dari ancaman terorisme dan virus itu. Selamat Nataru kepada seluruh saudara-saudariku se-Tanah Air,” pungkas Eva.

Tim Densus 88 Mabes Polri melakukan penangkapan tiga terduga teroris di Jawa Tengah secara serentak pada Rabu (22/12). Tiga terduga teroris tersebut ditangkap di wilayah Semarang, Solo dan Sukoharjo.

Di Semarang, terduga teroris yang ditangkap adalah NT, warga Sawah Besar Semarang.

Ketiga terduga teroris di Jawa Tengah yang ditangkap saat ini diduga berhubungan dengan penggalangan dana untuk kegiatan terorisme. (RN)

Langkah itu diapresiasi anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Subardi. Menurut Subardi, pemerintah juga perlu menggencarkan pengawasan lapangan dengan menerjunkan lebih awal Satgas Covid-19 bersama TNI-Polri.

“Lonjakan kasus selalu terjadi seusai libur panjang. Itu artinya, kita belum berhasil mengendalikan laju sebaran kasus pascaliburan. Saya harap kali ini diantisipasi dengan pengawasan ekstra ketat, dengan patroli atau pendirian pos-pos pengawasan dari sekarang,” kata Subardi saat berbincang dengan warga di Wates, Kulonprogo, DIY, Senin (13/12).

Menurut Ketua DPW Partai NasDem DIY itu, kesiapan menuju libur panjang Nataru menjadi penting, sekalipun grafik kasus positif secara nasional terus menurun. Langkah pengendalian dengan pengawasan lapangan perlu dipercepat. Terlebih pemerintah telah membatalkan penerapan PPKM Level 3 nasional di saat muncul varian baru Omicron.

“Momentum ini menjadi alarm sekaligus ujian bagi kita, apakah dapat mengendalikan sebaran Covid-19 atau tidak. Tetapi saya yakin kita bisa. Caranya dengan menyiapkan langkah pengawasan terpadu dan harus dimulai dari sekarang,” jelasnya.

Subardi yang akrab disapa mbah Bardi mengatakan agar pengawasan benar-benar efektif, apakah saat ini perlu menaikkan status keamanan menjadi siaga atau tidak.

“Saya kira pemerintah perlu mempertimbangkannya. Pengajuan izin keramaian juga sebaiknya ditolak,” tambah mbah Bardi.

Legislator NasDem itu menambahkan, kesiapan aparat gabungan menjadi kunci di lapangan. Pengawasan tersebut membuat masyarakat lebih disiplin dan tertib karena diawasi langsung. Bila situasi lapangan terkendali dan tidak menimbulkan ledakan kasus, diyakini tahun 2022 Indonesia akan keluar dari masa-masa darurat Covid.

“Kalau ini terkendali, kita optimistis tahun depan akan keluar dari masa-masa sulit. Ekonomi masyarakat juga akan membaik. Tetapi catatannya, jangkauan vaksinasi dosis kedua harus lebih masif dan merata,” pungkasnya.

(RO/NK/*)

Legislator NasDem itu mengaku telah mengingatkan Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi untuk segera melakukan intervensi pasar untuk menstabilkan harga minyak goreng. Namun hingga saat ini harga minyak goreng justru terus naik.

“Ini sudah terlalu lama dibiarkan. Akhir tahun seperti saat ini kebutuhan minyak goreng sudah pasti meningkat. Sementara kita belum melihat solusi yang diberikan Kementerian Perdagangan,” kata Martin seusai menerima audiensi Forum Komunikasi dan Silaturahmi Purnabakti Sucofindo (FKSPS) di ruang rapat Komisi VI DPR RI, kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (8/12).

Legislator NasDem itu menyinggung tentang Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) mengenai harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng yang masih berlaku. Dalam peraturan tersebut HET minyak goreng kemasan sederhana sebesar Rp11.000 per liter/0,8 Kg. Sedangkan di pasaran dilaporkan bahwa minyak goreng curah Rp17.800/Kg dan yang bermerk mencapai Rp19.000 hingga Rp19.450/Kg.

“Pemerintah telah menetapkan HET melalui peraturan menteri, tetapi pada praktiknya ketentuan itu diabaikan dan tidak ada sanksi bahkan bagi pelaku usaha,” tegasnya.

Martin mengimbau agar para pedagang yang mengabaikan HET minyak goreng untuk tidak dibiarkan begitu saja.

“Sebagai fraksi pendukung pemerintah tentu keberatan terjadinya hal seperti ini. Paling tidak ada peraturan yang harus ditegakkan dan kalau ada pelanggaran ya jangan dibiarkan,” ungkapnya.

Dia menyebut, selain berdampak bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), kenaikan harga minyak goreng juga dapat berdampak pada kesehatan rakyat.

“Karena harga mahal, banyak masyarakat terpaksa menggunakan minyak goreng berulang yang kondisinya sudah hitam dan tidak layak,” tandas Legislator NasDem dari Dapil Sumatera Utara II (Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Tapanuli Selatan, Kota Padang Sidempuan, Mandailing Natal, Kota Gunungsitoli, Kota Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Toba Samosir, Nias Selatan, Samosir, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Nias, Nias Selatan, Nias Utara, dan Nias Barat) itu.

Martin menambahkan, pemerintah mempunyai kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) untuk stabilisasi harga minyak goreng. Sehingga seharusnya permasalahan harga minyak goreng saat ini tidak terus berlanjut. Ia juga meminta pemerintah tidak hanya menyampaikan alasan penyebab kenaikan harga. Karena menurutnya masyarakat hanya tahu harga di pasaran saat ini. (Dis/*)