Hal itu disampaikan Nurhadi dalam Sosialisasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di SMK PGRI 2, Kota Kediri, Senin (24/3/2025). Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan pemerintah daerah, akademisi, serta BPJS Ketenagakerjaan.

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VI (Kabupaten Tulungagung, Kota Kediri, Kota Blitar, Kabupaten Kediri, dan Kabupaten Blitar) itu mengungkapkan, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh pekerja, baik di sektor formal maupun informal, mendapatkan jaminan sosial yang layak.

“Sebagai wakil rakyat, saya akan terus mendorong agar BPJS Ketenagakerjaan semakin inklusif dan dapat menjangkau seluruh pekerja di Indonesia. Tidak boleh ada tenaga kerja yang merasa tidak terlindungi. Negara harus hadir untuk memastikan mereka memiliki perlindungan yang layak,” tegas Nurhadi.

Lebih lanjut, ia memastikan Fraksi NasDem DPR RI akan terus mengawal kebijakan perlindungan tenaga kerja agar semakin berpihak kepada rakyat.

Ia juga mengajak masyarakat untuk tidak ragu dalam memperjuangkan hak-hak mereka sebagai pekerja.

“Saya dan teman-teman di Komisi IX DPR akan terus memastikan bahwa program jaminan sosial ini semakin kuat dan tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya.

(Safa/*)

Terutama, memfungsikan desa agar lebih menjangkau masyarakat terpencil, sehingga Program Cek Kesehatan Gratis dapat dinikmati seluruh masyarakat.

“Desa adalah garda terdepan dalam kehidupan masyarakat. Dengan menjadikan desa sebagai gardra utama dalam program skrining kesehatan gratis, kita bisa memastikan bahwa layanan kesehatan itu benar-benar menjangkau mereka yang paling membutuhkan,” ujar Nurhadi saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IX DPR dengan sejumlah asosiasi rumah sakit dan fasilitas kesehatan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/3/2025).

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VI (Kabupaten Tulungagung, Kota Kediri, Kota Blitar, Kabupaten Kediri, dan Kabupaten Blitar) itu mengungkapkan, terdapat sejumlah strategi dalam mengimplementasikan program tersebut dengan mengoptimalkan desa.

“Optimalisasi peran puskesmas dan posyandu sebagai pusat pemeriksaan kesehatan masyarakat, dan pelibatan pemerintah desa untuk mendukung sosialisasi dan pendataan warga yang membutuhkan skrining,” ungkap Nurhadi.

Selain itu, perlunya kolaborasi tenaga medis dan relawan untuk berpartisipasi dalam menyukseskan Program Cek Kesehatan Gratis.

Lalu, imbuhnya, memastikan infrastruktur dan peralatan yang memadai. Termasuk, sistem rujukan yang terintegrasi agar masyarakat dapat memiliki kepastian mendapatkan layanan kesehatan.

“Penyediaan infrastruktur dan peralatan medis yang memadai untuk mendukung akurasi hasil pemeriksaan. Sistem rujukan yang terintegrasi bagi warga yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut di fasilitas kesehatan tingkat lanjut,” jelasnya.

Pelibatan desa dalam program tersebut, kata dia, akan lebih berkelanjutan dan efektif, sehingga desa dapat berkontribusi meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap deteksi dini penyakit.

Hal itu penting untuk memastikan program tersebut menjadi buah karya orkestrasi antara DPR, pemerintah, dan stakeholder di bidang kesehatan yang ditujukan untuk kebermanfaatan bagi masyarakat.

“Kami berharap kolaborasi antara DPR, pemerintah, dan asosiasi kesehatan dapat menghasilkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat. Kesehatan adalah hak semua orang, dan desa harus menjadi bagian penting dalam mewujudkan layanan kesehatan yang merata,” tukasnya.

(Safa/*)

Menurutnya, program cek kesehatan gratis akan membuat masyarakat mengetahui catatan medis yang mesti ditindaklanjuti ke fasilitas kesehatan yang lebih memadai.

“Bila terdeteksi bapak atau ibu ada gejala stroke, ada potensi sakit jantung, lalu dirujuk. Ketika dirujuk, pasti berlanjut ke tagihan BPJS yang akan naik. Sementara, saat rapat dengan direksi BPJS Kesehatan beberapa waktu lalu menyampaikan bahwa BPJS Kesehatan di 2024 mengalami defisit Rp9,56 triliun. Berarti tahun 2025 akan makin besar defisit BPJS,” ujar Nurhadi saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IX DPR dengan sejumlah asosiasi rumah sakit dan fasilitas kesehatan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/3/2025).

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VI (Kabupaten Tulungagung, Kota Kediri, Kota Blitar, Kabupaten Kediri, dan Kabupaten Blitar) itu mengingatkan, jika defisit BPJS semakin membengkak, pemerintah bisa menaikkan iuran peserta untuk menutupi kekurangan tersebut.

Hal itu dinilai justru akan semakin membebani masyarakat yang seharusnya mendapat manfaat dari sistem jaminan kesehatan.

“Nanti kalau ujung-ujungnya defisit makin besar justru rakyat akan dibuat sengsara karena iurannya akan naik,” tegas Nurhadi.

Selain dampak finansial, Nurhadi juga menyoroti pentingnya sosialisasi yang lebih efektif agar masyarakat benar-benar memahami manfaat pemeriksaan kesehatan secara berkala.

Ia menyarankan agar program itu lebih melibatkan pemerintah desa hingga tingkat RT dan RW, tidak sekadar melalui media sosial atau media elektronik.

“Dengan melibatkan unsur pemerintah desa, bisa langsung mengena dan setengahnya diwajibkan untuk masyarakat sehingga saya yakin program ini akan berhasil,” jelasnya.

Untuk itu, ia meminta saran dari sejumlah asosiasi rumah sakit dan fasilitas kesehatan mengenai kesiapan menghadapi lonjakan pasien rujukan.

Menurutnya, tanpa strategi yang jelas, program pemeriksaan kesehatan gratis justru bisa menjadi tantangan bagi sistem kesehatan nasional, ditinjau dari sisi fasilitas maupun pembiayaan.

“Apakah ini juga ada antisipasi? Nanti kalau ujung-ujungnya defisit makin besar justru rakyat akan dibuat sengsara karena iurannya akan berujung naik. Ini sebenarnya yang ingin kami hindari,” ucap Nurhadi.

(Safa/*)

“Komisi IX juga mendorong sinergi lebih lanjut antara pemerintah daerah, BPOM, dan instansi terkait guna memperkuat upaya pengawasan,” kata Nurhadi saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX ke Pasar Renteng, Gerung, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, Kamis (27/2/2025).

Kunjungan tersebut dalam rangka meninjau harga bahan pokok sekaligus mengecek keamanan pangan yang ada di pasar yang dibangun sejak tahun 2021 itu.

Nurhadi meminta BPOM untuk terus melakukan inspeksi dengan mengambil sampel dari produk pangan olahan dan juga obat tradisional. Tujuannya adalah memastikan produk pangan olahan yang dijual di pasar terjamin keamanan bagi masyarakat.

“Perlu juga meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pangan yang aman dan sehat,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Komisi IX juga melakukan uji sampling makanan dan minuman dengan langsung melakukan tes di laboratorium keliling Badan POM.

“Kami berharap hasilnya bagus dan tidak ada makanan dan minuman yang mengandung bahan berbahaya yang beredar di Lombok Tengah dan Provinsi NTB pada umumnya,” kata Nurhadi.

(dpr.go.id/*)

“Kami yang di lapangan belum merasakan dengung atau gaung dari program Genting ini,” ujar Nurhadi saat Rapat Kerja Komisi IX DPR dengan Mendukbangga, Wihaji di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VI (Kabupaten Blitar, Kediri, Tulungagung, Kota Blitar, dan Kota Kediri) itu mengungkapkan, Kemendukbangga mesti melibatkan anggota DPR RI dalam mengimplementasikan program langsung ke masyarakat untuk mencegah stunting.

Terlebih, program Genting juga ditopang kedermawanan masyarakat dalam menekan angka stunting di Indonesia.

“Kami sebagai anggota Komisi IX DPR dilibatkan untuk mengajak saudara-saudara kita yang memiliki rezeki lebih untuk menjadi penopang program Genting,” ungkap Nurhadi.

Merujuk pada laporan World Giving Index 2024, kata dia, Indonesia berada di urutan puncak sebagai negara paling dermawan sedunia. Bahkan capaian tersebut diraih selama tujuh tahun berturut-turut.

Hal tersebut, menurut Nurhadi, dapat membantu Kemendukbangga agar mengoptimalkan kinerjanya, terutama untuk menekan angka stunting di Indonesia.

“Kalau melihat anggaran dari Kemendukbangga/BKKBN, tidak sebanyak kementerian atau badan negara yang lain. Namun, saya sangat mengapresiasi program yang intinya dari luar serapan APBN. Ini luar biasa,” jelas Nurhadi.

“Salah satunya program Genting. Ini sebenarnya linier dengan karakter orang Indonesia yang suka berbagi, suka bersedekah. Ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya,” pungkasnya.

(Safa/*)

Pasalnya, terdapat informasi seputar produk skincare yang riuh di ruang publik sehingga menimbulkan keresahan masyarakat.

“Kami di Komisi IX sangat memperhatikan isu ini. Penting bagi kita untuk memastikan bahwa informasi yang beredar tidak hanya akurat, tetapi juga tidak menimbulkan keresahan di masyarakat,” ujar Nurhadi dalam audiensi Komisi IX DPR dengan Perhimpunan Dokter Estetika Indonesia (Perdesti) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VI (Kabupaten Tulungagung, Kota Kediri, Kota Blitar, Kabupaten Kediri, dan Kabupaten Blitar) itu mengungkapkan, perlu titik temu dan solusi dalam mengurai permasalahan tersebut.

“Oleh karena itu, audiensi ini menjadi langkah awal dalam mencari solusi bersama,” ungkapnya.

Menurutnya, audiensi Perdesti dilakukan setelah adanya pernyataan kontroversial dari dokter Samira Farahnaz yang menuding beberapa produk skincare melakukan overclaim tanpa dasar ilmiah yang jelas.

Lalu, Perdesti menguraikan segala tudingan tersebut di hadapan Komisi IX DPR. Mereka juga meminta agar ada klarifikasi dari pihak terkait untuk menghindari polemik berkepanjangan yang dapat merugikan dunia medis dan industri estetika.

Sebagai tindak lanjut dari audiensi itu, Komisi IX berencana memanggil Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) guna membahas secara lebih mendalam mengenai regulasi, pengawasan, dan langkah-langkah yang perlu diambil terkait permasalahan overclaim produk skincare.

Langkah itu diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi konsumen, serta menciptakan iklim usaha yang sehat dalam industri kecantikan di Tanah Air. (Safa/*)

“Tadi sudah dipaparkan cukup gamblang yang menyentuh orang tua, lansia, ayah dan anak yang bermasalah stunting. Saya belum melihat lembaga khusus yang menyasar generasi remaja,” ujar Nurhadi saat Rapat Kerja Komisi IX DPR dengan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wihaji, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VI (Kabupaten Blitar, Kediri, Tulungagung, Kota Blitar, dan Kota Kediri) itu mengungkapkan, terdapat temuan bahwa remaja putri yang mengenyam pendidikan di SMA mayoritas mengalami anemia atau kekurangan darah.

Dikhawatirkan dalam jangka panjang, para remaja putri tersebut akan berisiko melahirkan bayi yang mengalami stunting.

“Remaja putri di tingkat SMA mayoritas mengalami anemia, kekurangan darah. Ini akan menjadi risiko ketika tidak dideteksi secara dini, kelak menjadi pengantin, dalam keadaan kondisi tubuh mengalami anemia, sehingga ada potensi melahirkan bayi stunting,” paparnya.

Untuk itu, ia mendorong Kemendukbangga agar menyusun dan merealisasikan program yang menyasar remaja putri.

“Program yang menyasar remaja seperti apa?” tanya Nurhadi.

Menurutnya, program penuntasan stunting perlu dilakukan secara komprehensif. Penanganan masalah tersebut perlu ditinjau dari berbagai aspek agar dapat diselesaikan secara tuntas.

“Tapi kok dari pemaparan program yang menyasar ibu hamil, anak-anak, suami atau orang tua, saya tidak melihat ada program yang menyasar remaja, khususnya remaja putri. Padahal kalau kita lihat lebih cermat, remaja adalah fase kehidupan manusia yang memerlukan intervensi dari pemerintah,” pungkasnya.

(Safa/*)

“Sanitasi dan akses air bersih dan jamban. Mengingatkan saja apakah Pak Menteri sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan?” kata Nurhadi saat Rapat Kerja Komisi IX DPR dengan Mendukbangga, Wihaji, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VI (Kabupaten Blitar, Kediri, Tulungagung, Kota Blitar, dan Kota Kediri) itu mengungkapkan, terdapat keseragaman program antara kedua kementerian yang berfokus pada pembenahan jamban. Unuk itu diperlukan sinergi dalam melakukan orkestrasi menyelesaikan permasalahan jamban.

“Di sana banyak sekali kaitannya dengan jamban, program jamban sehat komunal,” ungkapnya.

Menurutnya, program jamban sehat komunal yang dicanangkan Kemenkes menyasar ribuan titik di Indonesia.

Untuk itu, agar terjadi keselarasan dalam program tersebut, Kemendukbangga mesti segera menuntaskan persoalan sanitasi, air bersih, hingga jamban yang layak bagi masyarakat.

“Ada alokasi anggaran ribuan titik yang dikerjakan Kemenkes, saya khawatir jadi tidak menyentuh, tidak ter-connect,” pungkasnya.

(Safa/*)

“Kami di Komisi IX DPR akan terus mengawal implementasi kebijakan BPJS Ketenagakerjaan agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh pekerja,” ujar Nurhadi dalam Rapar Dengar Pendapat Komisi IX DPR dengan Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Nunung Nuryartono, dan Dirut BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Nurhadi juga menggarisbawahi perlunya peningkatan efektivitas pengawasan serta koordinasi lintas lembaga untuk memastikan keberlanjutan program perlindungan sosial ketenagakerjaan.

“Diperlukan langkah-langkah konkret dalam strategi pengembangan program ini agar dapat menjangkau lebih banyak peserta, khususnya dari sektor informal,” ujar Nurhadi.

Rapat Komisi IX DPR dengan para pejabat di bidang ketenagakerjaan itu membahas berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program, termasuk upaya peningkatan kepatuhan pemberi kerja, efisiensi pelayanan, serta penguatan sistem pengawasan dalam perlindungan tenaga kerja.

“Data yang disampaikan BPJS Ketenagakerjaan dalam rapat ini menunjukkan coverage (cakupan) pekerja formal masih bisa ditingkatkan secara optimal. Lantas yang menjadi pertanyaan, semakin banyak peserta maka kemungkinan klaim semakin banyak. Bagaimana mengantisipasi hal tersebut dan bagaimana efek efesiensi anggaran terhadap implementasi BPJS Ketenagakerjaan?” tanya Nurhadi

Legislator dari Dapil Jatim VI (Kabupaten Tulungagung, Kota Kediri, Kota Blitar, dan Kabupaten Blitar) itu berharap sinergi antara DPR, Kementerian Ketenagakerjaan, DJSN, serta BPJS Ketenagakerjaan semakin kuat guna memastikan implementasi strategi yang lebih efektif dan tepat sasaran bagi kesejahteraan pekerja di Indonesia.

(Yudis/*)

“Saya merasa obat alam ini masih belum menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” ujar Nurhadi dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR dengan BPOM, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

Nurhadi berpendapat selama ini obat alam atau herbal masih belum bisa dimaksimalkan. Padahal, jenis obat tersebut mempunyai potensi besar untuk dikembangkan.

“Mohon dipaparkan secara detail dan jelas, apa program nyata dari BPOM untuk pendampingan, khususnya para pelaku UMKM obat alam,” tandasnya.

Menurut Nurhadi, jika dikembangkan dengan baik dan mendapat dukungan penuh pemerintah, UMKM yang mengembangkan obat alam akan mendapat keuntungan secara ekonomi.

“Kita lihat PT Sido Muncul saja di akhir tahun kemarin mencatat keuntungan Rp1 triliun lebih. Artinya, herbal menjadi salah satu komoditi yang luar biasa. Saya ingin BPOM memberikan perhatian juga bagi pelaku dan produsen obat-obat alam, khususnya di level UMKM,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, legislator dari Dapil Jatim VI (Kabupaten Tulungagung, Kota Kediri, Kota Blitar, dan Kabupaten Blitar) itu juga menyoroti banyaknya temuan produk kosmetik yang tidak tersertifikasi BPOM atau ilegal.

“Kaitannya bidang pengawasan, semakin ke sini semakin banyak temuan, baik kosmetik tidak tersertifikasi maupun ilegal. Tahun 2025 ini ditingkatkan lagi (pengawasan), sehingga semakin sedikit kosmetik yang ilegal,” tukas Nurhadi.

(Yudis/*)

Ia juga mendesak pemerintah Indonesia agar mengupayakan perlindungan bagi PMI di luar negeri agar terhindar dari ancaman yang membahayakan keselamatan pekerja Indonesia.

“Tragedi seperti ini tidak boleh terulang dan negara harus hadir dalam setiap upaya perlindungan warga negaranya, termasuk di luar negeri,” ujar Nurhadi, Selasa (28/1/2025).

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VI (Kabupaten Tulungagung, Kota Kediri, Kota Blitar, Kabupaten Kediri, dan Kabupaten Blitar) itu mendorong agar dibentuk sistem pengaduan yang efektif, sehingga PMI dapat dengan segera melaporkan potensi ancaman yang dihadapi di luar negeri. Termasuk, peningkatan kesadaran dan edukasi bagi PMI.

“Selain penguatan regulasi, kami juga mendorong adanya program edukasi yang lebih intensif kepada calon PMI terkait hak-hak mereka, risiko kerja, dan cara melindungi diri selama berada di luar negeri,” ungkapnya.

Menurutnya, mekanisme dalam pengaturan PMI perlu dievaluasi, termasuk dalam seleksi agensi dan pelatihan pra keberangkatan.

“Agensi penempatan harus bertanggung jawab tidak hanya dalam proses awal, tetapi juga dalam pengawasan kesejahteraan PMI di luar negeri, serta penguatan regulasi,” tambahnya.

Untuk itu, Nurhadi menaruh perhatian pada perbaikan regulasi yang tertuang dalam UU No.18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Terutama penataan regulasi yang lebih meningkatkan kualitas perlindungan bagi PMI.

“Fokusnya adalah pada pelaksanaan di lapangan dan penguatan perlindungan hukum terhadap PMI di negara tujuan kerja,” pungkasnya.

(Safa/*)

“Arahan Ketua Umum kami, Bapak Haji Surya Paloh, ini cukup unik dan rasanya sangat perlu diperhatikan dan dipertimbangkan oleh Badan Gizi Nasional, yaitu beliau menyarankan Indonesia menduplikasi atau study banding dengan apa yang dilakukan pemerintah Rwanda,” ujar Nurhadi dalam keterangannya, Senin (20/1/2025).

Mengutip pernyataan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Nurhadi menceritakan bahwa Rwanda mempunyai program pemberian makan bergizi kepada anak-anak yang sangat baik dan dipersiapkan dengan matang.

“Di Rwanda itu sudah disajikan sedemikian rupa dalam kemasan cup (mangkuk) komplit, bahkan takaran nilai gizinya sudah terukur. Jadi ini juga akan memudahkan distribusi secara nasional,” ujarnya.

Badan Gizi Nasional didorong melakukan study banding ke Rwanda dan melihat tingkat keberhasilan program itu di sana, sehingga Indonesia dapat belajar dan menerapkannya dengan lebih baik.

Legislator dari Dapil Jawa Timur VI (Kabupaten Tulungagung, Kota Kediri, Kota Blitar, Kabupaten Kediri, dan Kabupaten Blitar) itu menekankan, Partai NasDem mendukung penuh program MBG yang diinisiasi Presiden Prabowo. Meskipun menuai banyak kritikan, kata Nurhadi, hal itu baik untuk menjadi catatan evaluasi agar program tersebut dapat berjalan lebih baik.

“Dinamika yang terjadi ini benar-benar dievaluasi, baik secara internal maupun eksternal. Saya kira Fraksi NasDem siap mengawal program ini. Program ini sangat bagus untuk generasi bangsa, khususnya menuju Indonesia Emas 2045,” tegasnya.

Nurhadi berharap program MBG dapat dilaksanakan dengan konsisten untuk menumbuhkan generasi emas Indonesia.

“Kita sudah banyak generasi muda yang cerdas dan jenius, tapi masih kurang banyak lagi untuk membangun negara ini,” tukasnya.

(yudis/*)

Pasalnya, terdapat temuan adanya oknum yang menawarkan kemitraan program MBG, namun berujung penipuan.

“Biasanya (kalau) ada program bagus, ada oknum-oknum memanfaatkan untuk kepentingan sendiri,” ujar Nurhadi di Jakarta, Senin (6/1/2025).

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VI (Kabupaten Tulungagung, Kota Kediri, Kota Blitar, Kabupaten Kediri, dan Kabupaten Blitar) itu mengungkapkan, masyarakat dapat mencari informasi di situs resmi Badan Gizi Nasional (BGN) terkait dengan program MBG.

“Artinya, masyarakat harus cari informasi di situs BGN soal makanan bergizi gratis, dan bisa ditanyakan sendiri di situ,” ungkapnya.

Untuk itu, ia memastikan akan mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG), yang dimulai pada Senin (6/1/2025) dan memastikan program Presiden Prabowo Subianto itu berjalan lancar dan efektif.

“Tentu untuk tahap pertama, kita akan evaluasi kekurangan dan kelebihannya. Tentu Komisi IX DPR akan terus mengawal program ini,” jelas dia.

Nurhadi menjelaskan, program MBG merupakan program yang sangat baik bagi masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah yang memang memerlukan gizi yang cukup di masa pertumbuhan.

“Program ini menurut kami sangat bagus, di mana kondisi masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak serta remaja membutuhkan makanan bergizi,” pungkasnya.

(safa/*)

“Tentu untuk tahap pertama, kita akan evaluasi kekurangan dan kelebihannya seperti apa. Tentu Komisi IX DPR akan terus mengawal program ini,” tegas Nurhadi, Senin (6/1/2025).

Legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur VI (Kabupaten Tulungagung, Kota Kediri, Kota Blitar, Kabupaten Kediri, dan Kabupaten Blitar) tersebut menjelaskan, program MBG merupakan program yang sangat baik bagi masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah yang memerlukan gizi yang cukup di masa pertumbuhan.

“Program ini menurut kami sangat bagus, bahwa kondisi masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak serta remaja membutuhkan makanan bergizi,” terangnya.

Menanggapi tentang adanya modus penipuan yang memanfaatkan momen program MBG, Nurhadi menghimbau masyarakat untuk waspada dan tidak mudah memercayai adanya oknum yang menawarkan kemitraan program tersebut.

“Biasanya (kalau) ada program bagus, ada oknum-oknum memanfaatkan untuk kepentingan sendiri. Artinya, masyarakat harus coba cari informasi di situs BGN soal makanan bergizi gratis, dan bisa ditanyakan sendiri di situ,” pungkasnya.

(*)

“Melalui Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) diharapkan para jamaah haji dapat menunaikan ibadah dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bisa berjalan lancar dan benar-benar menjadi haji mabrur,” ujar Nurhadi saat sosialisasi kesehatan haji di Gedung Serba Guna Desa Karangrejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Kamis (12/12).

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VI (Kabupaten Tulungagung, Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kota Blitar, dan Kabupaten Blitar) itu mengungkapkan, dalam acara sosialisasi itu juga para calon jemaah haji dipersilakan untuk bertanya langsung kepada narasumber dari Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Jawa Timur.

Terutama terkait dengan aspek kesehatan bagi para jemaah dalam pelaksanaan ibadah haji tahun depan.

“Kegiatan ini juga ada sesi tanya jawab yang dipandu oleh moderator dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Betty Purwaningtyas, sehingga mereka tidak hanya menyimak paparan materi tetapi juga bisa bertanya sampai jelas,” ungkapnya.

Nurhadi menerangkan, kegiatan sosialisasi itu dilaksanakan bersama mitra kerja Komisi IX DPR, yakni Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemkab Kediri, dan Pemerintah Desa Karangrejo.

Kegiatan itu dihadiri anggota DPR RI Nurhadi bersama anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Khusnul Arif, anggota DPRD Kabupaten Kediri Mochamat Alfian Ihwalul Rizqiya, dan Kepala Desa Karangrejo, Juwariyah.

Hadir juga antara lain administrator Kesehatan Ahli Madya Pusat Kesehatan Haji Kemenkes, Thafsin Alfarizi; Ketua Tim Kerja Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Wahyu Wulandari; Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Ahmad Khotib; Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Bambang Triyono Putro.

Setelah mendapatkan materi dari para narasumber, para peserta sosialisasi kesehatan haji juga diajak Nurhadi melakukan senam anti stroke bersama, supaya nantinya bisa dilakukan di rumah masing-masing.

Di sisi lain, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Khusnul Arif, mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi kegiatan sosialisasi itu karena sangat penting untuk diberikan kepada para jemaah sebelum berangkat ke Tanah Suci.

“Kesehatan jamaah haji itu sangat penting sekali, sehingga dapat menunaikan ibadah dengan khusuk, tanpa terkendala permasalahan kesehatan. Harapannya, seluruh jamaah bisa beribadah secara lancar semuanya,” tutur Khusnul.

Hal senada juga diungkapkan anggota DPRD Kabupaten Kediri, Mochamat Alfian Ihwalul Rizqiya, yang juga menyambut baik kegiatan sosialisasi dari Nurhadi bersama jajaran tim kesehatan dari pusat hingga daerah.

“Alhamdulillah, saya lihat para peserta sosialisasi ini sangat senang sekali, karena selain mendapatkan ilmu, mereka juga diberikan kesempatan untuk melakukan cek kesehatan secara gratis. Semoga semuanya diberikan kesehatan hingga nantinya dapat menunaikan ibadah haji dengan lancar dan menjadi haji mabrur,” ucap Khusnul.

(safa/*)

Hadir pada kesempatan itu Ketua Forsata Fraksi NasDem DPR RI, Yon Samelly, Kepala UPD RSPAD Gatot Subroto, Jenie Erawati Muchti, Kepala UPD PMI Provinsi DKI Jakarta Ni Ken Ritchie. Hadir pula perwakilan dari Direktorat Pelayanan Rujukan Kemenkes RI dan Kepala UPD PMI Kota Tangerang.

Dalam sambutannya, Nurhadi, legislator asal Dapil Jawa Timur VI (Kabupaten Blitar, Kabupaten Kediri, Kabupaten Tulungagung, Kota Blitar, dan Kota Kediri), menyoroti pentingnya kegiatan sosial seperti donor darah.

“Saya mengapresiasi teman-teman Forsata dari Fraksi NasDem yang mengadakan kegiatan ini. Kegiatan seperti donor darah sangat luar biasa karena mengingatkan kita untuk membantu saudara-saudara yang membutuhkan, terutama terkait stok darah di rumah sakit. Ketersediaan darah yang cukup, sangat penting untuk mendukung program menuju Indonesia Sehat,” ujar Nurhadi.

Ia juga menyebutkan sinergi antara berbagai pihak yang hadir dalam kegiatan itu, termasuk Kementerian Kesehatan, RSPAD Gatot Subroto, Rumah Sakit Dharmais, PMI DKI Jakarta, dan PMI Tangerang.

Pada kesempatan itu Nurhadi juga menyempatkan diri ikut serta mendonorkan darah.

“Sinergi seperti ini harus terus dilanjutkan. Kegiatan jemput bola seperti ini sangat bagus, terutama bagi mereka yang sulit meluangkan waktu untuk mendonorkan darah,” paparnya.

Selain kegiatan donor darah, rangkaian HUT Partai NasDem juga dimeriahkan dengan bazar UMKM yang melibatkan kurang lebih 100 stand dari berbagai binaan partai. Nurhadi menekankan pentingnya pembangunan berbasis ekonomi kreatif melalui dukungan terhadap UMKM.

“Bazar UMKM ini sangat penting karena memberikan peluang bagi para pelaku usaha untuk memamerkan produk unggulan mereka, memperluas jejaring, dan meningkatkan pendapatan. Acara seperti ini membantu UMKM kita berkembang lebih besar,” katanya.

Rangkaian acara HUT ke-13 Partai NasDem berlangsung selama empat hari, dibuka Senin (2/12) dengan diawali pembacaan doa, pemotongan tumpeng, dan diskusi RUU Profesi Kurator.

Kegiatan donor darah dan bazar UMKM menjadi highlight di hari kedua, menandai komitmen Partai NasDem dalam mendukung program pemerintah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, Nurhadi berharap kegiatan seperti itu dapat terus berlanjut dalam spirit membawa manfaat bagi masyarakat dan mendukung visi Indonesia Sehat serta ekonomi kreatif yang lebih maju.

(WH/*)

“Beberapa kasus terkait ada klaim fiktif BPJS di salah satu rumah sakit, pertanyaan saya kok tidak dilakukan optimalisasi di ruang digital dengan membuat sebuah fitur untuk menambah verifikasi data peserta, sehingga hal-hal yang terjadi kemarin tidak terjadi lagi,” ungkap Nurhadi dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR dengan Dirut dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11).

Legislator NasDem yang sudah dua periode duduk di Senayan itu juga menyoroti sistem pelayanan yang diberikan oleh mitra BPJS Kesehatan di beberapa daerah.

“Mungkin temen-temen anggota Komisi IX juga merasakan hal yang sama, bahwa ketika pasien BPJS itu, seakan-akan diperlambat pelayanannya, tapi kok ketika pasien reguler atau bayar sendiri, kok seakan akan pelayanannya dipercepat,” tegas Nurhadi.

Wakil rakyat dari Dapil Jawa Timur VI (Kabupaten Tulungagung, Kabupaten/Kota Blitar, Kabupaten/Kota Kediri) itu menerangkan, BPJS Kesehatan bekerja sama dengan 3.000 lebih fasilitas kesehatan (Faskes) seluruh Indonesia dan kemungkinan faskesnya akan semakin bertambah.

Menurut Nurhadi, akan percuma ada penambahan mitra rumah sakit jika tidak dibarengi dengan perbaikan kualitas pelayanan.

“Kami meminta dengan adanya fenomena ini, BPJS Kesehatan mengoptimalkan layanannya dengan memberikan fitur semacam call center (pusat informasi) khusus untuk peserta BPJS agar bisa menilai performa rumah sakit yang jadi mitra BPJS Kesehatan, dan meminta juga ada regulasi terkait reward and punishment (penghargaan dan hukuman) yang bisa di berikan, semisal surat peringatan pertama, kedua, dan sampai penutupan faskes terkait,” terang Nurhadi.

Dalam kesempatan tersebut, Nurhadi mengapresiasi perkembangan kinerja BPJS Kesehatan di banding beberapa periode sebelumnya, meski ada beberapa hal yang masih menjadi catatan.

“Akan tetapi perlu juga kita berikan apresiasi besar terhadap kinerja BPJS Kesehatan selama ini yang telah memberikan kepastian pelayanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Sampai kemarin, kami ke Bank Dunia di New York waktu kunjungan pun BPJS dapat apresiasi,” pungkasnya.

(rizal/*)

“Kami mendapat aspirasi dari temen-temen kita di Jawa Barat, terkait penangangan stunting yang agak terhambat karena rumah sakit vertikal dan rumah sakit umum daerah di sana tidak menyediakan tenaga kesehatan profesional yang khusus menangani masalah stunting,” ungkap Nurhadi dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR dengan Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI serta Dirut Rumah Sakit Vertikal Kemenkes RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11).

Legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur VI (Kabupaten Tulungagung, Kota Kediri, Kota Blitar, Kabupaten Kediri, dan Kabupaten Blitar) itu meminta untuk dipastikan bahwa masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang optimal dari rumah sakit vertikal.

“Rumah sakit yang berada di bawah naungan Kemenkes ini harus menjadi contoh dalam hal kualitas layanan dan fasilitas. Melalui rapat ini, kami mendorong Kemenkes untuk lebih serius dalam memberikan perhatian dan dukungan terhadap rumah sakit-rumah sakit ini,” tandas Nurhadi.

Nurhadi mengingatkan, pentingnya sinergi antara DPR dan Kemenkes dalam menyusun kebijakan yang mendukung penguatan pelayanan kesehatan di rumah sakit vertikal. Dalam pandangannya, rumah sakit yang berada di bawah koordinasi langsung Kemenkes memiliki peran strategis dalam menyediakan layanan kesehatan kepada masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Nurhadi juga menyoroti fenomena Program Pelatihan Dokter Spesialis (PPDS) yang insentif untuk dokter PPDS tidak dikeluarkan sampai saat ini. Padahal, sesuai Permenkes No. 31/2022 yang di perkuat PP No. 28/2024 sudah berjalan selama dua tahun.

“Permenkes No. 31/2022 berisi pemberian insentif dan santunan kepada tenaga kesehatan yang menangani covid-19 serta yang diperkuat oleh PP No. 28/2024 yang pelaksanaannya di UU No. 17/2023 yang berisi tentang pedoman lengkap untuk memperkuat sistem kesehatan nasional, termasuk pemberian insentif untuk tenaga kesehatan,” ungkap Nurhadi.

Rapat dengar pendapat kali ini diharapkan menghasilkan langkah-langkah konkret yang bisa segera dilaksanakan oleh Kemenkes dan rumah sakit vertikal untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang lebih baik dan merata di seluruh Indonesia. (rizal/*)

Sekitar 10.000 peserta dari berbagai kalangan hadir memeriahkan dengan antusiasme tinggi dalam rangka memeriahkan tasyakuran HUT ke-13 Partai NasDem serta atas terpilihnya kembali Nurhadi sebagai anggota DPR RI untuk periode kedua.

“Hari ini kami mengadakan tasyakuran atas terpilih kembali sebagai anggota DPR RI untuk kedua kali, sekaligus memeriahkan Hari Jadi ke-13 Partai NasDem,” kata Nurhadi di sela acara tasyukuran tersebut.

Acara itu digelar secara gratis tanpa biaya pendaftaran bagi para peserta. Nurhadi menyiapkan berbagai hadiah menarik bagi para peserta yang beruntung, seperti kulkas, televisi, hingga hadiah utama seekor sapi.

“Alhamdulillah tadi banyak hadiah yang kita undi, mulai dari kulkas, TV, hingga hadiah utamanya seekor sapi, kita berikan kepada masyarakat yang beruntung,” tambah Nurhadi.

Dalam rangkaian acara itu juga tersedia layanan pengobatan gratis yang diselenggarakan oleh relawan Laskar Peduli Kasih, yang bekerja sama dengan beberapa rumah sakit lokal. Tidak hanya itu, peserta juga dapat menikmati potong rambut gratis sebagai bagian dari pelayanan sosial yang dihadirkan dalam kegiatan tersebut.

“Kami bekerja sama dengan berbagai rumah sakit lokal, dan juga ada potong rambut gratis,” terang Nurhadi.

Selain itu, acara ini juga dihadiri Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Blitar nomor urut 1, Rijanto-Beky Herdihansah, yang turut serta meramaikan acara. Nurhadi, yang merupakan kader Partai NasDem menyatakan dukungannya untuk paslon tersebut.

“Kami memiliki target di Kabupaten Blitar ini, yaitu memenangkan paslon bupati nomor urut 1, Rijanto-Beky, karena NasDem menjadi partai koalisi paslon tersebut,” jelas Nurhadi.

Nurhadi optimistis pasangan Rijanto-Beky akan menjadi pemimpin Kabupaten Blitar lima taun ke depan. Ia melihat kepercayaan masyarakat terhadap pasangan tersebut cukup besar. (hazami/*)

Dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kamis (31/10), Nurhadi memaparkan tiga fokus kebijakan yang masih menjadi kontroversi. Ketiga hal tersebut ialah penerapan kemasan polos pada rokok, larangan penjualan rokok pada radius 200 meter dari pusat Pendidikan dan taman bermain, serta larangan pengiklanan produk rokok.

“Kita harus kaji lebih mendalam terkait tiga poin yang mau diterapkan ini. Jika skenario itu dijalankan maka dampak ekonomi yang akan hilang setara dengan Rp308 triliun atau 1,5% dari PDB yang ada, seperti yang disampaikan Tauhid Ahmad, ekonom senior INDEF,” terang Nurhadi.

Legislator NasDem yang sudah dua periode duduk Senayan itu juga menyampaikan apabila kebijakan itu tetap diterapkan maka bisa mempengaruhi capaian pertumbuhan ekonomi sebesar lebih dari lima persen seperti yang sudah ditargetkan pemerintah.

“Ini artinya, pemerintah beresiko kehilangan pendapatan pajak Rp160,6 triliun atau sekitar 7% dari total penerimaan pajak nasional,” tegas Nurhadi.

Dengan adanya potensi kerugian seperti yang diprediksi, Nurhadi mempertanyakan alasan Kemenkes dalam penerapan aturan tersebut. Selain itu, ia juga menyoroti potensi peredaran rokok ilegal, dampak dari penerapan aturan itu nantinya.

“Mengapa Kemenkes begitu memaksakan agar PMK ini jalan? Padahal ini akan menyuburkan peredaran rokok ilegal dengan mendorong kebijakan yang terkesan berlebihan,” tegas Nurhadi.

Dengan adanya dampak ekonomi yang akan ditimbulkan oleh kebijakan tersebut, Nurhadi mempertanyakan rencana pemberian kompensasi atau program alternatif bagi petani dan pedagang retail yang akan terdampak.

Ia menambahkan, sangat disayangkan tidak melibatkan organisasi masyarakat yang juga memiliki keterkaitan dengan tembakau, seperti Serikat Petani Tembakau. Menurut dia, mereka dapat memberikan perspektif lain dari rencana penerapan kebijakan tersebut.

“Izin Pak Menteri, jangan dianggap saya rewel dengan rencana kebijakan tembakau ini karena saya merokok, saya tidak merokok! Saya berempati kepada 1.300 industri rokok dengan 600 ribu karyawan, ratusan ribu petani tembakau, serta puluhan ribu retail toko-toko kecil yang menggantungkan hidup di industri ini yang akan terdampak,” terang Nurhadi.

Legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur VI (Kabupaten Tulungagung, Kota Kediri, Kota Blitar, Kabupaten Kediri, dan Kabupaten Blitar) itu menyinggung respons Menteri Kesehatan sebelumnya terkait polemik itu.

Nurhadi tidak menampik adanya upaya untuk menciptakan masyarakat yang sehat. Namun ia meminta agar pemerintah tak menutup mata akan keberadaan industri dan orang-orang yang selama ini menggantungkan hidup dari produk rokok.

“Izin Pak Menteri seperti telah di respons beberapa waktu lalu di media bahwa kebijakan ini untuk menciptakan masyarakat yang sehat, tapi tidak menutup mata terkait keberadaan ribuan industri tembakau yang notabene ada ratusan ribu orang yang menggantungkan hidupnya di sini,” tandasnya.

Di akhir paparannya, Nurhadi menyampaikan bahwa Fraksi Partai NasDem telah melakukan diskusi mengenai rencana penerapan RPMK dengan mempertimbangkan dampaknya ke depan.

“Fraksi Partai NasDem menolak rencana penerapan PMK terkait kebijakan pengelolaan industri tembakau dan menghimbau Kemenkes untuk mencari solusi yang lebih bijak untuk permasalahan ini. Meski kebijakan ini bertujuan menciptakan lingkungan yang sehat, akan tetapi perlu diperhatikan dan dilakukan revisi terkait kebijakan yang akan diterapkan,” pungkas Nurhadi.

(rizal/*)