Akibatnya, Program Jaminan Kesehatan Nasional Daerah dengan skema Universal Health Coverage (UHC) yang menjadi andalan Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, kini tidak lagi dapat berjalan optimal.

Anggota Komisi III DPRD Kota Ternate dari Fraksi Partai NasDem, Nurlaela Syarif, menyoroti ketidakpastian nasib layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu tersebut.

“Jika hari ini, besok, dan seterusnya belum ada kepastian, maka masyarakat tidak mampu yang belum memiliki BPJS Kesehatan tidak akan bisa mendapatkan layanan kesehatan gratis di rumah sakit rujukan BPJS,” tegas Nurlaela, dalam keterangannya, Minggu (16/2/2025).

Nurlaela mengungkapkan, DPRD telah berulang kali mengingatkan Pemkot agar menjadikan komitmen terhadap UHC dan BPJS Kesehatan gratis sebagai prioritas utama.

Menurutnya, masyarakat yang sakit dan membutuhkan rawat inap, obat, serta biaya pengobatan harus tetap mendapatkan haknya secara gratis.

“Kami sedih dan prihatin karena dalam tiga bulan terakhir banyak masyarakat yang mengadu ke kami. Mereka harus membayar jutaan rupiah untuk pengobatan di rumah sakit karena layanan UHC BPJS Kesehatan gratis terblokir akibat tunggakan Pemkot,” ungkap Nurlaela.

Menurutnya, Wali Kota Ternate harus mengambil peran langsung dengan duduk bersama tiga dinas terkait, termasuk Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Dinas Kependudukan, untuk membenahi sistem data kependudukan penerima bantuan iuran (PBI). Dari data 79% penduduk yang sudah terdaftar sebagai penerima bantuan, terdapat banyak kasus di mana orang yang sudah meninggal, telah bekerja, atau pindah dari Kota Ternate masih tercatat dalam sistem.

“Jika sistem ini diperbaiki dan migrasi data dari penerima bantuan daerah APBD Kota Ternate bisa dialihkan ke APBD Provinsi atau APBN, maka beban anggaran daerah bisa berkurang dan program UHC bisa tetap berjalan,” jelasnya.

Nurlaela berharap Wali Kota segera mengambil tindakan agar program ini tetap berlanjut. “Jika Pemkot tidak punya utang, begitu ada masyarakat sakit dan butuh perawatan, mereka bisa langsung terlayani. Tetapi karena utang belum dibayar, masyarakat kurang mampu kini harus membayar sendiri. Ini sangat disayangkan,” tutup Nurlaela.

(WH)

Istri mendiang Benny Laos itu pun memanfaatkan waktu di sela menunggu penetapan hasil rekapitulasi tingkat KPUD Provinsi Malut untuk belajar dan memperdalam wawasan di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (5/12).

Salah satu destinasi yang dikunjungi Sherly adalah Makassar New Port (MNP), pelabuhan modern dengan kapasitas 2,5 juta TEUs per tahun. MNP dilengkapi dengan Integrated Planning and Control Room (PnC), sebuah inovasi untuk memonitor dan mengelola kapal, terminal, peti kemas, dan logistik secara terpusat.

Menurut Sherly, kunjungan ini adalah bagian dari usahanya untuk menimba ilmu demi mengembangkan infrastruktur di Maluku Utara, khususnya di Sofifi. Ia berencana membangun pelabuhan peti kemas modern bernama “Sofifi Newport” yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi biaya logistik dan konektivitas laut yang lebih baik.

“Semua berawal dari mimpi yang kemudian diwujudkan menjadi visi. Melihat langsung MNP hari ini membuat saya semakin bersemangat untuk merealisasikan Sofifi Newport. Terminal peti kemas yang canggih dan modern ini akan menjadi motor penggerak investasi dan perekonomian Maluku Utara,” ujar Sherly dengan optimis.

Sherly menambahkan, transformasi ini diperlukan untuk meningkatkan daya saing logistik di tingkat lokal, nasional, bahkan internasional. Ia meyakini infrastruktur yang baik akan menjadi kunci pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif di Maluku Utara.

Mendukung visi ini, Nurlaela Syarif, juru bicara pasangan Sherly-Sarbin yang juga anggota DPRD Kota Ternate dari Fraksi NasDem, menyampaikan keyakinannya atas kemampuan Sherly untuk mewujudkan gagasan besar ini.

Nurlaela menekankan rencana pembangunan Sofifi Newport diharapkan mampu menjadi salah satu tonggak transformasi ekonomi dan memperkuat posisi Maluku Utara sebagai pusat logistik strategis di kawasan timur Indonesia.

“Salah satu mimpi besar Sherly adalah membangun Sofifi Newport. Gagasan ini adalah solusi untuk menjawab tantangan logistik dan kebutuhan pokok masyarakat Maluku Utara. Saya percaya, di bawah kepemimpinan Sherly, pelabuhan modern ini bisa menjadi kenyataan,” ujar Nurlaela.

(WH)

Demikian disampaikan, Nurlaela Syarif kepada nasdem.id bahwa pelayanan pendidikan seperti fasilitas buku ajar atau kurikulum, menjadi syarat yang harus didapatkan secara merata, baik dan sesuai dengan haknya. Jika jumlah buku kurang, kata dia harus segera dilakukan pengadaan sesuai jumlah siswa.

“Pihak Sekolah yang menerima dana BOS dan BOSDA, di mana juknis atau standar operasional prosedur (SOP) harus prioritaskan buku ajar atau buku kurikulum terlebih dahulu, di mana wajib semua siswa harus peroleh dalam proses belajar mengajar di sekolah,” kata Nurlaela, Rabu (7/8).

Srikandi NasDem Ternate itu memberi peringatan agar sekolah tidak membenarkan cara-cara menjalin kerjasama dengan pihak ke tiga penerbit buku, untuk mengarahkan orang tua siswa membeli sendiri buku ajar atau buku kurikulum.

“Biasanya kerjasama jual beli buku ajar dan kurikulum dengan penerbit untuk mendapat keuntungan. Kami tegas meminta kepala sekolah, wajib memberikan hak siswa dalam pengadaan buku berdasarkan juknis BOS dan BOSDA,” ujarnya.

Menurut Nurlaela, jika kebutuhan utama kelengkapan buku ajar dan kurikulum itu sudah optimal, selanjutnya pihak sekolah juga harus prioritaskan dan pastikan alokasi anggaran BOS dan BOSDA juga untuk sarana dan prasarana fisik.

“Yang utama adalah perbaikan dan pastikan kondisi sarana prasarana MCK atau toilet sekolah, juga harus layak, bersih dan memadai agar siswa-siswi dalam proses belajar mengajar merasa nyaman, selama berada di sekolah,” tambah dia.

Dia melanjutkan selama ini banyak laporan masyarakat soal buku harus dibeli sendiri dengan harga ratusan ribu sampai jutaan, dan kondisi toilet sekolah jorok, kotor, tidak layak membuat siswa-siswi di sekolah harus menahan buang hajat selama di sekolah.

Fenomena inilah yang membuat Anggota Komisi 3 Bidang Pendidikan ini akan turun inspeksi ke sekolah-sekolah SD/SMP untuk memastikan dua hal ini yaitu, kelengkapan buku ajar dan kondisi mck/kamar mandi sekolah bersih layak atau tidak.

“Kami juga berharap Dinas Pendidikan Kota Ternate sebagai OPD yang membidangi, intens melakukan evaluasi pembinaan terhadap kepala sekolah dan bendahara sekolah agar peruntukan anggara BOS dan BOSDA harus lebih maksimal, Harus tepat sasaran dan dinas pendidikan diharapkan wajib memberikan arahan-arahan dan bimbingan,” tutup dia.

(WH)

Demikian diutarakan Ketua DPD Kaukus Perempuan Politik Indonesia Maluku Utara (KPPI) Marlita Puasa, dalam sebuah kesempatan. Menurut dia Nurlaela menjadi salah satu tokoh perempuan Maluku Utara yang gigih memperjuangkan aspirasi perempuan.

“Kami melihat Nurlaela Syarif misalnya, sudah memasuki tiga periode sebagai anggota parlemen dari Fraksi NasDem di DPRD Kota Ternate, Nurlaela selalu aktif dan banyak memberikan gagasan perubahan dari peran dan fungsi legislatif,” kata Marlita Puasa, Senin (15/7).

Tak jarang kata Marlita, sosok Nurlaela dikenal sebagai salah satu anggota DPRD yang banyak mengkritik kebijakan pemerintah daerah dan memberikan solusi tentang konsistensi pemerintah daerah terkait arah kebijakan.

Nurlaela kata dia menjadi salah satu yang paling aktif mendorong inisiatif sejumlah peraturan daerah yang berkaitan dengan isu-isu perempuan dan anak diantaranya perda Kibla (kesehatan bayi ibu dan balita), perda pengarustamaan gender dalam pembangunan daerah, perda kota layak anak, perda gerakan literasi, dan revisi perda Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kota Ternate

“Nurlaela mendorong berbagai aspirasi tentang kebijakan anggaran yang responsif gender diantaranya, di bidang kesehatan Kota Ternate jaminan kesehatan bagi perempuan hamil dan pasca melahirkan, optimalisasi program stunting/gizi buruk, perempuan mandiri berdaya untuk program umkm, peningkatan skill SDM guru dan pendidikan politik bagi perempuan, program majelis talim, program pencegahan dan perlindungan KDRT, program penyandang disabilitas pekerja perempuan, pencegahan keterlibatan anak terhadap bahaya narkotika, psikotropika dan zat adiktif dan lainnya, aktif diperjuangkan selama menjadi anggota DPRD,” kata dia.

Selain turun dan merasakan apa yang menjadi kegelisahan publik, Nurlaela lanjut dia juga cukup aktif di media menyuarakan hak-hak masyarakat, seperti sekolah dan kelurahan ramah anak, data penerima bantuan pelaku usaha perempuan yang tepat sasaran, soal infrastruktur di masyarakat, getol disuarakan sebagai upaya membantu pemerintah daerah agar tetap konsisten melayani masyarakat.

“Kami berharap Kaukus perempuan ke depan terus berkolaborasi menciptakan pendidikan politik kepada politisi perempuan, kami bangga berada bersama dimana waktu dan ruang diberikan begitu besar agar perempuan bisa berkontribusi positif bagi pembangunan, perempuan harus menjadi mitra strategis laki-laki, dalam upaya mendorong keseimbangan dan keadilan sosial bagi perempuan dan anak, agar kelak generasi bangsa bisa kokoh dan terarah,” kata Marlita.

Sementara itu Nurlaela mengatakan selama bertugas di DPRD pihaknya sebagai keterwakilan perempuan selalu mengingat apa yang disampaikan oleh Ketua Umum NasDem Surya Paloh, yang menekankan tiga poin tentang partisipasi perempuan dalam pembangunan yaitu kapabilitas, integritas, dan akseptabilitas.

“Narasi pesan Ketua Umum NasDem bahwa perempuan harus punya spirit perubahan, harus berkualitas secara intelektual-moral dan dapat diterima publik, bahkan ketua umum berharap keterlibatan perempuan dalam politik bukan hanya 30 persen melainkan lebih bila perlu 50 persen,” kata Nurlaela.

(WH)

Demikian disampaikan Peraih Gelar Doktor Ilmu Komunikasi dari Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sahid Jakarta, itu dalam forum diskusi bersama Beyond Borders Indonesia, baru-baru ini.

Sebagai komunitas yang memberi perhatian terhadap isu-isu pembangunan di perbatasan NKRI, Beyond Borders Indonesia menyelenggarakan diskusi bersama DR. Sari Wattimena dan Dr. Nurlaela Syarif.

Nurlaela masih melihat adanya ketimpangan gender yang terjadi di wilayah Maluku Utara. Dia menilai bahwa Maluku Utara masih menganut budaya patriarki, sektoral, sehingga kesempatan itu lebih terbuka kepada laki-laki.

“Perspektif leadership misalnya, dari 46 OPD partisipasi di bidang lingkup pemerintahan masih minim perempuan. Hal tersebut menjadi “mindset” yang perlu dirubah, karena fasilitas ruang dan kesempatan masih luas,” kata Nurlaela, Rabu (3/7).

Menurut dia perempuan yang berkarier di dunia politik sampai saat ini juga belum merata dan masih terbatas jumlahnya.

“Hal ini menjadi tantangan apalagi masih ada pemikiran bahwa perempuan tidak bisa memimpin karena wilayah Maluku Utara adalah wilayah kesultanan,” kata dia.

Untuk meningkatkan peran para perempuan dalam pembangunan di Wilayah Maluku Utara menurut dia salah satu titik tekannya adalah pentingnya kolaborasi lintas sektor yang diawali dengan aksi mindset membuka ruang dan kesempatan untuk peran perempuan.

Pasalnya Nurlaela melihat isu besar yang terjadi di Maluku Utara adalah keterwakilan, perlindungan dan pemberdayaan, hingga pengetahuan dan ekonomi.

“Isu besar ini jika pembangunannya disinergikan akan berdampak pada pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan misi Maluku Utara menuju Indonesia Emas 2045,” kata dia.

Untuk itu Nurlaela menekankan pentingnya semangat saling berbagi gagasan, tentang pentingnya peran perempuan dalam pembangunan sebuah daerah.

“Karena kesempatan ini tidak hanya membicarakan tentang isu gender namun juga tentang isu Hak Asasi Manusia,” kata dia.

Pada kesempatan yang sama, Dr. Sari Wattimena, menekankan pentingnya pembangunan untuk menyambut Indonesia Emas 2045 termasuk pembangunan perempuan di Indonesia Timur khususnya Provinsi Maluku Utara.

Menurut dia berdasarkan hasil pengukuran data statistik yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa nilai IKG nasional tahun 2020 bahwa kegagalan pencapaian pembangunan manusia akibat dari adanya ketidaksetaraan gender adalah sebesar 40 persen.

Dan berdasarkan pengalamannya sebagai konsultan yang pernah terlibat dalam beberapa riset dengan NGO International seperti USAID dan pertambangan di Wilayah Papua, menyimpulkan bahwa ketimpangan pembangunan dari sudut pandang gender mengakibatkan pembangunan tidak dapat mencapai potensinya yang optimal, khususnya di Wilayah Timur Indonesia.

“Kondisi yang ideal dalam pembangunan manusia yang diharapkan adalah kelompok penduduk laki-laki dan perempuan memiliki akses yang sama untuk berperan dalam pembangunan, memegang kendali atas sumber daya pembangunan yang ada, serta menerima manfaat dari pembangunan yang setara dan adil,” tutup dia.

(RO/WH)

Menurut dia pencapaian itu kian tampak sejak disahkannya Perda Kota Layak Anak di Kota Ternate, Peraturan daerah nomor 1 tahun 2019.

Dikatakan, Wali Kota M. Tauhid bersama Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sangat progresif mendorong percepatan pemenuhan hak-hak anak.

“Yaitu hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, dan perlindungan khusus,” ujar Nurlaela, Senin (13/5).

Sebagai keterwakilan perempuan dari Fraksi NasDem Nurlaela sangat konsern soal-soal perlindungan anak, dan menurut dia Wali Kota memiliki komitmen yang baik dari sisi kebijakan anggaran, dan komitmen terhadap amanah Perda 01/2019 tentang Ternate Kota Layak Anak.

Lebih lanjut Nurlaela menambahkan, terhadap pemenuhan hak sipil anak Kota Ternate saat ini juga menjadi salah satu kota yang angka pembuatan akte kelahiran terbaik, begitu juga dengan hak anak terhadap pendidikan, angka putus sekolah cenderung positif karena Wali Kota memberikan arahan tegas bahwa hak anak di Kota Ternate wajib terlayani dengan baik.

“Dan kami Fraksi selalu memberikan masukan kepada Wali Kota dan Dharma Wanita Persatuan Kota Ternate agar meminimalisir anak di usia sekolah wajib mendapatkan pelayanan pendidikan dengan baik dan berkeadilan,” kata dia.

Pihaknya juga berharap ada peran serta masyarakat, karena sebagai keterwakilan Fraksi NasDem di parlemen pihaknya juga membuka layanan khusus kepada seluruh masyarakat yang terkendala terkait persoalan hak pendidikan.

“Segera dikonsultasikan agar kami segera mencari solusi dan ini sesuai dengan arahan Wali Kota yang juga Ketua DPD Partai NasDem Kota Ternate,” demikian tutup Nurlaela.
(WH)

Menurut Srikandi Partai NasDem Ternate itu disetujuinya usulan Jaminan Kesehatan Masyarakat dalam bentuk Ternate UHC (Universal Health Coverage) senilai 23 milyar, sejak Tahun 2022 sampai saat ini merupakan bentuk keberpihakan program prioritas bidang kesehatan terutama bagi warga tidak mampu.

“Saat ini warga tidak mampu berobat sangat dimudahkan tidak perlu proses panjang,” kata Nurlaela kepada nasdem.id, Senin (8/1).

Menurut dia tidak seperti sebelum-sebelumnya ketika masyarakat harus menunggu proses bahkan hingga 15 hari kerja untuk mendapat layanan kesehatan, saat ini hanya perlu satu hari warga bisa langsung mengakses layanan kesehatan dengan mudah.

“Jaminan kesehatan warga secara gratis akan didapatkan, misalkan ibu hamil mau melahirkan, anak-anak yang sakit, lansia yang sakit, semua dengan mudah prosesnya akan dibantu oleh Pemda dalam hal ini dinas kesehatan untuk mendapatkan kemudahan,” tambah dia.

Nurlaela melanjutkan, tidak semua kepala daerah di Indonesia memiliki komitmen yang sama terhadap program jaminan kesehatan. Untuk itu menurut dia komitmen Wali Kota Ternate di bidang perlu didukung dan diapresiasi sebagai bentuk komitmen pro terhadap rakyat.

Lebih jauh Nurlaela berharap ke depan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, para tenaga media dokter perawat, dapat terus mengedepankan pelayanan maksimal bagi masyarakat.

“Tidak ada pembedaan setiap pasien sakit apakah BPJS kesehatan bantuan Pemda atau mandiri, intinya semua harus mendapat prioritas pelayanan yang sama. Karena ini amanah undang-undang,” tegas dia.

Nurlaela berharap masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas jaminan kesehatan ini dengan baik, khususnya bagi ibu-ibu hamil dan lansia juga anak-anak. Dia juga meminta masyarakat proaktif memanfaatkan layanan tersebut sesuai dengan harapan Walikota seluruh warga harus dipastikan jaminan kesehatannya diperoleh secara berkeadilan.

“Dan komitmen kami dari Fraksi NasDem DPRD Kota Ternate juga akan terus mengawal niat baik Walikota ini akan manfaat terhadap pelayanan kesehatan terus dapat dinikmati dengan baik bagi seluruh warga Kota Ternate,” demikian tutup Nurlaela.

(WH)

Beberapa hal yang menjadi fokus Nurlaela bersama Komisi III Bidang Pendidikan DPRD Kota Ternate diantaranya adalah implementasi Dana Bos dan Bosda (biaya operasionalisasi sekolah), pengadaan buku ajar K13 dan LKPD (lembaran kerja peserta didik) atau LKS (lembaran kerja siswa), serta sejumlah persoalan lainnya.

“Kami banyak dapat laporan dari masyarakat dimana masih ada sekolah yang menjual buku ajar K13 seperti tematik dan juga buku LKS ke siswa,” kata Nurlaela dalam keterangan tertulisnya, Jumat (16/9).

Nurlaela mengaku sangat terpukul apabila mendengar laporan masih adanya sekolah yang main-main dalam persoalan buku. Pasalnya menurut dia alokasi anggaran sudah jelas dan pengadaan buku menjadi kewajiban sekolah untuk memenuhinya. Dia berharap tidak ada lagi sekolah yang menjual buku kepada siswanya.

“Saya kalau dengar laporan begini dari masyarakat saya merasa miris karena buku itu wajib harus tersedia, wajib dilakukan pengadaan, wajib dimiliki siswa, jangan lagi sekolah masih mau main-main soal ini,” tegas dia.

Nurlaela juga menyampaikan terkait kebijakan kepala sekolah yang harus lebih terbuka dengan Dana Bos dan Bosda sehingga tidak menimbulkan kecurigaan dari warga sekolah. Dia kemudian menerangkan bahwa anggaran Bos dan Bosda didapat berdasarkan rasio atau jumlah siswa.

“Jadi peruntukan dana itu wajib hukumnya untuk mendukung proses kegiatan belajar mengajar seperti perangkat pendukung pembelajaran, seperti ATK (alat tulis kantor), kreativitas guru, dan saya minta agar transparan laporannya,” kata dia.

Menurut Nurlaela, transparansi tersebut dapat diwujudkan melalui papan atau spanduk berisikan laporan pertanggungjawaban sehingga komite dan orang tua siswa mengetahui informasinya secara utuh dan guru-guru serta warga sekolah juga bisa mendapat akses informasi secara transparan.

Pada kesempatan tersebut beberapa sekolah yang menjadi sample dalam kunjungan diantaranya SD BTN, SD 31 Kalumata, SD 2 Maliaro, SD 56 Tubo.

Kehadiran Nurlaela dan Komisi III DPRD Kota Ternate mendapat sambutan hangat dari kepala sekolah beserta para guru yang sangat terbuka menerima kunjungan tersebut.

Nurlaela bahkan secara langsung melakukan inspeksi ke beberapa kelas dan menanyakan langsung ke siswa apakah benar mereka mendapat buku pembelajaran atau tidak.

“Sejauh ini dari hasil pantauan semua sekolah yang dikunjungi melakukan pengadaan buku pembelajaran secara baik untuk menunjang pembelajaran siswa,” pungkas dia.

(RO/WH)

Menurut Nurlaela, banyak kasus yang didapatkan seperti ibu melahirkan dengan kondisi normal, bayi lahir prematur, maupun operasi yang terkendala dengan biaya.

“Mengantisipasi berbagai kasus kesehatan masyarakat tidak mampu, melalui kerja DPRD Kota Ternate sebagai fungsi representasi masyarakat, kami lakukan koordinasi dengan berbagai sektor,” ujar Nurlaela.

“Seperti halnya dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, maupun Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mempermudah pendataan dan pelayanan bagi masyarakat,” tambahnya.

Nurlaela bersyukur, banyak masyarakat menjadikannya tempat keluh kesah untuk menyampaikan masalah-masalah yang sedang dihadapi masyarakat.

“Kamu juga bersyukur karena usulan yang disampaikan sejalan dengan visi-misi Walikota Ternate, sehingga sudah Universal Health Coverege (UHC) yang mempermudah layanan kesehatan bagi masyarakat,” tutur Srikandi NasDem itu.

Nurlaela juga mengapresiasi atas kinerja dinas terkait yang  sangat responsif terhadap persoalan layanan kesehatan masyarakat.

“1×24 jam begitu ada keluhan warga karena sakit, melahirkan, atau butuh layanan kesehatan disambut baik oleh dinas terkait,” jelasnya.

Di akhir, Nurlaela berharap amanah sebagai perwakilan dari masyarakat dapat memberikan manfaat dalam menerima pelayanan kesehatan secara baik dan optimal. (WH)

“Memang ada beberapa kendala yang kiranya perlu segera dikoordinasikan yaitu pemberlakuan BPJS kesehatan dan pembiayaan karena Dinsos juga terkendala biaya,” kata dia kepada nasdem.id, Kamis (7/7).

Nurlaela mendorong Pemkot Ternate untuk mengadakan rapat koordinasi antara berbagai dinas terkait dengan pihak Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Sofifi.

“Pemkot juga bisa menyerap alokasi anggaran dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Sosial RI, asalkan Pemkot mau duduk bersama dengan RSJ Sofifi untuk dicarikan solusi agar penderita gangguan jiwa segera bisa tertangani dengan baik dan tidak berdampak merisaukan warga,” kata dia.

Srikandi NasDem yang dikenal responsif terhadap persoalan kemanusiaan ini juga baru saja menindaklanjuti laporan warga di Santiong Ternate Tengah, akibat ulah salah seorang warga berinisial R yang menderita gangguan jiwa.

Warga melaporkan ada salah seorang warga penderita gangguan jiwa yang tinggal bersama ibu kandung bernama Nadra yang perlu mendapat perhatian serius pemerintah Kota Ternate, karena sering mondar-mandir tidak menggunakan pakaian dan berperilaku tidak wajar lainnya.

“Hal ini sudah merisaukan dan memang ibu kandungnya juga sering mengeluh ke warga akhirnya atas inisiasi warga melapor ke saya,” ujar Nurlaela.

Mendapati laporan tersebut Nurlaela langsung berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kota Ternate dan Puskesmas Kalumpang, dan pihak Kelurahan Santiong agar segera mengambil langkah untuk mengatasi persoalan ini. Nurlaela bersama Dinsos, Dinkes dan Kelurahan juga turun langsung melihat kondisi penderita gangguan jiwa tersebut.

“Perlahan dibujuk dan akhirnya mau dibersihkan atau dimandikan oleh ibunya dan dilakukan penanganan oleh pihak Dokter dan perawat dari Puskesmas Kalumpang. Meski penderita sempat berontak hendak diberikan suntikan penenang, namun akhirnya bisa diberikan suntikan dan akhirnya bisa tenang,” kata Nurlaela.

Nurlaela melanjutkan sebelumnya penderita pernah ditangani Dinas Sosial berupa bantuan perawatan di rumah sakit jiwa Kota Manado selama 2 minggu, setelah pasien dinyatakan bisa kembali ke Kota Ternate, langsung di kembalikan ke rumah bersama ibunya, namun karena kendala perawatan berkala yaitu pemberian obat secara rutin akhirnya penderita kembali berulah.

“Untuk sementara penderita akan kembali di bawah pengawasan Dinas Sosial dan Puskesmas Kalumpang sambil menunggu respon dari Pimpinan Komisi dan Pimpinan DPRD untuk melakukan rapat koordinasi agar persoalan ini segera teratasi,” demikian kata dia.

(WH)

Tauhid Soleman bersama Ikatan Sarjana Nahdatul Ulama Maluku Utara dan Komunitas Talas Center Anti Narkoba yang merupakan binaan Nurlaela mengantarkan Putri Delani, salah satu siswi putus sekolah kelas 6 SD kembali bersekolah di SDN 7 Kelurahan Santiong Ternate Tengah.

“Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas langkah dan dukungan serius Wali Kota Ternate bisa langsung turun gunung mengantarkan anak putus sekolah ke sekolah tujuan, jarang pemimpin seperti ini bisa responsif apalagi terhadap persoalan dasar yaitu pendidikan,” kata Nurlaela, Senin (25/5).

Menurut Nurlaela, program yang digiatkan yaitu “Ayo Kembali ke Sekolah” mendapat respon positif dan serius dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate serta seluruh komponen yang terlibat.

Nurlaela melihat dukungan tersebut dapat menjadi harapan semua warga masyarakat Ternate dalam mempersiapkan estafet keberlangsungan masa depan Ternate. Dia berharap ke depan tidak menemukan lagi fenomena anak putus sekolah di Kota Ternate.

“Karena Kota ini menjadi barometer dan kami bersyukur Pak Wali sangat responsif ini menjadi langkah baik untuk masa depan anak-anak Ternate, tong tara tau hari ini tong bantu anak-anak putus sekolah ini besok-besok mereka bisa ganti kami jadi anggota DPRD, ganti Pak Tauhid jadi Wali Kota,” kata Nurlaela.

Nurlaela juga mengapresiasi hadirnya Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan Kota Ternate dalam kesempatan tersebut. Lebih jauh Nurlaela menerangkan sesuai arahan Wali Kota seluruh data anak putus sekolah akan ditindaklanjuti sesuai dengan kriteria anak tersebut masing-masing.

“Apakah kembali ke sekolah lagi atau lewat program paket A, B dan C dan program lewat BLK (Balai Latihan Kerja) Provinsi Maluku Utara memiliki skill tenaga kerja untuk disalurkan ke perusahaan atau instansi yang membutuhkan,” demikian tutup Nurlaela.

Sebelumnya Nurlaela menemukan fakta bahwa jumlah anak putus sekolah di Kota Ternate mencapai sedikitnya 150 anak yang tersebar hampir merata di sejumlah kecamatan baik tengah, utara, selatan, pulau dan batang dua. Nurlaela pun menyambut positif upaya Pemkot menanggulangi hal tersebut. (WH)

“Hal ini sudah kami sampaikan ke Wali Kota Ternate bersamaan dengan kepedulian dari jajaran Pengurus Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Maluku Utara. Wali Kota langsung merespon positif dan menyetujui usulan alokasi anggaran untuk penanganan khusus mengatasi anak putus sekolah di Kota Ternate sesuai data yang dikantongi,” kata Nurlaela, Rabu (11/5).

Nurlaela mengatakan, sebagai tanggapan positif Wali kota juga membahas proses penanganan masalah dengan beberapa pendekatan sesuai variasi kasus anak putus sekolah. Misalkan, jika usia putus sekolah pada jenjang SD, SMP atau SMA masih belum terlalu jauh jaraknya dengan waktu sekolah anak, maka akan dikembalikan ke sekolah asal melalui regulasi Peraturan Wali Kota Ternate.

Sedangkan apabila jarak putus sekolah sudah terlampau jauh dari usia anak, maka pemerintah kota akan mencari alternatif model ujian paket ijazah, dan menjalin kerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Ternate atau Provinsi Maluku Utara untuk pemenuhan pendidikan vokasi atau keahlian anak.

“Seperti keahlian bidang tata boga, elektronik, servis AC, desain grafis, servis HP dan lainnya sesuai peminatan anak. Akan dibuatkan paket pelatihan khusus, bahkan Wali Kota sampai akan memberikan peluang kerja untuk keberlanjutan masa depan anak-anak ini,” kata Nurlaela.

Nurlaela menambahkan Wali Kota juga meminta kepadanya sebagai keterwakilan Fraksi NasDem untuk terus ikut mengawal anggaran pendidikan anak putus sekolah di parlemen agar bisa segera bisa terealisasi. Bahkan, karena bersifat urgen bila perlu anggarannya mendahului perubahan.

Hingga saat ini Nurlaela menambahkan, sesuai hasil pendataan terbaru melalui layanan WhatsApp, jumlah anak putus sekolah di Kota Ternate terus bertambah hingga berkisar 150 anak yang tersebar hampir merata di seluruh kecamatan baik tengah, utara, selatan, pulau dan batang dua.

“Ada juga anak tidak sekolah (ATS) kategori anak penyandang disabilitas berkisar 10 anak yang juga harus mendapat perhatian serius,” demikian tutup Nurlaela.

(WH)

“Ini sudah harus menjadi atensi Pak Wali Kota Ternate. Kami Komisi III juga sudah sampaikan secara informal kepada Pak Wali, dan harus menyurat ke instansi terkait. Hanya kan ini bukan hanya persoalan Dinas Pendidikan,” kata Nurlaela kepada nasdem.id, Rabu (11/5).

Nurlaela mengatakan pihaknya telah mengantongi data laporan terkait masih adanya ratusan anak putus sekolah di Ternate. Sedikitnya ada 102 anak putus sekolah akibat berbagai masalah bahkan kata dia ada yang sama sekali tidak pernah mengenyam pendidikan formal.

“Kewajiban pemerintah daerah itu harus memastikan bahwa hak dasar rakyatnya untuk mengenyam dunia pendidikan baik PAUD TK, SD, SMP dan SMA itu harus terlaksana secara paripurna atau secara baik,” kata Nurlaela.

Nurlaela menambahkan anak-anak yang putus sekolah di tingkat SMA, Pemkot semestinya memberikan pendampingan dengan menyiapkan, Balai Latihan Kerja (BLK). Sehingga, ketika lulus nanti anak tersebut bisa memiliki keahlian dan bisa mendapatkan pekerjaan.

“Jika anak putus sekolah dengan usia sekitar 17 hingga 18 tahun, berarti harus ikut paket. Ketika lulus juga Pemkot harus melakukan MoU dengan BLK, untuk menempatkan anak-anak tersebut agar bisa belajar dan memiliki keahlian,” kata Nurlaela.

Nurlela menegaskan, meski tingkat SMA merupakan tanggung jawab Pemprov Maluku Utara hal namun ini juga menjadi perhatian Pemkot Ternate, sebab, anak-anak yang putus sekolah berdomisili di Ternate.

“Bukan berarti SMA adalah tanggung jawab Pemprov sendiri, tapi mereka kan domisili di Ternate, jadi ini juga tanggung jawab Pemkot Ternate,” kata dia.

Nurlaela mencontohkan Pemerintah Kota Bitung, yang fokus mengatasi masalah anak putus sekolah dengan melibatkan berbagai instansi terkait seperti catatan sipil, dan dinas sosial, serta kecamatan. Tidak hanya melibatkan dinas pendidikan saja.

“Di Kota Bitung itu mereka berbasis RT. Jadi RT di setiap lingkungan diperintahkan kepala daerah harus mencari mendata semua anak-anak yang tidak mengenyam pendidikan dicarikan solusinya,” kata Nurlaela.

Srikandi NasDem Kota Ternate itu menambahkan pada studi banding yang pernah mereka lakukan di Bitung, kepala daerah di sana memiliki program wajib belajar untuk setiap warganya.

“Setiap warga Kota Bitung itu tidak boleh tidak bersekolah. Apapun alasannya, dan itu advokasinya langsung oleh kepala daerahnya. Membuka layanan call center layanan pengaduan apa kendala masyarakat di Kota Bitung terkait dengan pelayanan pendidikan,” kata dia.

Nurlaela pun mendorong agar data valid by name, by address, by nomor telepon mengenai masalah pendidikan di Kota Ternate dapat segera ditindaklanjuti Pemerintah Kota Ternate.

“Jangan didiamkan data ini apa langkah yang harus dilakukan pemerintah daerah, karena legislatif bukan eksekutor yang punya kewenangan ini ada di pemerintah yang bisa mengeksekusi kebijakan,” demikian tutup dia.

(WH)

Srikandi NasDem Kota Ternate itu mengatakan, kegiatan berbagi rutin dilakukan pada bulan Ramadan dan sengaja berlangsung di akhir Ramadan. Kegiatan tersebut kata dia dilakukan bada sholat subuh dengan titik kumpul di Masjid Raya Almunawar.

“Semboyannya meski kecil Talas Center selalu berbagi untuk kemanusiaan diantaranya beras 5 kg untuk yang membutuhkan,” kata Nurlaela dalam keterangannya, Jumat (29/4).

Pada kesempatan itu Talas Center membagikan 50 paket beras dan 100 minuman menyambut lebaran.

Ketua Talas Center Dewi Djamaluddin menambahkan, komunitas Talas Center terdiri dari kumpulan anak muda yang punya rasa kepedulian secara sukarelawan.

“Kami bersyukur ada sosok perwakilan rakyat yaitu Nurlaela Syarif yang selalu peduli dan perhatian soal-soal kemanusiaan,” kata Dewi.

Dewi melanjutkan, sejak 2018 hingga kini pihaknya terus bergelut dalam gerakan memerangi narkoba demi generasi muda sekaligus kegiatan pemberdayaan dan kemanusiaan.

“Nurlaela Syarif sebagai contoh representasi masyarakat yang mau mengajak kami berhimpun untuk aksi-aksi baik dan positif untuk masyarakat”, tutup Dewi.

(RO/WH)

“Semoga di usia ini, Pemerintah Kota terus berbenah. Tingkatkan pelayanan kepada masyarakat agar mereka bisa lebih menikmati lagi pelayanan di kota yang kita cintai ini,” kata Nurlaela, Rabu (27/4).

Nurlaela menilai, saat ini penting untuk mengimplementasikan pelayanan publik yang lebih optimal. Pasalnya dia menilai sebagai penyelenggara daerah pemerintah dalam setiap urusannya harus mengacu pada visi dan misi yang dijanjikan.

Masih kata anggota DPRD Kota Ternate dua periode itu, visi dan misi Wali Kota, M Tauhid Soleman sudah tepat. Diantaranya seperti pelayanan sampah, air bersih, sebagai kota mandiri berkeadilan, bagaimana optimalisasi 3 pulau terluar, soal kemudahan lapangan kerja, kota layak anak dan lain sebagainya.

“Saya kira ini sudah tepat, terpenting di sini adalah daya dorong dan daya dukung dari OPD masing-masing,” kata Nurlaela menambahkan.

Lebih jauh Nurlaela menekankan visi dan misi yang baik itu bisa dicapai bila seluruh perangkat bekerja secara ikhlas dan tulus dalam bekerja. Selain itu juga adanya sinergitas bersama seluruh elemen masyarakat.

“Saya ambil contoh soal penanganan sampah.  OPD jangan hanya mengeluh armada.  Namun, harus optimalkan program pemberdayaan masyarakat. Karena berapa pun armada yang tersedia tanpa diimbangi dengan kesadaran masyarakat berarti ini bukan solusi,” demikian tutup Nurlaela.

(WH)

Di hadapan ribuan mahasiwa Maluku Utara yang tergabung dalam OKP Cipayung Plus itu Nurlaela menyatakan sikapnya mendukung aksi unjuk rasa mahasiswa dengan menyoroti sejumlah isu nasional.

Beberapa isu yang menjadi pusat perhatian mahasiswa itu diantaranya kenaikan bahan bakar minyak (BBM), kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), penolakan tiga periode presiden, penolakan penundaan pemilihan umum dan pembatalan Ibu Kota Negara (IKN).

“Yang jelas kami juga sepakat dengan pergerakan teman-teman mahasiswa, aspirasi, sikap dari DPRD Ternate bahwa kami mendukung. Mendukung dalam arti bahwa aksi ini akan kami sampaikan,” kata Nurlaela dalam keterangannya, Selasa (12/4).

Anggota Komisi III DPRD Kota Ternate itu mengatakan, sebagai perpanjangan tangan dari rakyat secara kelembagaan DPRD mendukung aspirasi dari mahasiswa yang terus menyuarakan kepentingan rakyat.

“Tuntutan aksi ini akan disampaikan kepada pimpinan DPRD dan seluruh fraksi untuk ditindaklanjuti ke pemerintah daerah dalam bentuk rekomendasi,” sambung dia.

Lebih jauh dikatakan Nurlaela terkait penurunan harga BBM, menurut dia, memang sangat berdampak terhadap seluruh aspek perekonomian di masyarakat bukan hanya di Maluku Utara melainkan secara nasional.

“Jadi kita minta berikan waktu, karena ini adalah isu nasional sehingga juga butuh koordinasi dengan pihak-pihak terkait,” kata dia menekankan.

Nurlaela pun mengapresiasi aksi damai mahasiswa Maluku Utara yang dengan lantang memperjuangkan aspirasi masyarakat namun tetap dapat menjaga kesucian bulan ramadan. (WH)

Menurut Koordinator Nurlaela Syarif Foundation Erita Fitrana, pelaksanaan lomba Adzan yang digelar selama dua hari itu mendapat antusias sangat besar. Sedikitnya 105 peserta yang mengikuti lomba dari tingkat Paud/TK, SD kelas 1-3 dan kelas 4-6 dan menghasilkan 18 pemenang.

Dari 18 pemenang yang berhasil meraih juara 1 adalah kategori SD kelas 1-4 diraih oleh Alhodai Irfan SDN 58 Kota Ternate. Sementara Muhammad Falah Bakhtiar Paud Al-Irsyad Kota Ternate untuk kategori Paud/TK dan Faqih Azmi Ramadhan kategori tingkat SD kelas 4-6 dari MTS Rumah Qur’an Imam Bukhari (RKIB) Kota Ternate.

Lebih lanjut Nurlaela Syarif, srikandi NasDem yang sudag dua periode di DPRD Kota Ternate ini menuturkan, ide dasar kegiatan ini adalah dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan.

Menurut Nurlaela dalam rangka menyambut bulan penuh berkah itu perlu diawali dengan kegiatan ibadah dan lomba Adzan lanjut dia menjadi salah satu langkah strategis karena maknanya dapat mengingatkan tidak hanya orang dewasa tapi juga anak-anak atas pangilan shalat.

“Ini gaya jalin aspirasi saya lewat lomba saya juga bisa mendengar aspirasi para orang tua, guru dan siswa,” ujar Nurlaela yang juga Anggota Komisi 3 bidang pendidikan itu kepada nasdem.id, Sabtu (26/3).

Dia melanjutkan, belakangan ini Kota Ternate diperhadapkan dengan banyak problematika pendidikan maka dari itu kata dia reses kali ini ada sesuatu yang berbeda dan bersyukur mendapat tanggapan positif dari berbagai kalangan

“Kalau di perusahaan ada corporate social responsibility (CSR) saya punya program personal social responsibility (PSR) atau tangung jawab sosial, dari gaji DPRD kami membina Taman Baca Masyarakat (TBM), Paud dan TPQ (taman pengajian quran), serta bantuan sosial,” sambung dia.

Masih kata dia, melalui Nurlaela Syarif Foundation selain akan terus melakukan terobosan program kepada anak-anak muda yang mau menjadi relawan, juga banyak kegiatan sosial kemasyarakatan, keagamaan, pendidikan dan pemberdayaan yang kami lakukan seperti lomba adzan.

“Saya berkomitmen melihat antusias dan apresiasi peserta mengusulkan ke depan lomba-lomba lain juga bisa dilaksanakan, seperti praktek dan bacaan shalat 5 waktu, tartil dan Hifzil Quran, serta lomba yang bersifat ibadah lainnya,” demikian tutup Nurlaela.

(WH)

Demikian disampaikan Legislator NasDem Ternate Nurlaela Syarif dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 3 DPRD Kota Ternate dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate, Rabu (16/3).

Menurut Nurlaela Syarif, RDP kali ini selain membahas evaluasi program dan kegiatan triwulan satu Tahun 2022, hal yang penting juga berkaitan dengan implementasi kurikulum muatan lokal di jenjang pendidikan di Kota Ternate. Banyak hal yang komisi 3 temukan di lapangan.

“Memang kaitan ini leading sektornya bukan hanya di Diknas, tapi juga di dinas kebudayaan. Nah ini yang perlu didorong agar segera kolaborasi,” kata Nurlaela.

Srikandi NasDem ini menegaskan kaitan evaluasi kurikulum muatan lokal, memang hasil pantauan dan laporan orang tua siswa dan kondisi nyata di sekolah perlu perhatian serius.

“Kalau daerah ini benar-benar menjalankan amanah RPJMD dan visi misi Wali Kota dalam rangka pelestarian budaya salah satunya yaitu bahasa daerah maka muatan materi kurikulum lokal harus segera penting ditinjau kembali,” kata dia.

Pada tahun 2022 ini, sesuai data yang dikantongi Anggota Fraksi NasDem ini, jumlah bahasa daerah yang akan menjadi objek revitalisasi sebanyak 38 bahasa daerah yang tersebar di 12 provinsi.

Di antaranya kata dia adalah Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, NTT, NTB, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Maluku, Maluku Utara, dan Papua serta Bahasa Ternate masuk dalam objek bahasa daerah yang akan di revitalisasi.

“Selama ini muatan lokal dalam pendidikan hanya terkesan prasyarat dan menggugurkan kewajiban saja, tapi tidak menyentuh subtansi, alokasi anggaran juga masih sangat minim meski ada alokasi 90 juta rupiah setiap bulan untuk guru penutur bahasa daerah Ternate,” ujarnya.

Namun kata dia Fraksi NasDem DPRD Kota Ternate menemukan sejumlah fakta belum efektif prakteknya di lapangan.

“Kami mendorong segera Diknas dan Dikbud duduk bersama untuk merumuskan kembali kebijakan ini, karena gagasan transformasi budaya melalui pendidikan penting diseriusi,” sambung Nurlaela.

Pada prinsipnya, kata Nurlaela, Kadis mengakui masukan ini dan sepakat dengan apa yang menjadi suara Wakil Fraksi NasDem di Komisi 3 DPRD Kota Ternate.

“Dalam waktu dekat segera mengundang kedua OPD ini untuk duduk bersama bahas agar ada evaluasi agar perubahan ke arah lebih baik,” demikian tutupnya.

(WH)

Penekanan tersebut disampaikan Anggota Fraksi NasDem DPRD Kota Ternate, Nurlaela Syarif yang banyak menerima keluhan warga terkait kondisi beberapa ruas jalan di Ternate. Dia menilai kondisi tersebut dapat membahayakan pengendara maupun warga.

“Kita harus berpikir soal keselamatan pengendara. Jadi pemerintah daerah dalam hal ini Dinas PUPR segera melakukan perbaikan,” kata peraih S3 Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Sahid Jakarta, ketika dihubungi dari Jakarta, Selasa (15/2).

Tokoh perempuan kelahiran 30 Maret 1982 itu menyebutkan beberapa kerusakan ruas jalan yang paling sering dikeluhkan warga adalah di Kelurahan Kampung Pisang, Kelurahan Maliaro, Kelurahan Jati dan beberapa titik di kelurahan lainnya.

Menurut Nurlaela, perbaikan jalan seharusnya sudah dilakukan dan tidak berlarut-larut. Pasalnya selain jalan rusak, Nurlaela juga meminta agar tembok pembatas di tikungan Ngade dapat diperbaiki karena dapat membahayakan keselamatan pengendara.

Lebih jauh Nurlaela menilai apabila Dinas PUPR Kota Ternate memiliki program yang bersifat tender, maka dinas lain harus ikut membantu turun tangan mengambil tindakan untuk melakukan perbaikan.

“Jangan tunggu sampai ada korban baru dilakukan perbaikan. Jadi harus mencegah kecelakaan dengan cara melakukan perbaikan,” tegas dia.

Nurlaela menambahkan, minggu depan DPRD Kota Ternate akan melakukan pemantauan di setiap sudut kota guna memastikan titik mana saja terjadi kerusakan jalan. Pemantauan itu juga sekaligus pendataan untuk meminta Dinas PUPR segera melakukan perbaikan.

“Kita sudah bangun komunikasi dengan Dinas PUPR soal jalan rusak. Karena jalan rusak dan tembok rusak di Ngade itu membahayakan keselamatan pengendara,” demikian tutup Nurlaela.

(WH)

Dari 15 Kelurahan yang ada Nurlaela mengunjungi 5 titik kelurahan dan memberikan bantuan per TPQ sebanyak 25 buah buku Iqro sekaligus santunan untuk guru mengaji diantaranya TPQ di Kelurahan Marikrubu lingkungan Torano, TPQ di Kelurahan Kampung Pisang dan TPQ di Kelurahan Muhajirin, TPQ Kelurahan Salahudin, dan TPQ Kelurahan Makasar Barat.

“Giat ini hanya sekadar menjalin silaturahmi kembali dengan para guru mengaji dan santri, yang mana saat pemilihan legislatif kemarin sudah ikut membantu mendoakan saya agar terpilih menjadi wakil rakyat di Kota Ternate. Jadi ini sekadar saja saya datang bersilaturahmi,” kata Nurlaela kepada nasdem.id, Selasa (25/1).

Anggota Fraksi NasDem dua periode itu memang dikenal kerap hadir di tengah masyarakat, termasuk memperjuangkan aspirasi para guru mengaji melalui tugas dan fungsi dirinya di lembaga legislatif setempat.

Beberapa aspirasi yang Nurlaela selalu suarakan adalah terkait pemberlakuan insentif guru mengaji secara rutin, bantuan sarana dan prasarana untuk TPQ yang memadai, dan berbagai aspirasi lainnya. (WH)