Ongen berharap APAR yang diberikan kepada tiap Rukun Warga (RW) menjadi aset Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) agar dapat dijaga dan dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, Damkar juga akan mengetahui waktu kedaluarsa alat tersebut untuk dilakukan pengisian ulang.

“Bayangkan jika kita berikan puluhan ribu APAR tetapi tidak bisa dipertanggungjawabkan berapa biaya yang harus dikeluarkan? Tetapi kalau menjadi aset kita, maka ini harus dijaga dan dirawat,” ujar Ongen dalam rapat Komisi A DPRD DKI Jakarta bersama SKPD, Jumat (11/4).

Ongen juga meminta Dinas Gulkarmat untuk mengontrol APAR yang disebar di setiap RW. Menurutnya, dengan adanya alat pemadam tersebut dapat mengurangi tensi kebakaran yang terjadi di wilayah.

“Ini harus dideteksi di beberapa RW yang memiliki potensi kebakarannya tinggi dan harus diberikan APAR agar secepatnya dapat dilakukan penanganan dini sebelum pemadam datang,” imbuhnya.

(FM/WH/KL)

Hal ini menyusul adanya 28 RT dari 9 kelurahan di Jakarta terdampak banjir yang terjadi sejak Senin (3/3/2025) malam.

“Saya dari awal sudah mengatakan kepada Kepala BPBD dan Kepala Dinas bahwa pengungsi harus diurus dengan baik. Pertama, harus ada tenda yang ramah lingkungan bagi anak-anak dan ibu-ibu. Selain itu, pelayanan maksimal terkait kebutuhan dasar seperti air minum juga harus diperhatikan. Ini tentu akan saya cek apakah sudah disiapkan atau belum,” ujar Ongen Sangaji kepada partainasdem.id, Selasa (4/3/2025).

Ongen mengungkapkan, banjir yang melanda Jakarta bukan hanya disebabkan oleh curah hujan lokal, tetapi juga kiriman air dari wilayah hulu. Oleh karena itu, ia menilai diperlukan langkah-langkah mitigasi yang lebih matang untuk menghadapi banjir yang kerap melanda Jakarta.

Selain itu, Ongen menekankan perlunya sinergi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam menangani permasalahan banjir. Ia menegaskan bahwa kerja sama kedua pihak sangat penting untuk memastikan bantuan yang maksimal kepada warga terdampak.

“Pemerintah Daerah tentu akan bersinergi dengan Pemerintah Pusat karena ini menjadi tanggung jawab bersama. Sinergi ini harus berjalan dengan baik untuk memberikan bantuan yang maksimal kepada para warga terdampak,” tambahnya.

Dalam upaya menangani masalah banjir secara berkelanjutan, Legislator NasDem ini juga menyoroti pentingnya pengerukan sungai dan perhatian terhadap perumahan warga di bantaran kali. Ia mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih memiliki kewajiban menyelesaikan 17 km normalisasi Sungai Ciliwung.

“Harus ada kerja berkelanjutan. Banyak permukiman di pinggiran kali yang perlu dirapihkan dan ditata ulang, termasuk pembuatan tebing-tebing untuk meminimalisir banjir. Namun, tentu ini membutuhkan anggaran yang cukup besar, sementara saat ini ada kebijakan efisiensi anggaran. Ini menjadi tantangan yang harus kita pikirkan bersama,” tutupnya.

(FM/WH)

“Kita prihatin ketika ondel-ondel sebagai ikon daripada Betawi direndahkan dengan dijadikan alat untuk mengemis. Kami pun mendorong agar Pemprov Jakarta terus melakukan pencegahan dengan melakukan razia ondel-ondel di jalanan,” kata Ongen Sangaji usai menggelar sosialisasi peraturan daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi di Pulogadung, Jakarta Timur, baru-baru ini.

Dalam sosialisasi Perda tersebut, Ongen mengungkapkan banyak meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta melalui DPRD untuk terus membantu mereka dalam pelestarian kebudayaan Betawi.

“Melalui fungsi pengawasan terhadap Perda Betawi yang kita sampaikan di RW 02 Pulogadung ini ternyata responnya luar biasa, dan mereka menginginkan agar kebudayaan Betawi terus dilestarikan dan dijaga,” jelasnya.

Dalam kegiatan tersebut, Ongen juga menyebutkan bahwa di dalam Perda tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi diatur bahwa tempat-tempat seperti hotel harus menyediakan souvenir hingga makanan khas betawi. Sayangnya, menurut Ongen peraturan tersebut belum berjalan maksimal.

“Jika diterapkan secara benar Perda tersebut maka akan meningkatkan perekonomian tidak hanya masyarakat betawi tapi juga para UMKM di Jakarta dari UMKM ini juga ikut membantu perekonomian Jakarta,” demikian pungkas dia.

(FM/WH)

Dalam kunjungan kerja Bapemperda ke PT JIEP di Pulogadung, Jakarta Timur, pada Selasa (29/10), Ongen menekankan pentingnya perusahaan tersebut untuk lebih memberdayakan masyarakat sekitar kawasan.

Ongen menyampaikan bahwa saat ini PT JIEP belum memberikan dampak signifikan terhadap masyarakat setempat, terutama dalam hal kesempatan kerja.

“Tadi disampaikan bahwa ada penyerapan tenaga kerja yang luar biasa, tapi setahu saya, warga masyarakat di sini belum mendapatkan manfaat karena penyerapan tenaga kerja ini tidak berdampak pada warga,” ujar Ongen Sangaji.

Selain itu, Ongen juga mempertanyakan pengelolaan dana CSR yang merupakan tanggung jawab sosial perusahaan. Ia menekankan bahwa dana CSR seharusnya membawa manfaat bagi masyarakat yang terkena dampak dari aktivitas perusahaan.

“Tadi juga disampaikan bahwa perusahaannya untung besar, tetapi warga sekitar hidupnya masih susah. Mereka tidak mendapatkan dana CSR, bahkan pekerjaan pun tidak. Hampir 90 persen warga di sini tidak merasakan manfaat dari kehadiran JIEP, ini juga tidak sehat,” tegas Ongen.

Namun, Legislator dari Partai NasDem ini mengapresiasi PT JIEP yang mulai menunjukkan keterbukaan dalam menjalin komunikasi dengan DPRD. Ia berharap bahwa hubungan baik ini akan semakin meningkat di masa depan.

“Saya secara pribadi memberikan respons positif karena pada 2014, saat saya pernah menjadi pimpinan Komisi B, JIEP adalah perusahaan yang tertutup dan komunikasi cukup sulit. Kini ada suasana baru dengan niat membangun silaturahmi dengan DPRD,” tutupnya.

(FM/WH)

Penegasan tersebut diutarakan Ongen Sangaji dalam acara Rapat Konsolidasi Pemenangan NasDem DKI di wilayah RW 03, Kayu Putih, Pulogadung, Jakarta Timur (Jaktim), Minggu (12/12).

“Politik tanpa mahar tidak akan membuat kepala daerah maupun anggota legislatif terpilih punya beban utang, tak ada beban politik,” kata Ongen Sangaji.

Ongen yang juga Anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2014-2019 itu meminta jaringan partai di seluruh daerah terus bergerak bersama masyarakat. Selain itu, setiap kepala daerah maupun wakil rakyat yang diusung NasDem diingatkan untuk menggunakan APBD atau APBN dengan sebaik-baiknya.

“Lalu, kepada tokoh masyarakat, tokoh pemuda, RT, dan RW agar benar-benar memberikan referensi kepada partai atau caleg yang benar nanti. Jangan nanti setelah dipilih, mereka tidak peduli terhadap masyarakat dan janji-janjinya,” tegas dia.

Menurut Ongen, politik tanpa mahar yang diusung NasDem telah terbukti mampu melahirkan kepala daerah dan anggota DPR, DPRD, dan pemimpin nasional yang berkualitas. Selain itu, kata Ongen, gerakan yang tidak kalah penting dalam meraih kemenangan ialah konsolidasi pengurus dan konstituen di lapangan. (WH)