“Masih banyak daerah yang belum turut serta dalam implementasi UU No.18/2017 tentang Perlindungan PMI. Di daerah ini kadang-kadang pemda lepas tangan dalam pengurusan administrasi dan sebagainya,” ujar Ratu dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR dengan Menaker, Ida Fauziah, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (27/9).

Menurut Ratu, pemerintah daerah (pemda) terutama daerah tingkat II, belum maksimal dalam mengurus PMI. Berbagai fasilitas yang telah dibangun seperti Lembaga Terpadu Satu Atap (LTSA) juga belum difungsikan sebagaimana mestinya.

Ratu menceritakan bahwa calon PMI harus mengurus perizinan ke provinsi. Padahal, di tingkat kabupaten sudah ada kantor yang mengurusi masalah tersebut.

“Contoh lain terkait medical check up. Mereka harus ke provinsi, mungkin dari kementerian itu menunjuk rumah sakit provinsi, padahal di daerah ada (rumah sakit) tapi tidak dimanfaatkan. Ini kan sudah beban biaya dan sebagainya,” tandasnya.

Pelibatan pemda, lanjut Ratu, juga dimaksudkan agar perlindungan PMI semakin baik dan memininalisasi pemberangkatan PMI secara nonprosedural atau ilegal.

Dalam rapat tersebut, legislator dari dapil NTT II (Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Sabu Raijua, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, Kupang, Rote Ndao, dan Kota Kupang) itu mengapresiasi kehadiran Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) sampai ke daerah.

Ratu mendorong agar Kemenaker menggandeng Kementerian Desa untuk mengembangkan keahlian tenaga kerja di desa. Kolaborasi antara BLLK dan pemerintah desa harus dimaksimalkan.

“Saya berharap ada terobosan dari Menaker bekerja sama dengan Menteri Desa. Kan di desa ada anggaran pemberdayaan. Bagaimana itu bisa dimanfaatkan untuk masyarakat berlatih di BLK komunitas yang ada di desa-desa,” tukas Ratu.

(dis/*)

“Kami berharap bahwa ada platform khusus mengenai zakat yang dikelola untuk kemaslahatan PMI maupun pelajar kita di Malaysia mengingat belum ada platform khusus untuk hal tersebut,” kata Tengku Adnan dalam keterangannya, Minggu (14/8).

Rekomendasi tersebut juga dia sampaikan saat bertemu dengan anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi NasDem, Lisda Hendrajoni di kantor BP-KNPI Malaysia pada Sabtu (14/8) malam, bersama beberapa pengurus dan sejumlah perwakilan pelajar dari berbagai universitas di Malaysia.

Menurut Tengku, saat ini perlu ada program kerja nasional yang fokus mengangkat kesejahteraan masyarakat Indonesia di Malaysia. Salah satunya dapat melalui badan zakat, yang juga dapat mengelola platform bagi PMI hingga pelajar Indonesia yang sedang menuntut ilmu di Malaysia.

“Kami tentunya akan berusaha untuk terus membantu kerja-kerja pemerintah Indonesia yang berpihak kepada Masyarakat Indonesia di Malaysia. Selama hal tersebut baik untuk warga negara Indonesia di sini,” ujar dia.

Anggota DPR RI Komisi VIII, Lisda Hendrajoni mengakui, kehadirannya di Kuala Lumpur salah satunya memang untuk menyerap aspirasi dan saran, yang fokus pada bidang kerja komisinya, sekalipun itu bukan dari daerah pemilihannya.

Lisda mengatakan akan menyampaikan rekomendasi dan aspirasi yang telah diterimanya tersebut kepada kementerian atau badan terkait sekembalinya ke Tanah Air.

“Kami berharap ada banyak hal yang dapat dikerjasamakan dengan WNI di Malaysia, khususnya dengan KNPI dan pelajar Indonesia di Malaysia, ” kata dia.

Sementara itu salah satu pelajar Indonesia di Malaysia, Doni Ropawandi turut menyampaikan aspirasinya mengenai pengaktifan kembali tenaga musiman haji (temus) dari Malaysia.

Menurut dia, pengaktifan temus dari Malaysia juga akan membuka peluang baru peningkatan kapasitas mahasiswa Indonesia yang sedang menuntut ilmu di sana.

“Mungkin ini merupakan salah satu hal paling penting bagi teman-teman pelajar di sini, bahwa kami berharap pengaktifan temus dari Malaysia dapat menambah pengalaman mahasiswa kita yang ada di Malaysia, yang khusus mendalami kajian keislaman terutama dalam hal komunikasi bahasa Aab secara langsung,” pungkas dia.

(WH)

“Perlindungan warga negara mestinya mendapatkan tempat utama dalam setiap dinamika bernegara, termasuk terhadap para pekerja migran Indonesia,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema “Perjuangan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia” yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (6/7).

Diskusi yang dimoderatori Arimbi Heroepoetri, S.H, L.LM (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu dihadiri Anis Hidayah (Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care), Eva Maria Putri Salsabila (Justice Without Borders/Keadilan Tanpa Batas/JWB),

Maxixe Mantofa, BA  (Wakil Ketua DPW Partai NasDem Jawa Timur Bidang Migran) dan Dr. Atang Irawan, S.H, M.Hum (Pakar Hukum Tata Negara) sebagai narasumber.

Selain itu hadir pula Suci Sekarwati (wartawan Tempo.co) dan Maratun Nashihah (wartawan Suara Merdeka) sebagai penanggap.

Lestari menegaskan bahwa mekanisme perlindungan pekerja migran Indonesia sudah tercantum dalam UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Hal itu, tegas Rerie, sapaan akrab Lestari, sekaligus menegaskan bahwa  perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia merupakan tanggung jawab negara.

Namun, ujar anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, di saat menghadapi ragam permasalahan kasus yang melibatkan pekerja migran, seringkali terkesan negara tidak hadir melindungi para pekerja.

Secara individu maupun kelompok pekerja, tambah Rerie, pekerja migran sering terabaikan dalam setiap upaya menuntut kejelasan perlindungan atau jaminan yang telah diatur dalam skema perlindungan, baik dalam undang-undang maupun peraturan turunannya.

Pada kesempatan itu, Rerie juga mengingatkan, pentingnya kehadiran Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) di dalam negeri, yang saat ini proses legislasinya mandek di DPR.

Perlindungan warga negara, tegas Rerie, mestinya mendapatkan tempat utama dalam setiap dinamika bernegara.

Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care, Anis Hidayah berpendapat, politik hukum di Indonesia dan negara tujuan belum sepenuhnya berpihak kepada para pekerja migran.

Sistem peradilan dalam setiap kasus pekerja migran, jelas Anis, seringkali tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Di Malaysia, misalnya, ujar dia, untuk urusan pekerja migran selalu dikedepankan pendekatan keamanan dan keimigrasian, dengan mengabaikan pendekatan kemanusiaan.

Akibatnya, jelas Anis, perlakuan yang diterima para pekerja migran lebih mirip praktik perbudakan dengan mengabaikan hak-hak dasar yang seharusnya dimiliki setiap pekerja migran.

Pandemi dan kondisi ekonomi yang memburuk di sejumlah negara tujuan pekerja migran, ujar Anis, memperburuk kondisi para pekerja migran secara fisik dan mental.

Anis menilai masih banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan untuk melindungi sekitar 9 juta pekerja migran Indonesia yang sebagian besar perempuan.

Upaya pemutakhiran data, tegas Anis, bisa digunakan sebagai dasar perbaikan dan peningkatan pelayanan dan perlindungan pekerja migran.

Selain itu, Anis menyarankan pendekatan G to G untuk mempercepat penuntasan masalah-masalah hukum dan keimigrasian.

Koordinator JWB, Eva Maria Putri Salsabila mengungkapkan bahwa organisasinya mendukung para pekerja migran untuk memperjuangkan hak-hak mereka yang belum dipenuhi para pemberi kerja.

Menurut Eva, upaya untuk mendampingi dan meningkatkan kemampuan para pekerja migran juga dilakukan dalam proses perjuangan memperoleh hak-hak para pekerja migran.

Eva berpendapat pengembangan kapasitas tenaga garda depan pada masalah-masalah tenaga migran sangat penting.

Terutama, tambah Eva, kesadaran tenaga legal terkait hak-hak para tenaga migran di Indonesia dan negara tujuan.

Wakil Ketua DPW Jawa Timur Partai NasDem Bidang Migran, Maxixe Mantofa mengungkapkan karut marutnya penanganan pekerja migran Indonesia disebabkan masih adanya sejumlah aturan yang tumpang tindih di tingkat pusat dan daerah.

Maxixe berpendapat, upaya pelatihan para calon pekerja migran harus disesuaikan dengan penempatan mereka, untuk menekan jumlah permasalahan yang dihadapi para pekerja.

Pakar Hukum Tata Negara, Atang Irawan menilai, hadirnya UU No. 18 tahun 2017 di satu sisi dinilai positif dalam upaya perlindungan pekerja migran.

Namun, ujar Atang, sesungguhnya pasal-pasal di dalam UU No. 18/2017 terjadi saling berbenturan, misal pada Pasal 13 yang mengatur tentang dokumen yang wajib dimiliki para pekerja migran. Pasal 13g menegaskan bahwa pekerja migran wajib miliki dokumen Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Namun, tegas dia, pada Pasal 49 undang-undang itu mengamanatkan bahwa pelaksana penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas badan, perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia; atau perusahaan yang menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri.

Sejumlah pasal yang saling tumpang tindih itu, jelas Atang, menyebabkan terjadi disharmonisasi antarlembaga dalam praktik perlindungan pekerja migran.

Wartawan Suara Merdeka, Maratun Nashihah menilai upaya perlindungan pekerja migran harus dimulai dari tahap perekrutan dan pelatihan dalam proses pengiriman pekerja migran Indonesia.

Menurut Maratun, negara harus benar-benar memperhatikan perlindungan pekerja migran Indonesia sebelum kita menyoroti negara lain.

Sejumlah peraturan terkait perlindungan pekerja migran Indonesia memang sudah ada. Namun, jelas Maratun, realisasinya sangat tergantung pada pelaksanaan di lapangan.

Jurnalis Tempo.co, Suci Sekarwati menyarankan kepada para calon pekerja migran Indonesia untuk menempuh jalur legal untuk bekerja ke luar negeri agar mendapat perlindungan yang optimal.

Selain itu, Suci mengingatkan agar pekerja migran Indonesia jangan abai bila ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pemberi kerja. Segera ambil tindakan, ujarnya, agar tidak berlarut-larut.

Untuk itu, menurut Suci, para pekerja migran Indonesia harus diberi sejumlah penguatan dari sisi literasi administrasi dan hukum.

Jurnalis senior Saur Hutabarat mengusulkan agar jaksa-jaksa di Kejaksaan Agung bisa berperan sebagai pengacara negara untuk melindungi para pekerja migran Indonesia yang mengalami tindak pidana sepihak di luar negeri.

Saur juga berharap organisasi Justice Without Borders, yang membantu penuntasan masalah-masalah perdata para pekerja migran, diberi penguatan dari sisi organisasi dan tenaga pengacara, untuk memperluas cakupan perlindungan.(*)

Terbaru, pada Kamis(31/4), pengurus Partai NasDem di Malaysia berhasil membantu memulangkan Riwayati ke Indonesia dari Malaysia. Riwayati adalah PMI asal Desa Sukorejo, Dusun Sukoanyar, Kecamatan Tirtotudo, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Ia dipulangkan karena menderita kanker stage 4.

Sebelum sakit kanker, Riwayati bekerja di salah satu warung kopi milik WN Malaysia. Namun, sejak sakit setahun yang lalu, beliau tidak lagi bekerja serta tidak memiliki pendapatan bulanan.

Merasa iba dengan penderitaan yang dialaminya, kader Partai NasDem di Malaysia secara sukarela bergotong royong membantu Riwayati dari membiayai tiket penerbangan untuk pulang hingga membayar denda imigrasi. Ketika tiba di Indonesia (Bandara Juanda, Surabaya) juga dijemput dan diantar sampai ke rumahnya oleh pengurus NasDem.

Saat ini atau jelang Ramadan 1443 H, Riwayati sudah berada di kediamannya di Jalan Sampang RT 12, RW 03, Desa Sukorejo, Malang.

Ketua bidang Migran DPP Partai NasDem, Yulisa Baramuli menyatakan terharu dan sangat mengapresiasi aksi nyata yang telah dilakukan oleh para kader Partai NasDem di Malaysia maupun di Jawa Timur, khususnya Kota Malang yang telah membantu memulangkan Riwayati.

“Yang pertama, saya patut mengapresiasi kerja kader NasDem yang sangat peduli terhadap nasib saudara kita yang berada luar negeri khususnya yang menderita sakit parah dan memulangkan ke Tanah Air,” ujar Yulisa dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (2/4).

Mantan Wakil Bupati Minahasa Utara ini mengakui semangat restorasi dan saling membantu antarsesama yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh benar-benar tertanam di dalam hati para kader.

“Karena itu dengan suka rela, tanpa dibayar mau membantu saudaranya yang sedang mengalami kesulitan,” ujarnya.

Ia juga bersyukur Partai NasDem tetap komit dan konsisten untuk memberikan advokasi dan bantuan bagi PMI yang berada di luar negeri meskipun statusnya legal maupun ilegal.

Banyak PMI yang masuk ke Malaysia dengan jalur turis atau pelancong dan tidak pernah memiliki izin kerja yang sah menurut aturan Kerajaan Malaysia. Tapi, NasDem tetap memberikan bantuan. (RO/RN)

Ketua Partai NasDem Perwakilan Malaysia, Tengku Adnan, menjelaskan, para PMI asal Sumatera Utara, Aceh, Sumbar dan Jambi di Malaysia umumnya memilih pulang ke Indonesia lewat Bandara Kualanamu karena bandara lainnya di Banda Aceh dan Padang tutup sejak awal tahun 2020 lalu.

Menurutnya, hingga saat ini masih belum ada kejelasan bahkan kepastian kapan akan dibuka untuk penerbangan internasional. Untuk itu  pihaknya memohon agar pemerintah dapat mengkaji dan memberikan informasi pasti mengenai dibukanya kembali penerbangan internasional melalui Bandar Udara Kualanamu, Sumut.

“Pada awalnya kami memahami bahwa aturan penutupan ini untuk melakukan monetering dan evaluasi demi membendung penyebaran virus covid-19 serta mengatur langkah-langkah  untuk meningkatkan pelayanan bagi para WNI khususnya PMI yang pulang dari Malaysia. Namun setelah hampir 6 bulan berjalan tidak ada kepastian kapan Bandara Kualanamu akan dibuka kembali,” kata Tengku Adnan, Rabu (9/2).

Tengku melanjutkan, aturan penutupan yang kurang informatif kapan dibuka kembali, membuat para PMI di Malaysia semakin resah karena besarnya beban biaya yang diperlukan dan jarak tempuh yang lebih melelahkan untuk pulang ke kampung halamannya dengan pilihan yang ada saat ini melalui jalur laut via Batam dan atau melalui jalur udara via Jakarta.

“Dengan keadaan dan tantangan yang belum sepenuhnya normal akibat penyebaran virus covid-19 di Malaysia membuat kebanyakan para PMI memilih untuk pulang ke kampung halaman karena semakin besarnya beban biaya hidup yang harus dikeluarkan tetapi pendapatan yang cenderung menurun akibat pandemi ini,” tambah dia.

Menurut dia, beban hidup para PMI di Malaysia sekarang ini sudah cukup berat dengan berbagai dinamikanya yang kompleks. Pihaknya berharap dengan dibukanya kembali Bandara Kualanamu dapat mengurangkan besarnya beban biaya perjalanan serta mengurangi lelahnya jarak tempuh yang harus dihadapi oleh para PMI untuk pulang kekampung halamannya masing-masing.

“Oleh karena itu, kami suarakan aspirasi para PMI ini kepada Bapak Presiden Jokowi agar membuka pintu penerbangan internasional bandara kualanamu dalam waktu yang sesegera mungkin. Apalagi menjelang Ramadhan nanti animo ingin pulang ke kampung halaman semakin tinggi,” sambung dia.

Terkait kekhawatiran penyebaran serta pembendungan virus covid-19 melalui pintu masuk Internasional Kualanamu, pihaknya yakin dan percaya bahwa monetering dan evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Sumatera Utara yang sudah berjalan hampir 6 bulan sejak awal penutupan Kualanamu sudah menemukan titik terang.

“Dan kami mohon agar dapat segera direalisasikan, setidaknya seperti mana yang diberlakukan di Bandara Soekarno Hatta,” tutup dia.

(RO/WH/*)

Banjir besar yang melanda Selangor, Malaysia menyebabkan banyak kerusakan dan kerugian. Tak hanya warga Malaysia, kerugian juga dialami Pekerja Migran Indonesia.

Namun hal itu tidak membuat Pekerja Migran Indonesia berdiam diri untuk turut berpartisipasi dalam meringankan beban para korban banjir. Salah satunya adalah memberi makanan siap saji dan membantu kebutuhan lainnya.

“Untuk kemanusiaan kita tidak boleh dibatasi oleh sekat negara, tolong menolong merupakan wujud kemanusiaan paling dasar kehidupan bersama,” kata Yulisa dalam keterangannya, Minggu (26/12).

Aksi para PMI ini, kata dia, sangat positif dan akan lebih mengeratkan kembali hubungan PMI dan penduduk Malaysia.

“Kerja sama ini akan semakin mengeratkan PMI dengan penduduk Malaysia, ini tentu akan berdampak positif pada kehidupan PMI di Malaysia. Saya juga berharap BP2MI aktif dalam melakukan monitoring hal semacam ini,” Kata Yulisa.

Sementara, Tengku Adnan yang merupakan Ketua NasDem Perwakilan Malaysia yang ikut turun langsung dalam proses tanggap darurat terhadap korban banjir di Malaysia.

“Tolong menolong sangat penting dalam kehidupan para pekerja migran di Malaysia. Dengan begitu secara sosial tidak akan ada batasan antara warga negara asing dan warga negara setempat. Karena semua bencana dihadapi secara bersama,” kata dia.

Diketahui, aksi para PMI di Malaysia menjadi sorotan dan apresiasi termasuk dari warga Malaysia sendiri. Seperti yang disampaikan oleh satu wanita berkerudung kepada menteri Noh Omar dalam video yang viral di Malaysia, bahwa ada tiga warga Indonesia mendayung sampan untuk menyelamatkan anak salah seorang penduduk. (WH)

Fadholi mengatakan, PMI berasal dari berbagai daerah di Indonesia, sehingga tidak mungkin hanya ditangani Pemerintah Pusat.

“Saya belum bisa yakin bahwa seluruh pemulangan PMI ditangani Pemerintah Pusat. Pemulangan PMI itu tentu akan mengalami kendala. Persoalan bagaimana sharing-nya, ini harus dibahas bersama antara Pemerintah Pusat dan pemda,” kata Fadholi seusai kunjungan kerja Timwas PPMI DPR RI ke Provinsi Jawa Timur, Rabu (3/11).

Menurut Legislator NasDem itu, perlu ada upaya kerja sama yang baik untuk memulangkan PMI ke daerahnya masing-masing.

“Saya yakin Gubernur Jawa Timur akan menyambut dengan baik untuk menangani kepulangan PMI, persoalan teknis nanti bisa dibicarakan. Kalau sepenuhnya diserahkan kepada Pemerintah Pusat dan pemda hanya menangani kalau PMI itu sakit, saya pikir ini perlu dikaji ulang,” ungkapnya.

Fadholi juga mengatakan dalam rapat-rapat di DPR sudah ditekankan harus ada kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemda dalam menangani kepulangan PMI.

“Bayangkan kalau di Papua, di Kalimantan, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), itu kan anggarannya sangat terbatas untuk menangani permasalahan PMI. Jika sepenuhnya diserahkan kepada Pemerintah Pusat (BP2MI) tidak akan jalan,” ujarnya.

Legislator NasDem dari Dapil Jawa Tengah I (Kabupaten Semarang, Kendal, Kota Salatiga, dan Kota Semarang) tersebut juga meminta agar karantina untuk PMI tidak terlalu lama.

“Kalau sudah dinyatakan negatif Covid-19, kenapa harus tetap dikarantina? Jangan-jangan berbahaya juga jika dikarantina dalam posisi negatif. Jika di situ ada orang yang positif justru bisa menularkan. Saya setuju dikarantina bagi yang benar-benar positif. Tapi kalau dinyatakan negatif, tidak perlu dikarantina berlama-lama,” ujarnya.

Fadholi menilai, waktu karantina yang lama bagi PMI menjadi persoalan karena setiap daerah memiliki kemampuan berbeda. Jawa Timur yang merupakan salah satu provinsi besar di Indonesia, masih kekurangan lokasi karantina bagi PMI yang pulang.

Berdasarkan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Timwas PPMI dengan pemerintah, salah satunya merekomendasikan kepada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) untuk membuka jalur baru kedatangan PMI, baik melalui jalur laut maupun udara untuk mencegah terjadinya penumpukan pada jalur kedatangan yang sudah ada. (dpr.go.id/*)