“Partai NasDem mengucapkan selamat kepada Seluruh Partai Politik Peserta Pemilu Legislatif 2024, dan ketiga pasangan calon yang telah mengikuti kontestasi Pemilihan Presiden pada Pemilu 2024. Partai NasDem mengucapkan selamat kepada Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Pemenang Pilpres 2024,” kata Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, dalam keterangannya, Rabu (20/3).

Menurut Surya,sebagai sebuah mekanisme yang telah ditetapkan dan disepakati bersama dalam kehidupan politik kenegaraan, inilah hasil pemilu yang harus diterima. Jika terdapat berbagai macam catatan dan evaluasi, bahkan gugatan atas pelaksanaan pemilu, tetap harus diterima.

“Tidak kurang dari kalangan aktivis dan berbagai kelompok masyarakat sipil hingga para guru besar kampus-kampus ternama di Tanah Air, menjadi bagian dari suara-suara tersebut. Namun apapun itu, suka atau tidak suka, mau tidak mau, kita harus tetap menerimanya,” ucapnya.

Ditegaskan Surya, bila harus terus berlangsung evaluasi, koreksi, hingga diskursus tidak berkesudahan dalam upaya memperbaiki sistem pemilu serta praktik berdemokrasi, namun kehidupan politik harus terus berlangsung.

“Kita harus terus berdialektika di dalam dinamika politik yang tengah berjalan: suka atau tidak suka, sepakat atau tidak sepakat,” ujar Surya.

Sebab, diingatkan Surya, hajat hidup bangsa ini harus tetap diperhatikan. Kenyataanpolitik hari ini adalah bagian dari dialektika yang harus terus dijalani sebagai sebuah bangsa. Sebab demokrasi pada kenyataannya,senantiasa menyisakan ruang bagi berbagai bentuk perbaikan atau bahkan penyelewengan terhadap praktik kekuasaan itu sendiri.

“Yang paling penting adalah bagaimana komitmen kita sebagai kaum demokrat, sebagai kaum pergerakan, sebagai bagian dari masyarakat sipil, untuk terus-menerus tidak pernah berhenti berupaya memperbaiki praktik-praktik berdemokrasi kita demi terciptanya kehidupan politik dan kekuasaan yang mencerdaskan kehidupan warganya,” kata Surya.

Dalam kesempatan itu Partai NasDem pun mengucapkan selamat kepada Seluruh Partai Politik Peserta Pemilu Legislatif 2024, dan ketiga pasangan calon yang telah mengikuti kontestasi Pemilihan Presiden pada Pemilu 2024. Partai NasDem juga mengucapkan selamat kepada Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Pemenang Pilpres 2024.

Atas berbagai catatan yang ada, Partai NasDem juga tetap berkomitmen untuk senantiasa berada dalam kehendak untuk terus-menerus memperbaiki kehidupan demokrasi dan politik Indonesia. NasDem selalu siap, terbuka, serta telah menjalin komunikasi dan korespondensi dengan berbagai kelompok masyarakat sipil, akademisi, para tokoh, cendekiawan, guru besar, hingga media sebagai pilar demokrasi keempat, guna mewujudkan komitmen tersebut.

Lebih jauh, Partai NasDem juga menyadari bahwa partai politik hanyalah satu dari sekian pilar demokrasi. NasDem menyadari bahwa politik tidak saja membutuhkan otoritas yang kuat akan tetapi juga praktik checks and balances yang sehat. Oleh karena itu, selain perlu membangun sistem politik dan kekuasaan yang sehat, kita juga membutuhkan kecerdasan politik warga negara yang kuat.

“Partai NasDem mengajak kepada seluruh komponen bangsa untuk senantiasa mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan atau kelompok di dalam upaya mencari keadilan pascapemilu,” tutup Surya.

(RO)

Demikian disampaikan Sekretaris DPW NasDem Sulsel, Syaharuddin Alrif usai berbuka puasa bersama Ketua Umum NasDem, Surya Paloh di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Kamis (14/3). Hadir pula pada pertemuan tersebut Ketua DPP NasDem yang juga Anggota Fraksi NasDem DPR RI, Fauzi H. Amro.

Anak muda Sulsel yang karib disapa Syahar itu menyampaikan pencapaian NasDem di Sulsel sangat menggembirakan sesuai dengan apa yang telah dilaporkan selama ini.

“NasDem Sulsel legend dan menggembirakan, sesuai apa yang dilaporkan selama ini,” ucap Syahar dalam keterangannya.

Bahkan kata Syahar melanjutkan, Surya Paloh, sangat bangga dan mengapresiasi pencapaian NasDem di Sulsel, bahkan mampu meraih kursi Ketua DPRD Sulsel. Hal itu kata Syahar tak lepas dari praktik politik kemanusiaan yang konsisten diteladani oleh Ketua DPW NasDem Sulsel, H. Rusdi Masse Mappasessu (RMS) hingga menjadi contoh seluruh Indonesia.

“Pak Ketua Umum Surya Paloh mengapresiasi kepemimpinan Kakak Rusdi Masse dan Kakak Syahar di Sulsel. Menurut beliau NasDem Sulsel Out Off The Box,” katanya.

Syahar menambahkan pada Pemilu ketiga yang dia ikuti dan memupuk kebaikan bersama Ketua NasDem Sulsel, RMS saat ini NasDem mencapai puncaknya dari 12 kursi di DPRD provinsi naik menjadi 17 kursi dan menjadi Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, untuk DPR RI menjadi 4 kursi, dan untuk DPRD kabupaten kota sekitar 148 kursi.

Kesusksesan duet Rusdi Masse (RMS) dan Syaharuddin Alrif (SAR) dalam memimpin NasDem Sulsel juga dibuktikan dengan raihan kursi Ketua DPRD sebanyak 10 di Kabupaten Kota dan sebanyak 9 Wakil Pimpinan.

(WH/*)

“Kami meminta kepolisian, khususnya Polda Jateng menyiapkan diri dalam menghadapi dinamika keamanan dan sosial di Jawa Tengah. Ini harus disiapkan dengan prima,” ujar Eva saat mengikuti kunjungan kerja Komisi III ke Mapolda Jateng, Selasa (12/12).

Eva mengapresiasi kinerja Polda Jateng yang dipimpin Irjen Pol Ahmad Luthfi yang dinilai mampu membina keamanan di masyarakat.

“Jawa Tengah adalah dapil saya dan tempat saya, tentu saya juga merasakan keamanan dan kenyamanan yang telah dibina di Jawa Tengah,” tandas legislator dari dapil Jawa Tengah V (Klaten, Sukoharjo, Boyolali, dan Kota Surakarta) itu.

Kapolda Jateng, Irjen Pol Ahmad Luthfi, memberikan apresiasi atas kunjungan Komisi III DPR RI serta memaparkan sejumlah kegiatan yang telah dilakukan pada 2023.

“Hadirnya bapak ibu sekalian ke Polda Jawa Tengah ini memberikan semangat bagi kami untuk bertugas sebagai representasi negara dalam menghadirkan rasa aman di tengah masyarakat,” ungkap Irjen Ahmad Luthfi.

Polda Jateng telah melaksanakan sejumlah operasi kepolisian seperti operasi di bidang lalu lintas, reserse dan pengamanan event internasional yaitu Piala Dunia U-17.

“Kita juga mengamankan seluruh tahapan Pemilu 2024 yang kami laksanakan lewat operasi Mantab Brata. Nantinya operasi ini akan berlanjut dengan Operasi Mantap Praja dengan sasaran pengamanan Pemilukada serentak di Jawa Tengah,” tandasnya.

(dis/*)

Hal tersebut diungkap Eva Yuliana saat mengikuti Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi III DPR RI ketika mengunjungi Kanwil Kemenkumham Jateng di Semarang, Jawa Tengah, Senin (11/12).

“Dari hasil pertemuan tadi, semuanya sudah dipersiapkan dengan baik oleh Kanwil Kemenkumham Jateng beserta jajarannya, khususnya Kepala Divisi Pemasyarakatan yang bertugas menangani. Intinya adalah, pada Pemilu 2024 nanti, mereka benar-benar telah menyiapkan atau memberikan hak politiknya kepada warga binaan yang ada di lapas seluruh wilayah Jawa Tengah,” tegas Eva.

Dalam menghadapi pemilu tahun 2024, Kanwil Kementerian Hukum dan Ham Jawa Tengah telah berkoordinasi secara intens dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Dinas setempat. Hasilnya, sebanyak 14.035 orang di lapas seluruh wilayah Jawa Tengah telah terdaftar menjadi pemilih pada pemilu nanti.

“Intinya adalah pada Pemilu 2024 nanti mereka benar-benar telah menyiapkan atau memberikan hak politiknya kepada warga binaan yang ada di lapas seluruh wilayah Jawa Tengah ini,” tanda Eva Lagi

Legislator NasDem dari Dapil Jateng V (Klaten, Sukoharjo, Boyolali, dan Kota Surakarta) ini juga mengingatkan, agar netralitas Kanwil Kemenkumham Jateng juga diterapkan, sebagai tanggung jawab dan kewajiban seorang ASN yang bekerja untuk negara.

“Netral artinya tidak memberikan keberpihakan kepada salah satu calon legislatif dari partai tertentu dan salah satu dari pasangan calon capres tertentu. Saya kira ini adalah sebuah komitmen yang harus ditanamkan dan sekaligus dilaksanakan oleh Kakanwil Kemenkumham Jateng berserta jajarannya,” imbuh Eva.

Ketua DPD NasDem Kota Surakarta itu juga akan memantau terkait agenda sosialisasi KPU kepada warga binaan, perihal pengenalan para calon legislatif maupun pasangan capres. Pasalnya, dalam aturan, hanya KPU yang boleh menyosialisasikan kepada para warga binaan.

“Kita akan melihat apakah KPU memang menjadwalkan atau mengagendakan program sosialisasi tersebut di semua lapas khususnya di Jateng. Tidak hanya pengenalan dari berbagai macam calon, tetapi bagaimana tata cara dalam memilih, sosialisasi tentang bentuk surat suara dan kemudian bagaimana tata cara pencoblosan yang sah di kertas suara dan lain sebagainya. Saya rasa ini setiap lima tahunan KPU harus melakukan itu dan ini menjadi sebuah kewajiban,” pungkas Eva.

(dpr/*)

Prananda menegaskan itu saat kampanye capres-cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) di GOR Pancing, Deli Serdang, Sumatra Utara (Sumut), Minggu (3/12). Ribuan masyarakat, kader partai koalisi pendukung AMIN, dan relawan memberikan dukungan sangat besar pada acara tersebut.

“Karena saya sudah melihat dan teman-teman dari Partai NasDem, teman-teman koalisi sudah melaporkan beberapa kejadian yang memang menurut saya cukup lucu. Mungkin di Bali juga sudah terjadi,” kata Prananda.

Baca juga: Cerita dari Pencipta Logo NasDem, Begini Filosofinya

Prananda yang kembali maju pada pileg dari Dapil Sumut I (Kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai, Kota Medan, dan Kota Tebing Tinggi) itu mengatakan, meski perjuangan melawan dua pasangan lainnya cukup sulit, ia yakin rakyat Indonesia mengingin perubahan yang adil dan sejahtera dalam segala sektor.

“Maka memilih Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar adalah jawabannya,” tegas Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai NasDem itu.

(metrotvnews/*)

“Terutama untuk di Sumatera Utara sehingga pasangan AMIN bisa menang satu putaran. Arti satu putaran adalah meraih suara 50 persen plus 1,” kata Iskandar, saat Konsolidasi Pengurus Tim Kampanye Daerah Sumatera Utara di DPW NasDem Sumut, baru-baru ini.

Namun Iskandar mengingatkan, kemenangan pasangan Pasangan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Anies Baswedan dan A. Muhaimin Iskandar (AMIN) hanya bisa diraih jika Pilpres berjalan jujur, adil dan netral.

Karena itu, sambung Iskandar, para pengurus Tim Kampanye Daerah (TKD) harus mengawal dan menjaga suara AMIN dari tingkat paling bawah.

Iskandar menjelaskan, Pemilu 2024 terutama Pilpres harus bisa menghindari upaya-upaya yang mampu menciderai demokrasi. Antara lain, kampanye hitam, money politik dan ketidaknetralan oknum penyelenggara, pengawas maupun penegak hukum.

Ihwal itu Iskandar mengajak semua tim untuk solid dan tidak sungkan melaporkan jika menemukan kecurangan-kecurangan, baik menjelang maupun saat Pilpres 2024.

Pada kesempatan yang sama Ketua TKD pasangan AMIN di Sumut Edy Rahmayadi mengaku mendukung pasangan AMIN karena ingin mengubah kondisi sosial yang mencakup berbagai aspek di dalamnya.

Pada kesempatan itu juga hadir Ketua DPW PKS Sumut Usman Djafar, Ketua Partai Ummat Sumut Batanghari Nasution, perwakilan Ketua PKB Sumut.

Kemudian hadir pula Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPW NasDem Sumut Salman Ginting, Sekretaris DPW NasDem Sumut Syarwani dan para pengurus NasDem lainnya. (WH)

“Jadi pesan utamanya adalah untuk kita bisa menggelontorkan kebijakan-kebijakan perubahan memerlukan dukungan dari warga bukan hanya pada eksekutif tapi juga legislatif,” ujar Anies di Gor Gondrong, Tangerang, Sabtu (2/12).

Anies sendiri memaparkan pengalamannya selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, di mana sebagai bagian eksekutif tetap ada keputusan-keputusan yang memerlukan dukungan dari legislatif.

“Pengalaman kami di Jakarta dulu ketika hanya eksekutif saja ada sebagian kebijakan-kebijakan yang mengharuskan ada persetujuan dari legislatif contohnya pelepasan saham bir di Jakarta yang terkendala persetujuan dari legislatif. Itulah sebabnya kita membutuhkan dua-duanya, ajak bagi para Calon Legislatif dari partai-partai pengusung untuk maju ke depan biar rakyat juga melihat bahwa kita membutuhkan kuat dua-duanya di eksekutif dan legislatif,” tandasnya.

(RO)

Bukan hanya penyelenggaraan yang sukses, ia ingin Pemilu 2024 berdampak memberi nilai pada peradaban.

“Yang perlu menjadi perhatian Komisi II, kan, pertama, supaya penyelenggaraannya tidak menimbulkan sesuatu yang oleh masyarakat dipertanyakan, masalah kecurangan, dan intimidasi. Ini, kan, sesuatu yang umum sifatnya. Nah, akan tetapi pada prinsipnya semua sudah siap,” ujar Kamran saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Senin (27/11).

Kunjungan ke Provinsi Aceh ini dalam rangka melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024.

Dalam kunjungan ini, semua stakeholder pemilu baik pemerintah provinsi Aceh, TNI, Polda, KIP Aceh, Bawaslu Aceh, Kajati Aceh, maupun Kabinda Aceh menyatakan telah melakukan sejumlah persiapan dan Provinsi Aceh telah siap untuk penyelenggaraan Pemilu 2024.

Lebih lanjut Kamran mengatakan, Pemilu 2024 harus dapat melahirkan pemimpin serta wakil rakyat yang baik.

“Nah, yang kita inginkan outcome-nya, bukan hanya output pemilihan selesai. Tapi outcome-nya harus punya nilai. Pemilu adalah sebuah proses yang output-nya adalah peradaban. Orang-orang saling percaya, partai satu dengan yang lain. Sehingga bangsa ini terjaga secara keseluruhan,” tukasnya.

(dpr.go.id/*)

“Kita lihat undang-undangnya seperti apa bunyinya. Kemudian kita harus sama-sama melihat kalau netralitas itu penting,” kata Willy di Jakarta, Selasa (21/11).

Delapan asosiasi kepala desa yang tergabung dalam Desa Bersatu memberikan sinyal dukungan terhadap pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Hal itu terjadi dalam Silaturahmi Nasional Desa Bersatu di Jakarta pada 20 November lalu.

Willy menyatakan kepala desa dan perangkat desa dilarang melakukan politik praktis. Regulasinya diatur dalam Pasal 280, 282, dan 490 UU No 7/2017 tentang Pemilu. Pelanggar bisa dipidana, baik penjara maupun denda.

Adapun dalam Pasal 280 ayat (2), disebutkan bahwa perangkat desa termasuk ke dalam pihak yang dilarang diikutsertakan oleh pelaksana dan atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu. Selain tidak boleh diikutsertakan dalam kampanye, perangkat desa, sebagaimana dijelaskan dalam ayat (3) juga dilarang menjadi pelaksana dan tim kampanye pemilu.

Dalam Pasal 494 dijelaskan bahwa setiap aparatur sipil negara, anggota TNI dan Polri, kepala desa, perangkat desa, dan atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud Pasal 280 ayat (3), dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp12 juta.

Selanjutnya Pasal 282 memuat aturan tentang larangan pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye. Sanksinya disebutkan dalam Pasal 490, yakni dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp12 juta. (dis/*)

Dalam acara yang berlangsung di Auditorium DPW Partai NasDem Sumut, Jalan Prof. HM. Yamin, Kecamatan Medan Timur, baru-baru ini Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) NasDem Sumut, Salman Ginting mengatakan pelatihan dilakukan agar semua DPD Partai NasDem mampu menciptakan saksi-saksi terbaik sampai di tingkat TPS.

“Bimtek Saksi NasDem ini sangat penting bagi kita. Tujuannya untuk memastikan kesiapan saksi hingga ke TPS. Saya minta agar semua peserta serius membentuk jaringan saksi,” ucap Salman dalam keterangan yang diterima nasdem.id, Senin (20/11).

Hal senada juga disampaikan Direktur KSN Provinsi Sumut, Aulia Andri. Dia menegaskan kegiatan Bimtek dilakukan untuk mempersiapkan saksi NasDem dalam mengawal suara di Pemilu mendatang. Selain itu, pihaknya juga akan melakukan konsolidasi KSN hingga tingkat kabupaten dan kota.

“Tentunya ini untuk mengecek kesiapan jaringan saksi demi mewujudkan NasDem Sumut juara,” tambah dia.

Pada kesempatan yang sama, Dewan Pakar DPW Partai NasDem Sumut, H. Rahudman Harahap mengatakan, selain pembekalan teori dan teknis, loyalitas dari kader partai juga sangat dibutuhkan untuk mengawal suara yang diperoleh NasDem.

“Peran dari kader juga sangat penting di TPS. Pastikan tidak ada kecurangan dan berkurangnya suara NasDem. Itulah tugas pokok saksi,” tandasnya.

(RO/WH)

“Bagus dong, berarti Polda Metro ingin masyarakat juga turut terlibat dalam menjaga kondusivitas pemilu nanti. Ini menjadikan pemilu lebih dekat dengan rakyat, karena rakyat betul-betul dilibatkan langsung dalam setiap prosesnya,” kata Sahroni di Jakarta, Senin (6/11).

Legislator Partai NasDem itu ingin memastikan bahwa SOP yang dijalani nanti harus jelas dan diterapkan secara seragam.

“Ini demi meminimalisasi potensi adanya kejadian-kejadian tidak netral. Kalau dilibatkan malah jadi tak netral, harus dikenakan sanksi keras,” ujar Sahroni.

Menurutnya, akan ada oknum yang berpotensi menyalahgunakan program itu. Dikhawatirkan, alih-alih menjaga pemilu kondusif, oknum-oknum tersebut justru malah membuat situasi semakin tak terkendali.

“Jangan karena telah dilibatkan, jadi ada oknum yang ‘mentang-mentang’ dan menggunakan posisinya dengan semena-mena di lapangan. Untuk menekan masyarakat lah atau apa pun itu, malah hilang nanti esensi program ini,” Sahroni mengingatkan.

“Makanya pihak kepolisian harus benar-benar monitor setiap komponen masyarakat yang terlibat dalam pengamanan ini, tidak boleh dilepas begitu saja,” imbuhnya.

Wakil rakyat dari dapil DKI Jakarta III (Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu) itu juga menanti berbagai program dan persiapan lainnya dari Polri guna memaksimalkan penyelenggaraan Pemilu 2024.

“Tapi patut kita apresiasi berbagai rencana program yang telah dilakukan Polri untuk menyambut Pemilu 2024 nanti. Jadi kita akan terus nantikan persiapan-persiapan berikutnya,” tukas Sahroni.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya melibatkan masyarakat dengan membentuk pengamanan swakarsa (pam swakarsa) untuk ikut mengamankan Pemilu 2024. Pam Swakarsa dibentuk untuk menjaga keamanan dan ketertiban.

“Di tengah keterbatasan personel, peran masyarakat menjadi sangat vital demi terciptanya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif,” kata Wakapolda Metro Jaya Brigjen Suyudi Ario Seto dalam ‘Apel Pengamanan Swakarsa, di Polda Metro Jaya, Sabtu (4/11).

(dis/*)

Komitmen tersebut terlihat pada saat pimpinan NasDem Inhil menerima kunjungan Kasat Intelkam Polres Inhil, AKP Iswandi didampingi PS. Kanit I Sat Intelkam Polres Inhil, BRIPKA Rendra Maipizal, dan PS. Kanit IV Sat Intelkam Polres Inhil, AIPDA Agus P. Samosir, Kamis (2/11).

Ketua DPD NasDem Inhil, H. Taufik Hidayad menerangkan kunjungan tersebut dalam rangka menjalin komunikasi guna mewujudkan situasi Kamtibmas yang aman dan sejuk jelang pelaksanaan Pemilu tahun 2024 mendatang.

Hadir pula pada kesempatan tersebut Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Nasrudin Ali Khidari serja jajaran pengurus NasDem Inhil lainnya antara lain Tarmizi dan Yhadik Mono.

Ketua DPD NasDem Inhil, Taufik Hidayad mengatakan pihaknya merasa sangat berterima kasih atas kedatangan Kasat Intelkam di Kantor DPD NasDem Inhil sehingga dapat mempererat silaturahmi yang sudah terbangun.

“Kami apresiasi upaya yang dilakukan Polres Inhil dalam memelihara Kamtibmas terutama menjelang pesta demokrasi 2024. Kita berharap aman dan tertib serta tetap kondusif,” kata Taufik Hidayad.

Pada kesempatan tersebut Kasat Intelkam Polres Inhil, AKP. Iswandi mengajak teman-teman di partai politik untuk terus bersama-sama menjaga situasi yang aman ini.

Di samping itu kunjungan tersebut juga dalam rangka memberikan masukan dan arahan agar bagaimana pelaksanaan Pemilu 2024 nantinya khususnya di Kabupaten Indragiri dapat berjalan dengan aman, lancar dan tertib.

“Tentunya kunjungan ini kami juga berkesempatan untuk sharing serta memberikan masukan agar pesta demokrasi tersebut nantinya akan berjalan aman dan tertib sesuai dengan apa yang kita harapkan,” terangnya.

(WH)

Demikian disampaikan dia saat membuka Pekan Orientasi Caleg NasDem se Sulawesi Utara (Sulut) di Kantor DPW NasDem Sulut di kawasan Paniki Bawah Kota Manado, Selasa (31/10).

“Kekompakan dari teman-teman caleg kerjasama dan juga keterbukaan diantara satu sama lain menjadi kunci kemenangan pada 2024,” kata PSP.

PSP pun optimis cita-cita untuk mendapatkan raihan lebih baik pada gelaran Pemilu 2024 mendatang dan terus merangsek ke urutan atas demi kebaikan masyarakat, apalagi kata dia saat ini masyarakat semakin mengenal baik Partai NasDem dan juga memiliki Caleg-Caleg yang mumpuni.

Dia juga optimis terkhusus di wilayah Sulawesi Utara yang ditargetkan raihan dua kursi DPR RI dan 12 kursi DPRD Provinsi dapat tercapai.

“Tentu apa yang saya maksud dengan optimisme ini kita sebagai partai tengah yang mungkin mempunyai ambisi menjadi partai papan atas yah mempunyai strategi strategi khusus dan juga Caleg-Caleg yang mumpuni,” tambah dia.

Optimisme itu bukan tanpa sebab, pasalnya kata PSP struktur NasDem semakin dekat hadir di masyarakat seperti di wilayah Sulut kepengurusan NasDem di tingkat ranting atau bawah kecamatan itu sudah hampir rampung sehingga semakin dekat hadir dan memberikan arti bagi masyarakat.

“Dan juga yang terlebih penting lagi adalah line up komposisi Caleg ini tidak jauh berbeda dari 2019 malah menurut saya secara pribadi lebih baik,” pungkas dia.

(WH)

“Komisi III mengapresiasi Kapolda Jateng yang sudah ‘curi start’ maksimalkan kesiapan pengamanan hari H Pemilu 2024 nanti,” ujar Sahroni, Jumat (27/10).

Kapolda Jateng, Irjen Ahmad Luthfi, akan melakukan koordinasi lintas sektor, mulai dari pengawalan logistik pemilu, pengamanan pelaksanaan, hingga penempatan personel di tiap TPS. Pihaknya tengah melakukan koordinasi guna menempatkan tiap personel di 117.000 TPS yang ada di Jateng.

“Ini bagus, dan tiap tahun Polri kan memang menempatkan anggota di berbagai titik TPS. Kalau bisa 2024 nanti, mau itu daerah (TPS) yang kategorinya rawan, sedang, maupun aman, tetap ditempatkan personel di sana. Polri memiliki peran strategis dalam mewujudkan pemilu kondusif,” kata Sahroni.

Legislator Partai NasDem itu berharap Pemilu 2024 berlangsung kondusif tanpa adanya intrik di bawah. Konflik di lapangan kerap menjadi salah satu faktor yang mengganggu jalannya pesta demokrasi.

“Jadi ini untuk jaga kondusivitas, keamanan, dan berikan rasa nyaman bagi para pemilih nantinya. Kalau ada konflik-konflik di TPS akan mengganggu para pemilih. Kalau ada aparat di tiap titik, minimal masyarakat jadi agak lega dan tidak khawatir akan potensi-potensi kerawanan seperti itu,” imbuhnya.

Sahroni menginginkan setiap Polda turut melakukan persiapan menjelang Pemilu 2024.

“Polda lain juga bisa lakukan persiapan mulai dari sekarang, biar hasilnya maksimal saat pelaksanaan nanti,” tukasnya.

(dis/*)

“Pemilu 2024 yang akan datang bisa kita jadikan sebagai tonggak atau momentum untuk memperbaiki demokrasi kita,” ujar Saan dalam diskusi bertema ‘Menyambut Pesta Demokrasi 2024’ yang diselenggarakan Forum Denpasar (FDD) 12, di Jakarta, Rabu (20/9).

Saan menegaskan, Indonesia masih meyakini demokrasi sebagai pilihan sistem untuk mencapai kesejahteraan. Untuk itu, harus ada kesadaran kolektif untuk menjaga, merawat, memelihara demokrasi yang berkualitas.

“Ini penting agar apa yang menjadi cita-cita demokrasi tentang kesejahteraan, keadilan, dan kesetaraan, itu bisa kita dapatkan,” tegas Saan.

Legislator Partai NasDem itu mengakui bahwa demokrasi di Indonesia menemui berbagai tantangan. Salah satunya ialah besarnya politik transaksional yang bertentangan dengan prinsip demokrasi.

Selain itu, Saan juga menyoroti terus merosotnya indeks demokrasi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

“Pemilu 2024 sebagai momentum untuk menjawab persoalan-persoalan demokrasi tersebut. Terkait indeks demokrasi, termasuk perilaku politik yang bertentangan dengan prinsip demokrasi. Itu nanti dilihat dari pelaksanaan pesta demokrasi Pemilu 2024 yang akan datang,” ujarnya.

Saan juga mewanti-wanti pemerintah untuk tidak terlalu dalam ikut campur terkait pesta demokrasi lima tahunan itu. Pemerintah hanya boleh terlibat dalam menyiapkan perangkat untuk mendukung proses pemilu.

Saan berharap, Pemilu 2024 akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang memiliki komitmen, keberpihakan, dan kemauan untuk tetap menjaga demokrasi sehat, terus berkembang, tumbuh, dan berkualitas.

Pemilu 2024 merupakan hajatan besar demokrasi Indonesia. Setidaknya akan ada tiga kontestasi di tahun tersebut, yakni pemilihan presiden/wakil presiden dan pemilihan anggota legislatif yang akan digelar 14 Februari 2024. Selain itu akan ada pilkada serentak pada November 2024 untuk memilih 514 bupati/walikota dan 38 gubernur.

“Jadi output dari pemilu, artinya produknya bisa semaksimal mungkin dirasakan masyarakat. Ada kebebasan, kesetaraan, dan kesejahteraan,” pungkas Saan.

(dis/*)

Menurut Saan, KPU butuh waktu yang cukup untuk mempersiapkan tahapan pemilu, seperti verifikasi sebelum mengumumkan daftar calon tetap (DCT) calon anggota legislatif (caleg) yang dijadwalkan pada 13 November 2023 atau 15 hari sebelum masa kampanye.

“Kalau saya melihatnya agar KPU menjadi lebih leluasa, tenang, tidak tertekan oleh waktu, dan memang itu sesuai dengan aturan. Ya tepatnya di 10-16 Oktober, karena dari 16 Oktober ke 13 November itu ada berbagai tahapan yang harus diselesaikan,” kata Saan, pekan lalu.

Sejumlah tahapan yang dimaksud adalah verifikasi administratif paslon (pasangan calon), pemeriksaan kesehatan, hingga pengusulan pergantian paslon apabila dalam verifikasi dan pemeriksaan kelengkapan administrasi ada calon yang tidak memenuhi syarat.

“Kalau 19-24 Oktober kan enam hari, sama harinya memang. Tapi misalnya hitung saja dari 24 Oktober ke 13 November dengan agenda-agenda itu, coba hitung, cukup tidak untuk tahapan-tahapan tadi,” imbuhnya.

Legislator Partai NasDem itu mengatakan, nantinya pemerintah bersama penyelenggara pemilu akan melakukan simulasi dan perhitungan tanggal untuk menetapkan jadwal akhir. Namun, Komisi II DPR, kata Saan, akan lebih mengakomodasi keinginan KPU lantaran mereka yang menjadi penyelenggara Pemilu 2024.

“Selama itu tidak mengganggu dan KPU sanggup, kan yang meminta itu kan KPU. Jadi ya tidak apa-apa,” ujar Saan.

Sebelumnya, Menko Polhukam, Mahfud MD, dalam Forum Diskusi Pemilu yang disiarkan melalui kanal YouTube Kemenko Polhukam RI, Rabu (13/9), mengungkapkan ada dua alternatif tanggal pendaftaran capres dan cawapres yang saat ini dibahas antara KPU dan pemerintah.

Menurut Mahfud, opsi pertama adalah yang saat ini tertuang dalam draf PKPU, yakni pendaftaran dipercepat dari semula 19 Oktober-25 November 2023 menjadi 10-16 Oktober 2023. Sementara opsi kedua adalah 19-24 Oktober 2023. (dis/*)

Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem, Hermawi Taslim, di depan segenap pengurus dan Bacaleg NasDem se-Kota Gunung Sitoli – Nias, Sumatera Utara, di Cafe Kana, Selasa (12/9). Dia pun turun langsung untuk mengecek kesiapan saksi NasDem jelang Pemilu 2024 mendatang.

“Menghadapi Pemilu yang sudah semakin dekat, sudah seharusnya DPD NasDem Kota Gunung Sitoli memastikan Saksi NasDem hadir di setiap TPS. Ini adalah prasyarat pertama untuk mengamankan perolehan suara NasDem,” kata Hermawi Taslim.

Pada bagian lain arahannya Taslim juga menekankan betapa penting dan strategisnya posisi Kota Gunung Sitoli sebagai barometer politik di kawasan Kepulauan Nias.

Menurut dia jika ingin meneropong dunia perpolitikan kawasan Nias, cukup melihat peta politik Kota Gunung Sitoli.

“Jadi NasDem harus berjaya di Gunung Sitoli ini agar bisa menjadi mercusuar bagi DPD-DPD lain,” ujar Taslim.

Tampak hadir mendampingi Sekjend NasDem antara lain Ketua DPW NasDem Sumut Iskandar, Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) NasDem Sumut, Salman Ginting dan anggota Fraksi NasDem DPRD Provinsi, Berkat Laoli.

Sebelumnya Ketua DPD NasDem, Ridwan Zega menjelaskan bahwa dirinya dan kawan-kawan bertekat meraih kursi yang dapat memenuhi persyaratan pencalonan di Pilkada yang akan datang.

“Kami telah menyiapkan kader yang mumpuni untuk memimpin daerah ini,” tambah Ketua Fraksi NasDem di DPRD Kota Gunung Sitoli itu.

(WH)

Tampak jajaran pengurus DPP NasDem, PKB dan PKS seperti Wakil Ketua Umum (Waketum) NasDem, Ahmad Ali, kemudian Ketua Umum PKB, A. Muhaimin Iskandar, Presiden PKS, Ahmad Syaikhu, serta Bakal Calon Presiden 2024, Anies Baswedan serta para hadirin kompak dan khusyu menyanyikan lagu ciptaan Kiai NU pada tahun 1916 sejak sebelum Indonesia meraih kemerdekaan itu.

Wakil Ketua Umum NasDem, Ahmad Ali mengatakan pihaknya menghormati seluruh mekanisme PKS dalam memutuskan secara resmi arah dukungannya di Pilpres 2024 yang harus melalui mekanisme rapat di Majelis Syuro. Dia juga bergembira semangat persatuan selalu terjaga di Koalisi Persatuan.

Presiden PKS, Ahmad Syaikhu mengutarakan sejak awal partainya menyambut baik dan membuka pintu atas bergabungnya PKB ke Koalisi Perubahan dan pada pertemuan tersebut pihaknya ingin mengirimkan pesan bahwa PKS ingin Koalisi Perubahan lebih erat dalam persatuan melalui lagu Yalal Wathon.

“Tadi saya ingin pertegas bahwa bukan hanya ahlan wasahlan wamarhaban tapi insyaallah kita ingin lebih erat lagi makanya tadi kita sama-sama menyanyikan lagu Yalal Wathon alhamdulillah semua kompak dan siap untuk bersatu,” kata dia.

Dia pun menyebut pertemuan tiga partai politik tersebut berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan sehingga menambah optimisme dalam menyongsong kemenangan pada Pilpres 2024.

“Insyaallah koalisi kita akan kompak dan mudah-mudahan akan bisa mengantarkan kepada kemenangan,” kata dia.

Sejak awal lanjut dia partainya sangat bergembira dengan bergabungnya PKB ke Koalisi Perubahan dan harapannya kata dia Koalisi Perubahan dapat membawa harapan pemenangan dan kebaikan bagi umat bangsa dan negara. (WH)

Tampak membersamai Bendahara Umum (Bendum) Partai NasDem, Ahmad Sahroni, serta sejumlah Ketua DPP NasDem. Antara lain Sugeng Suparwoto, Lusyani Suwandi, Okky Asokawati, Gus Choi serta Wakil Sekjen NasDem, Siar Anggretta Siagian.

Hadir pula Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid serta Sekjen PKB, Hasanuddin Wahid serta sejumlah pengurus DPP PKB lainnya.

Wakil Sekjen NasDem, Siar Anggretta Siagian mengatakan kunjungan NasDem bersama PKB ke PKS merupakan silaturahmi dalam rangka mempererat simpul persaudaraan dalam rangka menjaga persatuan jelang Pemilu 2024 mendatang. Apalagi kata dia NasDem dan PKS memiliki sejarah baik yang mesti dijaga.

“Kunjungan ke PKS ini bersama PKB tentunya ini menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Pak Surya bahwa NasDem harus membangun silaturahim dengan siapapun apalagi ini dengan PKS yang kita punya sejarah punya cerita pak Surya bersama Pak Sohibul Iman melakukan pelukan kebangsaan,” kata Siar.

Siar memberikan signal baik bahwa PKS terus mendukung langkah Anies di Pemilu 2024 mendatang. Dia pun menghormati mekanisme Dewan Syuro PKS dalam memutuskan dukungan kepada calon presiden dan calon wakil presiden yang akan didukung.

“Saya kira dengan diterimanya NasDem dan PKB di kantor PKS pada siang hari ini mudah-mudahan menjadi berita baik bagi kita semua bahwa majelis syuro dalam hal ini sudah menerima dan menyetujui bahwa Anies dan Muhaimin Iskandar menjadi calon capres dan cawapres,” kata dia. 

(WH)

Semangat dan daya juang kader NasDem Kota Bogor lanjut dia semakin terbangun usai pasangan yang kerap disebut masyarakat dengan pasangan AMIN itu dideklarasikan beberapa waktu lalu di Hotel Yamato Surabaya. Dia pun hadir langsung dalam deklarasi yang sederhana namun getarannya sampai ke berbagai wilayah tanah air itu.

“NasDem Kota Bogor fatsun tegak lurus terhadap Ketum Partai NasDem yaitu Pak Surya Paloh,” kata Devie dalam keterangannya, Kamis (7/9).

Dengan demikian, lanjut wanita yang akrab disapa DPS itu pihaknya siap mengkampanyekan dan memenangkan Anis – Muhaimin (AMIN) sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024.

“Insyaallah kami sangat optimis dengan bergabungnya PKB menjadi cawapres dari Koalisi Perubahan untuk Pesatuan,” kata DPS yang juga anggota DPRD Kota Bogor itu.

DPS melanjutkan, selepas deklarasi dilakukan dirinya langsung melakukan komunikasi dengan PKB. NasDem dan PKB pun menyambut baik dan suka cita atas deklarasi tersebut.

Dia menambahkan, Partai NasDem Kota Bogor juga menginstruksikan untuk mengkampanyekan para Bacaleg untuk terus menyampaikan gagasan Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden 2024 dengan memasang baliho, spanduk dan sosialisisasi ke masyarakat.

“Instruksi dari DPP dan DPW Partai NasDem jelas dan tegas untuk menginstruksikan mengkampanyekan bacapres dan bacawapres pasangan AMIN (Anies -Muhaimin), jadi memang sejalan dengan apa yang menjadi planning kita di Kota Bogor,” pungkasnya.

(RO/WH)