Hal tersebut disampai anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Fadholi saat Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Novie Riyanto, terkait evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022, Senin (27/6).

“Banyak kegiatan masyarakat membutuhkan transportasi udara, tetapi karena mahalnya biaya (tiket), sehingga mengganggu kegiatan ekonomi masyarakat,” ujar Fadholi.

Fadholi juga mengatakan, pandemi Covid-19 yang berjalan lebih dua tahun membuat industri penerbangan lesu. Namun, sejak angkutan lebaran di bulan Mei hingga saat ini, industri penerbangan menggeliat ke arah tren positif. Sayangnya, terjadinya peningkatan jumlah penumpang, tidak sebanding dengan jumlah pesawat.

Legislator NasDem dari Dapil Jawa Tengah I (Kabupaten Semarang, Kendal, Kota Salatiga, dan Kota Semarang) itu menegaskan, di tengah tren pemulihan ekonomi seiring melandainya kasus Covid-19, upaya pemulihan industri penerbangan serta pengendalian harga tiket pesawat menjadi penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, khususnya di sektor pariwisata.

“Ini menjadi bagian penting, bukan hanya pengembangan infrastruktur yang diperbanyak tapi bagaimana pemulihan ekonomi dari sisi penerbangan ini sangat penting,” kata Fadholi. 

Fadholi juga menyoroti realisasi anggaran APBN 2022 Ditjen Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) hingga Mei 2022 yang masih 33,8% atau Rp2,58 triliun dari total pagu sebesar Rp7,62 triliun. Fadholi mendorong agar serapan anggaran di triwulan ketiga dan keempat dapat dioptimalkan untuk pemulihan industri penerbangan.

“Sisa anggaran yang belum tercapai saat ini mungkin bisa lebih memberikan skala prioritas di skala penerbangan,” tandasnya.

(dpr.go.id/*)

Gobel menyampaikan itu dalam acara Silaturahmi Virtual Tahun Baru 2022 Sektor Jasa Keuangan yang dihelat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka meningkatkan sinergi dan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan dalam melanjutkan upaya Pemulihan Ekonomi Nasional, Rabu (5/1).

“Yang perlu kita cermati dan dikawal, dalam proses pemulihan ekonomi harus terjadi secara merata di antara para pelaku ekonomi, dalam hal ini khususnya sektor UMKM. Terutama di sektor usaha mikro harus mendapat perhatian yang sangat lebih,” kata Gobel.

Menurut Legislator NasDem dari Dapil Gorontalo itu, beban akibat pandemi Covid-19 yang dirasakan sektor usaha mikro jauh lebih berat, sehingga banyak di antara mereka yang terpuruk.

“OJK perlu memberikan solusi dan konsisten untuk membantu sektor usaha mikro yang berjumlah sangat besar ini,” ujarnya.

Kegiatan yang diselenggarakan secara virtual itu dihadiri pimpinan lembaga tinggi negara, kementerian dan lembaga, kepala daerah, industri jasa keuangan, akademisi dan media.(RO/*)