“Indonesia tidak menginginkan adanya perang. Jika ada masalah tidak perlu diselesaikan dengan perang. Bisa dengan diplomasi dan dengan cara lain yang lebih elegan,” kata Roberth dalam keterangan tertulisnya, Kamis (30/6).

Roberth berpendapat bahwa perang akan menimbulkan traumatik dan derita yang panjang. Bukan hanya bagi masyarakat Rusia dan Ukraina, tetapi juga untuk warga internasional.

Selain itu, kata Legislator NasDem dari Dapil Papua itu, perang juga akan berdampak menghambat kegiatan ekonomi dan distribusi pangan dunia. Padahal banyak negara sangat bergantung dengan pangan yang dihasilkan Ukraina maupun Rusia.

“Ukraina merupakan pengekspor gandum. Kalau terganggu maka pangan dunia akan terganggu juga dan harga juga semakin naik tajam. Tentu, efeknya juga terhadap Indonesia,” tandas Roberth.

Ia berharap ada langkah konkret sebagai tindak lanjut dari kunjungan Presiden Jokowi ke Ukraina dan Rusia. Indonesia bisa menjadi tuan rumah untuk dialog perdamaian di antara kedua negara tetangga tersebut.

“Kita harapkan Indonesia bisa menjadi mediator untuk perdamaian Rusia dan Ukraina. Semakin cepat damai akan semakin baik untuk dunia,” harap Wakil Ketua Komisi V DPR itu.

Presiden Jokowi menggelar pertemuan dengan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, di Istana Maryinsky, Kyiv, Ukraina, pada Rabu (29/6). Sehari kemudian Presiden Jokowi juga bertemu dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin di Istana Kremlin, Moskow, Kamis (30/6). (medcom/*)

“Sebuah pergerakan atau manuver yang sangat berani. A very bold manuver from our President (Manuver yang sangat berani dari Presiden kita) terhadap para pemimpin dunia bahwa we call their brave (kami menyebut mereka pemberani),” kata Farhan dalam sebuah diskusi di stasiun TV swasta, Sabtu (25/6).

Farhan mengatakan, langkah Jokowi tersebut sekaligus menjawab tantangan Indonesia sebagai Presidensi G20.

“Yang dilakukan Pak Jokowi, kalau bahasa saya bahasa pujian tapi istilahnya sederhana. Seorang ‘preman desa’, kata mas Jokowi ‘Kalau kalian tidak berani datang ke sini (menghadiri G20), saya deh yang datang ke kalian (Rusia dan Ukraina),” ujar Farhan.

Langkah Presiden Jokowi tersebut adalah sebuah bentuk diplomasi di tengah tekanan Amerika untuk mengundang Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskiy ke KTT G20 di Bali.

“Joe Biden (Presiden Amerika) dengan segala kecanggihannya memojokkan Presiden Jokowi sebagai Presiden G20, untuk tidak mengundang Putin (Presiden Rusia). Tetapi beliau (Biden) kemudian mengatakan, kalau memang mengundang Putin, undang juga dong Zelenskiy,” ujarnya.

Disinggung mengenai resiko keamanan Presiden Jokowi di Ukraina, Farhan meyakini bahwa semua akan terkendali. Rusia dan Ukraina akan bertanggungjawab jika terjadi sesuatu dengan Jokowi.

“Saya yakin sekali Ukraina dan Rusia akan menjamin keselamatan Pak Jokowi. Karena kalau sampai terjadi sesuatu pada Pak Jokowi, dua duanya (Rusia dan Ukraina) akan rugi,” jelasnya.

Legislator NasDem dari Dapil Jawa Barat I (Kota Bandung dan Kota Cimahi)  itu mengajak seluruh pihak untuk mendukung langkah Presiden Jokowi tersebut. Menurutnya, langkah ini bisa menjadi terobosan perdamaian Rusia-Ukraina, sekaligus mengangkat nama Indonesia.

“Apapun resikonya, siapapun alat negaranya, harus bisa mengakomodasi semangat Pak Jokowi. Untuk kemudian mengatakan I call your brave. Ayo dong, katanya kita pengen punya Presiden sekuat Soekarno,” pungkasnya.

(Dis/*)

“Apakah prospek perdamaian Rusia-Ukraina ada? Masih jauh sekali. Presiden Zelensky masih memiliki syarat yang tidak mungkin dipenuhi (Rusia),” kata Farhan dalam Forum Diskusi Denpasar 12 dengan tema ‘Menuju Perdamaian Rusia-Ukraina’, secara virtual, Rabu (25/5).

Farhan mengatakan, syarat dari Zelensky untuk perdamaian ialah ingin duduk dan bernegosiasi langsung dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin.

“Padahal Putin mengatakan hanya mau bertemu dengan Zelensky apabila ia menandatangani pernyataan menyerah tanpa syarat,” imbuh Farhan.

Legislator NasDem itu mengatakan sanksi ekonomi dari berbagai negara dunia kepada Rusia tidak membuat gentar Presiden Putin untuk terus melancarkan serangannya ke Ukraina.

“Putin mengatakan, ekonomi Rusia mampu menahan dampak sanksi. Walaupun prospek ekonominya suram menurut laporan lembaga-lembaga dunia, tetapi Rusia adalah negara raksasa. Mereka memiliki cadangan sumberdaya khusus yang membuat mereka swasembada terhadap energi dan pangan,” jelasnya.

Bahkan, Rusia kini menguasai beberapa titik strategis bagi ekonomi Ukraina. Salah satunya ialah Pelabuhan Odessa yang menjadi pintu ekspor bagi Ukraina.

“Itu sebabnya, dalam World Economic Forum, Presiden Ukraina meminta bantuan bukan hanya tentara, namun membantu Ukraina lepas dari blokade ekonomi yang dilakukan Rusia,” ujarnya.

Menurut Farhan, blokade ekonomi Rusia kepada Ukraina dampaknya jauh lebih besar dibanding sanksi ekonomi dunia terhadap Rusia.

“Ancaman terbesar bagi Ukraina bukan hanya serangan militer Rusia, tapi juga kelaparan,” imbuh Farhan.

Legislator NasDem dari Dapil Jawa Barat I (Kota Bandung dan Kota Cimahi) itu menambahkan, kemungkinan jalur perdamaiam Rusia-Ukraina di KTT G20 di Bali November mendatang, akan sulit terealisasi.

“Faktanya, Zelensky tidak mungkin meninggalkan negaranya dalam keadaan perang.  Dia hanya bisa ke Bali apabila perdamaian sudah resmi disetujui. Karena begitu pesawatnya lepas landas, masuk wilayah internasional sudah pasti terancam,” tambahnya.

Presiden Rusia, tambah Farhan, sejauh ini juga belum dipastikan akan menghadiri KTT G20 Bali. Hingga kini, kantor kepresidenan Rusia belum menandatangani protokoler dan keamanan Presiden Putin untuk ke G20.

“Artinya Putin dan Zelensky bisa bertemu di Bali jika dokumen perdamaian sudah ditandatangani sebelum G20,” tambahnya.

Farhan pun berpandangan, Indonesia harus condong ke salah satu pihak demi perdamaian dunia. Jika Indonesia tetap netral maka kondisinya status quo.(Dis/*)