“Upaya mitigasi bencana kerap berhadapan dengan siklus bencana berulang seperti banjir di berbagai kota di Pantai Utara Jawa serta wilayah lainnya di Indonesia,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam sambutan tertulisnya pada diskusi bertema Cuaca Ekstrem dan Ancamannya Bagi Indonesia yang digelar Forum Diskusi Denpasar (FDD) 12, Rabu (20/3).

Diskusi yang dimoderatori Arimbi Heroepoetri (Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Raditya Jati (Deputi Bidang Sistem dan Strategi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana/BNPB) dan Agie Wandala Putra (Kepala Tropical Cyclone Warning Center /TCWC Jakarta – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika/BMKG) sebagai narasumber.

Selain itu hadir pula Dian Novita Susanto (Ketua Umum DPP Perempuan Tani Himpunan Kerukunan Tani Indonesia/HKTI) dan Masnuah (Perempuan Nelayan Demak) sebagai penanggap.

Laporan BNPB, kata Lestari, terdapat 292 bencana alam di Indonesia pada rentang 1 Januari-15 Februari 2024.

Bahkan, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, sejumlah wilayah di Jawa Barat dan Bali dilanda longsor setelah hujan lebat, hingga menimbulkan korban jiwa.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, menurut Rerie yang juga juga legislator dari Dapil Jawa Tengah II (Kudus, Demak, Jepara) itu, Indonesia sangat rentan terhadap berbagai bentuk cuaca ekstrem, yang dapat mempengaruhi kehidupan jutaan orang serta ekosistemnya yang beragam.

Catatan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bapennas), tambah anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, mengestimasi kerugian negara akibat perubahan iklim periode 2020-2024 sebesar Rp544 triliun. Kerugian lainnya adalah hilangnya nyawa warga negara akibat bencana alam yang terjadi.

Berdasarkan kenyataan itu, Rerie berharap setiap warga negara menyadari bahwa kita adalah bagian dari ekosistem, yang setiap tindakan kita dalam bentuk mengekplorasi dan mengeksploitasi alam menjadi bagian dari penyebab hadirnya cuaca ekstrem yang berpotensi memicu bencana.

Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati berpendapat pemahaman terhadap dampak hidrometeorologi penting untuk dipahami masyarakat.

Raditya mengungkapkan, BNPB mengedepankan pemahaman terhadap faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya dampak hidrometeorologi dan apa saja yang bisa dilakukan untuk menghadapi atau menyikapi sejumlah risiko yang ada.

Dalam upaya itu, jelas Raditya, membangun sistem informasi yang mumpuni menjadi penting. Diakuinya, untuk memahami risiko bencana memerlukan sistem informasi yang baik dan data yang akurat.

Karena, tambah dia, hampir di seluruh wilayah Indonesia mengalami dampak anomali iklim, sehingga perlu langkah-langkah antisipasi melalui penguatan mitigasi hingga tingkat paling kecil, seperti di desa-desa.

Kolaborasi pentahelix yang melibatkan akademisi, pengusaha, komunitas, pemerintah dan media massa, tegas Raditya, harus mampu diwujudkan dalam upaya membangun resiliensi masyarakat hingga tingkat desa untuk menghadapi sejumlah risiko bencana dampak perubahan iklim.

Kepala Tropical Cyclone Warning Center Jakarta – BMKG, Agie Wandala Putra berpendapat ancaman cuaca ekstrem sangat penting dipahami masyarakat. Sehingga, tambah dia, informasi cuaca dan peringatan dini cuaca ekstrem harus mudah dipahami.

Menurut Agie, kondisi cuaca bisa diamati dan dipelajari agar masyarakat siap dan tanggap terhadap ancaman yang ditimbulkannya.

Saat ini, ungkap dia, kita sedang menghadapi dampak perubahan iklim dengan berbagai bentuknya seperti suhu muka bumi yang terus meningkat, sehingga kawasan es di puncak Jayawijaya misalnya semakin menipis.

Menurut Agie, sesuatu sedang terjadi pada bumi dengan berbagai implikasinya. Dia mengingatkan tidak semua wilayah di Indonesia memiliki karakteristik dan kondisi iklim yang sama. Sehingga, tegas Agie, kepedulian pemerintah daerah dalam memahami risiko bencana di wilayahnya masing-masing sangat penting.

Dalam merespon kondisi tersebut, Agie menyarankan agar masyarakat menjaga karakteristik di lingkungan mereka dengan berbagai upaya seperti antara lain perbaikan drainase.

Ketua Umum DPP Perempuan Tani HKTI, Dian Novita Susanto, mengungkapkan perubahan iklim berdampak serius pada pertanian dengan adanya kekeringan panjang, musim tanam terganggu dan terjadi ledakan penyakit tanaman.

Produksi beras pun, jelas Novita, turun 15%-45% dari tahun sebelumnya. Bahkan, tambah dia, ada yang gagal panen.

Dampak perubahan iklim, tambah dia, bukan hanya terhadap cuaca lokal, tetapi juga dalam bentuk pemanasan global. Penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan dan pembukaan lahan, tambah dia, mempengaruhi fenomena pemanasan global.

Menurut Novita, sejumlah upaya mitigasi harus dilakukan untuk menyikapi cuaca ekstrem, antara lain dengan pemanfaatan tanaman yang toleran terhadap cuaca dan mengupayakan biodiversifikasi.

Perempuan Nelayan Demak, Masnuah mengungkapkan ancaman perubahan iklim bagi para nelayan adalah ancaman yang nyata.

Hasil tangkapan ikan yang menurun drastis dan air rob yang menenggelamkan desa pesisir, tambah Masnuah, merupakan kenyataan yang dihadapi di keseharian.

Menurut Masnuah, perempuan sampai ikut melaut itu juga karena dampak perubahan iklim. Perempuan terpanggil untuk menjadi nelayan itu, tambah dia, karena jumlah tangkapan ikan yang terus menurun.

Ironisnya, tegas dia, pemerintah tidak memberikan perlakuan yang sama antara perempuan nelayan dan nelayan laki-laki. Selain itu, ungkap Masnuah, sejumlah kebijakan pembangunan di kawasan pesisir juga tidak mendukung perbaikan terhadap lingkungan sekitarnya.

Pembangunan jalan tol dan izin penambangan pasir di kawasan sedimentasi sekitar pesisir Kabupaten Demak, ujar Masnuah, malah mempercepat tenggelamnya desa-desa di kawasan itu. (*)

“Dukungan dalam pencegahan pencemaran lingkungan harus menjadi kepedulian bersama dan dilakukan secara menyeluruh,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Senin (16/10).

Pada Dialog Nasional Antisipasi Dampak Perubahan Iklim untuk Pembangunan Indonesia Emas 2045 akhir Agustus lalu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mengungkapkan bahwa mulai banyak wilayah di Indonesia yang tergenang dan terendam secara permanen.

Hal itu terjadi sebagai dampak dari perubahan iklim yang menyebabkan kenaikan muka air laut berkisar 0,8-1,2 cm per tahun.

Menurut Lestari, ancaman dampak perubahan iklim tersebut jangan lagi dibebani dengan perilaku keseharian yang mencemari lingkungan.

Pada awal Oktober lalu, Perserikatan Bangsa-Bangsa pun telah menggelar konferensi regional terkait upaya mencegah pencemaran lingkungan di Asia.

Pada konferensi tersebut dibahas empat hal agar pencemaran lingkungan dapat dicegah, yaitu perlunya pemahaman pelaku bisnis dan ahli, terbangunnya dialog pemerintah dan swasta, penguatan peran masyarakat dan media, serta kontribusi semua pihak dalam mewujudkan kesehatan lingkungan dan iklim.

Empat saran PBB itu, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, harus menjadi perhatian para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, dalam upaya menekan pencemaran di lingkungan masing-masing.

Rerie yang juga legislator dari Dapil Jawa Tengah II (Kudus, Demak, Jepara) itu, mendorong semua pihak, baik pelaku bisnis, para ahli, pemerintah, masyarakat dan media, memiliki semangat yang sama dalam upaya mencegah terjadinya pencemaran lingkungan.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu sangat berharap para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah mengedepankan berbagai langkah antisipasi dalam menyikapi dampak perubahan iklim dan pencemaran yang dapat memperberat beban lingkungan hidup kita.

Pasalnya, tegas Rerie, dengan lingkungan hidup yang lebih sehat, kita bisa berharap kualitas kesehatan masyarakat yang lebih baik dalam proses pembangunan sumber daya manusia nasional yang tangguh dan berdaya saing di masa depan. (*)

“Kita membahas masalah dan tantangan global, khususnya terkait perubahan iklim dan energi. Kita sepakat bahwa apa yang mereka rasakan di Jerman dan negara Eropa pada umumnya, harga energi yang demikian tinggi memerlukan kerja sama internasional yang jauh lebih intens, sehingga ketersediaan energi dapat berjalan dengan baik,” ujar Sugeng seusai menerima delegasi Parlemen Jerman di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/10).

Legislator NasDem itu mengatakan, saat ini negara-negara Eropa tengah berjibaku dengan perubahan iklim dan ancaman krisis energi. Mulai dari gelombang panas yang terjadi beberapa waktu lalu di sebagian besar negara Eropa, hingga kenaikan harga energi di Eropa yang telah meningkat empat kali lipat pascakonflik Rusia-Ukraina.

“Jerman misalnya sudah dijatah penggunaan air panas untuk rumah tangga, karena sangat bergantung pada energi gas Rusia yang diembargo, sehingga suplai gas Eropa sangat berkurang,” jelas Sugeng.

Baca juga: Perlu Kolaborasi Antarnegara Atasi Dampak Krisis Global

Melihat kondisi tersebut, lanjut Sugeng, DPR RI dan Parlemen Jerman sepakat mempromosikan kerja sama energi baru dan terbarukan (EBT) untuk ditingkatkan lebih jauh dalam berbagai skema. Menurutnya, krisis energi saat ini bisa menjadi titik balik untuk mempercepat sistem energi yang bersih dan berkelanjutan.

Menanggapi beberapa pertanyaan delegasi terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur, Sugeng menyampaikan bahwa pembangunan IKN akan mengusung konsep ‘Future Smart Forest City of Indonesia’, sehingga akan tetap memperhatikan aspek lingkungan.

Sugeng menambahkan, pemindahan IKN bertujuan agar Indonesia semakin kompetitif di tingkat global. Pemindahan IKN itu juga sebagai upaya membangun lokomotif baru untuk transformasi menuju Indonesia berbasis inovasi, teknologi dan ekonomi hijau.

“Pembangunan Ibu Kota Negara yang dibangun di Kalimantan Timur adalah konsep Green City karena mengusung ‘zero emission’. Kalaupun ada BBM akan menggunakan standar emisi Euro 4, karena ramah lingkungan dan kandungan karbon yang sangat kecil,” tandas Legislator Nasdem dari Dapil Jawa Tengah VIII (Kabupaten Cilacap dan Banyumas) tersebut.

Ketua Delegasi Parlemen Jerman, Christoph Hoffmann menyampaikan Indonesia dan Jerman pada tahun ini mengemban Presidensi pada dua forum strategis global, yaitu Indonesia sebagai Presidensi G20 dan Jerman pada Presidensi G7. Sebagai Presidensi G20 dan G7, diharapkan Indonesia dan Jerman dapat menjadi mitra dalam mengatasi perubahan iklim dan mempercepat transisi energi yang berkelanjutan.

Dia menambahkan, kolaborasi dan sinergi yang erat antara kedua negara merupakan kunci dalam penyelesaian berbagai isu dan tantangan global, termasuk dalam meningkatkan bauran EBT serta menjaga pemanasan global lebih dari 1,5 derajat Celcius. (dpr.go.id/*)

“Sejumlah data dan informasi terkait dampak perubahan iklim harus segera dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan aksi untuk menjawab potensi ancaman di berbagai bidang akibat perubahan iklim,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Jumat (14/10).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, perubahan iklim yang terus terjadi bisa berdampak buruk terhadap 600 juta orang yang tinggal di wilayah pesisir.

Baca juga: Pelestarian Lingkungan Harus Jadi Landasan Pembangunan

Hal itu diungkapkannya dalam Pertemuan Tingkat Menteri ke-8 yang merupakan bagian dari rangkaian Pertemuan Tahunan International Monetary Fund dan World Bank Group 2022, Koalisi Menteri Keuangan untuk Aksi Iklim (Coalition of Finance Ministers for Climate Action), di Washington DC, Amerika SerikatSerikat,  Kamis (13/10).

Menurut Lestari yang akrab disapa Rerie, dampak perubahan iklim yang berpotensi mengimbas sejumlah sektor kehidupan di Tanah Air harus segera  dipersiapkan langkah strategisnya untuk menjawab berbagai kemungkinan yang terjadi.

Selain mengancam kawasan pesisir, ujar Legislator NasDem itu, perubahan iklim juga berpotensi mengganggu produktivitas pangan nasional, daya tahan infrastruktur serta ancaman bencana di sejumlah daerah.

Baca juga: Surya Paloh Serukan Jaga Kelestarian Ekosistem Alam

Menurut Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu, bencana alam banjir dan tanah longsor yang terjadi di Bogor beberapa hari terakhir ini misalnya, merupakan peristiwa yang memperlihatkan daya dukung lingkungan yang tidak mampu lagi menghadapi dampak cuaca ekstrem yang terjadi.

Evaluasi daya tahan berbagai sarana dan prasarana infrastruktur dalam menghadapi dampak perubahan iklim, kata Legislator NasDem dari Dapil Jawa Tengah II (Demak, Kudus, Jepara) itu, harus segera dilakukan untuk  mencegah timbulnya korban di kemudian hari.

Di tengah kondisi politik dan ekonomi dunia yang tidak menentu saat ini, anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berpendapat perencanaan yang komprehensif dalam menghadapi dampak perubahan iklim, sangat diperlukan.

Rerie berharap para pemangku kepentingan dan masyarakat mampu berkolaborasi dan melihat ancaman perubahan iklim di Tanah Air secara serius, agar anak bangsa mampu mengatasi berbagai potensi ancaman yang dihadapi negeri ini.(*)

“Akibatnya banjir dimana-mana dan bisa kita lihat banyaknya bencana alam yang fantastis seperti banjir bandang di berbagai daerah karena naiknya permukaan air laut dan kekeringan dimana-mana,” ungkap Lusyani Suwandi dalam keterangan tertulisnya, Senin (8/11).

Menurut Politisi yang karib disapa Lusy ini, salah satu faktor utama terjadinya pemanasan global (global warming) adalah pencemaran lingkungan yang masih banyak terjadi meski seluruh dunia menyadari hal tersebut.

“Makanya banyak sekali konferensi perubahan cuaca untuk bersama-sama menangani masalah ini,” kata perempuan kelahiran Pangkal Pinang itu.

Sebagai warga dunia, Lusy melanjutkan, Indonesia akan tetap secara konsisten turut serta berpartisipasi mengurangi emisi karbon penyebab perubahan cuaca ini.

Dia menambahkan, secara bertahap kita juga harus meninggalkan penggunaan energi fosil dan diganti dengan memanfaatkan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan, seperti mobil listrik. Lalu, perlu ditingkatkan penggunaan energi bayu, solar panel, debit air atau angin.

“Meningkatkan kesadaran dan edukasi masyarakat juga harus dilakukan secara berkesinambungan. Menurut hemat saya, seluruh masyarakat dunia bertanggungjawab atas perubahan iklim dan harus bersama-sama memperbaikinya juga,” kata dia.

NasDem, masih kata Lusy, terus berjuang agar masyarakat dan pelaku usaha tetap peduli terhadap lingkungan sekitar, karena hanya ada satu bumi tempat tinggal manusia. Pihaknya pun terus merancang program untuk menanamkan rasa cinta masyarakat pada kebersihan lingkungan

“Agar bumi tetap bisa memberikan ruang hidup bagi manusia baik sekarang dan untuk generasi selanjutnya, juga bagi mahluk lain dan tumbuhan,” ungkapnya.

Selain membuat gerakan peduli lingkungan melalui berbagai kegiatan seperti menanam pohon untuk kurangi polusi udara, Partai NasDem, kata Lusy, juga terus berjuang mengurangi racun CO2 di udara dengan mencari, mengembangkan dan mendorong berbagai inovasi yang berkaitan dengan pengurangan emisi.

“Salah satunya adalah dengan mendukung penggunaan kendaraan listrik dan solar panel,” pungkas Lusy.

(RN/WH)