Program tersebut resmi diluncurkan, Minggu (16/2/2025), dengan pembagian bibit bawang merah dan kentang kepada petani binaan.

Ketua DPD Partai NasDem Garut, Hendi Sutresna, menegaskan bahwa program ketahanan pangan merupakan salah satu agenda prioritas yang telah dicanangkan dalam Kongres ke-III Partai NasDem. Dalam implementasinya, DPD Partai NasDem Kabupaten Garut menggandeng pesantren sebagai mitra strategis.

“Pondok Pesantren Zawiyah memiliki jamaah besar dari kalangan petani. Sekarang mereka menjadi binaan Petani NasDem, sehingga kita bisa lebih mudah menjangkau mereka dalam pembinaan dan bantuan,” ujar Hendi kepada partainasdem.id.

Sebagai bentuk nyata dari program ini, sebanyak lima ton bibit bawang merah akan ditanam di lahan seluas lebih dari 10 hektare yang tersebar di lima kecamatan. Hendi mengapresiasi keterlibatan Pesantren Zawiyah dalam mendukung program ini.

“Kami sangat berterima kasih kepada Pondok Pesantren Zawiyah yang telah membantu mendistribusikan bibit kepada para petani. Ini langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan di Garut,” tambahnya.

Sementara itu, perwakilan dari Pondok Pesantren Zawiyah, Naufal Tijani, melihat potensi besar dari jamaah pesantren di bidang pertanian. Menurutnya, keterlibatan Petani NasDem sangat membantu karena selama ini banyak petani yang kesulitan dalam mendapatkan bibit berkualitas dan akses pasar.

“Kami ingin agar petani binaan ini tidak hanya mendapatkan bimbingan keagamaan, tetapi juga dukungan ekonomi yang lebih baik. Dengan adanya pendampingan dari Petani NasDem, hasil pertanian mereka kini bisa lebih terarah dan memiliki pasar yang menjamin harga yang lebih stabil,” ujar Naufal.

Ketua Petani NasDem Garut, Ajah Sutisna atau yang akrab disapa Awang, menilai kerja sama dengan Pesantren Zawiyah sangat strategis karena adanya hubungan kepercayaan yang kuat antara petani dan pesantren. Ia menjelaskan bahwa Petani NasDem menghimpun para petani binaan dalam beberapa koperasi yang bertugas memfasilitasi kebutuhan mereka, termasuk penyaluran hasil panen.

“Di Pesantren Zawiyah sendiri, kini telah disediakan gudang penyimpanan bibit bawang. Ini menunjukkan komitmen kuat pesantren dalam memberdayakan ekonomi jamaahnya yang mayoritas petani,” tutur Awang.

Kolaborasi ini diharapkan dapat menjadi model sinergi antara partai politik, organisasi keagamaan, dan petani dalam memperkuat ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Garut.

(VC/WH)

Pembagian pupuk, secara simbolis dimulai di Desa Dano, Kecamatan Leles, Rabu (29/1/2025).

“Kecamatan lain akan menyusul,” ujar Ketua Petani NasDem Kabupaten Garut, Ajah Sutisna atau yang dikenal sebagai H. Awang, Kamis (30/1/2025).

Menurut H. Awang yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Pertanian, Peternakan, dan Kemandirian Desa DPD Partai NasDem Kabupaten Garut, hingga saat ini Petani NasDem Garut telah memiliki lebih dari 1.000 petani binaan yang tersebar di lebih dari 20 kecamatan.

Selain bantuan pupuk, menurut H. Awang, mereka secara rutin juga memberikan pembinaan dan penyuluhan guna meningkatkan produktivitas pertanian.

“Kebanyakan petani binaan kita adalah petani tanaman palawija dan hortikultura,” jelasnya.

Menurut H. Awang, sesuai dengan arahan Ketua DPD Partai NasDem Garut Dr. Hendi Sutresna, program tersebut merupakan program berkelanjutan, bukan hanya dilakukan menjelang Pemilu.

“Arahan Ketua, pembinaan kader harus terus berjalan. Kegiatannya ada penyuluhan dan pembagian pupuk gratis,” tambahnya.

Adapun pupuk yang dibagikan kepada petani merupakan pupuk produksi lokal dengan merek Awensi, yang telah terbukti meningkatkan hasil panen. Produk ini telah lama digunakan oleh petani binaan Petani NasDem dan dikembangkan oleh H. Awang bersama timnya.

Program ini, lanjut H. Awang, diharapkan dapat membantu meningkatkan hasil pertanian sekaligus mendorong kesejahteraan para petani di Kabupaten Garut.

“Pupuknya merek Awensi, produk lokal yang telah banyak digunakan para petani binaan Petani NasDem sejak lama,” pungkasnya.

(WH)

Acara ini dihadiri oleh tokoh-tokoh penting, termasuk Ketua Umum Petani NasDem Dr. Syaiful Bahari, Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel, Ketua Dewan Pakar Pusat Partai NasDem, Peter F. Gontha, dan Ketua Harian Gerakan Tani Syarikat Islam (GERTASI) Dr. A. Muh. Yuslim Patawari.

Sejumlah tokoh lain yang turut hadir antara lain Anggota DPRD Kubu Raya Kalimantan Barat dari Partai NasDem, Arifin Noor Aziz, Ketua DPP Bidang Tani dan Nelayan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Riyono, serta para pengurus DPP Petani NasDem.

Ketua Umum Petani NasDem, Syaiful Bahari, menekankan pentingnya peringatan Hari Tani sebagai momentum untuk kembali menegaskan perhatian nasional terhadap tanah dan pertanian.

“Spirit yang diperjuangkan di Hari Tani ini adalah bagaimana tanah dan pertanian menjadi fokus nasional yang tetap harus kita perjuangkan,” ujarnya.

Syaiful juga menyoroti pentingnya kebijakan untuk meningkatkan luas lahan pertanian nasional. Saat ini, luas lahan pertanian Indonesia stagnan di angka 10,6 juta hektare, sementara jumlah penduduk hampir mencapai 280 juta jiwa.

Untuk itu dia menekankan perlunya pemerintah membuat kebijakan yang tidak hanya mengintensifkan lahan yang ada, tetapi juga melindungi lahan pertanian produktif dan memperluas pertanian di lahan kering. Pengembangan pangan lokal juga disebut sebagai cadangan pangan nasional yang strategis.

Petani NasDem telah menyusun konsep yang akan diajukan kepada Dewan Pakar Pusat Partai NasDem. Salah satu hal penting adalah penyusunan cetak biru pertanian nasional yang lebih menyeluruh.

Menurut Syaiful, penting bagi pertanian nasional untuk dirancang secara serius dari hulu hingga hilir guna mengatasi berbagai persoalan pangan dan ketergantungan impor.

“Problem utama kita saat ini adalah krisis pangan dan tingginya impor beras. Semua ini berakar dari masalah di sektor hulu,” tambahnya.

Workshop yang dipandu oleh George Irvan tersebut berlangsung semarak dengan diskusi aktif dari para peserta. Kemeriahan acara semakin terasa dengan adanya pemotongan tumpeng dan pameran kopi Nusantara yang menampilkan kopi dari berbagai daerah di Indonesia.

Peringatan HUT ke-11 ini menjadi momen penting bagi Petani NasDem untuk kembali menegaskan komitmennya terhadap kedaulatan pangan dan keberlanjutan reforma agraria di Indonesia. (WH)

Ketua DPW Petani NasDem DKI Jakarta

Kebijakan legalisasi ganja oleh Pemerintah Thailand pada 9 Juni 2022 silam membuka ruang hukum bagi rakyat Thailand untuk menanam ganja. Pada hari itu, pemerintah Thailand mengeluarkan ganja dari daftar narkotika Kategori 5. Namun legalisasi ganja tersebut tidak dikonsumsi untuk rekreasi melainkan penggunaannya untuk tanaman medis.

Sebelumnya pemerintah Thailand menerapkan kebijakan yang dikenal dengan ‘war on drugs’. Tujuan Thailand adalah untuk dapat mengatasi permasalahan drugs trafficing yang ada di kawasan golden triangle, sebuah nama yang disematkan oleh komunitas internasional terhadap kawasan perbatasan antara negara Thailand, Myanmar dan Laos. Selanjutnya, Thailand juga menjadi salah satu pendiri organisasi internasional anti narkotika di Asean yakni Asean senior officials on drug matters (ASOD). Dengan itu pemerintah Thailand semakin memperketat pelarangan ganja dengan menerapkan sikap zero tolerance.

Menariknya, kebijakan legalisasi ganja di Thailand didasari oleh kepentingan nasional. Diantaranya terkait persoalan ekonomi, mulai dari anggaran negara yang tinggi untuk penanganan pengedaran narkotika, sampai kesejahteraan petani ganja. Pemerintah Thailand juga sudah memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait budidaya tanaman ganja dengan batas yang telah disepakati, hanya menggunakan tanaman ganja sebagai obat tradisional rumahan.

Dalam sebuah tulisan karya Sam Levin (2016), menjelaskan bahwa di beberapa negara bagian Amerika Serikat yang masih belum mengizinkan pemanfaatan ganja sebagai bahan medis, sekitar empat ratus keluarga yang pindah ke negara bagian Colorado hanya untuk mendapatkan terapi Cannabinoid (CBD), yaitu salah satu zat yang ada pada kandungan ganja untuk mengobati penyakit yang diderita oleh keluarga mereka. Fenomena tersebut disebut sebagai “migrasi ganja medis internasional” (Levin, 2016). Melalui tulisan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan ganja medis akan memberikan keuntungan ekonomi yang didapatkan bagi negara pemberlaku ganja medis, mengingat banyak masyarakat di berbagai negara dunia penderita penyakit yang memerlukan penanganan ganja sebagai alternatif medisnya, seperti kanker, epilepsi, dan HIV/AIDS.

Professor Emeritus Psikiatri dari Universitas Harvard menyatakan bahwa pada abad ke-19, dokter lebih tahu banyak tentang ganja dan pada tahun 1800-an diantara kegunaan lainnya, ganja direkomendasikan sebagai penambah nafsu makan, pelemas otot, obat penenang analgesik, antikonvulsan, bahkan sebagai pengobatan untuk kecanduan opium (Mosher and Atkins, 2019). Selama periode tersebut, perusahaan-perusahaan farmasi besar yang berbasis di Amerika Serikat seperti Lilly, Bristol Meyers Squibb Company, Burroughs Wellcome di Inggris, Merck Company di Darmstadt, Jerman dan Parke-Davis menghasilkan banyak produk medis berbasis ganja (Mosher and Akins, 2007).

Selain itu, National Academies of Sciences,  Engineering and Medicine (NASEM) pada tahun 2017 mengeluarkan sebuah kumpulan penelitian mengenai pemanfaatan ganja sebagai bahan medis. Dalam kesimpulannya, bahwa ternyata ganja efektif sebagai bantuan tidur untuk orang-orang dengan masalah tidur seperti sleep apnea, fibromyalgia, dan multiple sclerosis, begitu juga dengan penambah nafsu makan untuk penderita HIV/AIDS, mengurangi gejala Tourette, membantu meringankan kecemasan sosial, dan memberikan hasil yang lebih baik kepada cedera otak traumatis atau pendarahan intracranial (Mosher and Atkins, 2019).

Dalam konteks Indonesia, pembahasan tanaman ganja memang masih dihindari. Hal demikian dikarenakan adanya benteng hukum yang melarang penggunaan ganja. Aturan itu termaktub dalam UU No 35 tahun 2009 pasal 8 yang menyebutkan bahwa narkotika golongan 1 dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan, tanaman ganja masuk ke dalam daftar narkotika golongan tersebut.

Namun demikian, poin selanjutnya dikatakan bahwa Narkotika Golongan I tersebut dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium. Dengan kata lain, masyarakat Indonesia sangat mungkin melakukan riset ilmiah terkait kandungan ganja untuk medis.

Diketahui, Indonesia sedang diramaikan oleh wacana legalisasi ganja medis. Hal itu ditenggarai dengan adanya desakan kebutuhan tanaman ganja untuk keperluan pengobatan. Melalui media sosial, aksi Ibu Santi Warastuti yang menyuarakan aspirasinya di Car Free Day (CFD) Jakarta sedang membutuhkan penanganan penyakit putrinya menggunakan ganja medis. Pendiri Lingkar Ganja Nusantara (LGN) sekaligus Direktur Eksekutif Yayasan Sativa Nusantara (YSN) Dhira Narayana merespons positif wacana legalisasi ganja medis di Indonesia. LGN yang sejak lama mengampanyekan ganja medis mendorong agar wacana itu dilanjutkan dengan aksi nyata, yakni melakukan riset ilmiah.

Hal serupa disampaikan Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem Taufik Basari bahwa Proses legalisasi ganja medis membutuhkan penelitian secara ilmiah yang jelas; ilmu pengetahuan yang pasti; dan membutuhkan waktu untuk melakukan penelitian. Ia menuturkan hasil penelitian yang ada nantinya dapat menjadi bahan masukan dalam merevisi UU Narkotika yang saat ini tengah dibahas oleh pemerintah dan DPR. Revisi UU Narkotika sendiri telah masuk dalam Program Legislasi Nasional 2022. Maka penentuan kebijakan legalisasi ganja medis nantinya didasarkan pada metode ilmiah dengan berbagai tahapan.

Sementara, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menyebut pemerintah kini mengkaji pembukaan akses penelitian terkait ganja medis. Menkes juga menjabarkan kaitan fungsi ganja dengan morfin. Sebagaimana diketahui, morfin masuk ke dalam golongan opium atau narkotik namun bisa digunakan untuk keperluan medis.

Ada sebuah teori yang mengatakan bahwa pelarangan NAPZA adalah merupakan penyebab utama terjadinya dampak buruk yang membahayakan individu, komunitas dan bangsa, sehingga perlu digantikan dengan pengendalian dan regulasi pemerintah yang efektif, adil dan berperikemanusiaan (Rolles and Murkin, 2013).

Pernyataan tersebut sejalan dengan sikap yang dikeluarkan oleh DPP Partai NasDem melalui ketua bidang kesehatan. Ketua Bidang Kesehatan Partai NasDem Okky Asokawati menyampaikan kebijakan legalisasi ganja harus melalui kajian yang mendalam dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Mulai dari agama, hukum, termasuk budaya Indonesia. Ia juga menyampaikan mayoritas publik memiliki sudut pandang terhadap ganja jenis narkotika golongan I. Diharapkan, kajian yang multi-perspektif memperkaya pandangan masyarakat atas wacana legalisasi ganja.

Ramainya diskursus ganja medis di tanah air tersebut, turut menyulut api semangat kelompok muda yang tergabung di dalam salah satu organisasi sayap partai, yakni petani NasDem DKI Jakarta. Pengurus DPW Petani NasDem terpancing untuk terlibat memberikan opini terkait wacana legalisasi ganja medis. Hal ini didorong oleh pola pikir skeptisisme sebagai sifat dasar cendekiawan dan intelektual.

DPW Petani Nasdem DKI Jakarta yang dikenal sebagai organisasi petani milenial meminta pemerintah untuk memberikan ruang bebas bagi ilmu pengetahuan utamanya terkait dengan riset ganja medis. Sebagaimana permenristekdikti no 20 tahun 2018 tentang penelitian, mengatakan bahwa metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.

Kelompok petani milenial ini berasumsi bahwa penelitian ganja medis sangat dimungkinkan menggunakan pendekatan penelitian terapan, sebagaimana tertuang dalam pasal (2) poin (2) yaitu Jenis penelitian ini ditujukan untuk mendapatkan solusi atas permasalahan tertentu. Dikatakan juga dalam permen tersebut, semua pihak yang memiliki kompetensi dapat melakukan penelitian, tak terkecuali terkait ganja medis.

Melihat fenomena ganja medis di Indonesia ini merupakan isu populis. Berbeda dengan Thailand, penelitian ganja medis mendesak dikarenakan kebutuhan rakyat Indonesia untuk pengobatan. Artinya, penelitian itu dilakukan demi kemaslahatan masyarakat Indonesia. Pernyataan tersebut ditegaskan dalam UU no 11 tahun 2019 tentang sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi. Aturan itu tertulis dalam pasal (2) Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi salah satunya berasaskan kemaslahatan.

Lebih lanjut, pada pasal (3) dikatakan juga tujuan Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi  adalah meningkatkan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk pembangunan nasional berkelanjutan, kualitas hidup, dan kesejahteraan masyarakat. Maka tidak ada alasan bagi pemangku kebijakan di negeri ini untuk menghalangi dalam melakukan penelitian ganja medis.

Diketahui, Petani NasDem DKI Jakarta menjadikan fokus gerakan organisasinya pada riset pertanian. Tak dipungkiri bahwa peningkatan nilai jual atau nilai tambah terhadap produk pertanian melalui inovasi teknologi. Maka Hilirisasi Komoditas pertanian Indonesia dipandang penting untuk meningkatkan value added. Dengan demikian, pasar pertanian Indonesia membutuhkan tangan kreatif para anak muda.(*)

Note : Tulisan di atas Hasil Diskusi  Bidang Kajian Strategis dan Litbang DPW Petani NasDem DKI Jakarta