PLN Harus Kreatif Kelola Kelebihan Listrik, tidak Perlu Minta PNM
JAKARTA (19 Juni): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudi Hartono Bangun mempertanyakan penyertaan modal negara (PMN) yang diajukan PT PLN Persero senilai Rp10 triliun untuk Tahun 2023. Menurut Rudi, PLN tidak perlu mengajukan PMN jika bisa mengelola over supply kapasitas listrik di PLN. Ia mendorong PLN aktif mengelola industri manufaktur agar penggunaan listriknya semakin optimal. Apalagi, sampai saat ini industri manufaktur baru mengonsumsi listrik sebesar 1,2% dari total penggunaan listrik nasional. “Jadi untuk apa kelebihan energi listrik yang tidak dipasarkan itu? Kalau
PLN Harus Pastikan Pasokan Batu Bara untuk Pembangkit Listrik
JAKARTA (27 Januari): Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto mempertanyakan pasokan energi primer khususnya batu bara untuk pembangkit listrik PLN maupun pembangkit listrik swasta atau Independent Power Producer (IPP). Hal itu untuk menghindari pemadaman listrik. Pasalnya, saat ini sekitar 60% PLTU PLN masih menggunakan batu bara. “Selain ingin mendapatkan penjelasan dari PT PLN terkait program prioritas yang akan dilakukan pada tahun 2022 ini, Komisi VII DPR juga ingin mendapatkan informasi kondisi pasokan energi primer untuk pembangkit-pembangkit listrik,” kata Legislator NasDem itu saat memimpin Rapat
PLN Perlu Kontrak Jangka Panjang dengan Penambang Batu Bara
JAKARTA (14 Januari): Anggota Komisi VII DPR RI, Rico Sia mendorong Perusahaan Listrik Negara (PLN) membuat kontrak jangka panjang dengan penambang batu bara. Hal itu diperlukan untuk menjaga pasokan batu bara tetap lancar untuk kebutuhan pembangkit listrik dalam negeri. “PLN seharusnya membuat kontrak jangka panjang langsung dengan penambang, tanpa melalui trader. Terlebih dengan niatan transisi ke Energi Baru dan Terbarukan, seharusnya PLN membuat kontrak jangka panjang dengan Pertamina,” kata Rico dalam keterangan tertulisnya, Jumat (14/1). Legislator NasDem itu menilai kerja sama antara PLN dan Pertamina bisa