“Temuan PPATK itu ya kita tunggu saja, sejauh mana temuan itu bisa dikaitkan langsung dengan pemilu. Harus dibuktikan dulu. Pembuktiannya tidak berdasarkan asumsi tapi berdasarkan fakta yang sebenarnya,” ungkap Aminurokhman, Senin (18/12).

Legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur II (Probolinggo-Pasuruan) itu menilai pembuktian terkait dengan temuan PPATK soal dugaan transaksi mencurigakan jelang Pemilu 2024 penting. Pembuktian itu harus dilakukan secara yuridis formal.

“Pembuktian secara yuridis formal harus secara clear baru kita melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemilu,” kata Amin, sapaan Aminurokman.

Sekretaris DPW Partai NasDem Jawa Timur itu menekankan, penyelenggara Pemilu 2024 harus dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara benar, proporsional, dan profesional.

“Ketika belum ya tentu kita dorong mereka harus mengambil langkah-langkah yang prosedural, proporsional, dan profesional,” tegasnya.

Amin juga menegaskan, hal tersebut menjadi sangat penting agar penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak dicederai hal-hal yang seharusnya tidak perlu.

“Regulasi pemilu, baik UU maupun PKPU sudah jelas mengatur tentang tahapan dan seluruh kegiatan pesta demokrasi yang diikuti oleh partai politik peserta pemilu,” tandasnya.

(*)

“PPATK jangan sampai jadi lengah. Apalagi sekarang menjelang pemilu, potensi kejahatan keuangan jelas bisa meningkat. PPATK perlu terus menjaga kinerjanya demi memastikan pemilu yang dananya seratus persen halal,” ujar Sahroni, di Jakarta, Kamis (9/11).

Legislator NasDem itu khawatir dengan perputaran uang yang meningkat di tahun pemilu, ada celah terjadinya kejahatan keuangan.

“Jelang pemilu perputaran uang di segala sektor sudah pasti meningkat. Agar kondisi ini tidak dimanfaatkan oknum, PPATK harus bisa cermat dalam melihat dan mencegah potensi-potensi modus kejahatan keuangan baru,” ujarnya.

Ia khawatir ada upaya untuk mengintervensi pemilu dengan menggunakan dana-dana hasil kejahatan keuangan. Sahroni tidak ingin Pemilu 2024 dirusak oleh dana-dana haram yang bila dibiarkan akan menimbulkan kekacauan situasi.

“Uang haram yang dicari dengan cara ilegal, sudah pasti dimaksudkan untuk hal-hal yang tidak dibenarkan. Jadi kalau ini dibiarkan, bisa chaos situasi Pemilu 2024,” tegasnya.

Di lain sisi, Legislator NasDem dari Dapil DKI Jakarta III (Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu) itu memberi apresiasi pada kinerja PPATK di bawah kepemimpinan Ivan Yustiavandana, yang berhasil mengungkap transaksi terkait investasi ilegal bernilai fantastis selama 2022.

“Komisi III DPR mengapresiasi kinerja luar biasa PPATK. Walau bergerak dalam senyap, PPATK telah membuktikan perannya dalam membantu membongkar dana kejahatan keuangan hingga puluhan triliun rupiah,” tukas Sahroni.

(dis/*)

“Kejahatan lingkungan itu kejahatan luar biasa karena efeknya yang luar biasa pada kemanusiaan. Karenanya, saya minta PPATK segera menyerahkan hasil analisis lembaganya pada penegak hukum agar bisa segera ditindaklanjuti,” kata Sahroni dalam keterangannya, Senin (14/8).

Legislator Partai NasDem ini tidak menginginkan uang haram dipakai dalam kontestasi Pemilu 2024.

“Saya tidak mau duit haram dari kerusakan lingkungan mengalir ke proses demokrasi kita,” tegasnya.

Untuk itu, Sahroni meminta PPATK berkoordinasi dengan penegak hukum terkait demi meningkatkan pengawasan.

“PPATK sudah baik bekerja sama dengan KPU dan Bawaslu. Namun, perlu juga ditingkatkan koordinasi dengan penegak hukum dari KPK, polisi, hingga kejaksaan, agar aliran dana haram ini tidak hanya ditelusuri, tapi juga dicegah penyalurannya,” tukasnya.

Sebelumnya, PPATK mengungkapkan temuan Rp1 triliun mengalir ke partai politik yang diduga dari tindak pidana kejahatan lingkungan. Ketua PPATK, Ivan Yustiavandana mengatakan temuan uang tersebut telah dilaporkan kepada KPU dan Bawaslu.

“Salah satu temuan PPATK yang sudah ditemukan beberapa waktu yang lalu ada Rp1 triliun uang kejahatan lingkungan yang masuk ke partai politik,” kata Ivan di Jakarta, Selasa (8/8).

Menurut Ivan, PPATK berfokus mendalami tindak kejahatan keuangan lingkungan, karena sampai saat ini tidak ada satu pun peserta pemilu yang bersih dari kejahatan tersebut.

“Karena PPATK sekarang sedang fokus pada green financial crime, ini yang ramai. Lalu apa yang terjadi? Nah, kami menemukan kok sepertinya tidak ada rekening dari para peserta kontestasi politik yang tidak terpapar,” ujarnya.

(dis/*)

“Komisi III DPR mendukung usulan tambahan anggaran PPATK tahun 2022 sebesar Rp63,7 miliar dalam rangka meningkatkan kemampuan PPATK untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme,” kata Sahroni saat membacakan kesimpulan Rapat Kerja Komisi III DPR dengan Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/1).

Meski demikian, kata Sahroni, usulan tambahan anggaran tersebut sedikit terlambat sehingga bisa diproses Komisi III DPR ketika memasuki pembahasan APBN Perubahan 2022. Sebelumnya, dalam raker tersebut Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana mengajukan tambahan anggaran bagi lembaganya di tahun 2022 sebesar Rp63,7 miliar yang akan digunakan untuk penguatan kinerja kelembagaan.

Legislator NasDem itu juga menegaskan Komisi III DPR mendukung rencana kinerja dan program prioritas PPATK tahun 2022 dan akan mengawasi pelaksanaan serta pencapaiannya.

“Komisi III DPR meminta Kepala PPATK melakukan kerja sama dengan kementerian atau lembaga dalam rangka meningkatkan kemampuan mengoptimalkan penerimaan negara dan meningkatkan indeks integritas lembaga keuangan,” ujar Sahroni.

Selain itu Komisi III DPR juga meminta PPATK meningkatkan pengawasan dan kewaspadaan terhadap arus transaksi keuangan terkait dengan kejahatan narkotika, finansial melalui transaksi digital, green financial crime, dan berbagai kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi. (dpr.go.id/*)