Untuk itu ia berupaya untuk berperan secara optimal melalui ikhtiar legislasi dan pengawasan agar tujuan bernegara dapat tercapai.

“Kerja politik itu kerja jangka panjang, bukan kerja instan,” ujar Rajiv dalam Podcast ORATOR Fraksi Partai NasDem DPR RI, Sabtu (5/4/2025).

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Barat II (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat) itu menyatakan, perlu kerja optimal dalam memikat hati pemilih sehingga mereka percaya bahwa dirinya dapat menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.

“Saya mulai lebih awal, karena sadar bukan orang asli dari daerah pemilihan saya di Jawa Barat II. Jadi saya harus dikenal dulu agar bisa dipilih,” ungkapnya.

Rajiv yang ditugaskan di Komisi IV DPR yang membidangi pertanian, kehutanan, dan lingkungan hidup pun menunjukkan perannya dalam sejumlah isu strategis.

Salah satunya, terkait ketimpangan izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) untuk sektor pertambangan.

“Ngurus IPPKH itu sulit dan tidak seimbang. Banyak tambang yang izinnya tak sesuai dengan kawasan hutan yang digunakan. Akhirnya, ada yang nekat overlap masuk hutan tanpa izin,” paparnya.

Rajiv menilai, psikologi pelaku usaha mayoritas dapat memahami peraturan yang harus berdasarkan asas keadilan dan proses yang transparan.

Termasuk, ia menyoroti ketimpangan dalam pengawasan perusahaan tambang. Beberapa perusahaan yang mendapat izin lahan yang luas, namun hanya menggarap sebagian kecil dari lahan tersebut.

Ia mendorong agar izin dievaluasi dan lahan yang tak tergarap bisa dialihkan ke pengusaha lain untuk meningkatkan penerimaan negara.

Di sisi lain, terkait isu lingkungan pun tak luput dari perhatian Rajiv. Ia menilai lemahnya pengawasan terhadap reklamasi dan reboisasi. Maka, ia meminta pemerintah memberi sanksi tegas kepada perusahaan yang melanggar, tapi juga memberi apresiasi kepada yang taat aturan.

“Saya minta jangan cuma tindak, tapi juga beri reward pada yang patuh. Supaya ada keseimbangan antara punishment dan penghargaan,” tegasnya.

Untuk itu, ia bukan ingin berlakon keras dalam sejumlah isu strategis. Melainkan, ingin memastikan visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dapat berjalan dan sesuai dengan harapan.

“Bukan mau galak. Tapi saya hanya ingin mereka kerja benar. Kalau kerja benar, hasilnya juga baik untuk presiden dan rakyat,” pungkasnya.

Simak selengkapnya dalam Podcast ORATOR Fraksi Partai NasDem DPR RI.

(Safa/*)

Puluhan ribu paket sembako tersebut diharapkan meringankan perekonomian masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 H.

“Ada sebanyak 20.000 paket sembako yang kami bagikan untuk masyarakat di Kabupaten Bandung dan Bandung Barat,” ujar Rajiv di Bandung, Rabu (26/3/2025).

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Barat II (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat) itu mengungkapkan, penyaluran paket sembako menjadi momentum menumbuhkan kepedulian terhadap sesama.

“Kita harus terus saling berbagi antarsesama, apalagi sekarang bulan Ramadan yang mana hampir seluruh umat manusia berlomba-lomba mengejar kebaikan,” ungkap Rajiv.

“Semoga sembako ini bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Bandung dan Bandung Barat,” lanjutnya.

Ia mengajak warga Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat, untuk bersama-sama menjaga situasi kondusif menjelang Idul Fitri.

“Bagi masyarakat yang tinggal di Kabupaten Bandung dan Bandung Barat yang mudik, harus utamakan keselamatan dan hati-hati dalam berkendaraan. Jangan lupa cek kondisi listrik sebelum mudik. Terus, tetangga juga harus saling peduli untuk bantu jaga dan awasi rumah saudara kita yang mudik,” paparnya.

Sebelumnya, ia telah menggelar inspeksi mendadak (sidak) untuk memastikan harga dan ketersediaan bahan pangan di Kabupaten Bandung. Secara umum, situasi masih relatif kondusif dan stabil.

“Harga cabai yang paling signifikan naik, daging juga naik tapi masih bisa diterima pembeli, beras juga naik tapi tidak terlalu besar, bawang dan minyak goreng juga naik. Kita harus pastikan harga bahan pokok stabil di pasar jelang Lebaran,” pungkasnya.

(Safa/*)

Legislator NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Barat II (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat) itu didampingi Wakil Bupati Bandung Ali Syakieb, mereka berinteraksi langsung dengan para pedagang dan pembeli terkait ketersediaan stok dan harga sejumlah komoditas pangan jelang Lebaran.

Harga pangan yang dicek meliputi cabai, bawang, daging, serta minyak goreng. Para pengunjung dan pedagang, terutama ibu-ibu turut berswafoto bersama Rajiv dan Ali Syakieb.

Dalam kunjungan tersebut, Rajiv menilai harga sejumlah komoditas pangan mengalami tren kenaikan, tetapi masih dalam tahap normal. Terutama, cabai dan daging.

“Harga cabai yang paling signifikan naik. Daging juga naik sekitar Rp5.000 per kilogram, tetapi masih bisa diterima. Beras juga mengalami kenaikan, tetapi tidak terlalu besar. Secara umum, kita melihat harga masih terkendali aman jelang Lebaran,” kata Rajiv.

Menurutnya, ketersediaan bahan pangan menjelang Lebaran tercukupi. Hal itu ditinjau dari hasil inspeksi ke Bulog yang memiliki ketersediaan memadai.

“Yang perlu kita jaga adalah stabilitas harga di pasaran. Senin (24 Maret 2025) nanti, kami ada rapat kerja lagi sebelum memasuki masa reses untuk membahas langkah-langkah selanjutnya,” ungkap Rajiv.

Ali Syakieb juga menjelaskan bahwa harga komoditas bahan pangan di Pasar Sehat Soreang mengalami kenaikan tapi masih dalam batas wajar. Misalnya, harga daging sapi naik sekitar 10%, tapi harga ayam dan ikan masih dalam kategori normal.

“Alhamdulillah, kami melihat harga-harga di Pasar Soreang masih relatif stabil. Beberapa komoditas seperti cabai, bawang merah, dan bawang putih mengalami kenaikan sekitar 10 persen atau di bawah itu. Namun, cabai domba atau cabai rawit merah mengalami lonjakan harga yang cukup tinggi,” ujar Ali.

Untuk itu, ia menyebut sejauh ini tidak ada keluhan dari masyarakat terkait harga kebutuhan pokok di pasar tersebut.

Menurut dia, ketersediaan stok seperti bawang putih, bawang merah, dan bahan pokok lainnya dijamin masih aman.

“Alhamdulillah, stok semua aman. Minyak goreng juga tidak ditemukan adanya masalah takaran, dan kami pastikan tidak ada penyimpangan di Kabupaten Bandung. Kita juga sudah berkoordinasi dengan dinas terkait dalam rapat untuk memastikan distribusi bahan pokok tetap lancar, termasuk pengamanan arus mudik menjelang Lebaran,” pungkasnya.

(Safa/*)

“Tadi pada paparan sudah ada tersangkanya dua, kepala desa dan perangkat desa. Sanksi administrasinya bayar Rp48 miliar. Pertanyaannya simpel, banyak juga duitnya kepala desa ini,” ujar Rajiv saat Rapat Kerja Komisi IV DPR dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2/2025).

Legislator NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Barat II (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat) itu, meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar memastikan sumber uang yang hendak dibayarkan oleh Kepala Desa Kohod untuk memenuhi syarat administrasi yang ditentukan.

Ia khawatir akan muncul masalah baru akibat ketidakjelasan sumber dana yang akan dibayarkan sebagai sanksi administrasi dalam kasus pagar laut itu.

“Dari mana duitnya? Ini jangan sampai jadi masalah baru dan blunder lagi di publik. Apakah seorang kepala desa mampu membayar Rp48 miliar,” kata Rajiv.

Untuk itu, ia meminta KKP bersama Komisi IV tetap mengawal kasus pagar laut hingga mendapatkan kepastian hukum. Termasuk, memastikan KKP tetap berani mengusut kasus tersebut tanpa pandang bulu.

“Saya rasa kita perlu sama-sama konkret, kita di sini bukan mau menyerang siapapun. Tapi harus ada kepastian hukum dan KKP harus berani tegas dan jangan ragu-ragu,” tuturnya.

(Safa/*)

Dia menyentil para pejabat kementerian/lembaga agar tetap semangat atau akan ada pemain pengganti.

“Kami berharap Bapak Menteri dan Kepala Badan serta jajarannya tetap semangat bekerja, jangan kendur kinerjanya karena anggarannya turun. Kalau semangat kerjanya turun, pasti pemain cadangan dari Pak Menteri banyak,” kata Rajiv dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV dengan mitra kerja, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Sontak pernyataan Rajiv direspons dengan tawa kecil peserta raker dan RDP di Komisi IV DPR. Yang dimaksud pemain pengganti adalah jajaran eselon I yang mendampingi para menteri dan kepala badan.

“Maksud saya dirjennya, tanya saja Pak Mentan (Menteri Pertanian), pasti banyak pemain cadangan dirjennya, ya Pak, tetap semangat, jalan terus swasembada pangan, kita terus dukung dari Komisi IV,” ucap Rajiv meluruskan pernyataannya.

Saat Raker Komisi IV DPR dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta RDP dengan Badan Karantina dan Badan Pangan Nasional, Rajiv menyayangkan rekonstruksi anggaran saat ini.

“Kami menyayangkan rekonstruksi anggaran pada mitra kita di Komisi IV, seperti Kementan, KKP, Kehutanan, Barantin dan Bapanas,” ungkap Rajiv.

Meski demikian, menurut Rajiv, Fraksi Partai NasDem tetap percaya bahwa rekonstruksi pasti ada manfaatnya.

“Saya percaya, langkah yang diambil pemerintah pasti ada alasan dan dampak yang akan memberikan manfaat bagi menteri kita,” tegas legislator dari Dapil Jawa Barat II (Kabupaten Bandung dan Bandung Barat) itu.

Raker dan RDP Komisi IV dengan kelima mitranya itu merupakan kelanjutan dari kegiatan serupa yang tertunda pada Rabu (12/2/2025).

(Yudis/*)

“Izin Pak Kepala Bulog, saya dapat WA dari pedagang di Cipinang. Tadinya mereka mau beraudiensi dengan kami di Komisi IV, tapi karena ada raker, kirim saja bukti video dan suratnya,” ujar Rajiv dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR dengan Bulog, Bapanas, RNI, dan PT Pupuk, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Barat II (Kabupaten Bandung dan Bandung Barat) itu mengungkapkan, jika praktik itu benar maka pengawasan internal Bulog patut dipertanyakan.

Ia mengingatkan bahwa Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sebelumnya sudah menegaskan bahwa praktik penukaran karung harus dilaporkan ke polisi.

“Tadi saya amati Kepala Bapanas mengatakan kalau ada tukar karung, sama-sama kita lapor polisi. Iya saya sepakat, tapi pertanyaan saya, fungsi pengawasan Kepala Bulog dan lain-lainnya bagaimana? Saya juga tahu kalau orang salah, lapor polisi, Pak!” tegasnya.

Rajiv menekankan pentingnya pengawasan yang ketat agar kasus semacam itu tidak mengganggu upaya menuju swasembada pangan. Terlebih, jika Bulog tidak mampu menyerap gabah saat musim panen, harga gabah bisa anjlok. Pada akhirnya akan merugikan petani dan menghambat program ketahanan pangan nasional.

“Kalau ini enggak bisa diberesin, kita mau swasembada pangan, nanti ketika panen jangan sampai Bulog tidak bisa menyerap. Ujung-ujungnya nanti harga gabahnya turun, gagal lagi swasembada pangan,” paparnya.

Lebih lanjut, Rajiv meminta Kepala Bulog menjelaskan secara teknis bagaimana pengawasan dilakukan agar kejadian seperti itu tidak terulang. Ia juga mengingatkan agar pejabat terkait fokus pada tugasnya tanpa selalu membawa nama Presiden.

“Kita semua di sini bela Presiden, harusnya malu kalau pejabat-pejabat mitra Komisi IV ngomong Pak Presiden. Malu sama Ketua saya. Kita di sini biasa-biasa saja kok. Jelaskan teknisnya secara profesional,” pungkasnya.

(Safa/*)

Masyarakat lokal perlu mendapatkan perhatian agar keberlangsungan mata pencaharian mereka tak terganggu.

“PT BTID harus menjamin akses mereka melaut, jangan dipersulit apalagi hilang. Kita tahu, Pulau Serangan merupakan Kawasan Ekonomi Khusus, namun harus diingat masih ada masyarakat asli yang mengandalkan mata pencarian sebagai nelayan,” ujar Rajiv dalam keterangan tertulis, Rabu (29/1/2025).

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Barat II (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat) itu mengungkapkan, reklamasi di Pulau Serangan telah memperluas area sehingga perlu mempertimbangkan dampak yang dihadapi masyarakat.

Terutama, masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor perikanan dan perdagangan kecil.

Menurutnya, dampak reklamasi Pulau Serangan semakin mengkhawatirkan sejak adanya rencana penggusuran pedagang kecil atau pelaku UMKM yang berjualan di sepanjang Pantai Serangan.

Hal ini merujuk pada surat peringatan yang dilayangkan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup melalui UPTD Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai, Kota Denpasar.

“Saya berharap PT BTID, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, serta UPTD Tahura duduk bareng dengan UMKM, bicarakan baik-baik sampai ada win-win solution. Sebaiknya UMKM difasilitasi agar tidak kehilangan mata pencarian,” ujarnya.

Jumlah penduduk Pulau Serangan meningkat signifikan, dari 3.649 jiwa pada 2010 menjadi 7.417 jiwa pada 2016. Separuh di antaranya diperkirakan merupakan pendatang atau wisatawan.

Untuk itu, dengan meningkatnya populasi dan pesatnya pembangunan, Rajiv menekankan bahwa kesejahteraan masyarakat sekitar harus tetap menjadi prioritas. Ia berharap Pulau Serangan tidak hanya menjadi pusat investasi, tetapi juga tetap menjadi rumah yang layak bagi warga lokal yang telah lama bergantung pada laut dan usaha kecil. (Safa/*)

“Saya meminta Menteri KP dan jajarannya segera menemukan pelakunya,” tegas Rajiv melalui keterangan tertulis, Kamis (23/1/2025).

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Barat II (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat) itu mengungkapkan, imbas pemagaran laut di Kabupaten Tangerang dan Bekasi telah merugikan ribuan nelayan dan penangkar kerang hijau. Oleh karena itu, pelaku pemagaran laut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

“Bayangkan 3.888 nelayan dan 502 penangkar kerang hijau mengalami kerugian akibat pemasangan pagar laut di Tangerang,” ungkap Rajiv.

Menurutnya, Kementerian KP mesti bergerak cepat menyerap keluhan masyarakat dan menindak tegas pelaku pemagaran laut. Langkah KKP yang menyegel pagar laut dinilai belum cukup, terlebih tindakan tersebut dilakukan seusai kasus tersebut viral di ruang publik.

“Jangan menunggu viral dulu baru ditangani. Seharusnya kasus ini sudah bisa ditangani sejak Agustus 2024, karena Dinas Kelautan Provinsi Banten sudah menemukan ada pagar laut ilegal sepanjang 7 km. Namun, karena dibiarkan akhirnya sekarang menjadi 30,16 kilometer,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pola koordinasi yang buruk antara KKP dan Dinas Kelautan di daerah dalam menangani kasus pagar laut. Untuk itu, Rajiv mendesak KKP untuk segera memperbaiki pola dan lajur koordinasi agar peristiwa serupa tak terjadi di wilayah lain.

“Menteri KP dan jajarannya harus memperbaiki komunikasi dan koordinasi dengan semua DKP di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota agar kejadian penyalahgunaan ruang laut di Indonesia dalam bentuk apapun tidak terjadi lagi,” pungkasnya.

(Safa/*)

“Menurut saya, kita harus lihat tujuan pemagaran ini untuk apa? Kalau memang tujuannya adalah penataan ulang, membuat alur pelabuhan dengan lebar dan kedalaman tertentu, ini bisa masuk kategori reklamasi,” tukas Rajiv, Jumat (17/1/2025).

Rajiv menegaskan pemilik proyek harus patuh pada hukum, di mana kegiatan dan definisi reklamasi diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 122 Tahun 2012 dan pihak yang mengeluarkan izin adalah setingkat menteri.

Kegiatan reklamasi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

“Perusahaan pelaku pemagaran harus tunduk pada hukum, sesuai undang-undang dan Perpres Nomor 122 Tahun 2012 sudah dijelaskan kegiatan reklamasi termasuk di dalamnya kegiatan pengerukan, pengurugan, pengeringan, pembuatan drainase untuk mengubah alur laut, dan yang mengeluarkan izin adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan,”tegas Rajiv.

Meski demikian, Rajiv mengatakan Komisi IV DPR akan segera melakukan kunjungan kerja spesifik (kunspek) untuk melihat dari dekat serta mencari tahu apakah ada potensi pelanggaran hukum atau tidak.

“Kami akan segera melakukan kunspek ke lokasi di Kabupaten Bekasi untuk mencari tahu duduk perkaranya dan mendengar para pihak terkait. Sekali lagi jika ditemukan ada potensi pelanggaran hukum, kami mendorong aparat penegak hukum segera menangani kasus ini,” lanjut Rajiv

Sebelumnya, pada 15 Januari 2025, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyegel pagar laut di Kabupaten Bekasi.

Proyek pagar laut itu dinilai termasuk reklamasi dan belum mengantongi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dari KKP, sehingga kegiatan pemagaran tidak dapat dilanjutkan. (yudi/*)

“Nanti saat kunspek (kunjungan spesifik), kita akan tahu pagar laut ini legal atau tidak. Jika ada indikasi melanggar aturan saya mendorong dibawa ke ranah hukum,” tegas Rajiv di Jakarta, Rabu (15/1/2025).

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Barat II (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat) itu mengungkapkan, dirinya bersama Komisi IV DPR akan mengunjungi area pagar laut untuk memastikan apakah terdapat indikasi pelanggaran aturan serta berupaya menguak pelaku sekaligus motif di balik pemagaran tersebut.

“Komisi IV akan segera melakukan kunspek ke lokasi kejadian untuk mengetahui pelaku serta motif pemagaran laut,” tegas Rajiv.

Menurutnya, jika terdapat indikasi pelanggaran, maka diharapkan Komisi III DPR juga ikut mengawal kasus itu agar tak menimbulkan kerugian berkepanjangan bagi nelayan dan masyarakat di sekitar perairan Banten.

“Kami memberikan perhatian serius, setelah diketahui ada pelanggaran hukum, selanjutnya Komisi III yang akan mengawal kasus pemagaran laut ini,” tambahnya.

Ia mengapresiasi langkah awal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang telah menyegel agar tak ada aktivitas di area pemagaran di perairan Tangerang itu karena masyarakat dan nelayan dirugikan akibat pemagaran laut sepanjang 30 kilometer itu.

“Saya apresiasi langkah cepat KKP yang segera melakukan penyegelan sehingga warga setempat tidak semakin dirugikan dengan kegiatan pemagaran ini. Sedangkan untuk pembongkaran pagar laut saya yakin KKP memiliki mekanisme sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,” ucap Rajiv.

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melakukan penyegelan terhadap kegiatan pemagaran laut tanpa izin sepanjang 30,16 kilometer di perairan Tangerang tersebut.

Pemasangan pagar bambu diduga tidak memiliki izin perihal Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).

“Kunspek yang dilaukan Komisi IV merespons aduan nelayan di sekitar lokasi yang merasa dirugikan,” demikian Rajiv.

(safa/*)

“Kami Komisi IV DPR apresiasi KKP sudah mengambil langkah tegas,” ujar Rajiv melalui keterangan tertulis, Selasa (14/1/2025).

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Barat II (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat) itu mengungkapkan, terdapat mekanisme untuk menangani peristiwa pemagaran laut yang terjadi di perairan Banten.

Untuk itu, ia memastikan Komisi IV DPR akan segera mengagendakan kunjungan spesifik (kunspek) ke area pemagaran laut di Kabupaten Tangerang seusai masa reses.

“Kami sudah membahas di internal Komisi IV, begitu kesempatan pertama buka masa sidang kami segera kunjungan spesifik,” tegas Rajiv.

Rajiv juga menerangkan, jika Komisi IV telah melakukan kunjungan spesifik ke area pemagaran laut maka akan dilanjutkan dengan rapat dengan pemerintah dan lembaga terkait untuk mengambil langkah strategis dalam menangani masalah tersebut.

“Kan semua ada mekanismenya, makanya kami DPR setelah kunspek akan melakukan rapat dengan mitra untuk langkah-langkah ke depan,” pungkasnya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melakukan penyegelan terhadap kegiatan pemagaran laut tanpa izin sepanjang 30,16 kilometer di perairan Tangerang, Banten itu.

Pemasangan pagar bambu tersebut diduga tidak memiliki izin dasar Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL). Langkah itu merespons aduan nelayan di sekitar lokasi yang merasa dirugikan. (safa/*)

Ia menegaskan kebocoran kendaraan pengangkut muatan kimia berbahaya itu terjadi karena perusahaan ceroboh dan tidak melakukan pengecekan dengan baik sebelum cairan tersebut di transportasikan.

“Menurut saya kebocoran soda api atau caustic soda ini akibat kecerobohan dan kelemahan pengawasan CV Yasindo Multi Prima, yang tidak memastikan armadanya aman dalam mengangkut bahan kimia berbahaya,” ungkap Rajiv, Rabu (25/12).

Anggota DPR dari Dapil Jabar II (Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung) itu menuntut CV Yasindo mengobati seluruh korban dan mengganti rugi semua kendaraan yang rusak.

“Saya menuntut CV Yasindo bertanggung jawab penuh atas insiden ini, seluruh korban yang berjumlah lebih dari 100 orang harus diobati hingga sembuh. Selain itu, 150 unit kendaraan masyarakat yang rusak harus ganti atau diperbaiki,” ujar legislator muda yang dikenal dekat dengan warga Kabupaten Bandung Barat itu.

Selain itu, Rajiv meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) serta Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Barat meninjau kembali izin usaha CV Yasindo serta memeriksa kelaikan armada transportasi yang digunakan untuk mengangkut senyawa kimia berbahaya.

“Saya ingin peristiwa ini tidak terjadi lagi. Kecelakaan ini akibat kelalaian dan kecerobohan dari pihak perusahaan. Saya minta Disperindag dan Dishub memastikan industri ini aman bagi masyarakat sekitar. Kalau perlu cek lagi izin usaha, amdal, serta kelaikan armada transportasi mereka,” tegas Rajiv.

(RO/*)

Terutama sejumlah perusahaan yang terindikasi tidak patuh melaksanakan program reboisasi setelah melakukan eksploitasi sumber daya alam di daerah aliran sungai (DAS).

“Kita ingin mendorong Komisi IV DPR untuk turun langsung cek ke lapangan perusahaan tambang yang nakal,” ujar Rajiv, Rabu (11/12)

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Barat II (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat) itu mengungkapkan, perusahaan tambang yang mengantongi izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) dari Kementerian Kehutanan mestinya melaksanakan reboisasi.

Terlebih berkenaan dengan tekad Presiden Prabowo Subianto mengimplementasikan program reboisasi 12,7 juta hektare untuk memulihkan kondisi alam Indonesia.

Untuk itu, Kementerian Kehutanan yang telah menerbitkan IPPKH kepada perusahaan tambang harus dipastikan melaksanakan program reboisasi agar kondisi alam yang telah dieksploitasi dapat dipulihkan kembali.

“Kita mau memastikan program Presiden Prabowo dilaksanakan oleh kementerian terhadap perusahaan-perusahaan tambang. Jangan barangnya sudah diambil, tapi tidak direboisasi. Jadi, kita ingin memastikan program Pak Presiden tentang reboisasi benar terlaksana,” tegas Rajiv.

Ia menerangkan, Komisi IV akan melakukan sidak ke sejumlah perusahaan tambang pada masa sidang ke-2 tahun 2024. Sidak akan dilakukan secara acak.

“Untuk perusahaan yang disidak, tentunya dilakukan random,” jelasnya.

Rajiv mendesak Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, agar berani menindak tegas, bila perlu mencabut izin perusahaan tambang yang tak melaksanakan program reboisasi. Pasalnya, rehabilitasi atau reboisasi lahan diperlukan untuk memulihkan kondisi kelestarian alam Indonesia.

“Saya mau tanya komitmen Pak Menteri Kehutanan, berani tidak mencabut IPPKH perusahaan tambang yang tidak menjalankan reboisasi yang sudah diperintahkan Kementerian kehutanan,” kata Rajiv saat rapat kerja dengan Menteri Kehutanan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/10) lalu.

Sikap tegas Kementerian Kehutanan diharapkan seiring dengan rencana Presiden Prabowo yang akan mereboisasi 12,7 juta hektare hutan di Indonesia karena mengalami kerusakan.

Rajiv pun memberikan catatan terkait implementasi program agar menentukan skala prioritas, sehingga program reboisasi besar-besaran itu dapat tepat sasaran.

“Kami mengingatkan agar program reboisasi 12,7 juta hektar nantinya harus terarah dan memiliki skala prioritas agar tepat sasaran,” ujar Rajiv.

(safa/*)

Menurut Rajiv, sudah sepatutnya Mentan mencopot 11 bawahannya yang terlibat dalam kasus pengadaan pupuk palsu yang terbukti merugikan petani.

“Saya apresiasi komitmen Mentan membersihkan lembaganya dari ASN yang terlibat pengadaan pupuk palsu. Kalau perlu seret mereka ke penegak hukum, karena sudah menipu petani,” tegas Rajiv dalam keterangannya, Jumat (29/11).

Rajiv terkejut karena kandungan NPK (nitrogen, fosfor, dan kalium) dalam pupuk yang diproduksi empat perusahaan swasta pemenang tender, di bawah standar kandungan NPK minimum 15%, bahkan ada yang 0%.

Ia juga mempertanyakan prosedur Kementan yang meloloskan perusahaan tersebut dalam lelang pengadaan pupuk, padahal seharusnya ada proses check-recheck sebelum menunjuk perusahaan-perusahaan itu sebagai pemenang pengadaan pupuk.

“Bagaimana bisa perusahaan pupuk ini bisa menang tender pengadaan pupuk yang nilainya cukup besar, apakah kementan tidak melakukan kunjungan ke pabrik terkait dan memeriksa uji mutu produk-produk tersebut secara random?” tegas Rajiv.

Anggota DPR dari Dapil Jabar II (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat) itu meminta Kementan membasmi mafia pupuk palsu, tidak cukup hanya mem-blacklist empat perusahaan nakal pupuk tersebut dan memroses 23 perusahaan lain yang memproduksi pupuk tidak memenuhi spesifikasi.

“Kan Pak Andi Amran sudah bilang, potensi kerugian akibat pupuk palsu sebesar Rp600 miliar dan kerugian pupuk berkualitas rendah bisa mencapai Rp3,2 triliun. Artinya Kementan harus audit lagi pengadaan pupuk secara e-katalog atau PL,” tegas Rajiv yang dikenal dekat dengan petani Jawa Barat itu.

Rajiv berharap Kementan dan penegak hukum menangkap mafia pupuk di Indonesia agar petani tidak lagi menderita akibat ulah produsen nakal yang mengurangi dosis nutrisi pada penyubur tanaman. Tindakan tersebut akan menganggu program swasembada pangan yang menjadi target Presiden Prabowo Subianto. (RO/*)

“Menurut saya, sebetulnya saat ini kita sudah membutuhkan undang-undang spesifik yang melarang dan mengatur khusus tentang konsumsi hewan peliharaan nonpangan,” ujar Rajiv di Jakarta, Kamis (21/11).

Legislator NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Barat II (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat) itu menegaskan, Fraksi Partai NasDem menilai perlu regulasi yang memuat tentang perlindungan kesejahteraan hewan.

“Nah kami Partai NasDem DPR menganggap perlindungan kesejahteraan hewan seperti kucing dan anjing penting dan memerlukan perhatian serius dari kita semua,” tegas Rajiv.

Ia mengungkapkan, semula larangan mengonsumsi hanya mengacu pada UU Nomor 18/2012 tentang Pangan dan UU No. 41/2014 juncto UU No. 18/2019 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Belum terdapat pengaturan yang lebih detail dan spesifik tentang larangan mengonsumsi hewan peliharaan nonpangan seperti anjing dan kucing.

Larangan mengonsumsi hewan peliharaan nonpangan seperti anjing dan kucing yang tertuang dalam RUU tentang Pelarangan Kekerasan terhadap Hewan Domestik tak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. Tetapi RUU tersebut masuk alam Prolegnas Jangka Menengah 2025-2029.

Sebelumnya, RUU tentang Pelarangan Kekerasan terhadap Hewan Domestik diusulkan Yayasan Jakarta Animal Aid Network (JAAN) Domestic Indonesia ke Badan Legislasi DPR.

Semula, RUU bernama Pelarangan Kekerasan terhadap Hewan Domestik dan Pelarangan Perdagangan Daging Anjing dan Kucing.

Namun larangan konsumsi tidak diterima Baleg DPR yang kemudian disetujui dengan nama RUU tentang Pelarangan Kekerasan terhadap Hewan Domestik.

RUU tersebut disetujui untuk dibawa ke pembicaraan tingkat II dan masuk dalam Prolegnas Jangka Menengah 2025-2029. (RO/Safa/*)

“Kami mengapresiasi rencana Presiden Prabowo yang akan melakukan reforestasi atau reboisasi besar-besaran 12 juta hektare hutan di Indonesia. Hal itu disampaikan dalam Cop29 Baku Azerbaijan (UN Climate Change Conference Baku) yang dihadiri oleh Pak Menteri juga,” ujar Rajiv dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11).

Legislator NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Barat II (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat) itu menjelaskan, pemulihan kondisi hutan di Indonesia akan dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Subianto, meskipun tidak menggunakan APBN.

“Pada prinsipnya kita mengapresiasi rencana mulia ini, akan membuat hutan Indonesia pulih seperti sedia kala. Saya mendapat informasi proyek ini tidak menggunakan APBN yang saat ini sangat terbatas, meskipun kami menyadari ini adalah proses yang panjang,” ungkapnya.

Fraksi NasDem, kata Rajiv, berharap Kementerian Kehutanan memastikan prioritas sasaran wilayah yang hendak dilakukan reboisasi atau reforestasi.

“Pada catatan kami, Fraksi NasDem menilai selama ini prioritas sasaran reboisasi kurang jelas, apakah dilakukan di hutan konservasi, hutan lindung, atau hutan produksi,” ungkapnya.

Pasalnya, Rajiv menilai aktivitas reboisasi atau reforestasi dilakukan pada hutan produksi, sehingga belum tepat menuntaskan dan mengantisipasi bencana hidro metrologi.

“Padahal, bencana hidro metrologi di Indonesia lebih banyak disebabkan oleh rusaknya daerah hulu, DAS (Daerah Aliran Sungai) yang pada umumnya adalah kawasan lindung, hutan konservasi, dan hutan lindung,” jelas Rajiv.

Di sisi lain, Rajiv juga meminta Kementerian Kehutanan untuk berani dan lebih tegas dalam menindak perusahaan yang melakukan eksploitasi sumber daya alam, tetapi tidak melakukan upaya pemulihan kondisi hutan.

“Contoh di Provinsi Sulawesi Tengah, ada tiga perusahaan yang sudah mendapatkan SP3. Ini artinya pemerintah dianggap enteng oleh perusahaan-perusahaan. Kami meminta Pak Menteri agar kita berani, atau bila perlu kita cabut aja izin IPPKH-nya,” tegas Rajiv.

“Kementerian Kehutanan harus tegas memaksa perusahaan yang beroperasi di wilayah konsesi untuk melaksanakan kewajibannya tanpa ditawar lagi,” pungkas Rajiv.

(Safa/*)

“Saya mengapresiasi dan mendukung penuh operasi yang digelar Polresta Bandung dan Polres Cimahi, yang berhasil membongkar praktik ilegal penjualan pupuk bersubsidi dan menyebabkan kelangkaan pupuk di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat,” ungkap Rajiv dalam keterangannya, Kamis (14/11).

Lebih lanjut Rajiv mengatakan selama ini petani di beberapa tempat di Jawa Barat seperti Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat, sulit mendapatkan pupuk bersubsidi sehingga kualitas dan kuantitas hasil panen petani terus menurun.

“Petani sulit memupuk tanaman mereka, karena pupuk bersubsidi langka. Kalau pun ada, harganya sudah sangat mahal dan tidak wajar. Akibatnya hasil panen petani pun terus turun,” ungkap Rajiv.

Meski demikian, Rajiv meminta aksi penegak hukum, khususnya polisi dalam membongkar peredaran pupuk bersubsidi secara ilegal harus terus dilakukan secara konsisten.

Polisi harus terus mengejar dan menangkap para pelaku yang menjual pupuk subsidi secara ilegal di seluruh Indonesia, karena jelas sudah menghambat program pemerintah yang ingin membangun swasembada pangan.

“Saya minta kepolisian mengungkap dan menangkap pelaku penyelewengan pupuk bersubsidi di seluruh Indonesia, karena program swasembada pangan butuh pupuk,” tegas Rajiv.

Sebelumnya, Polres Cimahi berhasil menangkap tiga pelaku praktik ilegal penjualan pupuk subsidi sebanyak 6,1 ton. Sedangkan Polresta Bandung menangkap satu pelaku dengan barang bukti 40,95 ton pupuk bersubsidi.

Praktik penjualan ilegal itu terbongkar setelah polisi menerima laporan dari para petani yang kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi, dan mengeluhkan harga pupuk yang melambung tinggi di pasaran, jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. (RO/kbl/*)

“Kami apresiasi seluruh program Kementan ini, tapi kita khawatir akan terganggu dengan masalah mendasar pertanian, seperti pengadaan pupuk bersubsidi yang distribusinya belum merata dan serapannya masih rendah. Kita harus waspadai apalagi bulan November ini adalah awal musim tanam utama,” ungkap Rajiv saat Rapat Kerja Komisi IV DPR dengan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, beserta jajarannya, di Ruang Rapat Komisi IV DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (5/11).

Legislator NasDem dari Dapil Jawa Barat II ( (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat) itu bahkan memberikan contoh sebagian petani di Jawa Barat sulit mendapatkan pupuk karena peraturan yang berubah-ubah dan harus terdata dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

“Saya mendapat keluhan dari sebagian petani Cianjur dan Kabupaten Bogor yang sulit mendapatkan pupuk bersubsidi akibat peraturan yang berubah-ubah. Mulai dari pembelian harus menggunakan Kartu Tani dan kini harus terdata di RDKK,” tegas Rajiv.

Dalam kesempatan tersebut, Rajiv juga mempertanyakan nasib 12 lokasi Food Estate atau lumbung pangan yang berada beberapa provinsi, apakah Kementan akan tetap melanjutkan program lumbung pangan di lokasi tersebut.

“Kami juga mendukung program Food Estate di Merauke, tapi jangan lupa bahwa pemerintah masih ada 12 lokasi lumbung pangan di delapan provinsi lainnya, termasuk di Kalimantan Tengah yang sampai saat ini belum ada evaluasinya. Apakah akan dilanjutkan atau dihentikan?” tanya Rajiv.

Legislator Muda NasDem itu juga menegaskan Kementan tidak boleh melupakan alih fungsi lahan pangan, terutama di Pulau Jawa yang tidak terkendali, di samping proyek cetak sawah yang sedang berlangsung saat ini.

“Kementan harus memberikan perhatian serius pada alih fungsi lahan di Indonesia, terutama di Jawa yang tanahnya sangat subur. Ada UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang ditaati dan dilaksanakan. Kalau perlu kita kaji ulang implementasinya,” pungkas Rajiv.

(kbl/*)

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rajiv, mendukung rencana Presiden tersebut. Menurutnya, kebijakan itu merupakan langkah penting dalam meringankan beban ekonomi masyarakat kecil yang selama ini berperan vital dalam ketahanan pangan dan ekonomi nasional.

“Dengan meringankan beban utang mereka, kita turut mendukung kesejahteraan dan stabilitas sektor pertanian dan kelautan yang sangat penting bagi negara,” ungkap Rajiv dalam keterangannya, Jumat (1/11).

Wakil rakyat dari Dapil Jawa Barat II ( (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat) itu juga menambahkan, petani dan nelayan kecil kerap terjebak dalam siklus utang yang sulit mereka atasi, terutama di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu.

“Mereka menghadapi tantangan besar seperti fluktuasi harga komoditas, gagal panen, cuaca buruk, hingga minimnya akses ke teknologi dan modal usaha yang memadai,” papar Rajiv.

Untuk itu, tambah Rajiv, penghapusan utang adalah solusi konkret yang dapat memberikan ruang bagi petani dan nelayan kecil untuk bangkit dan kembali produktif tanpa beban finansial yang membatasi.

“Saya yakin, dukungan kepada petani dan nelayan kecil ini tidak hanya berdampak langsung pada kesejahteraan mereka, tetapi juga mampu memperkuat ketahanan pangan nasional,” tandas Rajiv.

Dengan begitu, Rajiv pun berharap kebijakan tersebut segera diimplementasikan secara efektif agar manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh para petani dan nelayan kecil yang selama ini berjuang menjaga pasokan pangan bagi masyarakat.

Sebelumnya, Presiden Prabowo berencana menghapus utang kredit macet dari sedikitnya enam juta petani, nelayan, hingga UMKM di perbankan melalui penerbitan peraturan presiden soal pemutihan utang.

Ia berharap pemutihan utang dapat membuka kembali akses petani, nelayan, dan UMKM kepada pembiayaan perbankan.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pada Selasa (28/10) mengatakan bahwa rencana pemutihan atau penghapusan utang/kredit macet petani akan dibahas secara bersama-sama berbagai pihak. (RO/*)

“Pangan adalah kebutuhan dasar yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, dan kita tidak bisa abai terhadap tantangan dan potensi di sektor ini,” ungkap Rajiv dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (26/10).

Legislator NasDem dari Dapil Jawa Barat II (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat) itu menambahkan, Komisi IV bersama kementerian seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta instansi terkait lainnya, akan bekerja memastikan bahwa program-program strategis dijalankan tepat sasaran dan efisien.

“Kami juga akan mendorong penyelesaian masalah infrastruktur dan akses teknologi, sehingga para petani dan nelayan kita bisa meningkatkan produktivitas secara berkelanjutan,” tegasnya.

Dalam hal anggaran, tambahnya, Komisi IV akan memastikan alokasi yang cukup dan pengawasan ketat terhadap penggunaan dana, sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar membawa manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya di sektor pangan.

“Kami akan terus berperan aktif, menyuarakan aspirasi masyarakat, serta mengawal kebijakan yang berpihak pada ketahanan pangan nasional, agar Indonesia tidak hanya mencapai swasembada pangan, tetapi juga mampu bersaing di tingkat global,” urainya.

Ditekankan Rajiv, melalui sinergi yang kuat antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat, kita yakin program ketahanan pangan yang diusung Presiden dapat terwujud demi masa depan Indonesia yang lebih mandiri dan sejahtera. (*)