Menurutnya, hal itu terjadi karena kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia. Untuk itu, ia mendorong Kemenaker melalui BLK yang ada agar dapat memberikan bekal peralatan usaha bagi para lulusan BLK sehingga mereka mampu mandiri.

Legislator NasDem dari Dapil Nusa Tenggara Timur II (Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Sabu Raijua, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, Kupang, Rote Ndao, dan Kota Kupang) itu juga menambahkan, selain punya skill dan keterampilan, lulusan sekolah kejuruan juga harus punya kemampuan berbahasa asing sehingga mudah terserap di dunia kerja.

“Jadi ketika mereka mandiri, teman-teman itu masih kurang peralatan untuk bisa bekerja. Nah ini mungkin menjadi catatan penting, apakah bisa didorong lagi dalam program kali ini, sehingga bisa dibekali dengan peralatan bagi mereka yang sudah selesai berlatih untuk bisa mandiri,” tukas Ratu Wulla.

Ratu pun berharap Kemenaker dapat menambah pelatihan bahasa asing di tiap BLK yang ada sehingga lulusannya memiliki keterampilan yang lengkap, baik soft skill maupun hard skill. Terutama, bagi pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan keterampilan bahasa asing.

“Mereka harus memiliki keterampilan yang komplit. Jadi ketika bekerja mereka punya skill dan keterampilan serta punya kemampuan berbahasa, sehingga benar-benar bisa terserap,” imbuhnya.

(dpr.go.id/*)

“Seluruh masyarakat termasuk LSM, pengusaha, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lainnya perlu bekerja sama dengan pemerintah menangani stunting di Sumba Barat Daya,” ujar Ratu di Tambolaka, SBD, Rabu (1/5).

Srikandi Partai NasDem itu mengungkapkan, angka stunting di SBD masih sangat tinggi sekitar 32%, jauh di atas target nasional pada 2024 yakni 14%.

Menurut Ratu, strategi yang paling tepat untuk menurunkan stunting ialah kolaborasi dan saling kerja sama antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat.

“Penanganan stunting di daerah ini tidak bisa hanya dilakukan pemerintah saja. Semua pihak perlu mengambil tindakan bersama pemerintah daerah menangani stunting,” tegasnya.

Legislator dari dapil NTT II (Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Sabu Raijua, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, Kupang, Rote Ndao, dan Kota Kupang) itu optimistis dengan keterlibatan semua pihak dalam menangani stunting, maka hasilnya akan baik.

“Perlu terobosan untuk menangani masalah ini, termasuk pemerintah perlu menggandeng masyarakat dalam penanganan stunting,” tukas Ratu.

(dis/*)

Kegiatan tersebut diikuti berbagai kalangan masyarakat di daerah tersebut seperti pasangan usia subur, ibu hamil, kader posyandu, serta masyarakat umum.

Dalam paparannya, Ratu mengatakan stunting merupakan ancaman serius bagi bangsa Indonesia termasuk bagi masyarakat Kabupaten Sumba Barat Daya. Ancaman jangka pendek berkaitan dengan kondisi kesehatan anak-anak serta ancaman jangka panjang terkait dengan tumbuh kembang dan tingkat intelegensi anak-anak.

“Stunting sebagai masalah serius perlu dikeroyok bersama oleh seluruh elemen masyarakat dan pemerintah. Komitmen dan kolaborasi aktif masyarakat dan pemerintah sangat diperlukan,” ujar Ratu Wulla.

Legislator NasDem dari Dapil NTT II (Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Sabu Raijua, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, Kupang, Rote Ndao, dan Kota Kupang) itu berharap, pola intervensi secara spesifik dan sensitif, dapat berdampak positif pada penurunan stunting di Kabupaten SBD.

“Saya berharap kegiatan ini dapat memberikan dampak positif terhadap pengetahuan masyarakat, guna mendukung upaya percepatan stunting nasional yang saat ini sedang dikebut pemerintah,” tegasnya.

Kegiatan tersebut tidak hanya diisi dengan memberikan materi kampanye percepatan penurunan stunting, BKKBN dan Ratu Wulla juga melakukan pembagian hadiah bagi para penanya dan pemberi jawaban terbaik dalam acara sosialisasi itu.

Ratu Wulla yang kembali maju sebagai calon anggota legislatif DPR RI periode 2024-2029 Partai NasDem dari Dapil NTT II, menyebut pembagian hadiah tersebut bertujuan memberikan motivasi kepada masyarakat untuk mengikuti materi penting yang disampaikan dalam sosialisasi, yaitu terkait upaya percepatan penurunan stunting.

“Saya memberi apresiasi kepada masyarakat Taworara karena saya melihat antusiasme masyarakat yang sangat tinggi untuk mengikuti kegiatan ini. Bukan karena motivasi hadiah yang disediakan panitia, tetapi karena semangat untuk mendapatkan pengetahuan tentang stunting bagi masyarakat,” terangnya.

Di kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan BKKBN Wil NTT Elsa Pongtuluran menyampaikan bahwa tujuan kegiatan itu adalah sebagai salah satu upaya untuk mengedukasi masyarakat tentang stunting.

“Masyarakat sebagai komponen penting pengendalian dan percepatan penurunan stunting, dapat secara aktif berperan mempercepat penurunan stunting melalui penerapan pola perilaku hidup sehat. Juga menerapkan pemberian makanan bergizi bagi ibu menyusui dan anak-anak dalam rumah tangga,” ujar Elsa.

(*)

“Kalau untuk pelaksanaan BIAN, kita mendengar sudah ada di angka 96,6%. Namun untuk BIAS, kalau tahun 2022 sangat bagus, yaitu 103%. Tapi untuk pelaksanaan di tahun 2023, kita dapat informasi masih ada di angka 59,58%. Sedangkan waktu kita hanya satu bulan lagi sampai dengan Desember,” ujar Ratu dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR di Kantor Bupati Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Rabu (22/11).

Ratu turut memperhatikan upaya yang dilakukan Pemda Maros untuk mencapai target 100% dalam satu bulan mendatang.

Ia meminta Pemda menjelaskan strategi dalam menghadapi berbagai potensi kendala dalam mencapai target 100% untuk program BIAS di tahun 2023.

“Kami berharap agar satu bulan ini kita bisa fokus dan efektif dalam mencapai target 100% pada program BIAS,” jelas Ratu.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maros, dr M Yunus, menyampaikan bahwa pelaksanaan BIAS tahun 2023 masih sementara berlangsung, dan penginputan capaian ke dalam Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK) masih dalam proses dan belum seluruhnya selesai diinput.

“Kami masih menyandingkan capaian antara data yang sudah diinput di ASIK dengan data manual,” ujar Yunus.

(dpr.go.id/*)

“Untuk penanganan kanker payudara diharapkan sekali semua lini bekerja dan yang digiatkan adalah deteksi dini. Ini penting sehingga bisa cepat diberikan penanganan kesehatan sebelum terlambat,” kata Ratu dalam diskusi daring bertema Pekerjaan Rumah dalam Memperingati Bulan Kesadaran Kanker Payudara yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (25/10).

Ratu juga mendorong agar program Kementerian Kesehatan untuk menanggulangi kanker payudara semakin dimasifkan. Di antaranya, promosi kesehatan, perlindungan khusus, deteksi dini dan penanganan kasus.

Sedangkan untuk daerah-daerah yang belum ada pelayanan kesehatan terkait kanker payudara, Ratu mendorong kerja sama Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan agar tidak ada lagi daerah yang tidak terjangkau akses layanan kesehatan.

“Agar betul-betul tidak ada daerah yang tertinggal atau belum disentuh layanan kesehatan. Karena memang, usia 30 sampai 50 tahun perempuan itu yang berpotensi sekali untuk terkena kanker payudara,” tukas Legislator NasDem dari Dapil Nusa Tenggara Timur II (Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Sabu Raijua, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, Kupang, Rote Ndao, dan Kota Kupang) itu.

(dis/*)

“Kolaborasi dan sinergi antara pemerintah, BKKBN, dan masyarakat harus terus dilaksanakan untuk mempercepat penurunan stunting di NTT,” ujar Ratu di depan masyarakat peserta sosialisasi.

Ratu mengatakan, BKKBN telah ditunjuk sebagai pilot penurunan stunting di Indonesia, termasuk di NTT yang tingkat prevalensi stuntingnya masih tinggi.

Menurut legislator NasDem dari Dapil NTT II (Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Sabu Raijua, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, Kupang, Rote Ndao, dan Kota Kupang) itu, peran aktif masyarakat merupakan faktor kunci dalam mendukung percepatan penurunan stunting.

“Saya minta masyarakat aktif berperan dengan memperhatikan gizi dalam keluarga, terutama pada ibu hamil dan anak-anak balita,” tukasnya.

(dis/*)

“Masih banyak daerah yang belum turut serta dalam implementasi UU No.18/2017 tentang Perlindungan PMI. Di daerah ini kadang-kadang pemda lepas tangan dalam pengurusan administrasi dan sebagainya,” ujar Ratu dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR dengan Menaker, Ida Fauziah, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (27/9).

Menurut Ratu, pemerintah daerah (pemda) terutama daerah tingkat II, belum maksimal dalam mengurus PMI. Berbagai fasilitas yang telah dibangun seperti Lembaga Terpadu Satu Atap (LTSA) juga belum difungsikan sebagaimana mestinya.

Ratu menceritakan bahwa calon PMI harus mengurus perizinan ke provinsi. Padahal, di tingkat kabupaten sudah ada kantor yang mengurusi masalah tersebut.

“Contoh lain terkait medical check up. Mereka harus ke provinsi, mungkin dari kementerian itu menunjuk rumah sakit provinsi, padahal di daerah ada (rumah sakit) tapi tidak dimanfaatkan. Ini kan sudah beban biaya dan sebagainya,” tandasnya.

Pelibatan pemda, lanjut Ratu, juga dimaksudkan agar perlindungan PMI semakin baik dan memininalisasi pemberangkatan PMI secara nonprosedural atau ilegal.

Dalam rapat tersebut, legislator dari dapil NTT II (Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Sabu Raijua, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, Kupang, Rote Ndao, dan Kota Kupang) itu mengapresiasi kehadiran Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) sampai ke daerah.

Ratu mendorong agar Kemenaker menggandeng Kementerian Desa untuk mengembangkan keahlian tenaga kerja di desa. Kolaborasi antara BLLK dan pemerintah desa harus dimaksimalkan.

“Saya berharap ada terobosan dari Menaker bekerja sama dengan Menteri Desa. Kan di desa ada anggaran pemberdayaan. Bagaimana itu bisa dimanfaatkan untuk masyarakat berlatih di BLK komunitas yang ada di desa-desa,” tukas Ratu.

(dis/*)

Ini diperlukan, menurut dia, guna mencegah kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang marak terjadi di NTT.

“Provinsi NTT merupakan daerah pemasok tenaga kerja ilegal ke luar negeri yang cukup banyak. Mengatasi hal itu, sudah saatnya Pemprov NTT memiliki perda yang melindungi pekerja migran agar tidak terjebak dalam kasus TPPO seperti terjadi selama ini,” kata Ratu dalam acara pengukuhan komunitas relawan Kawan PMI, di Kupang, NTT, Selasa (19/9).

Ratu mengatakan, tenaga kerja ilegal direkrut oleh jaringan dengan modus yang beragam sehingga berbagai upaya pemerintah harus terus dilakukan, termasuk melalui penegakan hukum.

Menurut Ratu, salah satu yang perlu dilakukan ialah membuat perda tentang perlindungan PMI. Sehingga, para pencari kerja benar-benar terlindungi dari jeratan oknum yang ingin mengambil keuntungan dari tenaga kerja yang direkrut secara ilegal.

Kebijakan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk membentuk komunitas Kawan PMI merupakan suatu langkah strategis dalam mengatasi kasus TPPO yang terjadi di NTT.

Legislator dari dapil NTT 2 (Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Sabu Raijua, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, Kupang, Rote Ndao, dan Kota Kupang) ini menilai TPPO merupakan persoalan serius di NTT. Dalam lima tahun terakhir, terdapat sekitar 650 orang PMI asal NTT dipulangkan dalam kondisi meninggal dunia.

Dia mengatakan, beberapa provinsi di Indonesia telah memiliki perda tentang perlindungan PMI, seperti Provinsi Jawa Barat, Bali dan Jawa Timur.

“Kami berharap NTT juga segera memiliki perda perlindungan PMI, sehingga tidak ada lagi warga NTT yang menjadi korban perdagangan orang,” tukas Ratu.

(dis/*)

“Sangat diharapkan ada upaya pemerintah untuk penanganan. Ini harus ada perhatian khusus. Bagi penderita yang sudah terkonfirmasi, (perawatannya) harus diambil alih oleh pemerintah provinsi. Karena di daerah kan fasilitas kesehatannya sangat minim,” ujar Ratu dalam keterangannya, Kamis (27/10).

Baca juga: Koordinasi Antarlembaga Kunci Penanganan Kasus Ginjal Akut Anak

Ratu juga mengusulkan agar pemerintah segera membentuk ‘Tim Gerak Cepat’ yang melibatkan para ahli dan bahkan epidemiolog untuk melakukan investigasi penyebab sekaligus mitigasi masalah tersebut. Penanganan dan penelusuran harus dilakukan agar tidak ada korban baru dari kasus itu.

“Saya mengusulkan bentuk tim gerak cepat untuk menginvestigasi penyebab gagal ginjal akut pada anak. Kalau sudah diketahui penyebabnya, dibuat langkah untuk menyelesaikan kasus tersebut,” ujar Ratu.

Selain penanganan pada pasien yang sudah terkonfirmasi, Ratu juga meminta pemerintah untuk aktif menelusuri, mencari dan memastikan keberadaan pasien GGA di daerah-daerah terpencil. Jangan sampai kejadian ini menjadi wabah, terutama di tengah pandemi Covid-19 yang belum berakhir.

“Yang sudah terkonfirmasi harus ada penanganan khusus, harus gercep (gerak cepat). Mereka ditangani khusus. Pemerintah juga harus terus mencari, jangan sampai masih ada korban lain yang juga terkonfirmasi tetapi belum terdeteksi,” kata Ratu.

Legislator NasDem dari Dapil NTT II (Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Sabu Raijua, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, Kupang, Rote Ndao, dan Kota Kupang) itu juga mendorong adanya upaya sosialisasi yang dilakukan pengampu pelayanan kesehatan di daerah. Menurutnya, pemahaman terkait GGA serta wabah-wabah yang berpotensi muncul di masa datang harus disampaikan kepada masyarakat oleh tenaga kesehatan di lapangan.

“Sampai ke tingkat puskesmas, karena mereka kan yang bertemu langsung dengan masyarakat setiap hari. Masyarakat ke puskesmas tidak hanya berobat, tapi masyarakat juga perlu mendapatkan edukasi dari tenaga kesehatan yang ada di puskesmas sehingga informasi itu bisa tersampaikan,” tandasnya.

Selain itu, Ratu juga menyarankan adanya kampanye secara masif di media untuk membuka pikiran masyarakat terkait kasus GGA yang merebak. Kampanye besar-besaran diperlukan untuk meredam kegelisahan akibat berita yang simpang siur.

“Kampanye besar-besaran, kampanye di media sehingga membuka pikiran masyarakat. Jadi, masyarakat tidak takut dan tidak gelisah terkait dengan wabah yang sedang merebak saat ini,” tambahnya.

Ratu juga mengimbau agar masyarakat menyaring informasi yang diterima dan mengikuti informasi dari sumber yang terpercaya seperti lembaga-lembaga pemerintah. Dia berharap Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dapat memberikan informasi yang jelas sehingga masyarakat tidak terkena berita hoaks yang banyak beredar.

“Memang harus ada satu informasi yang utuh dari Kementerian Kesehatan. Informasi yang jelas, tegas sehingga tidak bias karena hoax banyak beredar. Badan POM juga perlu memberikan informasi yang terbuka kepada masyarakat. Ini harus benar-benar disampaikan ke masyarakat secara masif sehingga masyarakat tidak bingung dan rancu, apalagi di daerah,” lanjut Ratu.

Dilansir dari situs resmi Kementerian Kesehatan, tercatat hingga 24 Oktober 2022, ada 251 kasus GGA/AKI pada anak di Indonesia sepanjang 2022. Sebelumnya, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dan beberapa rumah sakit melaporkan adanya lonjakan kasus GGA sejak Agustus dan September 2022.

Pada tahun-tahun sebelumnya, kasus GGA pada anak umumnya hanya terkonfirmasi 1-2 kasus perbulan, namun jumlah kasus tiba-tiba melonjak menjadi 35 kasus per bulan pada Agustus lalu. Kini, Kemenkes dan BPOM masih melakukan penelusuran terhadap penyebab GGA. (dpr.go.id/*)

“Masalah klasik dan kita harus berpikir bersama untuk bergandengan tangan. Di daerah-daerah masalah air bersih sangat kompleks, apalagi di NTT,” ujar Ratu dalam keterangannya, Senin (24/10).

Baca juga: Ratu Wulla Gencar Dorong Edukasi tentang Stunting

Legislator NasDem dari Dapil Nusa Tenggara Timur II (Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Sabu Raijua, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, Kupang, Rote Ndao, dan Kota Kupang) itu mengungkapkan, selain ada indikasi pencemaran, kurang tersedianya sumber air bersih juga menjadi masalah yang terus ditemukan di Indonesia. Dengan terbatasnya sumber air bersih, masyarakat tidak punya pilihan lain, sehingga terpaksa menggunakan air yang kualitasnya tidak baik.

“Persoalan air bersih ini selalu menjadi masalah, bukan saja indikasi tercemar tinja karena dekat sumur dengan septic tank, tetapi juga adalah kurang tersedianya sumber air bersih. Karena kurang tersedia sumber air bersih mau tidak mau, ya masyarakat konsumsi tanpa memperhatikan tingkat kebersihan dan kesehatan. Karena sumber airnya susah,” tambahnya.

Ratu membandingkan problematika air bersih yang ada di kota besar dan di desa. Legislator NasDem itu juga berkali-kali mengungkapkan realitas sulitnya mendapatkan sumber air bersih di beberapa daerah, terutama di NTT yang menjadi daerah pemilihannya.

“Di Jakarta, kita sedang mendorong bagaimana air minum tidak terkontaminasi Bisphenol A (bahan kimia dalam membuat botol plastik). Sedangkan di desa, di daerah, kita masih berbicara terkait ketersediaan air. Sudah begitu kondisi air yang ada sudah tercemar dengan bahaya penyakit dan lain sebagainya,’’ katanya.

Dia menambahkan, di NTT misalnya, ketersediaan air bersih sangat rendah, sangat kurang. Hal tersebut harus menjadi perhatian pemerintah. Dengan kondisi air yang tidak bersih, juga kan menyebabkan berbagai penyakit.

Baca juga: Gobel Wujudkan Janji Air Bersih bagi Warga Gorontalo

Ratu meminta kepada pemerintah untuk memberikan perhatian lebih terhadap masalah air bersih di Indonesia,. Menurutnya perlu ada kerja sama lintas sektor dalam menangani masalah tersebut. Penanganan masalah itu tidak hanya digerakkan dari satu sektor, namun harus dilakukan dengan dukungan beberapa sektor.

“Kami minta ada kerja sama lintas sektor, lintas kementerian. Penyelesaian persoalan ini tidak bisa dari satu sisi. Harus dikerjakan bersama-sama. Tidak bisa hanya dari sektor kesehatan,  tetapi sektor-sektor lain seperti infrastruktur, sumber daya air, tempat tinggal yang tidak sehat, semuanya harus terlibat,’’ kata Ratu.

Menurut Ratu, sebenarnya sudah ada beberapa program pemerintah yang memiliki keterkaitan dengan ketersediaan air bersih seperti program layak huni dan air bersih yang dicanangkan Kementerian PUPR.

Ke depan, Ratu berharap pemerintah bisa memetakan daerah-daerah yang bisa menjadi prioritas untuk ditindaklanjuti bersama dalam penyediaan air bersih. (dpr.go.id/*)

“Salah satu tingkat kematian tertinggi adalah kanker payudara. Namun di sisi lain, kanker payudara juga bisa disembuhkan. Deteksi dini juga bisa menaikkan usia harapan hidup,” ujar Ratu dalam Forum Diskusi Denpasar 12 dengan tema ‘Deteksi Dini Kanker Payudara Menyelamatkan Kehidupan Bangsa’, secara daring, Rabu (19/10).

Baca juga: Ratu Wulla Gencar Dorong Edukasi tentang Stunting

Ratu menegaskan, gerakan besar untuk deteksi dini kanker payudara perlu digalakkan. Kampanye pencegahan kanker payudara mesti dilakukan semasif mungkin dan menjangkau masyarakat hingga pedesaan.

“Bisa dilakukan seruan-seruan, kampanye, dan sosialisasi terkait penyakit kanker payudara. Selain itu kampanye deteksi dini juga harus sangat masif,” tandas Legislator NasDem itu.

Selain kampanye deteksi dini kanker payudara, Ratu juga meminta Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan untuk meningkatkan layanan kesehatan bagi penderita kanker payudara.

Layanan kesehatan harus bisa diakses di seluruh rumah sakit dan puskesmas. Layanan yang tersedia juga harus bisa diakses seluruh masyarakat pengidap kanker payudara, baik di kota maupun desa, dengan kondisi sosial apapun.

“Ini akan kami dorong sehingga ada akses lebih yang diberikan pemerintah dalam hal ini BPJS Kesehatan untuk bisa menangani terkait pembiayaan bagi pasien kanker payudara,” imbuhnya.

Wakil rakyat dari Dapil Nusa Tenggara Timur II (Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Sabu Raijua, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, Kupang, Rote Ndao, dan Kota Kupang) itu menekankan, keberpihakan anggaran juga diperlukan untuk memparipurnakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Pemerintah bersama DPR harus berkolaborasi dan bersepakat untuk memberikan pelayanan kesehatan yang prima bagi masyarakat.

“Yang menjadi persoalan hari ini adalah dari segi pembiayaan yang memang masih sangat kurang. Kita akan dorong pemerintah memaksimalkan anggaran untuk pelayanan kesehatan,” tukas Ratu.

(dis/*)

Hal itu ia sampaikan menanggapi sebuah video yang tengah viral di media sosial. Video tersebut diketahui dalam momen lomba pemilihan Nyong dan Nona Alor 2022.

Sepasang Nyong dan Nona Alor diberi pertanyaan soal penyebab stunting. Sang pria yang belakangan diketahui mewakili Kecamatan Alor Tengah Utara tersebut mengatakan bahwa stunting adalah sebuah spot wisata.

“Stunting ialah salah satu spot wisata yang dimiliki salah satu daerah yang mana dapat berdampak pada daerah,” ujar pria tersebut, yang menuai reaksi negatif di media sosial.

Ratu Wulla tidak menyalahkan pria tersebut. Ia mengakui hal itu sebagai tantangan Komisi IX DPR RI dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam edukasi tentang stunting.

“Jangan disalahkan. Mungkin itu kebetulan saja karena dia memang belum tahu istilah stunting. Ini tantangan. Ternyata stunting belum cukup kita lakukan dengan sosialisasi dan kampanye. Perlu kerja ekstra lagi untuk ini,” kata Ratu dalam Sosialisasi Percepatan Penurunan Stunting di Desa Bondo Boghila, Kecamatan Loura, Tambolaka, Sumba Barat Daya, NTT, Sabtu (8/10).

Legislator NasDem dari Dapil NTT II (Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Sabu Raijua, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, Kupang, Rote Ndao, dan Kota Kupang) itu mengatakan, kejadian seperti ini menjadi catatan dirinya untuk terus melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai stunting, khususnya di NTT.

“Ini salah satu contoh untuk mendorong adanya tambahan program untuk penanganan stunting melalui sosialisasi kepada masyarakat. Karena NTT adalah daerah kepulauan. Ini motivasi buat kami untuk terus berjuang menurunkan angka stunting di NTT,” tegas Ratu.

(RO/dis/*)

“Pemerintah perlu memastikan program jaminan sosial yang telah ada agar dapat berjalan sebagaimana mestinya. Masyarakat harus mendapat jaminan hidup mendasar sebagai seorang manusia, seperti kesehatan, pendidikan, serta ketenagakerjaan dengan sebaik-baiknya,” ujar Ratu Wulla dalam Forum Diskusi Denpasar 12, Edisi ke-110 dengan tema ‘Menilik Kesiapan Jaminan Sosial Nasional sebagai Antisipasi Krisis Global’, secara daring, Rabu (27/7).

Beberapa program jaminan sosial yang ada di Indonesia di antaranya Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen) untuk PNS, Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) untuk Prajurit TNI, Polri, dan PNS di Kementerian Pertahanan beserta keluarganya.

Selain itu, ada juga jaminan sosial yang diperuntukkan bagi masyarakat umum yakni BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Bahkan, BPJS Ketenagakerjaan juga mengcover Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), hingga Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Ratu mengatakan, ada beberapa masalah mendasar dari penyelenggaraan sistem jaminan sosial di Indonesia. Di antaranya, masih banyak rakyat Indonesia yang belum memperoleh perlindungan yang memadai hingga validasi data penerima bantuan iuran (PBI).

“Pelaksanaan pelbagai program jaminan sosial tersebut juga belum mampu memberikan perlindungan yang adil dan memadai kepada para peserta sesuai dengan manfaat program yang menjadi hak peserta,” imbuh Legislator NasDem tersebut.

Selain itu, sebagian masyarakat juga masih enggan mengikuti program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Menurut Ratu Wulla, pelayanan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan masih perlu ditingkatkan.

“Data masyarakat penerima bantuan iuran (PBI) perlu divalidasi agar tepat sasaran,” tandasnya.

Menurut Ratu Wulla, kini terdapat tantangan krisis global yang menghantui seluruh negara dunia. Perang Rusia-Ukraina akan berdampak bagi seluruh warga dunia, termasuk Indonesia.

“Harga berbagai komoditas melambung, ancaman ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi melambat, hingga ambruknya banyak perusahaan. Ini perlu dilihat oleh pemerintah,” tegas anggota Komisi IX DPR itu.

Di tengah ancaman krisis global dan belum baiknya penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia, Ratu Wulla meminta pemerintah memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraan SJSN.

“Program SJSN harus dapat dilaksanakan, baik dalam situasi nasional normal maupun dalam keadaan krisis global,” pungkas Legislator NasDem dari Dapil NTT II (Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Sabu Raijua, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, Kupang, Rote Ndao, dan Kota Kupang) itu.

(Dis/*)

Ratu mengatakan, Provinsi NTT menjadi penyumbang terbesar prevalensi stunting di Indonesia. Kasus stunting di NTT kini berada pada angka 22%. Ia memberikan perhatian serius terhadap kerja melawan stunting.

“Kampanye penurunan stunting sangat penting agar pemahaman masyarakat akan stunting serta pencegahan dan penanganannya bisa perlahan-lahan lebih baik dari hari ke hari,” ujar Ratu.

Legislator NasDem itu sudah mengalokasikan kegiatan kampanye percepatan penurunan stunting tahun ini sebanyak 25 kali. Tidak hanya itu, ia berjanji akan terus memperjuangkan dukungan anggaran dari APBN ada peningkatan setiap tahunnya, termasuk khusus program untuk penanganan stunting.

“Saya berharap di 2024 nanti, prevalensi stunting secara nasional bisa turun di angka 14 persen sebagaimana harapan Bapak Presiden Joko Widodo dalam nawacitanya,” kata Ratu.

Legislator NasDem dari Dapil NTT II (Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Sabu Raijua, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, Kupang, Rote Ndao, dan Kota Kupang) itu mengajak seluruh warga jemaat gereja agar terus memberikan perhatian bagi ibu hamil serta anak-anak pada usia tumbuh kembangnya. Selain itu, ia juga memberi pesan agar jemaat mulai merencanakan kelahiran anak.

“Kita harus bisa memperhatikan kesehatan ibu dan anak dengan memberikan gizi dan kasih sayang yang baik,” pesannya.

Ia berharap, semua materi yang disampaikan dalam momentum itu dapat diterapkan dalam rumah tangga masing-masing untuk menurunkan angka stunting di SBD.

Sehari sebelumnya pada Sabtu (16/7), kegiatan yang sama juga dilakukan Ratu dan mitranya BKKBN Provinsi NTT dengan menggandeng GKS Waimangura, Klasis Waimangura Yango, Kecamatan Wewewa Barat, SBD.(RO/Dis/*)

Dalam audiensi tersebut IKB Sumba Tengah Jabodetabek menyampaikan beberapa aspirasi kepada Ratu, terutama menyangkut isu kesehatan di Sumba Tengah, Nusa Tenggara Tinur (NTT).

Ratu menyampaikan, sektor kesehatan di Kabupaten Sumba Tengah memang membutuhkan perhatian khusus. Ia berjanji seluruh aspirasi dan masukan dari IKB Sumba Tengah Jabodetabek akan menjadi catatan baginya untuk diperjuangkan.

“Semua aspirasi yang telah disampaikan oleh senior-senior dari rombongan IKB Sumba Tengah Jabodetabek akan menjadi perhatian dan catatan khusus untuk diperjuangkan di Komisi IX DPR RI,” kata Ratu.

Legislator NasDem dari Dapil NTT II (Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Sabu Raijua, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, Kupang, Rote Ndao, dan Kota Kupang) itu pun menceritakan tentang pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Kupang. Dirinya memperjuangkan pembangunan rumah sakit tersebut dengan anggaran Rp350 miliar hingga selesai pembangunannya.

“Saat ini RSUP telah selesai dan pada Tahun 2022 ini, pada bulan Oktober akan soft opening atau akan bisa dimanfaatkan,” kata Ratu.

Mewakili IKB Sumba Tengah Jabodetabek, Umbu Marisi menyampaikan beberapa poin aspirasi yang mereka bawa. Pertama, terkait peningkatan status RSUD Waibakul, Sumba Tengah menjadi tipe C. RSUD tersebut masih tipe D sehingga dapat berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan yang kurang maksimal.

Kedua, terkait pembangunan Rumah Sakit Pratama di wilayah utara Kabupaten Sumba Tengah, agar dapat mempermudah dan mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berada di pinggiran.

Ketiga, terkait pegawai honorer/kontrak agar diangkat dan diperhatikan sehingga terakomodasi dan masuk menjadi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).

Keempat, terkait kebutuhan pemenuhan pengelolaan limbah RSUD Waibakul yang hingga saat ini belum memiliki pengelola limbah.

Selanjutnya, masalah stunting di Kabupaten Sumba Tengah perlu mendapat perhatian serius. Angka stunting masih tinggi sehingga membutuhkan intervensi dari Pemerintah Pusat.

Kemudian, permohonan penambahan puskesmas di wilayah selatan Kabupaten Sumba Tengah. Di wilayah selatan hanya terdapat satu puskesmas, sedangkan luas wilayahnya mencapai 368,34 Km. Hal ini membuat masyarakat sulit mendapatkan layanan kesehatan.

Terakhir, permintaan bantuan unit ambulans di masing-masing puskesmas di Kabupaten Sumba Tengah, serta penambahan kendaraan roda dua bagi petugas kesehatan di daerah-daerah terpencil.(Roli/Dis/*)

Kedatangan Koalisi Sipil untuk UU PPRT guna meminta sekaligus mendorong agar RUU PPRT bisa segera disahkan menjadi UU.

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ratu Ngadu Bonu Wulla yang menerima audiensi tersebut menegaskan, sikap Fraksi Partai NasDem tetap konsisten mendukung disahkannya RUU PPRT.

“Sangat mendukung. Sejak 2017 Fraksi Partai NasDem DPR sudah memasukkan RUU PPRT dalam prolegnas. Ini menjadi komitmen NasDem agar sesegera mungkin RUU ini disahkan menjadi UU,” tegas Ratu.

Legislator NasDem itu mengatakan, PRT masih dipandang sebelah mata oleh sebagian orang. Permasalahan yang menjerat para PRT pun tak kunjung mendapat kepastian penyelesaian.

“Selama ini masih banyak permasalahan yang dialami PRT seperti diskriminasi, jam kerja yang tak pasti, banyak yang belum mendapat perlindungan sosial, perlindungan kesehatan. Ini semua yang dibutuhkan pekerja rumah tangga,” urainya.

Untuk itu, Ratu menilai hadirnya UU PPRT bisa menjadi angin segar. Negara harus hadir memberikan perlindungan pada warganya.

“Tidak ada waktu istirahat, sakit tetap kerja, ini realita yang ada. Dan ini perlu diatur, istilahnya memanusiakan manusia. Negara harus memberikan perlindungan lewat regulasi,” tukas Legislator NasDem dari Dapil Nusa Tenggara Timur II (Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Sabu Raijua, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, Kupang, Rote Ndao, dan Kota Kupang) itu.

Pimpinan delegasi Koalisi Sipil untuk UU PPRT, Aida Milasari mengatakan, lebih dari 18 tahun RUU PPRT belum menjadi prioritas legislasi untuk dibahas dan disahkan. Ia meminta dukungan konkret DPR atas pengakuan dan pelindungan kelompok masyarakat yang berprofesi sebagai PRT.

“Kami sangat mengharapkan DPR memprioritaskan pengesahan RUU PPRT demi keefektifan program-program prokesejahteraan untuk PRT dan keluarga mereka yang tergolong penduduk kategori miskin dan tidak mampu, sehingga berhak mendapat perlindungan negara,” tandas Aida.

(Dis/*)

“Vaksinasi ini adalah hasil kerja sama dengan Kementerian Kesehatan. Vaksinasi tahap III masih rendah, sudah seharusnya dilakukan upaya semacam ini untuk mengejar ketertinggalan,” ujar Ratu di sela-sela kegiatan vaksinasi.

Legislator NasDem itu mengatakan, vaksinasi massal bertujuan untuk membantu masyarakat mencapai kekebalan secara komunal dari Covid-19. Terlebih pada masa persiapan menjelang Hari Raya Idul Fitri 2022.

“Sasaran kita bukan saja untuk 500 warga yang vaksin di RWT (Ratu Wulla Talu) Center, tapi juga menyasar kepada masyarakat lain, khususnya umat muslim di empat masjid di SBD. Jika ditotal secara keseluruhan ada 1.000 target selama dua hari ini,” tambahnya.

Wakil rakyat dari Dapil NTT II (Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Sabu Raijua, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, Kupang, Rote Ndao, dan Kota Kupang) itu menambahkan, pemberian vaksinasi untuk umat muslim secara umum untuk memastikan agar Idul Fitri 2022 bisa berjalan lancar.

“Kita tidak mau melihat kebahagiaan saudara kita umat muslim terhalang akibat belum divaksin dan gagal ikut Shalat Id bersama,” ungkapnya.

Untuk itu, Ratu mendorong seluruh warga termasuk warga muslim di SBD untuk mengikuti vaksinasi.(RO/*)

Aturan yang dimaksud ialah Surat Edaran (SE) Satgas Penanganan Covid-19, No16 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada masa Pandemi Covid-19. Aturan ini berlaku efektif mulai 2 April 2022.

Dalam SE tersebut diatur setiap pelaku perjalanan dalam negeri yang sudah divaksin dosis ketiga atau booster, tidak perlu melakukan tes Covid-19 sebagai syarat perjalanan. Sedangkan bagi pelaku perjalanan yang baru divaksin dua dosis tetap harus dites antigen maksimal 1×24 jam atau PCR 3×24 jam. Dan bagi pelaku perjalanan yang baru divaksin satu dosis harus tes PCR maksimal 3×24 jam.

“Terkait mudik lebaran kan ada kebijakan terkait perjalanan domestik, itu harus ditaati. Contohnya, kalau baru vaksin satu, itu harus PCR. Vaksin dua, harus antigen. Jika sudah booster maka tidak perlu lagi untuk PCR atau antigen,” ujar Ratu di kompleks parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (14/4).

Legislator NasDem itu mendukung penuh kebijakan aturan perjalanan domestik tersebut. Menurut dia, pandemi Covid-19 belum sepenuhnya selesai. Jika mudik tidak ditangani dengan tepat tentu bisa menyebabkan kasus Covid-19 kembali naik.

“Ini (aturan perjalanan domestik) perlu ditaati dan didukung masyarakat, sehingga pada saat mudik nanti bisa berjalan baik. Saya paham, masyarakat tidak mudik selama dua tahun masa pandemi. Sekarang boleh mudik, namun harus taat peraturan dan tetap menjaga protokol kesehatan,” tukasnya.

Lebih lanjut, Legislator NasDem dari Dapil Nusa Tenggara Timur II (Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Sabu Raijua, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, Kupang, Rote Ndao, dan Kota Kupang) itu juga mengimbau pemerintah agar tidak lengah dan terus menegakkan peraturan perjalanan domestik yang telah dibuat.

“Pemerintah tidak boleh lengah. Tidak boleh ada penumpukan masyarakat saat mudik, sehingga tidak menimbulkan klaster baru Covid-19,” pungkas Ratu.

(Dis/*)

BPA atau bisphenol-A adalah zat kimia yang umum digunakan untuk membuat kemasan plastik yang berfungsi agar plastik bisa keras dan tidak mudah hancur.

“Bahaya mengenai toksisitas BPA yang dapat berpindah dari kemasan pangan ke makanan atau minuman menjadi pertimbangan mengenai urgensi regulasi dalam pelabelan ini,” ujar Ratu dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR dengan Kepala BPOM Penny K Lukito, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/4).

Menurut Legislator NasDem itu, beredarnya hasil penelitian terkait dengan zat BPA yang menyatakan bahwa salah satu kelompok rentan usia 6 sampai 12 tahun berisiko 2,4 kali dan anak berusia 1 sampai 3 tahun berisiko 2,12 kali lebih berbahaya mengkonsumsi makanan atau minuman dalam kemasan yang mengandung BPA dibanding kelompok dewasa.

“Artinya, pelabelan (BPA) sudah mendesak dan tepat. Supaya bayi, balita dan janin tidak mengkonsumsi air dan galon guna ulang,” imbuhnya.

Legislator NasDem dari Dapil Nusa Tenggara Timur II (Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Sabu Raijua, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, Kupang, Rote Ndao, dan Kota Kupang) itu mengatakan, regulasi pelabelan BPA dalam kemasan pangan juga sebagai langkah untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha atas pentingnya informasi yang akurat dan lengkap dari produk pangan. Selain itu untuk menjamin produksi pangan yang berkualitas, aman dikonsumsi dan mengikuti standar yang berlaku.

Untuk kemasan air galon isi ulang khususnya, Ratu menekankan bahwa dalam peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan, ada poin yang masih menimbulkan keresahan di masyarakat. Yakni terkait dengan belum adanya label peringatan pada kemasan galon isi ulang yang memakai kemasan plastik kode nomor 7. Hal itu menurutnya harus menjadi perhatian karena dapat berdampak pada kesehatan masyarakat.

“Pelabelan sebenarnya tidak akan berpengaruh terhadap pasar. Contohnya penjualan rokok tidak berpengaruh walaupun sudah diberikan label peringatan akan bahaya. Jadi yang terpenting bahwa negara harus adil memberikan edukasi dan mengingatkan kepada masyarakat bahaya terkait bisphenol-A,” tegas Ratu.

(dpr.go.id/*)

Nakes mengeluhkan tentang tidak jelasnya status mereka sebagai tenaga honorer. Selain itu, banyak juga tenaga honorer yang dipecat tanpa alasan yang jelas.

“Nakes merupakan garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Tetapi mereka belum mendapatkan perhatian khusus dan penghormatan dari pemerintah, atas dedikasi yang telah mereka lakukan,” ujar Ratu saat Komisi IX DPR menerima Federasi Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), DPP Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Himpunan Tenaga Kesehatan Non ASN Kabupaten OKU Timur, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (4/4).

Ratu mengatakan, Komisi IX DPR akan terus mengawal para nakes yang berstatus non ASN agar mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah.

“Kami akan memperjuangkan agar tidak ada pemecatan terhadap tenaga honorer yang sudah mengabdi sampai tahun 2024,” tandas Legislator NasDem dari Dapil NusaTenggaraTimur II (Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Sabu Raijua, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, Kupang, Rote Ndao, dan Kota Kupang) itu.

(Roli/Dis/*)