“Saya mengingat kembali kunjungan ke Bali. Keluhan banyaknya orang asing yang punya usaha di Bali. Mereka mempergunakan nama dari orang Bali. Kita tidak menyalahkan mereka, karena mereka butuh uang, butuh kerja. Namun ada oknum-oknum pengusaha asing yang memakai mereka untuk kepentingan usaha,” ungkap Rico saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR dengan Sekretaris Kementerian Pariwisata, Bayu Aji, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Papua Barat Daya (Kabupaten Maybrat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Sorong, Kabupaten Tambrauw, Kota Sorong dan Kabupaten Raja Ampat) itu mengungkapkan, para pengusaha asing tersebut mendaftarkan usahanya melalui Online Single Submission (OSS) dengan menggunakan nama warga lokal.

“Pakai nama (WNI), mengajukan ke OSS. Sistem OSS ini menurut saya juga mempunyai masalah. Tidak ada masalah dengan niat OSS itu, tapi yang mempergunakan kesempatan,” ungkapnya.

Kemudian, Rico mempertanyakan kepada Kementerian Pariwisata mengenai kemungkinan memasukkan substansi penyalahgunaan identitas WNI untuk mendaftarkan dan menjalankan usaha dari pengusaha asing agar dimasukkan ke dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Kepariwisataan.

“Apakah menurut Pak Bayu, perlu enggak dimasukkan ke dalam RUU, ke dalam DIM-nya?” tanya Rico.

Menurutnya, praktik usaha semacam itu mengganggu aktivitas pelaku usaha dalam negeri di sektor pariwisata. Untuk itu, diperlukan proteksi bagi para pelaku usaha lokal dalam menjalankan aktivitas tanpa dibayang-bayangi kekhawatiran penyalahgunaan identitas warga lokal oleh pengusaha asing.

“Mengapa saya ajukan ini, karena ini sangat mengganggu pelaku-pelaku usaha dalam negeri. Kita juga membutuhkan investasi. Namun ini harus diproteksi, jangan sampai di kemudian hari di beberapa destinasi wisata yang super prioritas banyak yang mengambil kesempatan di sana,” pungkasnya.

(Safa/*)

Rico mengungkapkan bahwa program itu merupakan wujud kepedulian, khususnya bagi rumah-rumah warga yang sudah terdapat jaringan tapi belum teraliri listrik, sehingga melalui sinergitas antara PLN, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Pemerintah Kota Sorong program tersebut dapat terwujud.

”Dengan adanya listrik ini, dapat memberikan manfaat besar bagi warga yang tadinya tanpa lampu atau listrik, saat ini sudah bisa teraliri listrik,” ungkap Rico di Sorong, Papua Barat Daya, Jumat (13/12).

Legislator NasDem dari Dapil Papua Barat Daya itu juga menjelaskan upaya pemenuhan program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) tersebut, terdapat kriteria prioritas yang menjadi target, antara lain mereka yang belum tercatat sebagai pelanggan PLN, serta bagi mreka yang mendapatkan listrik dengan daya 900 VA.

Penerima manfaat BPBL di Kompleks Victory Kota Sorong mengungkapkan terima kasih kepada Rico, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, dan PT PLN (Persero) serta Pemerintah Kota Sorong atas bantuan listrik gratis tersebut. Sebelumnya, mereka harus menyalur listrik dari tetangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Penjabat (Pj) Wali Kota Sorong, Bernhard Eduard Rondonuwu, menyampaikan apresiasinya serta menyebut Rico sabagai Bapak Penerangan.

”Terima kasih Bapak pembawa terang, maaf saya sampaikan seperti ini, karena dulu waktu saya menjabat sabagai Pj Bupati Maybrat, sahabat saya Rico Sia ini membawa program ini ke Maybrat dan puji Tuhan sudah banyak yang teraliri listrik. Sekarang saya di Kota Sorong beliau kembali membawa program yang sama. Semoga Tuhan selalu memberkati program-programnya yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan pokok masyarakat,” ucap Bernhard.

Hal yang sama juga disampaikan GM Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat Riski Muhammad. Ia menyampaikan bahwa pelaksanaan yang digelar merupakan rangkaian simbolis BPBL dari 1.399 sambungan yang akan dialirkan ke rumah-rumah warga.

“Sebagai informasi, untuk kita ketahui bersama sejak 2022-2024 total yang sudah tersambung sebanyak 12.595 BPBL di wilayah Papua dan Papua Barat,” jelas Riski.

Kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan ke rumah penerima manfaat yang terletak di Jalan Victory Sorong. Hal itu sebagai bukti nyata kepedulian Rico setelah dipercaya kembali oleh masyarakat sebagai anggota DPR RI sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab kepada konstituennya seta bagi bangsa dan negara. (sonia/*)

Menurutnya kebijakan kenaikan PPN itu, sebelum diberlakukan, perlu dievaluasi mendalam untuk memastikan kebijakan tersebut tidak mengganggu momentum pemulihan ekonomi nasional.

“Kebijakan pajak harus dilihat dari dua sisi, (yaitu) kepentingan negara dan kondisi masyarakat. Jika keduanya tidak seimbang, dampaknya bisa kontraproduktif,” ungkap Rico seusai Kunjungan Kerja Banggar DPR di Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Pontianak, Kamis (28/11).

Menurut Legislator NasDem dari Dapil Papua Barat Daya itu, jika dipaksakan, akan membebani masyarakat kelas menengah ke bawah.

“Saat ini, kondisi ekonomi masyarakat kecil belum sepenuhnya pulih. Jika PPN dinaikkan, mereka akan semakin terpuruk. Ini bukan waktu yang tepat untuk memberlakukan kebijakan tersebut,” ujarnya.

Rico memaparkan, peningkatan nilai PPN akan berdampak langsung pada harga barang dan jasa, sehingga semakin memperberat pengeluaran, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah. Maka dari itu, ia mendukung penundaan dengan mempertimbangkan kondisi riil di lapangan.

“Menaikkan PPN di tengah situasi ekonomi yang belum stabil hanya akan meningkatkan tekanan pada masyarakat kecil. Sebaiknya, pemerintah fokus dulu pada kebijakan yang mendorong pemulihan ekonomi, seperti mendukung UMKM dan sektor produktif,” tandasnya.

Rico yang sudah dua periode duduk di Senayan, mengakui kebijakan peningkatan penerimaan pajak dibutuhkan untuk menekan defisit anggaran. Untuk itu ia mengusulkan kebijakan tersebut diberlakukan untuk kalangan pengusaha besar, yang memiliki kapasitas besar untuk berkontribusi pada penerimaan negara.

“Ditambah lagi, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menetapkan target pertumbuhan ekonomi 8 persen dalam lima tahun ke depan. Oleh karenanya, kebijakan perpajakan yang tidak tepat sasaran berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi,” terang Rico.

Menurut Rico, kebijakan fiskal harus dirancang untuk mendorong daya beli masyarakat, bukan sebaliknya.

“Perlu diingat, ekonomi nasional sangat bergantung pada daya beli masyarakat. Jika daya beli turun akibat kenaikan PPN, pertumbuhan ekonomi bisa terhambat. Kita butuh kebijakan pajak yang lebih strategis dan adil,” tukasnya.

Melihat kenyataan tersebut, Rico menyarankan pemerintah mencari sumber penerimaan pajak yang lain tanpa membebani masyarakat kecil. Salah satunya dengan memperluas basis pajak di sektor informal dan memperketat pengawasan pajak dari kalangan pengusaha besar.

“Ada banyak cara untuk meningkatkan penerimaan negara tanpa harus membebani rakyat kecil. Pemerintah bisa fokus pada pengusaha besar atau sektor ekonomi yang masih belum terjangkau pajak. Dengan menunda kebijakan ini dan mengalihkan fokus pada kelompok berpenghasilan tinggi, pemerintah dapat menjaga keseimbangan antara kebutuhan fiskal dan kesejahteraan rakyat,” terang Rico.

Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan menegaskan kemungkinan adanya penundaan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada tahun depan.

Luhut mengungkapkan bahwa pemerintah menyiapkan bantalan berupa subsidi terlebih dahulu sebelum menaikkan PPN menjadi 12% sesuai amanat UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. (dpr.go.id/*)

Hal itu jelas merugikan daerah, terutama dari sisi penerimaan pajak. Oleh karenanya, penting menyinergikan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat melalui aetiap kebijakan yang dikeluarkan.

“Kondisi ini menunjukkan perlunya sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta. Pemerintah daerah harus hadir membangun industri pengolahan skala kecil hingga menengah, sehingga produk lokal dapat bersaing di pasar internasional dan memberikan manfaat ekonomi lebih besar bagi masyarakat,” ungkap Rico Sia seusai Kunjungan Kerja Banggar DPR di Kantor Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak, Kamis (28/11).

Legislator NasDem dari Dapil Papua Barat Daya itu mengingatkan agar pemerintah pusat dan daerah saling bersinergi. Hal itu penting agar kebijakan yang diterbitkan selaras dan menguat dari hulu hingga hilir, apalagi terkait UMKM.

“UMKM harus menjadi elemen krusial dalam upaya membangun daerah secara berkelanjutan,” tegas Rico.

Rico yang sudah dua periode duduk di Senayan, juga menekankan keberadaan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) untuk mengelola hilirisasi produk lokal. Ia meminta pemerintah memberikan penyuluhan dan pelatihan secara khusus kepada petani dan nelayan supaya mampu mencapai standar produksi nasional maupun internasional.

“Di masa panen, sering kali harga jatuh karena suplai berlebih. Di sinilah pemerintah harus hadir, menampung hasil produksi masyarakat dan memberikan standar harga minimum. Dengan cara ini, nilai tambah produk bisa diolah dan dikemas untuk meningkatkan daya saing,” tukasnya.

Menurut Rico, langkah itu sejalan dengan visi Presiden Prabowo yang ingin mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8% per tahun. Ia optimistis target tersebut tercapai jika sektor semua produk dioptimalkan melalui hilirisasi.

“Keberhasilan ekonomi daerah bergantung pada sinergi semua pihak, termasuk masyarakat, pemerintah, dan swasta. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus inovatif mengelola potensi ekonomi lokal, seperti melalui penerapan teknologi dalam proses hilirisasi dan pemasaran produk,” paparnya.

Dengan usaha tersebut, tambah Rico, daerah-daerah di Indonesia bisa berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“Sinergi adalah kunci. Dengan kerja sama yang baik, kita tidak hanya menciptakan peluang ekonomi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas,” pungkas Rico.

(dpr.go.id/*)

Pekan lalu, Komisi VII DPR melakukan kunjungan kerja spesifik ke PT Sri Rejeki Isman (Sritex) Tbk di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Dalam perbincangannya dengan Direktur Utama Sritex, Iwan Setiawan Lukminto, Rico menemukan berbagai kejanggalan dalam persoalan pailit Sritex.

“Kita coba pancing, ini kenapa enggak dipailitin aja, Pak? Utang kurang lebih Rp20 triliun. Dia jawab, aset Sritex bukan hanya dalam bentuk barang, tapi juga 50 ribu karyawan, mau dikemanakan mereka?” ujar Rico mengutip jawaban Iwan Setiawan, dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11).

Tidak berhenti di situ, Rico pun kembali memancing dengan pertanyaan kepada Iwan, apakah memang perlu bantuan dari Presiden agar dikasih uang untuk membayar hutang?

“Jawaban Pak Dirut, ‘Pak kami mau kerja, Pak, masyarakat mau kerja, bukan perlu bantuan uangnya. Biarkan putusan pailitnya saja dibatalkan kalau bisa, karena kami masih mau kerja’,” terang Rico menyitir jawaban Iwan Setiawan.

Dalam paparan yang disampaikan Dirut Sritex, Rico menangkap pertumbuhan yang sesungguhnya menarik.

“Dalam paparan yang disampaikan, ada matriks keuangan yang terus meningkat. Dari minus 140 sekian persen sudah naik menjadi minus 4 persen. Walaupun masih minus, tapi sudah ada pertumbuhan,” jelas Rico.

Legislator NasDem dari Dapil Papua Barat Daya itu pun menemukan kendala dalam persoalan Sritex.

“Yang menggugat pailit adalah PMA (Penanaman Modal Asing) yang menyuplai barang ke Sritex. Apakah Sritex memang sengaja, lalu kemudian mau diambil alih atau bagaimana, itu tanda kutip besar bagi saya,” terang Rico.

Rico menganalogikan Sritex sebagai orang sehat yang sedang mengambil darah, lalu kemudian jarumnya dicabut sehingga darahnya tetap mengalir.

“Saya tanyakan, apakah Sritex masih beroperasi atau tidak? Rupanya saat Sritex dinyatakan pailit, meskipun masih menyatakan banding maupun kasasi, Sritex tidak boleh diberhentikan produksinya atau kegiatannya karena dia berstatus melawan,” tandas Rico.

Menurut Rico menjadi sesuatu yang janggal ketika dalam proses sidang kasasi, Sritex dilarang produksi, dilarang import, lalu bagaimana caranya Sritex harus bayar hutang?

“Kita mau impor benang untuk bikin baju dan lain-lain, benangnya kena pajak. Alhasil harga baju atau produksi lainnya jadi mahal. Sedangkan pengimpor baju, bajunya tidak kena bea masuk, pastinya hasil produksi Indonesia akan kalah bersaing dengan barang impor,” tandas Rico.

Rico Sia minta kepada Menteri Perundustrian untuk menyingkronkan peraturan dengan menteri perdagangan sehingga peraturan yang dibuat bersama nantinya akan memproteksi produk dalam negeri.

Oleh karena itu, Rico meminta kepada Menteri Perindustrian agar melakukan sinkronisasi dengan Meperindag agar supaya peraturan bisa seirama dan tidak diporak-porandakan oleh pembuat aturan yang bisa merusak produksi dalam negeri.

“Ini semangat Presiden harus benar-benar kita perjuangkan agar semua fraksi juga melakukan hal yang sama agar Indonesia menjadi negara produsen,” tegas Rico.

Dalam kesempatan tersebut, Rico juga menyinggung terkait produksi dalam negeri oleg PT Pindad.

“Pak Presiden sangat cinta produk Indonesia, kita harus dukung dan disampaikan kepada PT Pindad yang memproduksi mobil Maung agar dari sekarang mulai berpikir tentang inovasi kendaraan yang tidak menggunakan bahan bakar fosil, tapi sudah bertransformasi ke hybrid atau elektrik, sehingga bisa berkompetisi dengan yang lainnya, baik di dalam maupun pasar international,” ucap Rico.

(sonia/*)

Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Rico Sia saat memberikan sambutan pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penumbuhan dan Pengembangan WUB-IKM (Wirausaha Baru-Industri Kecil dan Menengah) di Kota Sorong, Papua Barat Daya, melalui saluran zoom, Selasa (24/9).

Untuk menjadi wirausaha yang mandiri, kata dia, tidak cukup hanya dengan pelatihan dan
pendampingan saja, tapi bagaimana membangun jaringan usaha, sehingga terbentuk kelompok usaha sejenis (sentra) dari setiap jenis usaha yang dikelola.

“Dengan begitu, kelompok tersebut akan mudah dikenali dan akan lebih mudah untuk membranding kelompok tersebut. Tentu dewasa ini tidak lepas dari peran digital yang menjadi salah satu sarana pengembangan pemasaran secara luas,” papar Rico .

Legislator NasDem yang akan kembali duduk di Senayan pada periode 2024-2029 dari Dapil Papua Barat Daya itu juga menambahkan, pentingnya menguasai platform media sosial seperti Face Book, Instagram, atau marketplace (Shopee atau Tokopedia) menjadi sarana untuk memperluas pemasaran.

“Saya berharap para instruktur juga bisa membekali peserta dengan ilmu-ilmu
pemasaran digital. Minimalnya bekali bagaimana memanfaatkan media sosial agar bisa jadi cuan (uang). Yang simple-simple saja, misal hasil produk/jasanya dokumentasikan kemudian posting. Dan itu menarik bagi kehidupan kita di Tanah Papua,” ucapnya.

Bimtek yang diikuti oleh 180 orang peserta tersebut merupakan hasil kerja sama Rico Sia selaku anggota Komisi VII DPR dengan mitranya Kementerian Perindustrian. Pelatihan teknik keterampilan, pengolahan, dan pemasaran produk usaha bertujuan untuk mewujudkan taraf perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Provinsi Papua Barat Daya.

Dalam kesempatan tersebut, Rico berpesan kepada seluruh peserta yang ingin masuk ke dunia usaha, jangan terlalu banyak berpikir, tapi lebih banyak bertindak dan berusaha.

“Bagi para peserta yang ingin menekuni dunia usaha, momentum Bimtek selama tiga hari ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin, apalagi instruktur-instruktur yang dihadirkan oleh Kementerian Perindustrian ini bukan kaleng-kaleng, semuanya sudah bersertifikasi BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Kompetensi),” ucap Rico.

Para peserta tampak antusias mengikuti pelatihan tersebut. Kelas yang dibuka untuk peserta dari Kota/Kabupaten Sorong di antaranya dua kelas pangan, dua kelas kerajinan, satu kelas perbengkelan las, dan satu kelas mesin tempel dengan total peserta sebanyak 180 orang. (sonia/*)

Dokumen pernyataan sikap itu disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-22 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024, Kamis (11/7).

Meskipun Fraksi Partai NasDem DPR RI dapat menerima dan menyetujui untuk menjadi RUU Usulan DPR RI, Fraksi Partai NasDem mempunyai catatan sejauh tidak bertentangan dengan konstitusi UUD NRI Tahun 1945.

Penyempurnaan dan perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden yang kumulatif terbuka tersebut, Fraksi Partai NasDem DPR RI berpendapat bahwa Dewan Pertimbangan Presiden menjadi bagian dari kebutuhan penyelenggaraan negara, khususnya dalam memberikan penguatan kepada lembaga tersebut dengan mengembalikan nama, status dan kedudukannya menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

Pemberian nasihat dan pertimbangan kepada Presiden agar Presiden dalam setiap pengambilan keputusan berdasarkan pertimbangan yang matang dan cermat.

Keanggotaan Dewan Pertimbangan Agung terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan beberapa orang anggota yang jumlahnya ditetapkan sesuai dengan kebutuhan Presiden.

DPR RI dan Pemerintah wajib melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan undang-undang ini, 2 (dua) tahun setelah undang-undang ini berlaku berdasarkan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.(*)

NasDem berpendapat diperlukan penguatan lembaga tersebut dengan mengembalikan nama, status, dan kedudukannya menjadi Dewan Pertimbangan Agung sebagai lembaga negara yang sejajar dengan lembaga negara lainnya.

“Dewan Pertimbangan Agung merupakan salah satu lembaga negara yang diperlukan oleh Presiden agar kebijakan yang ditetapkan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, demokrasi, serta kepemerintahan yang baik dalam rangka pencapaian tujuan bernegara sebagaimana ditentukan dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” demikian petikan pendapat Fraksi Partai NasDem DPR RI yang dibacakan Rico Sia, dalam Rapat Pleno Badan Legislasi DPR RI pengambilan keputusan atas RUU Perubahan UU No. 19/2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7).

RUU tersebut dapat dibawa ke Rapat Paripurna untuk menjadi RUU Usulan DPR RI yang selanjutnya dibahas bersama Pemerintah dalam Pembicaraan Tingkat I sesuai mekanisme pembentukan undang-undang.

Fraksi Partai NasDem berpendapat, berdasarkan Pasal 16 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden yang selanjutnya diatur dalam UU.

“Pemberian nasihat dan pertimbangan kepada Presiden sekaligus dimaksudkan agar Presiden dalam setiap pengambilan keputusan berdasarkan pertimbangan yang matang dan cermat,” lanjut Rico.

Menurut Fraksi Partai NasDem, keanggotaan dewan pertimbangan terdiri atas orang-orang yang jujur, adil, berkelakuan tidak tercela, negarawan, dan mempunyai keahlian di bidangnya, dan Presiden tentunya secara sungguh-sungguh memperhatikan nasihat dan pertimbangannya.

Keanggotaan Dewan Pertimbangan Agung terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan beberapa orang anggota yang jumlahnya ditetapkan sesuai dengan kebutuhan Presiden guna memperhatikan efektivitas dan efisiensi dengan penyelenggaraan pemerintahan.

“DPR RI dan Pemerintah wajib melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU ini, dua tahun setelah UU ini berlaku berdasarkan mekanisme yang diatur dalam Undang Undang mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,” tukas Rico saat membacakan pendapat Fraksi NasDem.

(dis/*)

“Guna mendorong potensi transisi energi, diperlukan penetapan target bauran energi yang realistis dan optimistis. Oleh karenanya, diperlukan pemantapan konsepsi dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional,” kata anggota Komisi VII DPR RI Rico Sia saat membacakan Pendapat Fraksi Partai NasDem DPR RI terkait Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional di ruang sidang Komisi VII DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (8/7).

Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional yang merupakan pembaruan atas Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional Nomor 79 Tahun 2014 tersebut, Fraksi Partai NasDem DPR berpandangan bahwa penting meningkatkan bauran energi primer sebagai upaya mendukung program Net Zero Emission Indonesia tahun 2060.

“Hingga tahun 2023, capaian bauran energi primer hanya mencapai 13,1 persen dari target 17,9 persen. Batubara 40,46 persen, minyak bumi 30,18 persen, gas bumi 18,28 persen, dan Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) 13,09 persen. Meski ada penurunan dominasi batubara dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 42,38 persen, bauran energi masih didominasi batubara,” terang Rico Sia.

Oleh karena itu, tambah Rico, Fraksi Partai NasDem DPR mendorong pemerintah untuk lebih realistis dalam menetapkan target bauran energi primer setiap tahunnya. Pemerintah perlu mengidentifikasi sumber EBET yang lebih ekonomis dari segi biaya pengembangan dan memiliki ketersediaan yang lebih konsisten.

“Setelah menetapkan EBET menjadi fokus utama bauran energi primer, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan dan regulasi yang jelas dan terarah untuk pengembangan EBET. Perlu juga penyederhanaan proses dan prosedur administrasi agar lebih lugas, dan transparan guna mempermudah investor berinvestasi di sektor EBET,” tambah Rico.

Legislator NasDem dari Dapil Papua Barat yang akan kembali duduk di Kursi Senayan pada periode 2024-2029 dari Dapil Papua Barat Daya itu juga menekankan agar investasi sektor EBET perlu didorong kapasitasnya. Menurut Rico, investasi sektor EBET yang terealisasikan masih jauh dari nilai investasi yang dibutuhkan. Dari target US$3,91 miliar terealisasi US$1,6 miliar.

“Oleh karenanya, kami mendorong agar pemerintah menciptakan iklim investasi yang kondusif, konsisten dalam menjalankan kebijakan energi agar menciptakan keamanan dan kepastian bagi para investor,” tukas Rico.

Rico juga mengatakan, tantangan industri EBET di masa depan akan semakin besar. Oleh karena itu, transisi energi yang ramah lingkungan sangat krusial dan presisi untuk mencapai target bauran EBET yang realistis.

“Pandangan Fraksi Partai NasDem DPR terhadap pemantapan konsepsi atas Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional, yang merupakan Pembaruan dari Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, menyatakan dapat menerima untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya untuk menjadi Peraturan Pemerintah,” pungkas Rico.

(*)

“Kenapa itu harus dilakukan, karena beberapa pasal dalam UU Kepariwisataan telah diubah dengan UU No. 6/2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, di antaranya penghapusan Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dihapus, Pasal 26, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 54, Pasal 56, dan Pasal 64,” ungkap Rico dalam Rapat Pleno DPR RI dengan agenda mendengarkan pendapat fraksi dan pengambilan keputusan atas hasil harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap RUU Kepariwisataan di Ruang Baleg DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (8/7).

Dalam RUU Kepariwisataan, jelas Rico, telah diatur tentang hak dan kewajiban setiap warga negara, hak dan kewajiban pengunjung wisata, hak dan kewajiban pelaku usaha pariwisata tentang kewenangan, dan tanggungjawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kepariwisataan.

“Penyelenggaraan kepariwisataan dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha pariwisata, pengusaha pariwisata, pengelola destinasi pariwisata, komunitas, akademisi, dan media,” paparnya.

Begitu juga terkait pendidikan kepariwisataan yang merupakan upaya menanamkan kepada seluruh masyarakat mengenai sadar wisata, kesadaran berwisata, dan kesadaran menjaga keberlanjutan destinasi pariwisata, serta pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia pariwisata.

Legislator NasDem yang akan kembali duduk di kursi DPR RI Periode 2024-2029 itu juga memberikan penegasan pada kepariwisataan yang dikembangkan dengan basis budaya dan kearifan masyarakat lokal yang tergabung dalam kelompok peduli pariwisata.

“Terkait pembentukan lembaga baru yaitu lembaga kepariwisataan Indonesia yang merupakan lembaga profesional dan mandiri yang dibentuk menteri, ini membutuhkan pendalaman dengan pemerintah, karena pembentukan lembaga baru memiliki konsekwensi anggaran yang bersumber dari APBN dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sehingga butuh pendalaman pada pembicaraan tingkat I bersama pemerintah,” terang Rico.

Di akhir paparannya, Rico mengungkapkan bahwa Fraksi Partai NasDem dapat menerima dan menyetujui RUU Kepariwisataan untuk dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya melalui Rapat Paripurna DPR RI untuk menjadi RUU Usulan DPR RI.

“Setelah mempelajari dan melakukan pengkajian atas hasil harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi atas RUU Kepariwisataan, maka Fraksi Partai NasDem dapat menerima dan menyetujui untuk dilanjutkan menjadi RUU Usulan DPR RI sesuai mekanisme pembentukan undang-undang,” pungkas Rico.

(*)

“Fraksi Partai NasDem setelah mempelajari dan melakukan pengkajian atas hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi 27 RUU Kabupaten/Kota, maka Fraksi Partai NasDem dapat menerima dan menyetujuinya untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya melalui Rapat Paripurna DPR RI untuk menjadi RUU usulan DPR RI sesuai mekanisme pembentukan undang-undang,” ungkap anggota Badan Legislatif DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Rico Sia saat membacakan pendapat mini Fraksi Partai NasDem di Ruang Baleg, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6).

Rico juga mengungkapkan bahwa sudah menjadi sebuah keharusan dalam melakukan perubahan atas 27 RUU Kabupaten/Kota yang telah dilakukan penyusunan oleh Komisi II DPR berdasarkan pembentukan wilayah administratif di Indonesia, khususnya di 27 kabupaten/kota sesuai dengan perkembangan hukum dan pemerintahan yang berlaku saat ini.

“Sebanyak 27 RUU Kabupaten/Kota tersebut untuk menyelaraskan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sehingga dapat memperkuat dasar hukum dan legitimasi keberadaan dan penyelenggaraan pemerintahan di 27 daerah kabupaten/kota tersebut. Pasalnya, dasar hukum daerah-daerah tersebut masih menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Serikat (RIS) dan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) Tahun 1950 sehingga perlu disesuaikan dengan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini,” terang Rico.

Legislator NasDem dari Dapil Papua Barat yang akan Kembali duduk di kursi legislatif Periode 2024-2029 dari Dapil Papua Barat Daya itu juga menerangkan, 27 RUU Kabupaten/Kota harus sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali. Terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Jadi memang seluruh undang-undang peninggalan dari jaman RIS dan UUDS harus disesuaikan kembali dengan undang-undang yang sekarang berlaku, karena sudah banyak perubahan,” pungkas Rico Sia.

(*)

Rico mengatakan RUU Kementerian Negara akan memudahkan presiden dalam menentukan jumlah kementerian sesuai kebutuhan.

“Fraksi NasDem menerima dan menyetujui dengan tetap memperhatikan mekanisme, pembentukan UU. Selanjutnya dapat dibawa ke pembicaraan tingkat satu dalam rapat paripurna untuk menjadi RUU usulan DPR RI,” ungkap Rico Sia saat membacakan Pendapat Fraksi Partai NasDem DPR RI terhadap Penyusunan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tenteng Kementerian Negara pada Rapat Pleno Baleg DPR, di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (16/5) .

Legislator NasDem yang akan kembali duduk di kursi DPR RI melalui Dapil Papua Barat Daya Periode 2024-2029 ini juga mengungkapkan pendapat Fraksi NasDem DPR RI bahwa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden hasil Pemilu 2024 telah ditetapkan oleh KPU dan akan melakukan penyusunan Kementerian Negara dalam menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik dan demokratis.

“Konstitusi UUD 1945 telah mengatur sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial yang menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden,” terang Rico.

Kemudian, Rico mengatakan pengaturan tentang wakil menteri telah memiliki putusan MK Nomor 79/PUU-IX/2011. Maka, dia menyetujui jika Pasal 10 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dihapuskan.

“Jumlah keseluruhan kementerian ditetapkan sesuai dengan kebutuhan presiden dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang akan ditentukan oleh presiden,” tegas Rico.

(RO/*)

Rico Sia yang kembali menjadi calon anggota legislatif (caleg) DPR RI dari Partai NasDem untuk Dapil Papua Barat Daya mengatakan, pelatihan itu penting untuk meningkatkan kapasitas para pelaku UMKM dalam memajukan usaha mereka di bidang pengolahan pangan berbasis ikan.

“Ikan bisa diolah menjadi kerupuk, pempek, siomay, sosis, abon, dan lain sebagainya. Beberapa contoh produk olahan ikan yaitu siomay ikan, bakso ikan, kerupuk ikan, sosis ikan, abon ikan, dan pempek,” ungkap Rico.

Anggota Komisi VII DPR RI itu juga mengatakan, para pelaku UMKM di Kabupaten Sorong mendapatkan pelatihan dari instruktur BDI Makassar tentang cara mengolah ikan yang benar sehingga memiliki nilai ekonomis untuk dapat mendongkrak pendapatan keluarga.

Pelatihan diikuti 50 pelaku UMKM, berlangsung sejak 22-27 Januari 2024 bertempat di Gedung LPTQ Kabupaten Sorong.

“Adanya program pelatihan ini tentunya membantu para pelaku UMKM di Kabupaten Sorong lebih berkompeten untuk memajukan usaha mereka,” ujarnya.

Rico juga menambahkan, potensi ikan di wilayah Kabupaten Sorong sangat melimpah, namun hasil olahannya belum maksimal karena kapasitas pelaku UMKM belum mumpuni.

Pelatihan semacam itu, tegasnya, tetap dilaksanakan pada masa mendatang dengan target seluruh pelaku UMKM di Kabupaten Sorong mendapatkan perhatian guna memajukan usaha mereka lebih maksimal.

Selain mendapatkan pelatihan, para pelaku UMKM di wilayah itu juga diberikan fasilitas dan bantuan dana sebagai modal usaha. (sonia/*)

“Program pelatihan ini merupakan bagian dari aspirasi DPR RI yang bekerja sama dengan BRIN untuk meningkatkan kapasitas peternak di wilayah Kabupaten Sorong, sehingga mereka mampu mengolah bahan baku lokal menjadi pakan ternak yang sehat dan bergizi,” ungkap Rico dalam keterangannya, Rabu (24/1).

Menurut Rico, pelatihan ini merupakan salah satu upaya memberikan peluang bagi para peternak untuk memaksimalkan bahan baku lokal yang melimpah menjadi pakan ternak sekaligus membuka ruang bisnis dari hasil pengolahan tersebut.

“Kita tahu bahwa selama ini peternak hanya memberikan pakan yang tidak diolah karena mereka belum memiliki kapasitas pengolahan pakan yang baik dan benar,” urainya.

Legislator NasDem dari Dapil Papua Barat dan kembali maju menjadi calon anggota legislatif DPR RI dari Dapil Papua Barat Daya itu menyebutkan pakan ternak seperti rumput dan umbi-umbian sangat melimpah di Kabupaten Sorong. Namun, peternak tidak memiliki kemampuan pengolahan yang maksimal untuk memanfaatkan potensi itu.

“Kita harap dengan adanya pelatihan ini mereka nantinya bisa secara maksimal mengolah bahan baku lokal untuk menjadi pakan ternak,” tukasnya.

Di tempat yang sama Peneliti Ahli Madya BRIN, Wisri Puatuti, menjelaskan pelatihan itu merupakan program kolaborasi antara DPR RI dan BRIN untuk meningkatkan kapasitas pemahaman peternak tentang pengolahan pakan ternak berbahan baku lokal.

Menurutnya, pengolahan pakan ternak penting untuk meningkatkan selera makan ternak serta tahan lama.

“Inilah yang kemudian penting bagi kita untuk memberikan pelatihan pengolahan pakan ternak agar ternak peliharaan lebih sehat dan berkualitas,” katanya.

Dia menyebutkan, materi pelatihan yang diberikan mulai dari pengolahan pakan ternak, pengelompokan sumber pakan, memformulasikan pakan hingga mencapai hasil maksimal.

Selain itu, juga praktik pembuatan pakan ternak menggunakan fasilitas canggih untuk menghasilkan pakan yang berkualitas.

“Peserta pelatihan sebanyak 150 orang yang terdiri atas peternak sapi, ikan, ayam, bebek, dan sebagainya,” ujar dia.

(sonia/*)

Program tersebut berasal dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Program itu masuk dalam Tahun Anggaran 2023 dan tersalurkan melalui wakil rakyat.

Dalam kesempatan Peresmian dan Penyalaan Pertama BPBL tersebut, Rico menegaskan program itu diperuntukan bagi masyarakat tidak mampu agar dapat mengakses listrik seperti masyarakat lainnya.

“Pemasangan listrik gratis dari program BPBL telah berjalan dengan baik dan diharapkan bisa menyenangkan hati masyarakat yang tidak mampu,” ujar Rico di Aula Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ), Sorong, Papua Barat Daya, Selasa (12/12).

Rico menaikan saklar listrik sebagai tanda peresmian program tersebut. Ia berharap masyarakat bisa memanfaatkan bantuan itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Dengan adanya listrik ini, anak-anak bisa belajar, kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan rumah tangga dengan baik,” ujar Rico.

Salah satu penerima manfaat Program BPBL di Kelurahan Malawele, Aimas, Sorong, Wagiyem, 57, menyampaikan bahwa saat belum punya listrik dirinya terkendala melakukan aktivitas di rumah. Namun, kini dengan adanya listrik ia bisa memanfaatkannya untuk penerangan, memasak, dan mengoperasikan alat elektronik.

“Terima kasih banyak Bapak Rico Sia dan pemerintah, saya sudah dibantu penerangan,” ujar Wagiyem.

(Sonia/dis/*)

“Raja Ampat dijuluki sebagai sepenggal surga di bumi, pulau indah di Tanah Papua. Di sana pariwisata menjadi andalan, namun disayangkan listrik tidak maksimal,” ujar Rico dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR dengan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman Hutajulu, Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Yudo Dwinanda Priadi, dan Dirut PLN Darmawan Prasojo di Jakarta, Rabu (15/11).

Rico menjelaskan, ketersediaan listrik sangat terbatas di Raja Ampat. Bahkan di beberapa distrik, listrik hanya tersedia dari pkl 18.00 hingga pkl 06.00. Hal itu dikeluhkan masyarakat karena menghambat aktivitas mereka.

“Semoga PLN bisa fokus untuk Indonesia terang di wilayah timur, khususnya di kawasan pariwisata Raja Ampat. Banyak keluhan dari masyarakat, hotel, home stay, produksi frozen food ikan, wisatawan dan sebagainya,” tandas Rico.

Legislator NasDem dari Dapil Papua Barat itu menegaskan, ketersediaan listrik termasuk di siang hari sangat dibutuhkan untuk menunjang sektor pariwisata dan UMKM. Listrik dibutuhkan masyarakat, wisatawan lokal dan mancanegara.

“Jadi mohon dukungan pemerintah untuk memperhatikan betul terkait kebutuhan listrik di wilayah kepulauan. Sehingga diharapkan bisa meningkatkan potensi pariwisata dan secara tidak langsung meningkatkan pendapatan asli daerah,” tukas Rico.

(Sonia/dis/*)

“Di dapil kami juga di (Distrik) Masni ada pertambangan emas yang sudah pernah diberantas, ada yang sudah ditangkap, namun sekarang mulai beraktivitas lagi dengan alat-alat berat yang cukup banyak di sana, di Papua Barat,” ujar Rico dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR dengan Dirjen Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), di Jakarta, Senin (6/11).

Untuk itu, Rico meminta Kementerian ESDM melalui Dirjen Minerba untuk dapat memberi perhatian lebih terhadap praktik-praktik tambang ilegal sehingga lingkungan dan kekayaannya dapat terlindungi dan termanfaatkan dengan baik.

“Mohon atensi dari Pak Plt Dirjen Minerba, sehingga kekayaan negara khususnya juga lingkungan di Papua yang menjadi sumber paru-paru oksigen dunia ini bisa terlindungi dan tentunya manfaatnya dapat menambah PNBP. Bukan diambil segelintir orang atau oknum-oknum lalu kita enggak dapat apa-apa,” tandas Legislator NasDem dari Dapil Papua Barat itu.

Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto, mengatakan Papua merupakan salah satu provinsi yang memiliki sumber mineral cukup banyak. Sehingga kepastian hukum terkait pertambangan mineral menjadi penting.

“Saya kira kita semuanya tahu Papua salah satu provinsi di mana sumber mineralnya cukup banyak sehingga hal-hal yang sifatnya kepastian hukum menjadi penting. Tadi ada satu contoh kembali bahwa dulu dikatakan illegal mining ternyata sekarang beroperasi kembali bahkan dengan alat berat yang cukup masif. Ini Pak Dirjen dapat menjadi perhatian,” katanya.

(dpr.go.id/*)

Sosialisasi ini diikuti ratusan warga masyarakat Sorong. Mereka diberikan pengetahuan terkait olahan sagu sebagai bahan pangan yang bisa menggantikan beras dan tepung terigu.

“Kegiatan ini dilakukan agar masyarakat tahu bagaimana cara mengolah sagu. Malah sesungguhnya, dengan pelatihan ini, kita bisa memperkenalkan sagu secara nasional, atau bahkan pasar global,” ujar Rico.

Legislator NasDem dari dapil Papua Barat ini menambahkan, bahan baku sagu cukup mudah ditemui di Papua. Namun, selama ini pemanfaatannya belum maksimal.

“Bahan bakunya selalu ada dan tersedia di sekitar kita. Selain bisa dibuat papeda, ada inovasi baru yang dikembangkan saat ini, yaitu sagu dibuat jadi beras, tepung, mi dan sebagainya,” tandasnya.

Lebih lanjut legislator yang akan kembali bertarung di Pileg 2024 dari dapil Papua Barat Daya ini menegaskan, pemaksimalan pemanfaatan sagu ini sebagai dukungan terhadap ketahanan pangan dan menghadapi krisis pangan dunia.

“Saya berharap ini bisa menjadi produk unggulan UMKM ke depannya, dan memberikan manfaat ekonomi untuk masyarakat,” pungkasnya.

(sonia/dis/*)

Peringatan yang diikuti 300 jamaah dari Kota Sorong dan Kabupaten Sorong itu juga dihadiri Pendeta Amrafael Darael dan Pendeta Ivone Lahope. Maulid Nabi digelar untuk meneladani dan menambah rasa cinta umat kepada Nabi Muhammad SAW.

“Selain untuk meneladani Nabi Muhammad SAW, acara ini juga kami ingin berbagi kepada kaum muslimin dan muslimat yang ada di Sorong,” ujar Rico Sia.

Legislator Partai NasDem itu berterima kasih atas antusiasme masyarakat Sorong yang menghadiri peringatan maulid Nabi tersebut.

Di akhir acara, panitia membagikan hadiah kepada peserta, di antaranya ember berisi kebutuhan pokok, serta pohon telur berisi uang tunai. (dis/*)

Sebanyak 150 pegiat UMKM di Sorong menjadi peserta sosialisasi. Mereka diberikan pengetahuan tentang jenis, metode, dan cara pengemasan produk secara baik dan benar.

“Maksud dan tujuan kegiatan ini supaya para pelaku UMKM dapat membuat kemasan produk mereka jadi bagus dan memberi nilai tambah. Semoga ilmunya bermanfaat,’ ujar Rico.

Legislator dari dapil Papua Barat itu meminta para peserta untuk aktif dan tidak segan bertanya jika belum memahami materi yang disampaikan. Ilmu dan pengetahuan yang didapat harus maksimal agar UMKM semakin berkembang.

“Instruktur sudah kita datangkan dari Jakarta. Jadi manfaatkan kesempatan ini untuk mendapat ilmu yang banyak,” tegasnya.

Kepala Dinas Perindustrian Kota Sorong, Izak Jitmau, berterima kasih kepada Rico yang telah menggagas acara itu. Menurutnya, Rico sangat konsisten untuk membantu UMKM di Kota Sorong.

“Pak Rico Sia sudah banyak membantu Pemkot Sorong dalam pengembangan UMKM. Kami berharap kegiatan ini bisa menambah nilai dari produk-produk UMKM di Sorong,” tukasnya.

(dis/*)