“Kami Komisi II DPR meminta kepada saudara Menteri untuk meningkatkan kinerjanya, karena selama empat bulan pertama masih di bawah 30 persen. Rata-rata hanya di 15 persen,” ujar Rifqinizamy di sela Rapat Kerja Komisi II DPR dengan Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/4/2025).

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan I (Kabupaten Balangan, Banjar, Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong, dan Tapin) itu mengungkapkan, direktorat jenderal (ditjen) di kementerian tersebut bahkan belum menunjukkan program signifikan dalam empat bulan terakhir.

“Beberapa program masih nol persen. Artinya, direktorat jenderal belum melakukan kerja apapun,” ungkapnya.

Meski memahami adanya efisiensi dan refocusing anggaran dari Rp9 triliun menjadi Rp6 triliun dan akhirnya diblokir menjadi Rp4 triliun. Rifqi menegaskan bahwa alasan tersebut tidak bisa sepenuhnya dijadikan pembenaran atas lambannya capaian program.

Namun demikian, Rifqi juga memberikan apresiasi atas langkah transparansi dalam penanganan pengaduan publik yang dilakukan Kementerian ATR/BPN.

“Ini baru kali pertama kita bisa menghadirkan keterbukaan informasi terkait pengaduan publik soal sengketa dan mafia tanah. Seluruh pengaduan yang masuk ke Komisi II dan disampaikan ke Kementerian ATR/BPN bisa dilihat progresnya di website,” pungkasnya.

(Safa/*)

“Terkait dengan pembakaran tentu harus diusut secara hukum dengan selurus-lurusnya, seadil-adilnya, dan harus dicek siapa saja pihak yang terlibat, bukan hanya pihak sekretariat, tapi juga komisioner yang kemungkinkan ikut serta di dalam proses itu,” ujar Rifqinizamy, Minggu (20/4/2025).

Legislator NasDem dari Dapil Kalimantan Selatan I (Kabupaten Balangan, Banjar, Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong, dan Tapin) itu menegaskan apabila ada penyalahgunaan dana pemilu, maka selain proses hukum yang harus berjalan, pihaknya akan meminta kepada KPU RI untuk melakukan audit internal. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga diminta melakukan audit investigatif.

“Audit tersebut bukan hanya terhadap KPU Buru, tetapi terhadap seluruh penggunaan dana pemilu, karena ada uang negara dalam penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut. Hal ini kami harapkan akan menjadi pembuka kotak pandora jika terjadi penyelewengan,” tukas Rifqi, sapaan Rifqinizamy.

Ia juga menyampaikan kericuhan itu akan menjadi catatan penting dalam memperbaiki sistem dan tata Kelola keuangan pemilu. Jika ditemukan masalah dalam pengelolaan keuangan pemilu, hal itu juga harus menjadi bahan evaluasi.

“Jika memang tata kelola keuangan kepemiluan bermasalah, ini akan menjadi bahan penting, bukan hanya bagi evaluasi kepemiluan, tetapi juga bagi penyusunan sejumlah kebijakan, termasuk revisi sejumlah paket undang-undang politik yang di dalamnya ada Undang-Undang Pemilu,” terangnya.

Sebelumnya, Kepolisian Resort (Polres) Buru mengamankan pelaku pembakaran kantor KPU Kabupaten Buru, Provinsi Maluku pada 28 Februari 2025. Dalam pengungkapan kasus tersebut, Polres Buru menetapkan tiga tersangka, yakni RH, 48, bendahara KPU, SB, 45, mantan komisioner PPK Fenaleisela, dan AT, 42.

(metrotvnews.com/*)

“Bentrokan yang terjadi adalah konflik politis yang menyebabkan warga menjadi korban,” kata Rifqi, Senin (7/4/2025).

Ia meminta agar aparat keamanan, baik Polri maupun TNI, memastikan situasi aman. Pelaksanaan PSU di beberapa tempat bukan hanya kewajiban penyelenggara pemilu dan pemerintah daerah, melainkan juga seluruh pemangku kebijakan.

Pemerintah perlu melakukan evaluasi mendasar terkait pelaksanaan pilkada di beberapa daerah, khususnya di Papua, karena rawan terjadi konflik dan bisa mengakibatkan korban jiwa.

“Itu juga menjadi bagian penting untuk kita melakukan evaluasi terkait dengan pilkada kita hari ini,” ungkap legislator Partai NasDem itu.

Rifqi pun menyinggung ide terkait dengan perubahan sistem pilkada yang dinilai bisa menjadi solusi ke depan, seperti pilkada oleh DPRD setempat atau pilkada yang dilaksanakan secara asimetris.

“Pilkada asimetris adalah setiap tempat memiliki cara dan mekanisme pilkada tersendiri. Dalam hal ini, pemilihan kepala daerah tergantung pada berbagai macam variabel, termasuk tingkat pendidikan dan kesejahteraan masyarakatnya,” ujarnya.

Beberapa hal tersebut, lanjut Rifqi, juga akan menjadi bagian penting dalam rangka pembahasan revisi paket undang-undang politik. Termasuk di dalamnya terkait dengan Undang-Undang Pilkada.

Sebelumnya, Polres Puncak Jaya menyatakan bentrokan terjadi antara dua kelompok pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati di daerah itu, Rabu, 2 April 2025. Bentrokan menyebabkan 59 orang terluka akibat terkena panah.

Selain itu, bentrokan menyebabkan delapan rumah dan honai (rumah adat tradisional suku Dani) ludes terbakar.

Satgas Operasi Damai Cartenz mencatat sejak 27 November 2024 hingga 4 April 2025, konflik antarpendukung pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya sudah menyebabkan 12 warga tewas, 658 orang terluka, serta 201 bangunan rumah dibakar massa.

(metrotvnews/*)

KPU dan Bawaslu harus memerhatikan seluruh alasan MK yang memerintahkan dilaksanakannya PSU di kabupaten, kota, dan provinsi. Hal yang menjadi dasar atau acuan bagi MK memerintahkan PSU itu tidak boleh terulang kembali.

“Komisi II DPR melalui fungsi pengawasan yang kami miliki terus membangun koordinasi yang intensif dengan seluruh penyelenggara pemilu, baik itu KPU, Bawaslu, maupun DKPP agar seluruh pelanggaran yang menyebabkan terjadinya PSU itu tidak terjadi lagi pada PSU yang dilaksanakan atau yang akan dilaksanakan,” kata Rifqi, Senin (7/4/2025).

Legislator Partai NasDem itu mengatakan, pelanggaran seperti kesalahan administrasi hingga adanya penyalahgunaan wewenang aparatur sipil negara (ASN) dalam PSU jangan sampai terulang.

“Kita punya pengalaman PSU di atas PSU. Hasil PSU dibawa kembali ke MK dan MK memerintahkan PSU ulang,” tandasnya.

Menurut Rifqi, hal itu akan merugikan semua pihak dan berpotensi menimbulkan polemik di masa yang akan datang.

“Ini tentu merugikan semua pihak, bukan hanya terkait dengan pembiayaan pilkada tapi juga kepastian hukum terkait dengan terpilihnya kepala daerah dan wakil kepala daerah definitif,” paparnya.

(metrotvnews/*)

Philip Taula menyampaikan beberapa misi utama yang akan menjadi fokus kerja sama, di antaranya keinginan untuk melanjutkan sejumlah program, khususnya di bidang ketahanan pangan dan industri pangan.

“Beliau ingin melanjutkan sejumlah program kerja sama Selandia Baru dengan Indonesia di beberapa bidang, terutama bidang ketahanan pangan atau industri pangan. Karena menurutnya, Selandia Baru telah berinvestasi pada pabrik pengolahan susu, keju, termasuk pernah melakukan ekspor daging ke Indonesia,” ujar Rifqi, sapaan Rifqinizamy.

Legislator Fraksi Partai NasDem itu mengungkapkan Dubes Selandia Baru berkomitmen untuk melanjutkan program pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan energi terbarukan.

Sejauh ini, lebih dari seribu orang Indonesia, mulai dari sarjana hingga doktor, telah dididik di Selandia Baru dalam bidang energi baru dan terbarukan.

Duta Besar Taula juga menegaskan bahwa Selandia Baru berencana melakukan investasi lebih lanjut di sektor itu.

Lebih lanjut, Rifqi menerangkan Dubes Selandia Baru menyampaikan harapannya untuk meningkatkan hubungan timbal balik dalam sektor perdagangan.

Selandia Baru masih memerlukan sejumlah komoditas dari Indonesia, termasuk batu bara dan beberapa barang lainnya.

Merespons hal itu, Rifqi menyambut baik inisiatif tersebut dan selaku Ketua Komisi II menyatakan pihaknya akan mendukung penuh program itu, terutama dengan mempromosikan potensi dan peluang kerja sama kepada pemerintah daerah seperti gubernur, bupati dan wali kota.

“Komisi II DPR RI menyambut baik dan kami mengatakan sebagai komisi yang diberikan tugas, salah satunya mengurus pemerintahan daerah melalui Menteri Dalam Negeri, nanti kami akan membantu mempromosikan seluruh potensi dan peluang Selandia Baru kepada gubernur, bupati, wali kota yang ada,” tandas Rifqi.

Selain itu, dalam pertemuan tersebut kedua belah pihak juga membahas topik penting mengenai pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Ketua Komisi II menyampaikan komitmen DPR dan Pemerintah untuk memastikan pembangunan infrastruktur IKN yang akan selesai pada 2028, termasuk perkantoran dan perumahan ASN untuk sektor eksekutif, legislative, dan yudikatif.

Meski pembangunan IKN terus berjalan, diungkapkannya pindah ke IKN akan menghadirkan ‘shock culture’ bagi banyak pihak yang terbiasa dengan fasilitas lengkap di Jakarta.

Untuk itulah, Rifqi mengundang Selandia Baru untuk berinvestasi dalam pembangunan ekosistem yang layak di IKN, seperti perhotelan, rumah sakit, sekolah, kemudian entertainment, food and beverage, dan seterusnya.

Rifqi pun mengajak Dubes Selandia untuk melihat IKN dan Dubes Selandia pun dinilainya mengungkapkan ketertarikannya untuk melihat lebih lanjut peluang hubungan timbal balik yang baik antara Indonesia dan Selandia Baru.

Terkait hal itu, Rifqi menegaskan Komisi II berjanji akan memberikan dukungan penuh sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Dia mengungkapkan Pemerintah Indonesia telah menyiapkan tanah bagi seluruh kedutaan besar untuk membuka kantor di Indonesia, salah satunya terbuka juga peluang untuk Selandia Baru.

Sebagaimana diketahui, Otorita IKN telah menyiapkan lahan seluas 62,9 hektare sebagai lokasi diplomatic compound.

“Tanah untuk kedubesnya yang sudah kita siapkan, kantornya nanti kita lihat,” pungkas legislator dari Dapil Kalimantan Selatan I (Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Balangan, dan Kabupaten Tabalong) itu.

(dpr.go.id/*)

“Kata selambat-lambatnya itu digunakan pemerintah setelah pemerintah memberikan penjelasan kepada kami secara terang benderang,” ujar Rifqinizamy melalui keterangan tertulis, Selasa (18/3/2025).

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan I (Kabupaten Balangan, Banjar, Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong, dan Tapin) itu mengungkapkan, terdapat lebih dari 280 kementerian dan lembaga yang memerlukan waktu dalam proses pengangkatan CASN dan P3K.

“Bahwa ada lebih dari 280 kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang meminta penundaan pengangkatan CPNS dan CP3K yang seharusnya diadakan pada April 2025, lantaran mereka di internal harus melakukan berbagai persiapan dan pengkondisian. Baik terkait dengan aspek teknokrat, administrasi termasuk keuangan, penggajian, dan lain-lainnya,” ungkap Rifqinizamy.

Menurutnya, seluruh instansi pemerintahan harus serius melakukan proses pengangkatan CASN dan P3K karena kuota yang tersedia untuk P3K mencapai lebih dari 300 ribu orang, tetapi hingga kini datanya belum diserahkan.

Ia berharap data tersebut dapat segera diserahkan dan dilaksanakan pengangkatan honorer menjadi P3K selambat-lambatnya Oktober 2025, sehingga tahun ini seluruh PR Komisi II DPR terkait honorer di Indonesia dapat terselesaikan dengan baik.

(Safa/*)

“Karena itu supporting APBN sedang kami upayakan sebesar Rp700 miliar kurang lebih untuk memastikan pilkada sesuai putusan MK bisa dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditetapkan KPU,” jelas Rifqi, sapaan Rifqinizamy Karsayuda di Jakarta, Minggu (2/3/2025).

Legislator Partai NasDem itu menjelaskan, berdasarkan ketentuan UU No. 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, disebutkan bahwa sumber pembiayaan pemilihan kepala daerah berasal dari APBD provinsi maupun kabupaten/kota.

Meskipun demikian, lanjut Rifqi, jika APBD di setiap kabupaten/kota terbatas, terlebih untuk menyelenggarakan PSU, maka perbantuan APBD provinsi maupun dari APBN bisa dilakukan.

Terhadap 24 daerah yang akan melakukan PSU, baik seluruhnya maupun sebagian, Komisi II, pemerintah, dan penyelenggara pemilu telah menginventarisasi bahwa kesanggupan daerah kurang dari 30% terhadap total pembiayaan yang dibutuhkan. Adapun total pembiayaan untuk PSU di 24 daerah tersebut kurang lebih Rp1 triliun.

“Insyaallah pemerintah melalui Kemendagri dan Kemenkeu menyanggupi hal ini dan nanti akan kita umumkan sama-sama di Komisi II pada saat raker dan RDP bersama Mendagri dan penyelenggara pemilu, 10 Maret yang akan datang,” jelas Rifqi.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) telah membacakan putusan 40 perkara sengketa hasil Pilkada 2024. MK memerintahkan PSU di 24 daerah.

MK membatalkan hasil pilkada di 24 daerah karena ada calon yang didiskualifikasi. Mereka didiskualifikasi dengan berbagai alasan, mulai dari tidak mengaku sebagai mantan terpidana, tidak tamat SMA, hingga sudah menjabat dua periode.

Selain itu, ada satu perkara yang diputuskan agar dilakukan rekapitulasi ulang dan satu perkara diminta untuk perbaikan keputusan KPU tentang penetapan hasil pilkada. Sementara itu, 14 gugatan lainnya tidak dikabulkan oleh MK. (dpr.go.id/*)

“Komisi II siap menjadi bagian dari itu (penguatan BNPP), untuk menjadi koordinator urusan perbatasan, kita mungkin bisa memberikan penguatan kepada institusi,” ujar Rifqi, sapaan Rifqinizamy Karsayuda, dalam keterangannya, Rabu (26/2/2025).

Menurut Rifqi, penguatan suatu lembaga secara umum akan diikuti dengan penguatan kewenangan dan anggaran. Efisiensi anggaran yang sedang dicanangkan tentu menjadi tantangan tersendiri.

Legislator Partai NasDem dari Dapil Kalimantan Selatan I (Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Balangan, dan Kabupaten Tabalong) itu meminta BNPP berperan dalam mensejahterakan masyarakat di daerah perbatasan.

Dia menyinggung pernah ada kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dan Kerajaan Malaysia untuk membangun perkebunan kelapa sawit di sepanjang perbatasan kedua negara.

“Kalau BNPP mau menjadi koordinator, kita panggil investor, atau kita dandani koperasi rakyat yang ada di situ bisa memiliki HGU dan seterusnya. Ini kan juga langkah-langkah yang bisa kita ikhtiarkan, kalau kita mau melangkah lebih jauh soal kesejahteraan,” tandasnya.

Rifqi meminta BNPP tidak hanya bekerja pada wilayah konvensional, tapi mampu bekerja sama dengan semua stakeholder. Termasuk dalam rangka penyejahteraan masyarakat sekitar perbatasan dan mendukung program swasembada pangan Presiden Prabowo.

“BNPP bisa masuk pada wilayah itu. Kita punya lahan yang cukup luas di perbatasan, agar masyarakat kita di perbatasan bisa kita improve kesejahteraannya. Kita berdayakan lahan di sekitar situ, investasi juga bisa masuk di dalamnya,” pungkasnya.

(Yudis/*)

Namun, kata Rifqi, sapaan Rifqinizamy Karsayuda, ada kemungkinan perbantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) jika diperlukan.

“Terkait efisiensi anggaran, saya kira bagaimanapun 24 putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ini akan menjadi kewajiban bagi APBD masing-masing. Kami tentu akan melakukan exercisement dengan kementerian terkait, terutama Kementerian Dalam Negeri. Dan jika memang dibutuhkan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, APBN bisa melakukan perbantuan,” ujar Rifqi, Selasa (25/2/2025).

Rifqi menekankan pentingnya koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk memastikan pelaksanaan PSU tidak terganggu karena kendala pendanaan. Ia juga mengingatkan bahwa putusan MK harus segera dilaksanakan demi menjaga integritas pemilu dan menjamin terselenggaranya pemerintahan daerah yang definitif.

“Prinsip dasarnya putusan MK harus segera kita laksanakan, karena jika tidak, bukan hanya kita tidak menghargai konstitusi, tetapi pada sisi yang lain, kita tidak mendapatkan kepala daerah yang definitif hasil pemilu kita,” tandas legislator Fraksi Partai NasDem itu.

Rifqi mengatakan, KPU bersama Komisi II DPR berkomitmen untuk mengawal proses PSU agar berjalan transparan, efisien, dan bebas dari potensi gugatan hukum lebih lanjut. Dia berharap pelaksanaan PSU dapat berjalan lancar dan memberikan kepastian hukum bagi hasil pemilu di 24 daerah yang terdampak putusan MK.

Selain persoalan anggaran, Rifqi mengatakan pelaksanaan PSU akan menghadapi tantangan lainnya, seperti kesiapan logistik, distribusi surat suara, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) untuk memastikan kelancaran proses pemungutan suara.

Oleh karena itu, KPU didorong untuk memastikan bahwa segala aspek teknis telah dipersiapkan dengan matang agar PSU tidak menimbulkan polemik baru.

Lebih lanjut, keterlibatan masyarakat dalam PSU menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan. Sosialisasi mengenai pelaksanaan PSU harus dilakukan secara masif agar pemilih mengetahui hak dan kewajiban dalam menggunakan suara mereka kembali.

(dpr.go.id/*)

Rifqi, sapaanRifqinizamy Karsayuda, mengatakan putusan MK tersebut menjadi pintu masuk bagi pihaknya untuk melakukan evaluasi terhadap penyelenggara pemilu. Komisi II akan memanggil penyelenggara pemilu, yakni KPU dan Bawaslu.

“Tentu putusan MK ini akan menjadi evaluasi bagi Komisi II DPR. Rencananya kami dalam minggu ini akan segera memanggil seluruh penyelenggara pemilu dan perwakilan pemerintah dalam rangka merespons dan mempersiapkan diri melaksanakan seluruh putusan MK,” kata Rifqi, Selasa (25/2/2025).

Legislator Partai NasDem itu mengatakan, dari putusan MK diketahui adanya ketidakprofesionalan, kecerobohan, dan kesalahan menerapkan hukum oleh penyelenggara pemilu. Menurut dia, hal itu bakal menjadi evaluasi bagi penyelenggaraan pemilu ke depan, termasuk proses rekrutmen.

“Komisi II akan sangat serius melakukan evaluasi dan ini menjadi pintu masuk bagi kita dalam rangka menata sistem politik dan pemilu kita ke depan termasuk bagaimana rekrutmen dan posisi penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu di masa yang akan datang,” tegasnya.

Rifqi mengungkapkan terkait adanya kecurangan yang ditemukan pada Pilkada 2024, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada lembaga terkait untuk ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.

“Terkait dengan adanya kecurangan-kecurangan, terutama dalam aspek tindak pidana tertentu, kami menyerahkan kepada Bawaslu dan aparat penegak hukum sesuai peraturan perundang-undangan untuk melakukan penegakan hukum kepemiluan, sesuai dengan domain dan peraturan perundang-undangan,” pungkasnya.

(metrotvnews/*)

Alat kelengkapan dewan (AKD) akan melakukan rapat evaluasi secara komprehensif dan menyampaikan berita acara evaluasi kepada pimpinan DPR. Setelah itu, hasilnya akan diberikan kepada presiden untuk ditindaklanjuti.

“Tugas kami menyampaikannya ke pimpinan (DPR), nanti pimpinan lah yang menyampaikan kepada presiden. Tugas kami hanya melakukan evaluasi, nanti yang akan mengambil sikap adalah presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan,” ujar Rifqinizamy dalam Podcast Orator Fraksi Partai NasDem DPR RI, Jumat (14/2/2025).

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan I (Kabupaten Balangan, Banjar, Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong, dan Tapin) itu mengungkapkan, substansi evaluasi yang disasar yakni tentang kinerja yang buruk, hingga dugaan penyimpangan perilaku pejabat negara.

“Tugas AKD, dalam hal ini komisi yang dulu mem-fit and proper, hanya melakukan evaluasi. Dalam evaluasi kan kami memiliki sejumlah fakta, data terkait dengan kinerja mereka. Bahkan penyimpangan perilaku, misalnya,” ungkap Rifqinizamy.

Tetapi, rapat evaluasi juga membuka ruang bagi pejabat negara untuk memberikan klarifikasi terhadap penilaian kinerja dan informasi yang mengemuka di ruang publik. Rapat evaluasi menjadi ruang dialogis antara pejabat negara dan wakil rakyat.

“Tapi kalau fakta itu kita ungkapkan, dengan bukti dan seterusnya, dan beliau harus kita kasih waktu klarifikasi dong, lalu kita bikinlah berita acara evaluasi,” tambahnya.

Menurutnya, presiden akan menindaklanjuti secara proporsional. Seperti memberikan peringatan, teguran, hingga pencopotan. Tetapi, Rifqinizamy menegaskan bahwa kewenangan tersebut sepenuhnya berada di tangan presiden.

Untuk itu, ia menegaskan bahwa informasi simpang siur di tengah masyarakat tentang tata tertib DPR yang dapat langsung mencopot pejabat negara, merupakan informasi yang keliru.

“Jangan juga berpikir ketika kami mengadakan rapat evaluasi, sama dengan kami beralih profesi dari anggota DPR sebagai malaikat pencabut nyawa, jangan gitu dong. Kita juga pasti akan melakukan secara proporsional dan profesional,” pungkasnya.

(Safa/*)

Hal itu berkesesuaian dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan proyeksi bahwa IKN akan digunakan optimal pada 2028.

“Artinya komitmen Presiden Prabowo yang ditandai dengan kepindahan seluruh trias politica ke IKN pada 2028 akan terlaksana,” ujar Rifqinizamy saat memimpin Rapat Kerja Komisi II DPR dengan Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan I (Kabupaten Balangan, Banjar, Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong, dan Tapin) itu mengungkapkan, pembangunan IKN telah disokong dana yang memadai secara bertahap, sehingga optimistis bahwa IKN akan segera terealisasi.

Termasuk, investasi dari berbagai pihak yang turut serta menopang dan mendukung fasilitas penunjang di IKN.

“Bahwa APBN 2022-2024, seluruh pembangunan di IKN, semua DIPA-nya ada di Kementerian PUPR dengan total dana yang terserap Rp89 triliun. Di luar itu ada investasi, baik dari swasta murni dan BUMN nilainya Rp58,41 triliun. Dan yang sedang groundbreaking nilainya Rp6,49 triliun,” ungkap Rifqinizamy.

“Di luar itu, ada kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) yang total nilai investasinya lebih kurang Rp60 triliun,” lanjutnya.

Menurutnya, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, kini diamanahkan oleh Presiden Prabowo untuk bertanggung jawab menuntaskan pembangunan infrastruktur eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

“Beliau dapat penugasan dari Bapak Presiden menyelesaikan infrastruktur legislatif dan yudikatif yang membutuhkan anggaran Rp48,8 triliun yang semuanya dikerjakan oleh OIKN bukan Kementerian PUPR,” paparnya.

Termasuk, mengupayakan penambahan anggaran pada 2025 sebesar Rp8,1 triliun agar menambah kekuatan anggaran yang semula Rp6,3 triliun, sehingga anggaran IKN pada 2025 dioptimalkan mencapai Rp14,4 triliun.

“Tahun ini ada anggaran eksisting Rp6,3 triliun dan sesuai rapat terbatas Presiden dengan menteri terkait, dokumen untuk tambahan Rp8,1 triliun sedang dilengkapi. Jika nanti sudah disetujui maka nilai Rp14,4 triliun pada 2025 sebagai bagian dari kebutuhan Rp48,8 triliun sampai 2028, mudah-mudahan bisa terealisasi,” pungkasnya.

(Safa/*)

“Beberapa kata kunci saya kira yang harus disampaikan ke publik, ini penting diketahui publik bahwa efisiensi anggaran, terlebih setelah dilakukan rekonstruksi ulang APBN 2025, pemerintah sama sekali tidak mengutak-atik belanja pegawai,” ujar Rifqinizamy saat memimpin Rapat Kerja Komisi II DPR dengan sejumlah kementerian dan lembaga di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025)

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan I (Kabupaten Balangan, Banjar, Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong, dan Tapin) itu mengungkapkan, publik tidak perlu khawatir terkait kemungkinan terganggunya pembayaran belanja pegawai akibat efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.

“Jadi kekhawatiran yang terlalu berlebihan terkait dengan tidak mungkinnya dibayarkan belanja pegawai atas dasar dilakukan efisiensi anggaran, secara psikologis publik harus kita sampaikan,” ungkap Rifqinizamy.

Menurutnya, kendati pemerintah telah melakukan rekonstruksi ulang APBN 2025, namun diharapkan tetap menjaga stabilitas anggaran untuk belanja pegawai. Dengan demikian, kekhawatiran yang beredar di masyarakat sebaiknya tidak berlebihan.

Selain itu, ia mengingatkan para menteri serta pimpinan lembaga mitra kerja Komisi II DPR untuk tetap menjalankan tugas secara maksimal.

Efisiensi dan rekonstruksi anggaran seharusnya tidak menjadi alasan bagi suatu institusi untuk mengurangi kinerja dan pelayanan publik.

“Sebaiknya, jika ada kendala akibat efisiensi anggaran, hal itu dibahas secara internal agar dapat disusun solusi yang tepat per program. Dengan begitu, berapa pun anggaran yang tersedia, pelayanan publik tetap bisa berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing,” pungkasnya.

(Safa/*)

“Bangsa ini saya kira memang harus naik kelas. Salah satu ciri bahwa pemerintahan kita naik kelas itu, kita mengalami transformasi digital, termasuk di dalam administrasi kependudukan kita,” ujar Rifqinizamy dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Mendagri Tito Karnavian dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2025).

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan I (Kabupaten Balangan, Banjar, Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong, dan Tapin) itu mengungkapkan, transformasi digital bidang administrasi kependudukan akan menjadi legasi dalam ikhtiar membangun bangsa.

“Saya kira bukan hanya kepentingan Kementerian Dalam Negeri, tapi ini adalah sebuah kepentingan bangsa, karena kalau bangsa ini masih belum selesai urusan ini, saya kira kita tidak akan pernah naik kelas. Persoalan anggaran dan seterusnya memang selalu menjadi problem kita dari tahun ke tahun, tapi saya pikir kalau kita mau merasionalkan ini dengan sejumlah kementerian/lembaga dan presiden, saya yakin ini akan menjadi legacy kita bersama pada periode ini,” ungkap Rifqi, sapaan akrab Rifqinizamy.

“Ini kan sudah dirintis jauh hari, Pak Tito pada periode pertama juga sudah merintis ini, mudah-mudahan di periode kedua ini berbarengan dengan periode kami, kita bisa memberikan legacy terkait dengan transformasi digital di dalam administrasi kependudukan,” lanjutnya.

Untuk itu, Komisi II DPR akan mendukung langkah Kemendagri untuk mengurai permasalahan dan memastikan Indonesia dapat mengimplementasikan single identity number sebagai bentuk transformasi digital administrasi kependudukan.

“Kita dari dulu bicara soal single identity number yang selalu kita rindukan. Kita tidak perlu lagi punya password yang berbeda dengan KTP, kita tidak perlu lagi bikin NPWP yang berbeda dengan KTP. Bahkan mungkin kita enggak perlu lagi punya nomor sertifikat tanah loh. Cukup dengan single identity number kita sudah tahu dengan satu ID, dan untuk menuju itu memang perlu ikhtiar yang kuat, dan Komisi II punya concern dan perhatian yang cukup,” pungkasnya.

(Safa/*)

Bagi yang masih bersengketa di MK, pelantikan akan dilakukan setelah ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap.

Menurut Rifqy, konstruksi hukum UU No. 10/2016 tentang Pilkada memungkinkan pelantikan kepala daerah terpilih dengan tidak serentak, tanpa menghilangkan makna keserentakan.

“Dalam pengertian, serentak bagi mereka yang tidak bersengketa, kemudian akan serentak kedua bagi mereka yang ditolak atau dissmisal (oleh MK),” ujar Rifqi, sapaan Rifqinizami, Rabu (29/1/2025).

Legislator NasDem dari Dapil Kalimantan Selatan I (Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Balangan, dan Kabupaten Tabalong) itu juga menjelaskan bahwa UU Pilkada mengamanatkan bahwa ketentuan lebih lanjut terkait pelantikan kepala daerah, mulai dari gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, dan wali kota-wakil wali kota, diatur dalam peraturan presiden (perpres).

“Dan yang ketiga, tentu tidak memungkinkan serentak, karena putusan MK bagi permohonan perselisihan hasil pilkada akan beraneka ragam, misalnya itu pemungutan suara ulang, perhitungan ulang, atau berbagai macam amar putusan yang lain,” sambung Rifqi.

Pada pemerintahan sebelumnya, Presiden Joko Widodo sempat menerbitkan Perpres No. 80/2024 yang mengatur pelantikan gubernur pada 7 Februari 2024. Belakangan, pemerintah memutuskan untuk merevisi perpres tersebut sebagai dasar untuk melantik kepala daerah terpilih pada 6 Februari 2025.

“DPR dan pemerintah meyakini bahwa pelaksanaan pelantikan serentak bagi mereka yang tidak bersengketa, sepanjang mengacu pada revisi Perpres 80/2024 yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto, bisa dilakukan dan memiliki legitimasi yuridis,” jelas Rifqi.

(metrotvnews/*)

“Jika memang terdapat indikasi pelanggaran pidana, saya mendapatkan informasi dari Kejaksaan Agung proses penyelidikan juga sedang berjalan kepada jajaran ATR/BPN (Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional). Penyelidikan untuk kita mengetahui dan membuka ini secara terang benderang, siapa pelakunya, siapa yang memerintahkan, siapa yang turut serta, dan seterusnya,” ujar Rifqi, sapaan Rifqinizamy, dalam Rapat Kerja Komisi II DPR dengan Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

Ia mengapresiasi Menteri ATR/BPN yang telah memberikan klarifikasi adanya sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM) di area pagar laut tersebut. Pada rapat hari ini dengan Komisi II DPR, Nusron Wahid juga mengumumkan daftar pemilik SHGB dan SHM di wilayah perairan tersebut.

“Termasuk Pak Menteri hari ini juga memberikan klarifikasi yang sangat baik kepada kita semua pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI sebagai mitra kerja Kementerian ATR BPN, sekaligus sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi kepada publik,” tandasnya.

Legislator Partai NasDem itu juga mengapresiasi Kementerian ATR/BPN yang juga sudah membatalkan 50 SHGB di area tersebut, dan berpotensi ada lagi sertifikat yang dibatalkan. Selain itu, enam pegawai juga telah dipecat buntut dari kasus tersebut.

Selanjutnya, Rifqi meminta agar seluruh pemilik SHGB dan SHGU di wilayah perairan Tangerang itu diumumkan secara terbuka kepada publik.

“Tentu juga kami berharap ke 263 bidang tanah itu nanti bisa disampaikan secara terbuka dan transparan kepada publik, sertifikatnya nomor berapa, tahun berapa terbitnya, luasnya berapa, dan seterusnya,” tegasnya.

(Yudis/*)

Para gubernur, bupati, dan wali kota akan langsung dilantik Presiden Prabowo Subianto secara serentak di Istana Negara, Jakarta.

“Komisi II bersama perwakilan pemerintah, Kementerian Dalam Negeri dan seluruh penyelenggara pemilu sepakat bahwa pelantikan gubernur, bupati, wali kota hasil Pilkada 2024 yang tidak ada sengketa perselisihan di MK akan dilaksanakan pada hari Kamis, 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Jakarta. Jadi baik gubernur, bupati, wali kota seluruhnya yang melantik Presiden,“ ujar Rifqinizamy seusai Rapat Kerja Komisi II DPR dengan Mendagri Tito Karnavian dan sejumlah lembaga penyelenggara pemilu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan I (Kabupaten Balangan, Banjar, Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong, dan Tapin) itu mengungkapkan, kesepakatan pelantikan tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 164b UU No. 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

“Dasar hukumnya adalah ketentuan Pasal 164b UU No. 10/2016, di mana Presiden sebagai kepala pemerintahan berhak untuk melantik bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota secara serentak,” ungkap Rifqi.

Untuk itu, ia meminta Mendagri Tito Karnavian untuk segera menyampaikan kepada Presiden Prabowo agar melakukan revisi Peraturan Presiden No. 80/2024 sebagai dasar hukum pelantikan kepala daerah.

“Bahwa kami memohon kepada Mendagri untuk menyampaikan kepada Presiden agar Perpres No. 80/2024 segera kita revisi, paling tidak secara esensi tanggalnya berubah dari awalnya 7 Februari untuk gubernur dan wakil gubernur, dan tanggal 10 Februari 2025 untuk bupati dan wali kota, sekarang menjadi tanggal 6 Februari 2025 dan dilantik serentak di Ibu Kota Negara oleh Presiden,” paparnya.

Menurutnya, Komisi II bersama Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP telah melakukan analisis secara mendalam, terbuka, dan transparan, sehingga pelantikan serentak bagi kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 yang tidak bersengketa di MK dilakukan pada Kamis (6/2/2025) menjadi torehan sejarah bagi Indonesia dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

“Kami sudah melakukan analisis mendalam dan dapat dilakukan secara terbuka, transparan agar publik bisa melihat bahwa secara yuridis kami tidak ragu sama sekali untuk mengusulkan tanggal 6 Februari 2025 untuk dilakukan pelantikan serentak. Itu sejarah baru bagi Indonesia, bukan hanya pilkada yang serentak tetapi pelantikannya juga serentak langsung oleh presiden. Mendagri tadi mengatakan mungkin ini dalam sejarah bangsa kita presiden akan melantik gubernur, bupati, wali kota secara serentak,” jelasnya.

Sedangkan, bagi kepala daerah terpilih yang bersengketa di MK, kata dia, berpeluang akan dilantik setelah ada putusan MK.

“Kalau yang bersengketa bagaimana? Ya kita tunggu hasil MK, karena amar putusannya nanti berbeda-beda. Yang pertama ada yang ditolak berdasarkan proses di MK, dan nanti itu mungkin lebih dulu putusannya, kita prediksi pada pertengahan Februari. Mungkin mereka bisa dilantik pada pertengahan Maret 2025,” pungkasnya.

(Safa/*)

MK dalam pertimbangan hukumnya meminta DPR dan pemerintah untuk menjalankan tugas konstitusional agar penghapusan ambang batas syarat pencalonan presiden dan wakil presiden tak kontraproduktif dengan cita-cita demokrasi.

“Kami ini lembaga yang diberikan tugas oleh konstitusi, DPR dan pemerintah. Percayakan kepada kami dulu, biarkan prosesnya kami bangun dengan baik transparan dan akuntabel,” ujar Rifqinizamy saat menjadi narasumber dalam program Kontroversi MetroTV, Kamis (16/1/2025).

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan I (Kabupaten Balangan, Banjar, Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong, dan Tapin) itu mengungkapkan, masyarakat tak perlu khawatir dengan kinerja DPR dan pemerintah dalam melakukan rekayasa konstitusi. Permintaan untuk itu merupakan pertimbangan hukum MK dalam memutus perkara penghapusan ambang batas pencalonan presiden.

Rifqi, sapaan akrab Rifqinizamy, berkomitmen untuk membuka ruang partisipasi bagi masyarakat agar terlibat dalam memantau pembentukan norma baru UU Pemilu. Seluruh rangkaian tahapan tersebut akan mempertimbangkan asas transparansi dan akuntabilitas.

“Miningfull participation saya jamin. Sekarang seluruh rapat di Komisi II DPR itu live dan disiarkan langsung melalui media sosial dan direkam. Jadi, kami bisa pertanggungjawabkan akuntabilitas dan transparansi seluruh forum yang ada di Komisi II DPR RI,” tegas Rifqi.

Ia menilai bahwa MK memposisikan diri sebagai negative legislature dalam putusan penghapusan ambang batas pencalonan presiden, sehingga hanya membatalkan norma.

Sedangkan, jika MK bertindak sebagai positive legislature, permintaan rekayasa konstitusi kepada DPR dan pemerintah tak diperlukan. Oleh karena itu, DPR dan pemerintah berkewajiban merespons putusan MK yang memerintahkan pembentuk undang-undang untuk melakukan rekayasa konstitusi.

“Sebetulnya kalau MK memposisikan diri tidak menjadi negative legislature, ya tidak hanya membatalkan norma Pasal 222, tapi menjadi positive legislature membentuk norma. Debat ini menjadi ada karena di pertimbangan hukumnya diminta kami melakukan constitusional engineering karena itu percayalah,” terang Rifqi.

Menurutnya, rekayasa konstitusi yang akan dilakukan DPR dan pemerintah ditujukan untuk mengantisipasi pasangan capres-cawapres yang terlalu banyak. Maka dalam pertimbangan hukumnya, MK meminta agar dilakukan formulasi agar hak konstitusional warga negara dapat terpenuhi.

“Yang minta jangan terlalu banyak tuh enggak ada pernyataan dari DPR. Pernyataan itu di pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62 Tahun 2024 yang kira-kira bunyinya, kalau partai politik peserta pemilu ada 30 maka amat memungkinkan jumlah pasangan capres-cawapres juga 30. Karena itu, pembentuk undang-undang dalam hal ini DPR dan pemerintah diberikan tugas oleh Mahkamah Konstitusi untuk melakukan apa yang mereka sebut sebagai constitusional engineering atau rekayasa konstitusional dengan lima order atau lima guidance,” jelas Rifqi.

Untuk itu, Komisi II DPR telah menjadwalkan rapat bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan lembaga penyelenggara pemilu untuk merumuskan norma yang diminta dalam putusan MK. Termasuk melibatkan pegiat kepemiluan dan akademisi dalam memformulasikan norma baru dalam UU Pemilu.

“Nah posisi Komisi II dan DPR, saat ini masih masa reses. Nanti tanggal 21 (Januari) baru rapat paripurna pembukaan masa sidang. Kendati demikian, komitmen Komisi II yang diamanahkan kepada saya untuk memimpin, kami akan sangat serius. Pertama, melakukan evaluasi pemilu baik pileg, pilpres, maupun pilkada, dan kami akan mengundang seluruh stakeholders kepemiluan, baik itu yang berasal dari society maupun akademisi,” pungkasnya.

(safa/*)

Untuk itu, Komisi II DPR segera melayangkan surat undangan agar Mendagri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) ikut serta dalam pembahasan tahapan dan jadwal pelantikan gubernur, bupati, dan wali kota hasil Pilkada 2024.

“Komisi II akan segera mengundang Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP untuk merumuskan opsi-opsi pelantikan sebagaimana yang kita tahu,” kata Rifqinizamy di Jakarta, Rabu (15/1/2025).

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan I (Kabupaten Balangan, Banjar, Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong, dan Tapin) itu mengungkapkan, terdapat dua opsi usulan jadwal pelantikan kepala daerah.

Pertama, pelantikan dilaksanakan secara serentak setelah perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) diputus Mahkamah Konstitusi (MK) dan berkekuatan hukum tetap. Maka bila merujuk jadwal sengketa PHPU di MK, diperkirakan akan selesai pada 12 Maret 2025 mendatang.

Sedangkan, opsi kedua, pelantikan dilakukan serentak terlebih dahulu hanya untuk kepala daerah yang tidak bersengketa di MK. Artinya, pelantikan tetap merujuk pada ketentuan bahwa jadwalnya diagendakan pada 7 Februari 2025 untuk gubernur, sedangkan 10 Februari 2025 untuk bupati dan wali kota.

Rifqi, sapaan akrab Rifqinizamy, mengakui bahwa dinamika menuju pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 menemui dilema dan problematika hukum. Terutama putusan MK Nomor 46 Tahun 2024 yang menyatakan pelantikan baru bisa dilaksanakan setelah seluruh sengketa di MK tuntas dan mendapatkan putusan berkekuatan hukum tetap.

Terkecuali, lanjut Rifqi, terdapat pelaksanaan pemilihan ulang, perhitungan suara ulang, atau pengulangan pilkada karena keadaan mendesak atau force majeure.

Kendati demikian, UU No. 10/2016 yang mengatur tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, dalam Pasal 160 dan 160A yang menyebutkan bahwa tahapan pelantikan adalah satu konsekuensi dari penetapan yang dilakukan KPU di provinsi, kabupaten, kota, yang waktunya telah diatur sedemikian rupa.

Untuk itu, Komisi II segera merumuskan formulasi jadwal pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 bersama sejumlah lembaga kepemiluan agar mendapatkan titik temu menentukan jadwal pelantikan kepala daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Kalau menunggu putusan MK usai semua pada pertengahan Maret 2024, maka ada kecenderungan melanggar dua pasal undang-undang ini,” pungkasnya.

(dpr.go.id/safa/*)

Titik equilibrium yang dimaksud ialah memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menganulir syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) yang berpotensi memunculkan terlalu banyak capres-cawapres.

Di sisi lain, kata Rifki, sapaan Rifqinizamy, DPR juga perlu mempertimbangkan bahwa setiap orang mempunyai hak konstitusional untuk memilih dan dipilih dalam pemilu. Dalam pertimbangan hukum MK Nomor 3.27 juga menegaskan bahwa pembentuk UU dapat mengatur agar tidak muncul terlalu banyak pasangan capres.

“Nah equilibrium inilah yang harus kami rumuskan di DPR,” ujar Rifqi dalam sebuah diskusi di salah satu stasiun TV nasional, Rabu (8/1/2025).

Legislator Partai NasDem itu menekankan, MK dalam putusan tersebut juga memperkenalkan istilah constitusional engineering (rekayasa konstitusional) yang dapat dilakukan pembentuk UU dengan beberapa petunjuk.

“Rekayasa konstitusi untuk mengambil kira-kira titik ekuilibrium antara gambaran MK bahwa bisa saja nanti ada 30 partai politik peserta pemilu dan semuanya mencalonkan pasangan capres-cawapres. Namun di sisi lain, MK juga memberikan lima guidence agar tidak terjadi pembatasan terhadap hak-hak konstitusional partai politik peserta pemilu,” tandasnya.

Rifqi mengatakan, setelah masa sidang dimulai pada akhir Januari nanti, Komisi II DPR akan mulai mengundang banyak pihak untuk mengevaluasi jalannya Pemilu dan Pilkada 2024.

“Untuk memberikan evaluasi sekaligus masukan dan perbaikan terhadap sistem pemilu kita ke dapan,” katanya.

Terkait wacana pembentukan omnibus law politik, Rifqi berharap UU tersebut dapat dibahas dan selesai pada 2027 sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai.

“Yang masuk di dalamnya ada partai politik, pemilu termasuk pilpres, pilkada, dan hukum acara sengketa pemilu yang kita belum punya sampai hari ini, agar kemudian sengketa di Bawaslu, MK, PTUN, peradilan umum, tidak tumpang tindih. Terakhir di hilirnya adalah MD3,” tukas Rifqi.

(yudis/*)