“Rest area atau tempat istirahat itu, Pak. Kan ini sudah makin banyak dibangun, fasilitasnya sudah lengkap, kita apresiasi. Tapi saya ingatkan, tentang fasilitas umum, rumah ibadahnya, Pak,” ujar Rudi dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR dengan Jasa Marga dan Hutama Karya, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (17/3/2025).

Menurut Rudi, fasilitas umum di rest area harus juga menjadi perhatian utama pemerintah. Hal itu untuk mengantisipasi ribuan pemudik yang menggunakan fasilitas umum secara bersamaan.

“Biasanya orang berhenti, solat, terus ke kamar mandi. Nah itu saya juga melihat, mengalami, kalau bisa kondisi toilet itu nyaman dan bersih,” tandasnya.

Rudi meminta petugas di rest area ditambah saat arus mudik dan arus balik. Kondisi fasilitas umum harus tetap prima sehingga masyarakat merasakan kenyamanan.

“Harus ada petugas, jangan sampai membau dia (toilet). Juga sarana ibadahnya, kalau bisa baik dan nyaman,” tegasnya.

Di sisi lain, Rudi mengapresiasi pemerintah dan Jasa Marga yang telah membangun berbagai infrastruktur untuk menunjang konektivitas masayakat.

Legislator dari Dapil Sumatera Utara III (Kabupaten Langkat, Karo, Simalungun, Asahan, Dairi, Pakpak Bharat, Batubara, Pematangsiantar, Tanjung Balai, dan Kota Binjai) itu juga mengapresiasi pemerintah yang telah banyak membangun jalan tol di Sumatera. Keberadaan jalan tol sangat membantu masyarakat karena dapat memangkas waktu perjalanan.

“Konektivitas antarkabupaten yang selama ini berjam-jam, sekarang menjadi lebih cepat. Misalnya, Asahan ke Medan biasanya lima sampai tujuh jam kalau enggak macet. Sekarang dengan adanya tol hanya butuh waktu satu 1,5 jam,” tukas Rudi.

(Yudis/*)

“Produk minyak mentah dari kilang-kilang dalam negeri, saya mendengar apakah benar atau tidak, nanti tolong dijelaskan. Katanya produk kilang minyak dalam negeri yang harusnya bisa dipakai pertamina, malah tidak diterima,” ujar Rudi saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR dengan PT Pertamina (Persero) dan Subholding di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara III (Kabupaten Langkat, Karo, Simalungun, Asahan, Dairi, Pakpak Bharat, Batubara, Pematangsiantar, Tanjung Balai, dan Kota Binjai) itu menilai, penolakan Pertamina tersebut tercermin dari langkah memilih opsi mengimpor minyak dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri.

“Malahan Pertamina mengimpor dari luar, apakah itu benar?” tanya Rudi.

Untuk itu, ia menegaskan bahwa isu yang mengemuka tentang tidak terakomodasinya produk minyak dalam negeri di Pertamina.

“Jadi akhirnya produk dalam negeri atau dari swasta tidak diterima,” paparnya.

Menurutnya, isu tak terakomodasinya produk minyak dalam negeri di Pertamina menjadi salah satu aspirasi yang diserap Rudi dari sejumlah konstituen di daerah pemilihannya.

Pasalnya, terdapat keraguan masyarakat terhadap kualitas produk minyak Pertamina yang justru diimpor dari luar negeri.

“Saya diberi titipan pertanyaan dari banyak konstituen saya tentang produk-produk Pertamina ini,Pak. Salah satunya adalah minyak tadi. Mereka menanyakan, selama ini Pertamina membeli minyak kadar RON-nya 88 atau 90? Tapi dijual ke kami RON 92, apakah benar?” ungkap Rudi.

“Lalu kalau dijual RON 88 dinaikkan 92, berapa belinya, Pak? Berapa harga impor yang dibeli Pertamina? Lalu dijual ke kami berapa?” lanjutnya.

Bahkan, terdapat juga isu permainan harga dalam pengiriman minyak melalui kapal. Maka, ia meminta penjelasan komprehensif dari Pertamina.

“Kemudian mereka mengimpor mengirim pakai kapal, saya dengar lagi pengiriman kapalnya bisa dinaikkan harganya, di-markup, benar enggak?” tegasnya.

(Safa/*)

“Hal itu yang saya lihat menjadi permasalahan mendasar, terletak pada kebijakan pinter-pinteran direksi atau SDM-nya. Saya mendukung staf dan pramugari tetap diutamakan,” ujar Rudi saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VI DPR dengan pramugari Garuda Indonesia, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara III (Kabupaten Langkat, Karo, Simalungun, Asahan, Dairi, Pakpak Bharat, Batubara, Pematangsiantar, Tanjung Balai, dan Kota Binjai) itu mengungkapkan, 700 eks pramugara dan pramugari Garuda Indonesia tersebut diberhentikan karena dianggap tidak memenuhi syarat pendidikan.

Padahal, ia menyebutkan maskapai kelas dunia pun tak mematok syarat minimum pendidikan sarjana dalam rekrutmen penerimaan pramugara dan pramugari.

“Saya ingin memberikan masukkan, ini objektif saja. Saya melihat pramugari selain Garuda di luar negeri, misalkan naik Emirates, Etihad, apapun. Di sana itu penerimaannya tidak harus S1, itu sekelas dunia,” ungkapnya.

Rudi menilai, syarat minimum pendidikan sarjana yang dilekatkan kepada para pramugara dan pramugari merupakan kebijakan internal Garuda Indonesia.

“Tidak ada itu penerimaan pramugari Emirates S1 atau S2, itu tidak ada. Itu hanya kebijakan unsur pimpinan di Garuda. Itu penilaian saya, karena bisa membandingkan. Di negara lain juga di Jepang, Eropa atau KLM, tidak ada yang S1,” jelasnya.

Untuk itu, ia menyatakan bahwa pramugara dan pramugari tak patut dilekatkan syarat yang serupa dengan tenaga teknis.

“Seharusnya kita mengingatkan pimpinan Garuda dan Direktur SDM-nya jangan diperlakukan seperti tenaga teknis, mungkin tenaga teknis itu yang perlu skill mesin, lulusan S1 engineering,” pungkasnya.

(Safa/*)

Berdasarkan Laporan BPK, kebijakan itu membebani keuangan negara Rp8,5 triliun dan kehilangan pendapatan Rp6,9 triliun.

Rudi mengatakan, beberapa hari terakhir mendapat banyak pertanyaan dari masyarakat mengapa PLN tidak optimal menerapkan tarif layanan premium tersebut.

“Nanti Bapak bisa tolong jawab benar atau salah. Jadi tentang kebijakan PLN yang tidak memasukkan 17.086 pelanggan PLN sebagai pelanggan tarif premium,” ujar Rudi dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR dengan Dirut PLN Darmawan Prasodjo, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/12).

Menurut Rudi, kebijakan itu tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No. 28/2016 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PLN. Pada laporan BPK April 2024, kebijakan itu membebani keuangan negara Rp8,5 triliun dan kehilangan pendapatan Rp6,9 triliun.

“Saya ingin menanyakan tentang model bisnisnya ini. Kenapa misalnya kalau benar, PLN tidak memasukkan 17.000 pelanggan itu? Bagaimana cara perhitungannya sehingga negara tidak terbebani Rp8,5 triliun dan kehilangan Rp6,9 triliun?” tanya Rudi.

Dalam RDP tersebut Rudi juga mempertanyakan kinerja keuangan PLN pada 2023. Total pendapatan PLN pada 2023 sebesar Rp487,4 triliun, namun laba bersihnya hanya Rp22,1 triliun.

“Ini sebenarnya berapa persen biaya beban dan biaya bisnis perusahaan, operasinya. Apakah ini tidak terlalu besar biaya beban dan biaya bisnis operasi PLN, sehingga total revenue Rp487 triliun tersisa hanya Rp22,1 triliun?,” tanya Rudi lagi.

Di sisi lain, Rudi juga mengapresiasi semakin baiknya layanan PLN di daerah-daerah. Kinerja PLN di bidang jaringan, distribusi, serta kecepatan penanganan gangguan sudah semakin baik. (yudis/*)

“Aspirasi dari para petani di daerah pemilihan saya, yang menyampaikan tentang kelangkaan pupuk dan harganya pun mahal kali. Menurut mereka, petani susah dapatkan pupuk dan harganya mahal karena pupuk langka,” ungkap Rudi saat Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR dengan Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Rachmat Pribadi, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/12).

Rudi mempertanyakan langkah strategis pimpinan dan direksi PT Pupuk Indonesia untuk mengatasi kelangkaan dan mahalnya pupuk di Sumatera Utara.

“Saya ingin mempertanyakan program dan kebijakan Dirut dan jajaran ke depan, dalam mengatasi kelangkaan dan mahalnya harga pupuk. Bagaimana kebijakan direksi untuk mengatasi masalah itu, khususnya pejabat yang membidangi setiap provinsi,” kata Rudi.

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara III (Kabupaten Langkat, Karo, Simalungun, Asahan, Dairi, Pakpak Bharat, Batubara, Pematangsiantar, Tanjung Balai, dan Kota Binjai) itu mengungkapkan, kelangkaan dan mahalnya harga pupuk dapat berdampak pada terjadinya krisis pangan.

“Kelangkaan pupuk dan produksi pupuk yang kurang, jika dibiarkan tentu menjadi masalah yang serius, bisa menjadi krisis pangan karena menurunnya hasil panen petani. Tentu dampaknya harga pangan akan melambung tinggi,” tandasnya.

Rudi menjelaskan, para petani di Sumut juga mengeluhkan terjadinya sejumlah penolakan akses petani terhadap pupuk bersubsidi. Ia meminta PT Pupuk Indonesia untuk mengurai masalah itu agar kendala yang dialami petani dapat diselesaikan.

“Banyak petani di daerah saya di Sumatera Utara melapor, mereka tidak mendapatkan pupuk subsidi. Dengan alasan pihak pemerintah, mereka tidak memenuhi syarat dan kriteria. Apakah itu alasan yang dibuat? Apakah karena langka sehingga syarat-syaratnya dipersulit. Jadi sedikit stoknya yang dikirim ke petani,” jelas Rudi.

Bahkan, menurut dia, terjadi tren penurunan kuota pupuk di Sumatera Utara hampir mencapai 40%.

“Jatah alokasi pupuk subsidi untuk Sumut tahun 2024 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Tahun ini tersedia pupuk urea 124 ribu ton, sementara tahun 2023 sebanyak 214 ribu ton. Artinya 40 persen turun. Sementara pupuk jenis NPK pada 2023 sebanyak 144 ton, tahu ini tinggal 109 ton,” keluh Rudi.

Untuk itu, Rudi mengingatkan pimpinan dan jajaran PT Pupuk Indonesia untuk memastikan menyelesaikan masalah ketersediaan dan penyaluran pupuk ke petani dalam rangka mengantisipasi terjadinya krisis pangan.

“Jadi ingin saya ingatkan, ini kalau makin sedikit, bagaimana program ketahanan pangan yang dicanangkan Presiden bisa jalan? Gara-gara pupuk sulit, tentu akan berimbas pada gagal panen, berkurangnya hasil produksi. Selain tidak bisa mencapai ketahanan pangan, target pertumbuhan ekonomi 8 persen pun akan sulit terpenuhi,” pungkas Rudi.

(safa/*)

“Dalam menghadapi serangan siber, seperti misalnya kemarin di data imigrasi (Pusat Data Nasional), dapat gangguan dari hacker, ada serangan siber. Nah, apakah BNI sudah punya divisi siber atau hanya memakai jasa (pihak lain)?” ujar Rudi dalam RDP Komisi VI DPR RI dengan Dirut BNI Royke Tumilaar, dan Dirut BTN Nixon Napitupulu, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/7).

Serangan siber pada Pusat Data Nasional yang berimbas pada beberapa layanan pemerintah mesti menjadi pembelajaran. Menurut Rudi, Himbara juga harus belajar dari peristiwa tersebut.

“Himbara harus berhati-hati pada potensi serangan siber. Karena asetnya (BNI) saya lihat sudah Rp1.000 triliun lebih,” ujarnya.

Legislator NasDem dari dapil Sumatra Utara III (Langkat, Karo, Simalungun, Asahan, Dairi, Pakpak Bharat, Batubara, Kota Pematangsiantar, Kota Tanjungbalai, dan Kota Binjai) itu mengatakan layanan perbankan sudah banyak yang menggunakan program digital.

Meski memudahkan masyarakat, lanjut Rudi, penggunaan sistem atau layanan digital juga mesti hati-hati karena rawan akan peretasan.

“Karena ke depan dengan sistem digitalisasi, BNI Mobile, BTN Mobile, Livin, itu semua digital. Tidak bisa manual. Serangan siber ini katanya bisa juga dari pihak perbankan sendiri, yang selama ini sudah menguasai IT-nya. Biasanya hacker ini kan meminta tebusan,” tukas Rudi.

(dis/*)

“Jadi saya minta bukan hanya Dirut Taspen saja yang diberhentikan, tapi Direktur Keuangan Taspen juga harus diberhentikan,” kata Rudi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (25/6).

Rudi menceritakan bahwa dirinya sempat mempertanyakan pengelolaan dana Taspen yang mencapai Rp148 triliun kepada Dirut PT Taspen yang lama, Antonius Kosasih.

“Saat itu dia menjawab dana itu aman dan baik-baik saja. Tapi nyatanya ada lembaga penegak hukum yang membuktikan adanya dugaan korupsi. Jadi apa yang dia sampaikan kepada Komisi VI DPR itu tidak benar,” tegasnya.

Legislator dari Dapil Sumatra Utara III (Langkat, Karo, Simalungun, Asahan, Dairi, Pakpak Bharat, Batubara, Kota Pematangsiantar, Kota Tanjungbalai, dan Kota Binjai) itu juga meminta penjelasan detail perihal penggunaan dana invetasi di Taspen.

“Nah ini investasinya apa saja dan jenis model bisnisnya apa saja? Saya minta penjelasan secara tertulis, supaya jelas,” tandas Rudi.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi investasi fiktif di PT Taspen. Kasus tersebut menyeret eks Dirut Taspen Antonius Kosasih yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Nilai investasi yang ditelisik KPK mencapai Rp1 triliun yang diduga terjadi pada 2019. Kerugian negara dalam kasus itu tergolong fantastis karena diduga mencapai ratusan miliar rupiah. (dis/*)

KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam ditargetkan menyerap investasi sekitar Rp7 triliun dan KEK Nongsa Digital sebesar Rp40 triliun.

“Kita ingin penjelasan secara detail, sejauh mana investasi ini berjalan dan bagaimana realisasinya di lapangan,” kata Rudi dalam rapat kerja Komisi VI DPR dengan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dan Kepala BP Batam Muhammad Rudi, Senin (10/6).

Rudi meminta BP Batam untuk mengungkapkan dampak positif bagi daerah dan masyarakat dari masuknya investasi yang cukup besar itu.

“Jadi ini tolong dijelaskan daerah-daerah atau kabupaten-kabupaten mana saja yang mendapat efek dari investasi tersebut,” urainya.

Legislator dari dapil Sumatra Utara III (Langkat, Karo, Simalungun, Asahan, Dairi, Pakpak Bharat, Batubara, Kota Pematangsiantar, Kota Tanjungbalai, dan Kota Binjai) ini juga menyinggung masalah penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan pemaparan BP Batam, dua KEK tersebut mampu menyerap sekitar 20.000 tenaga kerja.

“Nah, di mana saja penyebaran serapan tenaga kerjanya, apakah hanya di Batam saja?” tanya Rudi.

Lebih lanjut Rudi mengapresiasi langkah-langkah BP Batam yang telah menyelesaikan persoalan investasi di Kawasan Rempang Eco City yang sempat bermasalah.

“Kita apresiasi telah merelokasi warga yang terdampak pengembangan Rempang Eco-City. Artinya warga diperhatikan alias ‘dimanusiakan’ oleh BP Batam, dengan menyediakan perumahan,” paparnya.

(dis/*)

“Bagaimana Telkom atau anak perusahaan seperti Telkomsel dan Indihome mengimbangi penyedia jaringan dari luar negeri ini?” ujar Rudi dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Dirut PT Telkom Indonesia, Ririek Adriansyah, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/5).

Rudi mengatakan, dengan masuknya Starlink ke Indonesia tentu akan menjadi tantangan bagi BUMN telekomunikasi tersebut. Terlebih, Starlink dinilai dapat menyediakan koneksi internet yang lebih cepat dan berbiaya lebih rendah.

Legislator dari dapil Sumatra Utara III (Langkat, Karo, Simalungun, Asahan, Dairi, Pakpak Bharat, Batubara, Kota Pematangsiantar, Kota Tanjungbalai, dan Kota Binjai) ini juga mengingatkan terkait perkembangan teknologi komunikasi yang sangat pesat. Telkom diharapkan terus beradaptasi dan mampu bersaing.

“Dulu ada telepon rumah, lalu ada wartel. Lalu itu ditinggalkan karena ada HP. Teknologi berkembang cepat, kini ada whatsapp (aplikasi pesan singkat) yang tanpa menggunakan pulsa,” urainya.

Rudi pun mewanti-wanti Telkom agar tak ketinggalan dengan masuknya teknologi baru.

Ia khawatir dengan persaingan teknologi ini Telkom tak mampu mengimbangi, sehingga produknya tak lagi dipakai masyarakat.

“Ini saya ingatkan bapak dan ibu. Jangan sampai Telkom kalah saing nantinya. Jangan sampai Telkom hilang pendapatan, karena mereka menawarkan yang lebih canggih sekaligus murah,” tukas Rudi.

(dis/*)

Menurutnya, suatu jabatan yang diduduki seseorang terlalu lama akan memperbesar potensi KKN (kolusi, korupsi, dan nepotisme) di dalamnya.

Rudi mendorong hal itu agar dibakukan ke dalam suatu peraturan, baik melalui Permen (Peraturan Menteri) maupun Perpres (Peraturan Presiden).

“Melihat kinerja perusahaan-perusahaan BUMN hari ini, jika melihat tren kinerja direksi, saya mengusulkan agar dirut dan direksi di semua BUMN dibuat suatu aturan yang baku, baik melalui Permen maupun Perpres. Tidak boleh menjabat lama-lama dan harus segera dirotasi,” ujar Rudi dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR dengan Menteri BUMN Erick Thohir, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/3).

Rudi mencontohkan sistem rotasi pejabat yang sudah dilakukan di Kepolisian dan TNI. Selain mencegah praktik KKN, rotasi ini juga dapat melihat kinerja para direksi.

“Kenapa ini perlu dilakukan? Agar tidak sampai terjadi permasalahan-permasalahan. Misal kasus korupsi. Karena apa? Karena dirut atau direksi yang terlalu lama duduk, mereka merasa seperti penguasa, raja kecil, itu naluri,” tandasnya.

Legislator dari dapil Sumatra Utara III (Langkat, Karo, Simalungun, Asahan, Dairi, Pakpak Bharat, Batubara, Kota Pematangsiantar, Kota Tanjungbalai, dan Kota Binjai) ini menambahkan, mereka yang terlalu lama duduk di direksi BUMN akan berupaya memperkaya diri sendiri dan kroninya.

“Atau membuat anak cucu perusahaan dan memasukkan kroninya ke dalam perusahaan tersebut. Yang dijadikan dirut teman dan orang dekatnya juga. Sudah banyak juga, kan, yang Bapak laporkan, seperti di Kejaksaan,” tukas Rudi.

(tvparlemen/dis/*)

Pelindo merupakan merger dari empat perusahaan BUMN yang bergerak di bidang jasa pelabuhan.

“Hasilnya kita melihat semua lebih efektif, mereka membagi region-region bagian 1, 2, 3 dan 4, kinerja keuangannya lebih maksimal, lebih terarah dan terukur, juga koordinasi antara region dan dirut serta direksinya lebih tepat sasaran,” ujar Rudi saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR ke Sumatra Utara, Senin (28/8).

Meski demikian, Rudi menyayangkan keberhasilan Pelindo menjadi lebih efektif ini kurang diketahui publik. Hal itu dikarenakan kurangnya sosialisasi terhadap capaian kinerja Pelindo kepada masyarakat.

“Sebaiknya Pelindo lebih gencar lagi melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait apa saja yang dikerjakan Pelindo dan apa saja keberhasilan Pelindo sehingga masyarakat dapat lebih mengetahui kinerja Pelindo,” tutup Rudi.

(dpr.go.id/*)

Rudi menilai protes terhadap kebijakan itu oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, sudah tepat.

Menurut Rudi, Indonesia memiliki hak penuh dalam menentukan besaran pajak atas produknya. Terlebih Indonesia sebagai negara berkembang perlu memiliki strategi dalam menarik investor.

“Yang dibilang Pak Bahlil ini benar, namanya promosi untuk menarik investor harusnya Indonesia menawarkan berbagai kemudahan dan pemancing dulu, agar negara yang mau investasi tertarik. Jangan ditodong dulu dengan pajak yang terlalu tinggi,” kata Rudi, Sabtu (26/8).

Rudi mengatakan, salah satu cara untuk menarik investor adalah memberikan kemudahan pengurusan berbagai hal, termasuk pajak.

“Jikalau nantinya sudah masuk investor dan mereka usahanya maju dan berkembang, mungkin bisa dipikirkan menaikkan pajak. Contoh Vietnam itu banyak menawarkan berbagai kemudahan, mulai dari tenaga kerja, keamanan hingga perizinan,” imbuhnya.

Legislator dari Dapil Sumatra Utara III (Langkat, Karo, Simalungun, Asahan, Dairi, Pakpak Bharat, Batubara, Kota Pematangsiantar, Kota Tanjungbalai, dan Kota Binjai) ini menambahkan, promo terhadap para calon investor tersebut lumrah dalam berbisnis. Promo tersebut nantinya bisa ditinjau kembali dalam perjalanan saat bisnis investor sudah berjalan.

“Kalau belum apa-apa ditakut-takuti kau kena pajak 15%, harus bayar sekian juta, orang, kan takut,” tandasnya.

Untuk itu, Rudi mendukung Menteri Investasi untuk mengatur ulang besarnya GMT dan memberikan kemudahan kepada para calon investor.

Rudi menilai kebijakan GMT 15% hanya menguntungkan negara-negara maju dan menekan negara berkembang.

Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, mengungkap hambatan besar dari proyek hilirisasi adalah pajak minimum global 15%.

Bahlil menilai GMT 15% dapat mengurangi ketertarikan investor asing masuk ke Indonesia karena dapat menghilangkan insentif investasi, termasuk tax holiday.

“Bicara hilirisasi, kita akan menghadapi apa yang menjadi kesepakatan global tentang global minimum tax 15%,” kata Bahlil.

(dis/*)

“Saya sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Sumut III (Langkat, Karo, Simalungun, Asahan, Dairi, Pakpak Bharat, Batubara, Kota Pematangsiantar, Kota Tanjungbalai, dan Kota Binjai) merasa bangga apabila Kabupaten Langkat maju serupa dengan Batam,” kata Rudi dalam seminar ‘Membangun Semangat Ekspor untuk Peningkatan Ekonomi Nasional’, di Stabat, Langkat, Sumut, Selasa (8/8).

Menurut Rudi, Kota Batam merupakan kota yang maju dan terus berkembang. Berbagai infrastruktur terus dibangun mulai dari jalan hingga perombakan Bandara Hang Nadim.

Untuk itu, Rudi mengajak seluruh pihak di Kabupaten Stabat untuk memajukan daerah ini. Seluruh pihak harus bergandeng tangan, semangat, dan terus kreatif untuk kemajuan.

“Berpikir maju dan berkembang melihat potensi yang ada. Selain itu, pelayanan kita perlu ditingkatkan dan jangan ketinggalan dengan perkembangan teknologi di era globalisasi ini. Cita-cita kita bersama yaitu Kabupaten Langkat sejahtera dan maju,” tandasnya.

(dis/*)

PLN akhirnya membatalkan program pengalihan kompor gas ke listrik seusai menuai polemik di tengah masyarakat. Sebelumnya, PLN berencana memulai program konversi tersebut dengan membagikan kompor listrik di berbagai kota seperti Denpasar dan Solo.

“Percobaan yang dilakukan PLN dengan membagikan kompor listrik gratis ke masyarakat, tetapi kompor listrik yang dibagi kapasitas dayanya untuk listrik di atas 1500 watt. Artinya meteran listrik masyarakat yang dayanya hanya 900 watt tidak akan mampu untuk mengoperasikan kompor listrik yang dibagikan gratis tersebut. Tidak ada kajian, penelitian, dan studi banding, sehingga menuai polemik dan kesannya asal-asalan,” ujar Rudi dalam keterangannya, Selasa (27/9).

Rudi mempertanyakan mengapa PLN tidak membagikan kompor listrik sesuai dengan kapasitas listrik yang dimiliki masyarakat.

“Kenapa tidak kompor listrik yang dayanya 400 watt? Sehingga cocok untuk (daya) listrik masyarakat di desa. Tidak sinkron kompor listrik yang dibagikan PLN untuk warga desa dengan daya listrik warga yang hanya 900 watt. Dan jika warga diminta untuk naikkan daya lagi ke 2000 watt, tentu dikenakan biaya yang tidak sedikit. Tentu warga juga keberatan,” ungkap Rudi.

Legislator NasDem itu mengakui tujuan program kompor listrik tersebut yang diharapkan dapat menyerap surplus listrik yang diproduksi PLN sebenarnya sangat tepat. Namun karena program itu dibatalkan, Rudi pun meminta direksi PLN harus bisa mengatasi surplus listrik tersebut.

“Direksi PLN harus memasarkan surplus energinya ke sektor industri dan manufaktur. Direksi PLN harus banyak inovasi dan kreatif. Untuk apa aset energi listriknya melimpah, tapi enggak bisa dijual,” kritik Legislator NasDem dari Dapil Sumatra Utara III (Langkat, Karo, Simalungun, Asahan, Dairi, Pakpak Bharat, Batubara, Kota Pematangsiantar, Kota Tanjungbalai, dan Kota Binjai) tersebut.

(dpr.go.id/*)

Kementerian BUMN berhasil menurunkan utang PLN dari Rp500 triliun menjadi Rp407 triliun dalam waktu tiga tahun. Pembayaran dan pelunasan utang PLN sejalan dengan proses transformasi yang dilakukan.

“Berhasilnya Erick Thohir mendorong turunnya utang PLN jadi Rp407 triliun patut diberikan apresiasi. Terutama atas keseriusannya memilih orang-orang yang mau dan mampu bekerja sungguh-sungguh di PLN,” kata Rudi, Jumat (23/9).

Menurut Rudi, pemilihan direksi yang tepat menjadi salah satu kunci sukses BUMN.

“Karena tanpa memilih orang yang tepat, Erick Thohir akan mengikuti jejak menteri terdahulu,” katanya.

Legislator NasDem itu menegaskan, Menteri BUMN Erick Thohir sudah menyelamatkan banyak perusahaan pelat merah dari tumpukan utang.

Erick Thohir sebagai pengambil keputusan di BUMN harus tegas dan berani memproses hukum setiap direksi yang melakukan tindakan korupsi, agar tidak menjadi penyakit dalam tubuh BUMN.

Legislator NasDem dari Dapil Sumatra Utara III (Langkat, Karo, Simalungun, Asahan, Dairi, Pakpak Bharat, Batubara, Kota Pematangsiantar, Kota Tanjungbalai, dan Kota Binjai) itu menambahkan, bersih-bersih BUMN tidak bisa dilakukan Erick Thohir sendiri. Ia harus menggandeng lembaga lain agar upaya tersebut efektif.

“Erick Thohir tidak bisa bekerja sendiri karena perusahaan BUMN adalah organisasi yang sistematik dan mempunyai anggaran cash flow yang besar. Erick harus meminta bantuan banyak lembaga lain untuk upaya bersih-bersih dan membuat untung BUMN,” tukasnya.

(dis/*)

Kementerian ESDM memulai uji coba konversi LPG 3 kg ke kompor listrik atau kompor induksi. Uji coba awal itu menyasar tiga kota yakni Denpasar, Solo dan salah satu kota di Sumatra Utara yang masih dalam persiapan.

“Saya mendukung dilakukan konversi gas ke (kompor) listrik secara bertahap. Menurut saya pemakaian kompor listrik harus dilakukan dan disosialisasikan kepada masyarakat Indonesia, karena bagaimana pun energi yang berasal dari gas yang dipakai selama ini (oleh masyarakat) akan ada masa habisnya,” kata Rudi dalam keterangannya, Rabu (21/9).

Legislator NasDem itu menambahkan, selama ini biaya pembelian bahan baku gas disubsidi negara dan angkanya cukup besar. Sehingga semakin tinggi konsumsi gas, maka beban yang ditanggung negara pun semakin besar.

“Tiap tahun subsidi migas dari negara sangat besar. Konversi ini akan menghemat energi yang dipakai masyarakat dan menghemat beban belanja negara untuk subsidi migas,” kata Rudi.

Langkah konversi ke kompor listrik itu juga sejalan dengan kondisi listrik yang saat ini surplus. Diketahui tahun ini kondisi surplus listrik PT PLN mencapai 6 gigawatt (GW) dan akan bertambah menjadi 7,4 GW di 2023, bahkan diperkirakan mencapai 41 GW di 2030.

“Pemakaian kompor listrik sejalan dengan kondisi listrik yang saat ini surplus energi. Banyak belum terpakai dan belum terserap,” tandas Legislator NasDem dari Dapil Sumatra Utara III (Langkat, Karo, Simalungun, Asahan, Dairi, Pakpak Bharat, Batubara, Kota Pematangsiantar, Kota Tanjungbalai, dan Kota Binjai) tersebut.

(dpr.go.id/*)

“Kami ingin menanyakan tentang surat dari Menteri Koordinator Perekonomian tanggal 5 April, hal usulan Badan Pangan Nasional sebagai mitra kerja Komisi VI DPR RI,” ujar Rudi dalam Rapat Paripurna DPR RI, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/9).

Rudi mengatakan, surat tersebut ditujukan pada Ketua DPR Puan Maharani sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2021  tentang Badan Pangan Nasional.

Legislator NasDem dari Dapil Sumatra Utara III (Langkat, Karo, Simalungun, Asahan, Dairi, Pakpak Bharat, Batubara, Kota Pematangsiantar, Kota Tanjungbalai, dan Kota Binjai) itu menegaskan, sejauh ini belum ada pemberitahuan atau koordinasi dari Pimpinan DPR ke Komisi VI DPR RI terkait hal tersebut.

“Yang kami pertanyakan, sejak tanggal 5 April 2022 belum ada persetujuan atau koordinasi dari pimpinan. Kami tidak bisa rapat dengan Badan Pangan Nasional ini. Badan Pangan Nasional ini juga urgent di masa sekarang ini,” tukas Rudi.

(dis/*)

“Di satu sisi kondisi ekonomi yang baru pulih dan mulai tumbuh, namun kenaikan harga BBM justru akan berdampak juga terhadap pertumbuhan yang sedang berjalan,” kata Rudi dalam keterangannya, Senin (5/9).

Legislator NasDem itu mengingatkan agar kebijakan penaikan harga BBM bersubsidi jenis Solar dan Pertalite mempunyai dampak ekonomi sosial dan patut diperhitungkan.

“Karena BBM ini paling banyak dikonsumsi masyarakat,” imbuhnya.

Rudi menambahkan, efek kenaikan harga BBM bersubsidi bisa berdampak pada daya beli masyarakat. Ia menyarankan agar keputusan menaikkan harga BBM bersubsidi dibarengi dengan pendataan masyarakat yang masuk kategori berhak menerima subsidi.

Pemerintah, katanya, perlu melakukan pendataan secara komprehensif agar alokasi subsidi bisa disalurkan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Mendata rakyat yang prasejahtera, yang layak disubsidi dan diberikan subsidi BBM dalam bentuk uang cash seperti BLT (bantuan langsung tunai),” saran Rudi.

Meski demikian, Legislator NasDem dari Dapil Sumatra Utara III (Langkat, Karo, Simalungun, Asahan, Dairi, Pakpak Bharat, Batubara, Kota Pematangsiantar, Kota Tanjungbalai, dan Kota Binjai) itu memahami keputusan pemerintah yang harus memilih opsi menaikkan harga BBM bersubsidi.

“Memang beban subsidi kita sangat tinggi jika dibandingkan dengan negara tetangga. Subsidi BBM sangat membebani APBN,” tukas Rudi.

(RO/*)

“Kepastian kebijakan mengenai harga sawit dan ekspor CPO diperlukan agar tidak lagi terjadi gonjang-ganjing harga CPO dan produk turunannya. Kebijakan yang tepat dan konsistensi dalam menjaga kestabilan harga akan membuat para petani tidak lagi rugi akibat harga yang anjlok,” ungkap Rudi Hartono Bangun dalam keterangannya, Selasa (30/8).

Rudi juga mengungkapkan, hal senada pernah disampaikannya saat Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Mendag Zulkifli Hasan di Senayan Jakarta pekan lalu. Saat itu Rudi menyampaikan, agar Mendag harus bisa mengerek, memaksimalkan dan menaikkan harga sawit hingga di kisaran Rp4-5 ribu per kilogram.

“Itu merupakan aspirasi petani sawit yang bertemu dengan saya, dan itu saya sampaikan ke Mendag,” tambah Rudi.

Legislator NasDem dari Dapil Sumatra Utara III (Langkat, Karo, Simalungun, Asahan, Dairi, Pakpak Bharat, Batubara, Kota Pematangsiantar, Kota Tanjungbalai, dan Kota Binjai) itu juga kembali mengingatkan, Indonesia adalah negara dengan kebun kelapa sawit terluas di dunia. Artinya, Indonesia seharusnya bisa mengatur pasokan dan jenis produk turunan CPO yang bisa diekspor.

“Selama ini kita diatur negara lain, walaupun kita sebagai negara yang punya kebun sawit terluas di dunia. Hal ini tentu merupakan kesalahan, khususnya dalam  manajemen tata kelola sawit dan ekspor CPO,” tandasnya.

Sebagai pembanding, Rudi merujuk pada negeri jiran Malasiya yang mampu menjaga kestabilan harga sawit di tingkat petani dan stabil di tingkat eskpor.

“Jadi perlu keseriusan. Sebab kalau tidak maka akan masalah lagi dan tentu merugikan petani sawit lagi,” pungkas Rudi.

(RO/dis/*)

“Sabang mempunyai potensi besar, khususnya di sektor pariwisata dengan kekayaan alam yang berlimpah. Akan sayang jika tidak dimanfaatkan dengan baik,” kata Rudi saat Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR dengan Kepala Badan Standardisasi Nasional, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Kepala BP Batam dan Kepala BPKS Sabang, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/8).

Untuk itu, Rudi meminta BPKS membuka sejumlah peluang investasi jangka panjang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha. Sebagai informasi, BPKS merupakan pengelola sekaligus pengembang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang atau Sabang Free Trade Zone (FTZ).

Bukan hanya itu, dalam pengembangan kawasan Sabang, BPKS juga memiliki lahan seluas 175 hektare (Ha) bagi pembangunan resort. Lokasinya terletak di sepanjang taman wisata bahari konservasi, yakni dekat Gapang Resort dan Iboih.

“Berdasarkan paparan, belanja pegawainya cukup besar, tapi tidak diseimbangkan dengan kebutuhan pengembangan wilayah. Saya rasa pulau ini tidak kalah dari Bali keindahan alamnya. Maka dari itu saya harap segera kembangkan sebesar-besarnya,” tukas Legislator NasDem dari Dapil Sumatra Utara III (Langkat, Karo, Simalungun, Asahan, Dairi, Pakpak Bharat, Batubara, Kota Pematangsiantar, Kota Tanjungbalai, dan Kota Binjai) itu.

(dpr.go.id/*)