a

Rudi Hartono Bangun Tag

JAKARTA (6 Februari): Pembangunan jalan tol Binjai-Stabat-Langsa akan memangkas biaya logistik dan memperpendek waktu tempuh. Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudi Hartono Bangun mengatakan, selama ini jalan nasional Sumatra sudah sangat padat oleh truk pengangkut CPO dan angkutan barang dari kebun- kebun, membuat waktu tempuh dari kota Medan ke Stabat hingga 2,5 jam. "Tetapi sejak adanya jalan tol yang diresmikan dan digagas pak Jokowi ini, waktu tempuh hanya tinggal 40-an menit dari Kota Medan ke Stabat. Ini merupakan salah satu daerah pemilihan

JAKARTA (2 Februari): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudi Hartono Bangun mengharapkan apotek-apotek di Indonesia dapat memberikan pelayanan dan kemudahan bagi masyarakat. Masyarakat menengah ke bawah saat ini cenderung langsung mencari obat ke apotek jika sakit, utamanya di saat pandemi seperti sekarang. "Masyarakat itu cenderung langsung ke apotek mencari obat, apalagi di desa di pinggir-pinggir ya. Mereka tidak ke dokter. Kita harus tanggap juga, karena ini masyarakat menengah ke bawah. Harus ada pelayanan yang baik dan juga kemudahan pelayanan," ujar Rudi

JAKARTA (2 Februari): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudi Hartono Bangun meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan harga tandan buah segar (TBS) sawit. Harga pembelian TBS kelapa sawit petani anjlok sejak diumumkan aturan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) pada 27 Januari 2022 lalu. “Sekarang jutaan petani menjerit karena penurunan harga sejak Menteri Perdagangan mengumumkan kebijakan DMO. Petani sawit merasa dikorbankan dengan diturunkan harga TBS di petani. Sementara harga CPO di pasaran internasional tetap tinggi dan

JAKARTA (14 Januari): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudi Hartono Bangun mendukung langkah Menteri BUMN, Erick Thohir yang melaporkan dugaan korupsi PT Garuda Indonesia (Persero) ke Kejaksaan Agung. “Mengapa perusahaan BUMN harus ditindak? Karena potensi merugikan negara itu sudah (terjadi selama) puluhan tahun,” ujar Rudi dalam keterangannya, Kamis (13/1). Selain Garuda Indonesia, menurut Rudi, Menteri BUMN juga perlu mengambil tindakan kepada perusahaan BUMN lain yang berpotensi merugikan negara. “Kalau tidak diambil tindakan, semua BUMN akan merugi, termasuk BUMN lain, tidak hanya Garuda. Nah