RMS yang juga Ketua DPW Partai NasDem Sulsel, menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan dan kebersamaan yang telah terjalin selama ini. Dia menekankan pentingnya silaturahmi sebagai sarana untuk memperkuat persatuan dan kesatuan, serta membangun daerah yang lebih baik ke depan.

“Halalbihalal ini bukan sekadar acara biasa, tetapi momentum penting untuk saling memaafkan dan mempererat tali persaudaraan serta kolaborasi ke depan. Saya sangat berterima kasih atas dukungan RMS Community dan seluruh masyarakat yang selalu setia mendampingi,” ujar RMS dalam sambutannya.

Selain bersilaturahmi, acara itu juga diisi dengan berbagai kegiatan, termasuk santap malam bersama dan hiburan musik. Suasana kekeluargaan terasa kental, mencerminkan kedekatan antara RMS denga konstituennya.

RMS Community yang dikenal aktif dalam kegiatan kemanusiaan, social, dan kemasyarakatan, menyatakan komitmennya untuk terus mendukung dan mengawal perjuangan RMS dalam membangun Sulawesi Selatan.

Mereka juga menyampaikan apresiasi atas perhatian dan kepedulian RMS terhadap berbagai persoalan kemanusiaan di Sulawesi Selatan.

Acara halalbihalal tersebut diharapkan semakin memperkuat sinergi antara Rusdi Masse, RMS Community, dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, adil, dan merata bagi kemajuan dan kesejahteraan Sulawesi Selatan.

(YP/yudis/*)

Dalam acara yang berlangsung di NasDem Tower di Makassar, baru-baru ini RMS bercerita bahwa partainya sebagai pemenang Pemilu 2024 tak ingin jumawa dan terlena dengan kemenangan tersebut. Masih ada agenda politik terdekat yakni Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan DPP Partai NasDem itu menyampaikan bahwa meski partainya memenangkan Pileg, pihaknya membuka diri terhadap kritik maupun saran yang bisa jadi bahan bagi pihaknya untuk tepat memutuskan calon usungan di Pilkada mendatang.

“Kita di NasDem Sulsel memulai gaya baru, yakni NasDem Mendengar. Kenapa ini dilakukan, karena kami semua hanya pekerja lapangan, maka kami butuh saran orang pintar terutama akademisi atau pun pengamat, kami semua butuh wejangan,” kata RMS.

Untuk itu kata dia itulah esensi dan tujuan program NasDem Mendengar, ingin memadukan antara aksi di lapangan dan masukan dari masyarakat dan akademisi.

NasDem lanjut RMS juga punya tanggung jawab moral dan tidak ingin tergesa-gesa dalam penentuan usungan di Pilkada, pasalnya kata dia NasDem ingin memberikan yang terbaik bagi masyarakat.

“NasDem tidak ingin salah mengusung orang di Pilkada yang akan datang, maka NasDem mendengar ini kita laksanakan. Kalau hanya kepentingan tertentu, saya tidak mau, kita juga mau mengutamakan keinginan masyarakat, seperti apa pemimpin yang diinginkan,” tutur RMS.

Sebagai informasi NasDem Mendengar edisi pertama menghadirkan lintas akademisi diantaranya Prof. Dr. Firdaus Muhammad dari UIN Alauddin Makassar, Andi Luhur Priyanto Unismuh dan Andi Ali Armunanto pengamat politik Unhas. (RO/WH)

“Kesiapannya ini tinggal tidak sampai lima persen lagi. Insyaallah sore ini akan tuntas seratus persen,” kata RMS usai kegiatan Doa Bersama dan Potong Tumpeng demi kelancaran acara Apel Siaga Perubahan Partai NasDem di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/7).

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI itu melanjutkan seluruh persiapan kelancaran acara seperti rekayasa lalu lintas kemudian kantong-kantong parkir dan kesiapan teknis lainnya seperti kesiapan tim medis juga terus dipersiapkan dengan sangat matang.

“Tapi alhamdulilah hari ini sudah selesai semua dan alhamdulilah terimakasih dari pihak kepolisian apa yang kami ajukan itu sudah selesai semua dan tinggal tunggu hari H saja. Alhamdulilah dari Polda Metro menurunkan 2.830 personel,” tambah dia.

RMS menambahkan sampai hari ini terkonfirmasi sedikitnya 201.000 kader NasDem dari berbagai wilayah di Indonesia akan hadir di acara Apel Siaga Perubahan Partai NasDem. Nantinya kata dia ratusan ribu kader NasDem itu akan memadati SUGBK baik di dalam hingga di luar stadion.

“Alhamdulillah semangatnya luar biasa. Kami mau semua kader yang dari luar pulau Jawa itu bisa diakomodir masuk dan insyaallah mungkin ring dua, ring tiga akan penuh oleh kader NasDem,” tambah dia.

Nantinya kata dia Panitia Pelaksana juga akan mengatur drop off point dan kantong-kantong parkir bagi para kader NasDem sehingga tidak terjadi penumpukan di pintu masuk. Selain itu NasDem juga menyiapkan sejumlah LED berukuran 4×8 di beberapa tempat sehingga para kader yang berada di luar bisa melihat seperti apa proses acara di dalam.

“Jadi itulah makanya untuk itu kita ikuti kapasitas stadion yaitu 77 ribu selebihnya di luar, makanya kami dari pihak pelaksana menyiapkan beberapa tempat di luar untuk teman-teman kader NasDem untuk mengikuti kegiatan ini,” kata dia.

(WH)

Rusdi Masse menyampaikan itu dalam kesimpulan rapat seusai melakukan tinjauan lapangan dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi IV DPR ke PT BLG.

Dalam kunjungan kerja tersebut Komisi IV DPR menghadirkan dua perwakilan masyarakat yang merasakan dampak langsung dari buangan limbah PT BLG. Keduanya menyampaikan bahwa efek dari buangan limbah tersebut membuat udang pada tambak mereka mati.

“Kami mendorong agar keluhan masyarakat tersebut segera ditindaklanjuti. Kemudian KLHK agar terus melakukan pengawasan atas aduan masyarakat,” ujar Rusdi Masse yang memimpin kunjungan kerja tersebut, Jumat (7/10).

Legislator NasDem itu juga meminta PT BLG melaksanakan hasil rekomendasi Komisi IV DPR. Rusdi mengatakan, apabila aduan masyarakat tersebut benar dan tidak segera diperbaiki sistem pengelolaan limbahnya, maka temuan tersebut akan dibawa kepada Panja Limbah Komisi IV DPR dan tidak menutup kemungkinan ada tindakan tegas, yakni penutupan/penyegelan perusahaan tersebut.

“Jika pihak BLG tidak mengindahkan hasil pertemuan ini, maka saya selaku pimpinan akan membawa ini ke Panja Limbah (Komisi IV DPR RI),” ujar wakil rakyat dari Dapil Sulsel III (Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Tana Toraja, Toraja Utara, Enrekang, Sidrap, Pinrang dan Kota Palopo) itu.

(dpr.go.id/dis/*)

Rusdi menjelaskan, kunjungan tersebut merupakan implementasi pelaksanaan fungsi pengawasan atas aduan dan laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) ke Komisi IV DPR tentang penggunaan kawasan hutan untuk tambang tanpa kelengkapan dokumen oleh PT KS.

“Kami menindaklanjuti aduan dan laporan yang masuk ke Komisi IV DPR tentang penggunaan kawasan hutan untuk tambang tanpa dilengkapi dengan dokumen. Oleh karena itu, kami datang di lapangan membuktikan bahwa apakah benar ada kegiatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ujar Legislator NasDem itu di Sendawar saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR ke PT KS di Kutai Barat, Kaltim, Sabtu (3/9).

Dirjen Gakkum KLHK, Rasio Ridho Sani yang hadir menemukan adanya pelanggaran di lapangan dan menyegel kegiatan PT KS. Mengenai penghentian dan penyegelan itu, merupakan kewenangan dari Kementerian LHK.

Pihak perusahaan dikabarkan keberatan terhadap upaya KLHK tersebut. Rusdi meminta perusahaan tidak menghambat penyegelan.

“Saran kami, pihak perusahaan buat surat saja ke KLHK kalau memang keberatan. Jangan menghalang-halangi. Lakukan sesuai ketentuan,” kata Rusdi.

(dpr.go.id/*)

“Tentu dengan pertemuan ini, kami akan berupaya mengambil keputusan yang mengarah pada kebaikan untuk kita semua,” ujar Rusdi dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IV DPR dengan sejumlah perwakilan asosiasi maupun himpunan petani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/8).

Tidak hanya itu, Legislator NasDem tersebut menegaskan, seusai pertemuan dengan perwakilan petani itu dirinya akan menindaklanjuti dengan Kementerian Pertanian.

Sejumlah perwakilan asosiasi maupun himpunan petani yang datang menyuarakan sejumlah aspirasi. Di antaranya terkait dampak sejak terbitnya Permentan Nomor 10 Tahun 2022. Para petani tersebut meminta untuk ditinjau ulang dan mencabut Permentan tersebut.

Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah perwakilan asosiasi dan himpunan petani yakni Himpunan Mitra Produksi Organik, Perhimpunan Petani Padi Karawang, Asosiasi Petani Hortikultura, Paguyuban Suplier Bahan Pupuk Organik Blitar, Kelompok Tani Terpadu Sugih Hardja, Kontak Tani Nelayan Andalan Madiun, dan Asosiasi Petani Tembakau Indonesia Kabupaten Pamekasan.

Kemudian Dewan Pimpinan Daerah APTRI (Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia), Kontak Tani Nelayan Andalan Tasikmalaya, DPW Gerakan Petani Mandiri Indonesia Provinsi Jawa Barat, Forum Komunikasi Petani Jawa Timur, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia/Jember, dan Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia. (dpr.go.id/*)

Potret perjuangan seorang gadis asal Rammang-Rammang, Kabupaten Maros untuk menimba ilmu tiba di ponsel Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) H. Rusdi Masse Mappasessu (RMS).

Melalui sebuah unggahan di instagram RMS kemudian memposting foto seorang gadis berkerudung sedang mendayung perahu mengarungi Sungai Pute untuk pergi sekolah.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI itu kemudian meminta bantuan kepada masyarakat dan kader NasDem setempat untuk mencari tahu keberadaan gadis bernama Sumarni, Siswi kelas dua SMP Negeri 28 Salenrang itu.

“Saya dapat kiriman dari teman cerita ini anak dan mohon yang tahu ini anak segera DM saya,” kata Mantan Bupati Sidrap dua periode itu baru-baru ini.

RMS punya komitmen untuk membantu anak ke tujuh dari delapan bersaudara dari keluarga petani di desa itu. Seperti diketahui gadis bernama Sumarni itu rumahnya sangat terpencil bahkan berada di balik satu tebing batu kapur di Rammang- Rammang.

Selang sehari dari unggahan tersebut RMS kemudian membagikan kabar baik bahwa kader NasDem Maros yang dipimpin Ketua DPD NasDem Maros Sahiruddin bersama Wakil Ketua DPRD Maros Fatmawati berhasil menemukan keberadaan Sumarni di kampungnya di Rammang-Rammang Maros.

RMS kemudian menghadiahkan satu unit sepeda motor dan beasiswa untuk Sumarni kali ini bantuan tersebut disampaikan oleh Sekretaris NasDem Sulsel, H. Syaharuddin Alrif bersama jajaran.

Sumarni tampak terperanjat dan tidak mampu menyimpan rasa bahagianya hingga harus meneteskan air mata begitu bantuan tersebut diberikan.

Bukan cuma Sumarni yang meneteskan airmata, akan tetapi orang tua dan saudara Sumarni yang ikut menyaksikan penyerahan bantuan tersebut pun ikut meneteskan air mata bahagia atas bantuan yang diberikan oleh RMS.

“Terima kasih ya Allah, atas rezeki yang dititipkan melalui Ketua DPW NasDem Sulsel, Bapak H. Rusdi Masse semoga apa yang diberikan ini bernilai pahala di hadapanmu ya Allah,” kata Sumarni usai menerima bantuan satu unit sepeda motor dari Ketua NasDem Sulsel.

Kebahagiaan Sumarni pun bertambah, saat Syaharuddin Alrif menyebut selain bantuan satu unit motor dan beasiswa, Sumarni juga akan mendapat bantuan uang tunai pendidikan sebesar Rp800 ribu setiap bulan.

Jumlah bantuan uang pendidikan tersebut menurut Syahar lebih besar dari honor yang didapatkan saat ini menjadi Guru Agama di salah satu sekolah di Kabupaten Maros. Pasalnya Sumarni juga memiliki cita-cita untuk dapat membahagiakan kedua orang tuanya dengan menjadi seorang sarjana Pendidikan Agama.

Syahar turun terharu dapat menyampaikan pesan dan amanah Ketua NasDem Sulsel kepada keluarga dan Sumarni, agar apa yang diberikan bermanfaat bagi masa depan Sumarni dan keluarga.

“Selain Motor dan Beasiswa yang akan diberikan selama empat tahun, Sumarni juga akan dapat bantuan uang tunai pendidikan sebesar Rp800 ribu perbulan, dan akan diberikan jika Sumarni sudah duduk di bangku kuliah,” demikian kata Syahar.

(WH/*)

Kecamatan Rampi masih terisolasi karena akses jalan yang sangat sulit. Untuk tiba di Kecamatan Rampi dari Masamba, Ibu Kota Kabupaten Luwu Utara, butuh waktu dua hari dengan menggunakan motor, padahal jaraknya hanya 84 kilometer.

Rusdi Masse yang juga Wakil Ketua Komisi IV DPR RI itu juga mengungkapkan, pembukaan akses jalan dari Masamba ke Rampi, sudah dilakukan sejak tiga bulan lalu dan butuh waktu sebulan lagi untuk bisa diselesaikan.

“Pembukaan jalur menuju wilayah Rampi yang terisolasi masih tersisa lima kilometer dan itu ditarget rampung satu bulan ke depan. Dengan sisa lima kilometer tersebut paling tidak sudah bisa tembus sampai Rampi,” ungkap Legislator NasDem itu, Rabu (17/8).

Rusdi Masse juga mengatakan, alat berat dikirim ke lokasi sejak tiga bulan lalu untuk mencoba membuka ruas jalan menuju Rampi, kendati banyak pihak yang mengatakan, apa yang dilakukan NasDem itu mustahil.

“Tapi saya bilang kita tidak tahu kalau kita tidak coba. Mau berhasil atau tidak. Kirim alat berat, baru kita lihat siapa yang betul, siapa yang salah dan siapa yang perhatian,” ujar Bupati Sidrap dua periode itu.

Bagi Rusdi, pengerjaan jalan menuju Rampi karena Partai NasDem mempunyai nurani, ketulusan, dan keikhlasan, untuk membantu siapa saja. Bukan hanya untuk mencari simpati mendulang suara, karena tanpa itu pun suara NasDem di Sulsel bisa diperhitungkan.

Warga Rampi yang juga anggota DPRD Luwu Utara dari Fraksi Partai NasDem, Haeruddin Yusuf mengungkapkan, jalan menuju Rampi merupakan jalan rintisan peninggalan zaman Belanda. Karena medannya yang kurang bagus, praktis setelah Indonesia merdeka, tidak ada pembangunan jalan di daerah itu.

“Jadi baru NasDem yang menyentuh setelah Belanda. Informasi soal akses jalan Rampi didapatkan dari pekerja yang dilibatkan selama pengerjaan. Nama jalannya yaitu Jalan Belanda,” ungkapnya.

(MI/*)

Bertempat di aula rumah Ketua DPW Partai NasDem Sulsel itu, di Kelurahan Lalebata, Kecamatan Panca Rijang, Sidrap, sebanyak 700 warga yang menjadi penerima terpantau tertib, satu persatu menerima kupon.

Rusdi mengatakan, pembagian 700 paket ikan tersebut sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat. Karena ada contoh membedakan ikan berkualitas baik dengan ikan yang diawetkan dengan formalin.

“Bersyukurlah bapak dan ibu yang terpilih mendapatkan paket ikan segar ini. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini, masyarakat merasa sedikit terbantu dengan adanya 700 paket ikan bermutu ini,” urai Rusdi.

Kepala Balai KIPM Makassar, Sitti Chadidjah mengungkap, kegiatan tersebut merupakan kepedulian sosial dengan penyerahan paket ikan segar kepada masyarakat.

“Melalui Bulan Mutu Karantina Tahun 2022 ini, KIPM Makassar turut berperan aktif menyediakan sumber gizi untuk mendukung pemenuhan protein masyarakat,” katanya.

Yanti, salah seorang warga Sidrap yang menerima paket ikan bersyukur atas bantuan paket ikan segar tersebut. Karena makanan kaya protein sangat jarang mereka konsumsi.

Selain Kepala Balai KIPM Makassar, Sitti Chadidjah dan jajarannya, turut hadir pada acara tersebut Sekda Kabupaten Sidrap, Sudirman Bungi, dan anggota Fraksi NasDem DPRD Sidrap.(RO/*)

“Kami telah mendengarkan aspirasi kelompok nelayan di PPI Donggala, seperti kurang bahan bakar minyak (BBM), hingga dermaga yang rusak akibat dampak tsunami tahun 2018 lalu,” kata Rusdi dalam Kunjungan Kerja Komisi IV DPR ke PPI Donggala, UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah 1, Sulteng, Kamis (14/7).

Hal tersebut langsung direspon Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang menyatakan bahwa pada 2023, KKP sudah menganggarkan untuk perbaikan dermaga di PPI Donggala.

Selain itu, di tahun 2022 ini, KKP juga akan memfokuskan pada perbaikan infrastruktur, seperti jalan dan jembatan yang beberapa waktu lalu juga rusak akibat dampak tsunami.

“Memang perlu dukungan dari Pusat, karena PPI Donggala butuh support lantaran keterbatasan anggaran. Itu akan menjadi tindaklanjut kami dalam rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat kerja (Raker) di Komisi IV DPR,” ungkap Legislator NasDem dari Dapil Sulawesi Selatan III (Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Tana Toraja, Toraja Utara, Enrekang, Sidrap, Pinrang dan Kota Palopo) itu.

(MI/*)

“Kita minta agar penanganan PMK dilakukan secara cepat, jangan sampai merebak ke mana-mana. Dan alhamdulillah, Sulteng (Sulawesi Tengah) belum ditemukan itu, tapi harus tetap waspada,” ujar Rusdi seusai memimpin pertemuan Komisi IV DPR bersama stakeholder pertanian dan peternakan, di Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu, Sulteng, Jumat (15/7).

Menurut Legislator NasDem dari Dapil Sulsel III (Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Tana Toraja, Toraja Utara, Enrekang, Sidrap, Pinrang dan Kota Palopo) itu, intervensi yang dapat dilakukan pemerintah di antaranya memasifkan kerja satuan tugas yang sudah terbentuk sesuai fungsinya, yakni melakukan penyemprotan dan vaksinasi terhadap hewan, serta menghentikan sementara distribusi hewan ternak antarprovinsi.

“Kami ke sini untuk mendapatkan masukan sekaligus melihat langsung data ataupun fakta seperti apa antisipasi PMK di Sulteng,” kata Rusdi.

(Dis/*)

“Kami datang ke sini untuk mendengar secara langsung, baik dari pemerintah kabupaten, provinsi, kementerian, dan PT Vale Indonesia Tbk. Bahwa di surat tersebut kuota PPKH di Kabupaten Morowali sudah habis, sedangkan masih banyak perusahaan yang memohon tapi tidak bisa mendapatkan PPKH karena habisnya kuota,” kata Rusdi dalam Kunjungan Kerja Komisi IV DPR di Palu, Sulteng, Kamis, (14/7).

Legislator NasDem itu menambahkan, kegiatan pertambangan di kawasan hutan Indonesia menggunakan izin khusus, yakni PPKH. Tujuannya membatasi dan mengatur penggunaan sebagian kawasan hutan untuk kepentingan strategis atau kepentingan umum terbatas di luar sektor kehutanan tanpa mengubah status, fungsi, dan peruntukan kawasan hutan tersebut.

PPKH juga penting karena dapat menghindari terjadinya enclave (daerah kantong) di kawasan hutan, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

“Salah satu kegiatan pemanfaatan kawasan hutan melalui aktivitas penambangan yaitu dilakukan PT Vale Indonesia Tbk, yang merupakan salah satu perusahaan pertambangan Penanaman Modal Asing (PMA) yang memanfaatkan kawasan hutan untuk kegiatan eksplorasi dan operasi produksi penambangan biji nikel,” papar Rusdi.

Ia juga menerangkan bahwa PT Vale Indonesia telah memperoleh satu PPKH Eksplorasi seluas 17.239,28 Ha dan enam PPKH Operasi Produksi seluas 39.038,07 Ha.

Diketahui, PPKH Eksplorasi dan Produksi tersebut tersebar di tiga provinsi, yaitu Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Provinsi Sulawesi Tengah.

“Rincian PPKH yang terletak di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah (Blok Bahodopi) yaitu seluas 15.521,93 Ha,” ujar Rusdi.

Ia meminta agar seluruh stakeholders terkait, memperhatikan tingginya aktivitas pertambangan di kawasan hutan. Rusdi menilai hal tersebut dapat meningkatkan dampak kerusakan lingkungan.

“Bahkan bisa memberikan konsekuensi serius, tidak hanya untuk daerah setempat tetapi juga wilayah secara global. Semangat untuk menggerakkan ekonomi melalui aktivitas pertambangan dapat menghadirkan berbagai macam permasalahan bila tidak mengikuti pola pengelolaan hutan dan lingkungan hidup dengan baik,” kata Ketua DPW Partai NasDem Sulawesi Selatan (Sulsel) itu.

Legislator NasDem dari Dapil Sulsel III (Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Tana Toraja, Toraja Utara, Enrekang, Sidrap, Pinrang dan Kota Palopo) itu mengatakan, hutan dengan fungsi yang strategis tidak akan mampu kembali sebagaimana fungsinya dalam menyeimbangkan ekosistem bila kegiatan pemulihan fungsi lingkungan melalui kegiatan rehabilitasi dan reklamasi kawasan hutan pasca tambang mineral nikel tidak dilakukan dengan baik.

Untuk itu, pemerintah bersama seluruh pihak terkait diharapkan dapat menggencarkan praktek pencegahan, pengelolaan, dan pengendalian kerusakan lingkungan tambang di Kabupaten Morowali. (dpr.go id/*)

“Mengingat wilayah tersebut berbatasan langsung dengan Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur yang nantinya memerlukan dukungan untuk menjamin ketersediaan ikan di wilayah tersebut,” kata Rusdi saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR ke Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Donggala, UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah 1, Sulawesi Tengah, Kamis (14/7).

Legislator Partai NasDem itu mengatakan, kunjungan Komisi IV tersebut dalam rangka mendorong Pelabuhan Perikanan Wilayah 1 Donggala agar mengedepankan tata kelola pelabuhan perikanan berbasis kedaulatan rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan agar para nelayan sejahtera dan makmur.

“Sulawesi Tengah juga memiliki potensi yang besar untuk menyumbang dan berkontribusi dalam sektor perikanan di tahun 2022, sebab diketahui bahwa proyeksi produksi perikanan nasional menargetkan tiga juta ton,” tukas Rusdi.

(Dis/*)

RMS mengatakan, program vaksinasi itu adalah bagian dari usaha membantu pemerintah menyegerakan capaian vaksinasi masyarakat agar nantinya terbentuk kekebalan komunal dari Covid-19. Terlebih kini muncul varian baru Covid-19 yakni Omicron yang sudah ada di Indonesia.

“Kunci pencegahan penyebarannya (Omicron) adalah segera divaksin, menaati protokol kesehatan, tetap waspada, dan tidak panik. Inilah yang kami sekarang gelar di Pinrang,” kata RMS.

Legislator NasDem dari Dapil Sulsel III (Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Tana Toraja, Toraja Utara, Enrekang, Sidrap, Pinrang dan Kota Palopo) itu senang dengan antusiasme warga Pinrang mengikuti vaksinasi.

“Antusias itu terlihat dari antrean warga Kabupaten Pinrang sejak pagi,” tandas Rusdi yang juga Ketua DPW Partai NasDem Sulsel itu.

Dalam pelaksanaan vaksinasi tersebut, panitia Kelompok Pengajian RMS Pinrang menyediakan ratusan dosis vaksin Covid-19. Tiga jenis vaksin yang disediakan Sinovac, Pfizer, dan Moderna.

Ketua Panitia Vaksinasi Kelompok Pengajian RMS Pinrang, Hj Sukma mengatakan, kegiatan vaksinasi itu bertujuan membantu pemerintah mencapai target vaksinasi.

“Termasuk untuk memperingari Hari Ibu 2021. Jadi hari ini kebanyakan warga yang datang adalah emak-emak. Selain kegiatan vaksinasi, berbarengan dengan kegiatan ini juga dilaksanakan donor darah,” tambahnya.

(RO/*)