“Selain mendorong peningkatan kemampuan teknis, sertifikasi kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif juga harus mengedepankan aspek pelestarian budaya dan kearifan lokal,” kata Lestari saat memberi sambutan dan membuka secara daring Sosialisasi Sertifikasi Kompetensi bagi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Jepara, Jawa Tengah, Jumat (22/9).

Hadir pada acara tersebut, Hartaya (Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara), Herbin Saragi (Analis Kebijakan Madya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI) dan para pelaku pariwisata di Kabupaten, Jepara.

Menurut Lestari, SDM pariwisata harus mampu menjadi komunikator yang menyampaikan berbagai informasi terkait kekhasan budaya dan lingkungannya agar bisa menjadi bagian daya tarik daerah itu bagi para wisatawan.

Apalagi, tambah dia, Jepara memiliki ragam budaya dan kekayaan intelektual seperti tenun torso, seni ukir, gerabah, logam, kuliner, serta hasil bumi seperti kopi.

Sehingga, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, dalam upaya pengembangan ragam kearifan lokal tersebut, inovasi dan promosi hasil karya kreatif yang berkelanjutan sangat dibutuhkan.

Dalam potensi kreatif seni ukir misalnya, jelas Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil Jawa Tengah 2 itu, sertifikasi merujuk pada kompetensi di bidang pengembangan seni ukir dan aspek teknis ukiran dan motif dengan muara promosi budaya daerah sebagai salah satu keunggulan wisata budaya.

Dengan demikian, tegas anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, standarisasi dan sertifikasi dapat menjadi pola pengembangan potensi wisata dan ekonomi secara berkelanjutan yang menunjang penguatan warisan dan nilai-nilai budaya di Jepara.

(*)

“Kita akan memiliki puncak bonus demografi dan sedang berjuang masuk ke negara dengan pendapatan tinggi. Hal ini hanya bisa dicapai dengan tingkat kualitas sumberdaya manusia yang unggul,” ungkap Gobel saat menerima pengurus Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN), di Jakarta, Kamis (18/8).

Dalam kesempatan itu hadir Sekjen MAKN yang juga Pengageng Kesultanan Sumenep, RA Yani WSS Kuswodijono, Sultan Deli XIV Tuanku Lamantjiji, Sultan Jailolo Achmad Syah, Raja Nusak Termanu Rote, Vico Amalo, Sultan Paser Muhammad Alamsyah III, Raja Purba Simalungun Tonny Saritua Purba. Hadir juga Humas MAKN Kanjeng Masayu Poppy Almaya Werdiningrum, Sekretaris Bakum MAKN Pahala Sagala, Dewan Pakar MAKN Munif Prasojo, dan Permaisuri Sultan Jailolo Niken Ahmad Syah.

Saat ini, MAKN memiliki anggota 56 kerajaan, belum termasuk kerajaan-kerajaan kecil yang ada di bawahnya. Sebelum merdeka, MAKN mencatat di Nusantara terdapat sekitar 250 kerajaan.

Gobel mengatakan, Presiden Joko Widodo memiliki visi bahwa membangun Indonesia tidak selalu harus dari tengah tapi juga bisa dari pinggiran.

“Artinya membangun Indonesia dari daerah dan dari desa-desa. Kerajaan-kerajaan ini kan adanya di daerah-daerah. Jadi MAKN memiliki posisi strategis,” kata Legislator NasDem tersebut.

Walau kerajaan-kerajaan tidak lagi memiliki kewenangan politik, katanya, tapi kerajaan-kerajaan tetap memiliki kekuatan budaya, adat istiadat, dan segala kearifan lokal lainnya.

Menurut Legislator NasDem dari Dapil Gorontalo itu, kain tradisional seperti batik, tenun, dan songket serta herbal, kuliner, dan handicraft seperti ukiran, anyaman, dan bentuk-bentuk kerajinan tangan lainnya memiliki kekuatan sejarah dan nilai-nilai lokal.

“Di dalamnya selalu ada cerita dan dari Sabang sampai Merauke memiliki kekayaan keragaman pada motif, sejarah, nilai-nilai, dan ceritanya. Di sini kerajaan sebagai kekuatan budaya memiliki peran penting,” katanya.

Karena itu, kata Gobel, kerajaan-kerajaan Nusantara memiliki peran penting dalam menjaga dan mewariskan semua kekayaan tersebut.

“Pada poin ini, kerajaan-kerajaan Nusantara bisa mengambil posisi dalam pembangunan kualitas sumberdaya manusia. Bisa dalam hal tata nilai, adat, dan budaya maupun dalam hal keterampilan, pengetahuan, dan sejarahnya,” katanya.

Untuk itu Gobel menyarankan pada MAKN untuk bersinergi dengan Kemendikbud, Kemenparekraf, Kemenkop UKM, Kementan, Kemenperin, dan Kemen-BUMN.

“Tapi fokusnya pada masalah SDMnya,” katanya.

Melalui pendekatan pembangunan SDM ini, kata Gobel, juga akan mengoptimalkan sinergi dengan pemerintah daerah.

“Karena mereka yang lebih paham kondisi setempat,” pungkasnya.

(nasihin/*)