Terutama dalam mempertajam kualitas pengawasan yang lebih spesifik dalam bidang perbankan, pasar modal, maupun aset digital.

“Kalau saya lihat, dari paparan awal sampai akhir, insan OJK mau didorong menjadi SDM (sumber daya manusia) yang generalis. Sebagaimana kita pahami bahwa SDM itu kan ada generalis, ada spesialis. Sementara saya lihat OJK ini bidang yang akan diurus terkait regulasi dan pengawasannya banyak sekali. Ada bidang perbankan, pasar modal, IKNB, pembiayaan. Yang baru lagi terkait aset digital,” ujar Shohibul dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Dewan Komisioner OJK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/2/2025).

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Barat X (Kabupaten Kuningan, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Pangandaran) itu mengungkapkan, perlu spesialisasi dalam proses talentful yang dilakukan OJK terhadap para pegawai. Hal itu penting agar pegawai OJK tak didorong secara umum dalam memahami semua bidang, tetapi lebih mengutamakan kompetensi yang spesifik.

“Apakah mungkin Pak, insan OJK itu semuanya harus memahami semua bidang?” tanya dia.

Termasuk dalam keberlanjutan karier pegawai di OJK, perlu upaya spesifikasi dalam kompetensi pegawai. “Pertanyaan lanjutannya, apakah di OJK tersebut ada pemisahan karier untuk fungsional, karier untuk penunjang pendukung? Apakah ada pemisahan itu? Karena kita jangan berpikir staf yang masuk ke OJK kemudian akan berkarier di OJK sampai akhir. Tujuannya akan menjadi pejabat struktural. Ada juga yang mungkin mendaftar OJK, saya ingin menjadi pengawas perbankan saja sampai karier puncaknya,” ungkapnya.

“Bagi yang tertarik dengan pasar modal, dia masuk ke OJK ingin menjadi pengawas di pasar modal dan sampai dengan pensiun sebagai pengawas pasar modal,” lanjutnya.

Langkah OJK dalam membentuk pegawai yang fokus pada hal umum dinilai perlu dievaluasi. Kompetensi yang lebih spesifik dapat membuat pegawai OJK lebih unggul dan tajam dalam mengimplementasikan kemampuan pengawasan.

“Kalau memang seperti itu, pandangan saya jangan dibuat orang menjadi generalis. Jadilah spesialis, jadi pengawas yang memahami secara spesifik bisnis di pasar modal dan kemampuan pengawasan yang berkualitas tinggi, jangan semuanya dijadikan generalis,” paparnya.

Untuk itu, ia mendorong proses talentful terhadap pegawai OJK agar dilakukan secara transparan dan akuntabel, sehingga proses dapat didasarkan pada objektivitas penilaian.

“Menurut saya, agar dalam proses talentful, sebetulnya sudah disinggung oleh teman-teman, ingin adanya keyakinan proses tersebut transparan dan akuntabel,” pungkasnya.

(Safa/*)

“Menurut saya gerakan menabung seperti di zaman ada Tabanas. Kalau boleh sosialisasi perlu digencarkan lagi, jadi gerakan berhemat, menabung, jangan besar pasak daripada tiang agar mereka tidak konsumtif,” ujar Shohibul saat Rrapat Kerja Komisi XI DPR dengan Dewan Komisioner (DK) OJK dan Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Perlindungan Konsumen, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Barat X (Kabupaten Kuningan, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Pangandaran) itu mengungkapkan, sejumlah program yang dicanangkan OJK terhadap para siswa sekolah, mahasiswa, dan pemuda perlu dilakukan optimalisasi.

Terutama, program Satu Rekening Satu Pelajar (Kejar) dan Tabungan Mahasiswa dan Pemuda (SiMuda) perlu diimplementasikan secara optimal, sehingga harapan generasi muda Indonesia yang gencar menabung dapat tercapai.

“Program 1 rekening, 1 pelajar, di situ dicantumkan 58,12 juta rekening. Coba cari informasi, siswa sekarang ada 52 juta. Berarti tiap siswa asumsinya memiliki lebih dari 1 rekening. Berarti seluruh siswa di Indonesia sudah memiliki rekening, kalau seperti itu. Mohon penjelasannya,” ungkap Shohibul.

Selanjutnya, program tabungan SiMuda yang dinilai masih belum maksimal dalam implementasinya, karena persentase capaian masih relatif rendah sehingga perlu peningkatan.

“Terkait, SiMuda itu jumlahnya 1,3 juta rekening. Jumlah mahasiswa sekarang sekitar 9,3 juta, kalau saya hitung persentasenya baru sekitar 14 persen,” paparnya.

Untuk itu, program Kejar dan Tabungan SiMuda dapat meminimalisasi budaya konsumtif generasi muda dan dialihkan melalui gerakan menabung nasional.

“Kenapa saya sampaikan seperti itu? Sekarang godaan di luar kepada anak muda kita untuk konsumtif, dengan membuka smartphone yang ada marketplace untuk belanja,” paparnya.

(Safa/*)

“Justru peremajaan sawit itu tidak sampai target semuanya tiap tahun,” ujar Shohibul saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI DPR dengan BPDPKS di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2025).

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Barat X (Kabupaten Kuningan, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Pangandaran) itu mengungkapkan, target peremajaan kebun sawit rakyat selama tiga tahun berturut-turut tak pernah tercapai.

Oleh karena itu, ia menyarankan BPDPKS melakukan evaluasi dan menyusun target yang lebih realistis dengan sejumlah pertimbangkan yang matang.

“Maksud saya, kalau udah tiga tahun berturut-turut, targetnya yang harus disesuaikan dengan kemampuan. Tadi kuncinya adalah asumsi, ini nyusun targetnya seperti apa?”

Ia juga menyoroti peremajaan kebun sawit rakyat di sejumlah daerah agar mempertimbangkan fungsi pemanfaatan. Terutama, mempertegas pemanfaatan lahan untuk kelapa sawit atau komoditas hortikultura lainnya.

“Peremajaan sawit rakyat, saya lihat di beberapa daerah mungkin karena melihat komoditas harga sawit itu tinggi, ada beberapa daerah sedang membuka lahan yang nganggur, untuk dibuka kebun sawit,” paparnya.

“Nah apakah program itu hanya untuk kebun sawit, ataukah untuk komoditas hortikultura lain diganti ke sawit? Apakah memungkinkan seperti itu atau tidak?” tanya Shohibul.

(Safa/*)

“Dengan penghapusan piutang macet, UMKM tidak hanya memiliki kesempatan untuk bangkit, tetapi juga dapat kembali berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal maupun nasional,” ujar Shohibul dalam kunjungan kerja dan serap aspirasi bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon, perwakilan perbankan, dan lembaga keuangan, Senin (13/1/2025).

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Barat X (Kabupaten Kuningan, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Pangandaran) itu menegaskan, implementasi kebijakan penghapusan piutang UMKM dapat menjadi solusi strategis untuk memperkuat daya tahan ekonomi nasional.

UMKM diharapkan menjadi sektor andalan perekonomian daerah agar terus bertumbuh dan tidak terbentur kendala finansial.

“Kami ingin memastikan PP No. 47/2024 benar-benar berjalan efektif dan tepat sasaran, sehingga dapat memberikan manfaat langsung bagi pelaku UMKM yang menghadapi kesulitan finansial akibat piutang macet,” tambah Shohibul.

Ia juga mengimbau lembaga keuangan agar memberikan laporan perkembangan implementasi kebijakan penghapusan piutang UMKM secara berkala.

“Kami ingin memastikan seluruh tahapannya berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kejelasan prosedur dan sinergi antarlembaga adalah kunci keberhasilan kebijakan ini,” tegasnya.

Menurutnya, penghapusan piutang UMKM memerlukan sinergi dari seluruh pihak agar tujuan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

“Sinergi yang terjalin ini harus terus diperkuat demi mencapai tujuan utama kebijakan, yaitu kesejahteraan masyarakat,” ungkap Shohibul.

Kepala OJK Cirebon, Agus Muntholib, menerangkan, kebijakan penghapusan piutang UMKM sejalan dengan amanat Pasal 250 dan Pasal 251 UU No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), serta Pasal 37 UUNo. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Agus menyebutkan bahwa per November 2024, penyaluran kredit kepada UMKM oleh kantor cabang bank umum di Ciayumajakuning telah mencapai Rp21,9 triliun, dengan tingkat Non-Performing Loan (NPL) sebesar 2,64%.

“Dengan tingkat NPL yang relatif terjaga, kami optimis kebijakan penghapusan piutang macet akan memberikan stimulus baru bagi UMKM untuk kembali bangkit dan berkembang,” tambahnya.

Ia juga menguraikan syarat-syarat utama dalam penghapusan piutang macet. Di antaranya, nilai pokok piutang macet yang dihapus paling banyak Rp500 juta per badan usaha dan Rp300 juta untuk perorangan.

Kemudian, piutang macet harus telah dihapusbukukan minimal lima tahun sejak PP No. 47/2024 mulai berlaku. Syarat lainnya, piutang tersebut bukan kredit yang dijamin oleh asuransi atau penjaminan kredit/pembiayaan.

“Lalu, tidak terdapat agunan kredit, atau jika ada agunan, nilai agunan tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban debitur,” pungkasnya.

(safa/*)

Hal itu disampaikan Shohibul saat menyelenggarakan sosialisasi bersama LPS bertajuk ‘Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Sistem Perbankan Melalui Penjaminan Simpanan’ di Kecamatan Darma, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Selasa (17/12).

Acara tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap peran LPS dalam menjaga stabilitas perbankan. Ia menjelaskan bahwa LPS merupakan salah satu wujud kehadiran negara dalam melindungi simpanan masyarakat di bank.

“Dengan penjaminan hingga Rp2miliar per nasabah per bank, LPS memberikan rasa aman kepada masyarakat untuk menaruh kepercayaan pada lembaga perbankan,” ujar Shohibul.

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Barat X (Kabupaten Kuningan, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran) itu, menekankan literasi mengenai fungsi LPS sangat penting untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan terhadap sistem keuangan nasional.

Sementara itu, Penasihat Pratama Group Pusat Pendidikan dan Pelatihan LPS, Ramadhian Moetomo, memaparkan peran strategis LPS dalam melindungi nasabah, khususnya saat sebuah bank mengalami kebangkrutan.

“Ketika bank kehilangan izin operasinya, LPS akan memastikan nasabah menerima simpanan yang dijamin, sekaligus menangani proses likuidasi,” jelas Ramadhian.

Ramadhian menambahkan bahwa program sosialisasi itu dirancang untuk menjangkau masyarakat hingga ke pelosok, agar mereka semakin memahami dan percaya terhadap sistem penjaminan simpanan yang telah berjalan selama dua dekade.

Antusiasme peserta terlihat jelas sepanjang acara. Salah satu peserta, Ridwan Fauzi, warga Desa Sakerta Barat, mengaku mendapatkan banyak informasi baru yang sebelumnya tidak ia ketahui.

“Saya jadi tahu bahwa simpanan di bank dijamin hingga Rp2miliar. Penjelasan ini sangat menenangkan dan meningkatkan kepercayaan saya untuk menabung di bank,” ucap Ridwan.

Lalu Kepala Desa Tugumulya, Kamid Wahyudin, juga mengapresiasi kegiatan sosialisasi seperti itu yang dinilai sangat bermanfaat bagi masyarakat desa.

“Dengan adanya informasi ini, masyarakat semakin paham dan percaya bahwa menyimpan uang di bank itu aman. Harapannya, literasi keuangan ini dapat mendorong perekonomian desa,” ungkap Kamid.

Kegiatan it merupakan bagian dari program berkelanjutan LPS untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat di seluruh Indonesia. LPS berharap dengan semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan, dana yang tersimpan di bank akan meningkat, sehingga turut mendukung stabilitas ekonomi nasional. (safa/*)

“Angka NPL 11 persen ini sudah masuk dalam kategori lampu kuning. Jangan sampai kita dengan mudah menyatakan BPR harus masuk ke status BDR (Bank Dalam Resolusi). Saya ingin tahu, sejauh mana koordinasi antara LPS dan OJK terkait BPR yang berisiko ini. Apakah LPS sudah memiliki akses penuh terhadap data-data BPR tersebut?” tanya anggota Komisi XI DPR Shohibul Imam saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR ke Jawa Barat, Kamis (21/11).

Selain soal koordinasi, Shohibul juga menyoroti pentingnya membangun kepercayaan publik terhadap OJK dan LPS sebagai regulator. Ia menyinggung survei literasi dan inklusi keuangan nasional yang dilakukan OJK, sambil mempertanyakan apakah aspek transaksi digital telah menjadi bagian dari survei tersebut.

“Apakah komponen terkait transaksi digital, seperti Kripto, sudah dimasukkan dalam survei literasi keuangan? Jangan sampai kita melihat hasil survei literasi keuangan tinggi, tetapi ternyata aspek transaksi digital belum tersentuh. Padahal ini sangat penting di era sekarang,” terang Shohibul.

Legislator NasDem dari Dapil Jawa Barat X (Kabupaten Kuningan, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran ) itu juga memberikan perhatian pada bursa karbon yang berada di bawah pengawasan OJK.

Ia mengibaratkan bursa karbon sebagai pasar yang perlu dikelola dengan baik agar dapat efektif dan efisien. Shohibul menekankan pentingnya menciptakan ekosistem yang akuntabel, inovatif, dan mendukung alokasi sumber daya secara optimal.

“Bursa karbon itu seperti pasar. Kalau pengelolaannya tidak baik, meskipun barangnya berkualitas dan murah, orang akan enggan datang karena misalnya, ada preman atau parkir yang mahal. Saya ingin tahu bagaimana rencana OJK untuk menciptakan bursa karbon yang memenuhi prinsip akuntabilitas dan efisiensi,” tegasnya.

Shohibul berharap koordinasi yang lebih solid antara OJK dan LPS dapat memperkuat industri keuangan, terutama dalam menghadapi risiko pada BPR, serta menciptakan bursa karbon yang kredibel dan berdaya saing. (dpr.go.id/*)

“Saya melihat sebetulnya ada optimisme. Tadi beliau menyatakan bahwa kita jangan hanya melihat angka pertumbuhan ekonomi, tapi kita juga harus melihat pemerataannya. Jangan sampai pertumbuhan ini hanya berdampak pada segelintir orang atau kelompok saja, tapi juga harus berdampak secara merata ke semua lapisan masyarakat. Itu sih yang saya lihat,” ungkap Shohibul Imam seusai mengikuti jalannya pelantikan Presiden RI Periode 2024-2029 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Minggu (20/10).

Shohibul Imam menambahkan Presiden Prabowo ini  punya program namanya makan bergizi gratis. Menurutnya,  dengan anggaran sekitar 71 triliun pada tahun 2025 dan akan bertambah terus di tahun tahun berikutnya, jika melibatkan ekonomi rakyat dalam pelaksanaannya maka akan berdampak luas bagi ekonomi kerakyatan, Misalkan melibatkan koperasi dan UMKM.

“Anggaran itu, dalam pelaksanaannya harus melibatkan ekonomi rakyat. Misalkan melibatkan koperasi dan UMKM, kan di desa-desa banyak tuh usaha-usaha kecil masyarakat,” ujar legislator NasDem dari Dapil Jawa Barat X (Kabupaten Kuningan, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran ) ini. 

Putra Kuningan Jawa Barat ini memberi contoh. Jika misalnya untuk program makan bergizi gratis membutuhkan telur, maka telurnya jangan diambil dari peternakan berskala besar, tapi coba berdayakan peternak-peternak lokal di lokasi dapur tempat pengolahan makanan berada, dan tentunya bahan baku lain seperti ikan, daging ayam dan lain lain.

“Begitupun misalnya butuh beras, berasnya jangan impor, tapi berasnya dari para petani di lokasi dapur program makan bergizi gratis. Dengan demikian, program ini akan memiliki multiflier effect (efek berganda), menciptakan sumber daya manusia unggul dan dapat menggulirkan ekonomi rakyat di daerah bila kebutuhan bahan bakunya diambil dari wilayah-wilayah setempat,” urai Shohibul Imam.

Shohibul Imam juga mengingatkan, program makan bergizi gratis ini merupakan bagian dari upaya bangsa Indonesia untuk dapat mencapai tujuan Indonesia Emas 2045, yang pada saat itu jumlah penduduk Indonesia usia produktifnya lebih banyak dari yang tidak produktif. Maka kalau kualitas SDM-nya unggul di tahun 2045 itu, maka bangsa Indonesia akan menjadi negara yang maju di Dunia.(*)