Dalam kunjungannya pada Senin (3/2/2025), ia memastikan bahwa bantuan logistik tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran.

Sri Wahyuni mendampingi Bupati Indramayu terpilih, Lucky Hakim, serta pengurus DPD Partai NasDem Kabupaten Indramayu dalam kunjungan tersebut.

Selain menyerahkan bantuan berupa makanan kering, mereka juga berdialog dengan warga untuk mendengar langsung aspirasi serta kendala yang dihadapi setelah musibah banjir rob.

Menurut Wahyuni, masih ada keluhan dari masyarakat terkait distribusi bantuan yang belum merata.

“Kami ingin memastikan bahwa bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. Hal ini menjadi perhatian kami bersama Pak Bupati terpilih agar ke depannya distribusi bantuan lebih tertata dan merata,” ujarnya kepada nasdem.id, Selasa (4/2/2025).

Sebagai Bendahara Fraksi NasDem DPRD Jawa Barat, Wahyuni berharap kunjungan ini dapat memberikan harapan bagi warga terdampak, terutama masyarakat di Eretan Wetan dan Eretan Kulon, agar kondisi mereka membaik pasca-musibah.

Banjir rob yang melanda Desa Eretan Kulon pada Rabu, 29 Januari 2025, disertai gelombang tinggi mengakibatkan 135 rumah terdampak, di antaranya terdapat tujuh rumah mengalami kerusakan. Kondisi tersebut masuk kategori tanggap darurat.

(VC/WH)

“Harus mengecek ulang kelayakan kendaraan yang untuk mudik dan disiagakan pos pantau di jalan rawan kecelakaan,” ungkap Sri Wahyuni dalam keterangannya, Senin (1/4)

Ia juga menambahkan, untuk jalur darat, pemerintah mencatat sekitar 35,4 juta akan mudik menggunakan mobil pribadi dan 31,12 juta menggunakan sepeda motor, serta mobil sewa 11,64 juta.

“Kementerian PUPR harus segera menambal jalan jalan yang berlubang supaya pemudik aman. Sekali lagi siagakan pos rawan kecelakaan, pos kesehatan dan bengkel,” tegas Sri Wahyuni.

Terkait harga tiket yang kian mahal mendekati hari H, legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur VII (Ponorogo, Magetan, Pacitan, Trenggalek, dan Ngawi) itu meminta agar angkutan pemerintah dijaga betul tak ada kenaikan harga.

Menurutnya, Komisi V DPR sejauh ini sudah melakukan kunjungan kerja spesifik ke terminal untuk memastikan mudik masyarakat aman nyaman dan lancar.

“Khusus untuk angkutan pemerintah wajib dicek tiketnya jangan sampai ada lonjakan harga tiket,” pungkas Sri Wahyuni.

Pemerintah memprediksi puncak arus mudik terjadi pada H-2 Lebaran atau 8 April 2024, dengan porsi 13,74 persen atau setara 26,6 juta pergerakan. Adapun puncak arus balik diprediksi terjadi H+3 Lebaran atau Minggu 14 April 2024 dengan porsi 21,16 persen atau setara 40,99 juta pergerakan. (RO/*)

Sebelumnya, meski bersebelahan, Desa Wonodadi dan Desa Gedangan tak memiliki akses jalan penghubung. Medan pegunungan terjal dan dipisahkan oleh Sungai Genting yang terbilang besar, menjadi alasan kedua desa belum terkoneksi oleh jembatan. Jalan darat dari Gedangan menuju Wonodadi atau sebaliknya selama ini harus ditempuh sekitar satu jam perjalanan.

Anggota Komisi V DPR-RI dari Fraksi Partai NasDem, Hj Sri Wahyuni, yang juga warga Ponorogo, terpanggil untuk membantu sesuai permintaan dari warga dan aparat pemerintahan kedua desa.

Permintaan warga itu ditindaklanjuti oleh Sri Wahyuni ke Kementerian PUPR dan langsung dilaksanakan oleh Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Jatim-Bali. Sesuai dengan hasil survei dan uji teknis, usulan itu dinyatakan layak pada akhir 2022, pembangunan jembatan gantung itu dimulai pada Juni 2023, dan selesai pada Desember 2023 lalu.

Miskun, salah seorang warga Desa Wonodadi yang ikut terlibat menjadi pekerja proyek pembangunan jembatan gantung, mengaku senang dengan terbangunnya infrastruktur megah di desanya.

“Alhamdulillah, berkat Bu Sri Wahyuni desa kami sekarang punya jembatan yang bagus sekali. Insyaallah akan sangat bermanfaat untuk aktivitas masyarakat kami ke depannya,” ungkapnya.

Jembatan gantung yang dibangun dengan total anggaran lebih dari Rp6 miliar itu membentang sepanjang 80 meter dengan ketinggian sekitar 10 meter di atas permukaan air normal Sungai Genting. Berjarak lebih dari 40 km dari pusat Kabupaten Ponorogo, jembatan gantung Gedangan-Wonodadi pun menyuguhkan pemandangan alam yang memukau.

Jembatan itu, imbuh Sri Wahyuni, tidak hanya memberi manfaat kepada masyarakat kedua desa, tetapi diharapkan dapat meningkatkan mobilitas dan aktivitas sosial-ekonomi masyarakat sekitarnya hingga ke wilayah kabupaten tetangga seperti Trenggalek dan Pacitan. (nurhadi/*)

“Kami di Komisi V DPR berharap para pemangku kepentingan bersama-sama mempersiapkan pelaksanaan mudik nataru sebaik-baiknya,” kata Sri Wahyuni, seusai mengikuti kunjungan kerja Komisi V DPR ke Surabaya, Jawa Timur, Rabu (6/12).

Legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur VII (Ponorogo, Magetan, Pacitan, Trenggalek, dan Ngawi) itu mengatakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pemerintah dalam persiapan mudik nataru. Salah satunya ialah penyediaan fasilitas umum (fasum) yang memadai bagi para pemudik.

Sri Wahyuni mendorong penyediaan infrastruktur baik pada sektor pelayanan kesehatan, telekomunikasi, hingga peningkatan keamanan.

“Fasum harus diperbanyak, ini penting demi memperlancar dan membantu perjalanan para pemudik,” tandasnya.

Selain itu, dia juga meminta pemerintah untuk menekan kenaikan harga tiket transportasi umum.

“Harga tiket kami minta benar-benar diperhatikan. Jangan sampai kenaikan harga tiket transportasi justru memberatkan masyarakat. Ini yang harus jadi catatan, jangan mahal,” tukas Sri Wahyuni.

Waktu perjalanan pemudik, tambah Sri Wahyuni, harus benar-benar diperhatikan, enggak boleh ada delay-delay.

“Kepentingan pemudik harus diutamakan,” pungkas Sri Wahyuni.

(dis/*)

“Demokrasi Pancasila secara umum adalah sebuah paham demokrasi yang dilandasi oleh prinsip-prinsip yang terdapat dalam Pancasila,” ujar Sri Wahyuni dalam sosialisasi ‘Sistem Demokrasi Pancasila’, di Pacitan, Jawa Timur, Jumat (13/10).

Anggota Komisi V DPR RI itu menjelaskan, demokrasi merupakan sistem bernegara yang telah disepakati bangsa Indonesia. Demokrasi yang dijalankan di Tanah Air harus sejalan dengan falsafah Indonesia, yakni Pancasila.

“Ciri-ciri demokrasi Pancasila adalah kedaulatan berada di tangan rakyat. Pemerintahan harus dijalankan sesuai dengan konstitusi. Adanya pesta demokrasi, pemilu yang jujur, adil, dan bebas,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Sri Wahyuni, demokrasi Pancasila menghendaki setiap pengambilan keputusan menggunakan musyawarah, menghargai dan menjunjung tinggi HAM, mendahulukan kepentingan rakyat, serta tidak menggunakan sistem partai tunggal.

“Sistem demokrasi Pancasila harus kita jaga dan pertahankan sebagai bentuk ikhtiar dalam membangun bangsa dan negara. Sebentar lagi pemilu, mari kita jaga kearifan lokal dan jangan terpancing isu-isu dan berita hoaks,” tukas legislator dari dapil Jawa Timur VII (Ponorogo, Magetan, Pacitan, Trenggalek, dan Ngawi) itu.

(dis/*)

“Pancasila lahir untuk mempersatukan segala perbedaan. Pancasila merajut keragaman menjadi keindahan,” kata Sri Wahyuni, menyambut Hari Kesaktian Pancasila, Minggu (1/10).

Bukan hanya sebagai pemersatu, Sri Wahyuni juga mengungkapkan, Pancasila merupakan tiang penyangga berdirinya Bangsa Indonesia. Dasar negara ini harus benar-benar diimplementasikan di tengah masyarakat.

Legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur VII (Ponorogo, Magetan, Pacitan, Trenggalek, dan Ngawi) tersebut mengajak seluruh masyarakat untuk mengamalkan seluruh butir Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

“Mari bersatu menjaga keutuhan negara dengan mengamalkan sila-sila Pancasila agar kesaktiannya semakin nyata,” tegasnya.

(dis/*)

Berawal dari aspirasi masyarakat, Sri Wahyuni meneruskan ke Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH). Bantuan sebesar Rp237 juta lalu di kucurkan BPKH yang berasal dari nilai manfaat pengelolaan investasi dana abadi umat.

Sri Wahyuni merasa bersyukur usulan yang ia kawal melalui mitranya di Komisi VIII DPR dan Kementerian Agama dapat terwujud tepat waktu. Meski tidak secara langsung membidangi sektor keagamaan, namun tidak menutup kemungkinan bagi Sri Wahyuni untuk membantu menyalurkan aspirasi tersebut ke pusat.

Legislator dari dapil Jawa Timur VII (Ponorogo, Magetan, Pacitan, Trenggalek, dan Ngawi) itu pun mengajak masyarakat bersama-sama memakmurkan masjid yang kini telah berdiri apik tersebut.

“Saya harap masjid ini tidak sekedar menjadi simbol, tidak hanya menjadi bangunan, tapi dimanfaatkan. Yang tadinya masih jarang ke masjid, monggo bapak-ibu ajak anak dan cucunya supaya masjid ini ramai, bermanfaat, menjadi berkah yang mengalir untuk seluruh masyarakat,” ujar Sri Wahyuni.

Kehadiran Sri Wahyuni didampingi anggota DPRD Provinsi Jatim dari Fraksi Partai NasDem, Mirza Ananta.

Kepala Divisi Registrasi dan Analisa Program Kemaslahatan BPKH RI, Agung Sri Hendarsa, mengatakan BPKH di bawah Kementerian Agama mempunyai enam target pengelolaan dana, salah satunya membantu kebutuhan prasarana ibadah.

Sekretaris Lembaga Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazizmu), Gunawan Hidayat, mengatakan bahwa usulan untuk memberi bantuan kepada Masjid Al-Mujabbar Wagir Lor disampaikan langsung Sri Wahyuni yang menerima aspirasi dari masyarakat. Berkat informasi dan rekomendasi tersebut, bantuan dari BPKH dapat tersalurkan.

Kepala Desa Wagir Lor, Sumono, yang juga menjadi ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) turut mengapresiasi kepedulian dan kesediaan Sri Wahyuni untuk membantu memperjuangkan bantuan pembangunan Masjid Al-Mujabbar. Di depan warganya, Sumono menegaskan pentingnya peran memiliki wakil rakyat yang amanah.

“Pembangunan desa, termasuk di Wagir Lor ini, kalau tidak didukung oleh wakil-wakil kita yang peduli, tentu juga tidak akan semudah ini,” tegasnya.

(nurhadi/dis/*)

Sosialisasi itu merupakan awal pelaksanaan program Sanimas SPALD-S yang digagas Sri Wahyuni.

“Program SPALD-S ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam mengurangi permukiman kumuh, meningkatkan taraf hidup, dan kesehatan masyarakat melalui pembangunan fasilitas sanitasi yang memadai,” ujar Sri Wahyuni dalam keterangannya, Kamis (7/9).

Legislator dari Dapil Jawa Timur VII (Ponorogo, Magetan, Pacitan, Trenggalek, dan Ngawi) itu mengatakan, masih cukup banyak daerah di Indonesia yang menghadapi masalah Open Defecation (OD)/buang air sembarangan karena faktor kemiskinan. Itu bisa menjalar ke masalah lain seperti stunting.

”Selain itu, masalah ini juga menghambat Indonesia untuk ikut menuntaskan salah satu dari 17 poin SDGs, yaitu Good Health & Well Being yang indikatornya termasuk sanitasi yang layak,” tandasnya.

Sri Wahyuni berharap desa dan masyarakat penerima manfaat SPALD-S bisa menjadi desa yang lebih sehat dan sejahtera.”Hal itu bisa menunjang peningkatan kualitas hidup, baik dalam kegiatan sosial maupun ekonomi masyarakat secara umum,” pungkasnya. (dis/*)

Diharapkan transportasi publik ini mampu mengurangi penggunaan kendaraan pribadi serta kemacetan lalu lintas di Jakarta.

“Saya harap LRT Jabodebek ini dapat dimanfaatkan masyarakat sebagaimana tujuan pembangunannya, yaitu meningkatkan mobilitas masyarakat dengan fasilitas transportasi publik yang layak dan modern,” kata Sri Wahyuni dalam keterangan tertulis, Selasa (29/8).

Sri Wahyuni mengapresiasi Direktorat Jenderal Perkeretaapiaan beserta Kementerian Perhubungan yang telah menyelesaikan proyek LRT Jabodebek.

Ia berharap warga Jakarta dan sekitarnya dapat memaksimalkan penggunaan moda transportasi ini.

“Masyarakat Jabodebek khususnya para pekerja, saya harap bisa memaksimalkan fasilitas ini sehingga bisa mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan bisa mengurangi dampak kemacetan,” imbuhnya.

Kehadiran LRT, menurut Sri Wahyuni, sangat penting sebagai solusi transportasi masyarakat Jakarta. Terlebih Jakarta kini diselimuti masalah pencemaran udara yang salah satunya disebabkan oleh kemacetan.

Ia mengatakan, LRT akan membantu mobilitas warga Jakarta, terutama daerah pinggiran. LRT melengkapi moda transportasi yang sebelumnya telah ada seperti Trans Jakarta, JakLingko dan MRT.

“Ini jadi salah satu tanda Indonesia saat ini sudah maju dengan adanya transportasi massal yang modern dan hidup,” tandasnya.

Legislator dari Dapil Jawa Timur VII (Ponorogo, Magetan, Pacitan, Trenggalek, dan Ngawi) itu pun mengajak masyarakat menggunakan dan merawat fasilitas publik ini agar dapat bertahan lama.

“Fasilitas transportasi publik ini adalah milik kita bersama, milik seluruh masyarakat, tidak hanya milik pemerintah. Jadi harus kita gunakan sebagaimana mestinya, kita rawat dengan baik, sehingga manfaatnya bisa terasa hingga waktu yang lama,” pungkasnya.

(RO/dis/*)

“Kita mengunjungi dulur kita yang terkena musibah bencana tanah longsor, sambil kami menyerahkan sedikit bantuan,” ujar Sri Wahyuni.

Baca juga: Sri Wahyuni Ajak Perempuan Muda Masuk Politik

Sesampainya di pengungsian, Sri Wahyuni langsung menghampiri para pengungsi. Ia berusaha menguatkan hati para pengungsi untuk tetap sabar dalam menghadapi cobaan itu.

“Tetap sabar dan semoga lekas ada solusi dari masalah ini,” imbuhnya.

Lebih lanjut Legislator NasDem dari Dapil Jatim VII (Ponorogo, Magetan, Pacitan, Trenggalek, dan Ngawi) itu mengatakan, ada beberapa daerah di Ponorogo terjadi bencana longsor. Ia mengimbau Pemerintah Daerah Ponorogo gerak cepat membantu masyarakat.

“Alhamdulillah, secara umum kondisi para pengungsi cukup sehat. Kita doakan semoga mereka selalu sehat,” ujar Sri Wahyuni.

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem itu berjanji dalam waktu dekat akan segera kembali ke pengungsian untuk menyerahkan bantuan yang diperlukan.

“Insyaallah, kita akan kirim bantuan sesuai kebutuhan pengungsi yaitu kelengkapan alat mandi, seperti sabun, sampo dan lain sebagainya,” ungkapnya.

(RO/dis/*)

Sri Wahyuni menyampaikan itu saat menjadi pembicara di Talkshow ‘Perempuan & Equal Democracy’ yang digelar Korp Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Putri, di Kampus Institut Agama Islam Sunan Giri (Insuri) Ponorogo, Jatim, Kamis (27/10).

“Seandainya perempuan menjadi sukses dalam karir, jangan meremehkan atau merasa lebih hebat dari suami. Pun jika suami menjadi orang yang sukses, maka istri harus mampu menjadi pendamping yang baik, bukan di belakang,” ujar Sri.

Baca juga: Sri Wahyuni-PUPR Bangun Ratusan Jamban Terpadu di Ponorogo

Legislator NasDem itu mengatakan ia belajar dari sang suami, Ipong Muchlissoni, tentang politik dan kesetaraan gender.

“Beliau sering menulis status ‘jadilah istri sebagai pendamping, bukan di belakang apalagi di depan’. Ini saya praktikkan. Alhamdulillah saya bisa belajar dan tidak disangka sekarang saya menjadi anggota DPR RI,” ujar anggota Komisi V DPR itu.

Menurut Sri Wahyuni, politik adalah seni mengajak seseorang untuk mencapai tujuan. Ia pun mengajak para perempuan muda untuk tidak takut terjun ke dunia politik.

“Politik itu tidak kotor, yang bikin kotor adalah oknum. Tergantung kita menempatkan diri dan menjaga diri. Jangan takut berpolitik,” tandas Legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur VII (Ponorogo, Magetan, Pacitan, Trenggalek, dan Ngawi) itu.

(RO/dis/*)

Sri Wahyuni bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bergerak cepat menggelontorkan program Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPAL-DS). Tercatat selama 2022, dibangun 175 jamban terpadu di Ponorogo. Sejumlah titik pembangunan ada di lima desa, yakni Desa Munggung, Pudak Kulon, Kunti, Tumpuk, dan Blembem.

Masing-masing desa mendapatkan pembangunan 35 unit jamban terpadu. Anggaran yang digelontorkan mencapai Rp500 juta/desa.

Sri Wahyuni mengatakan program tersebut untuk mendukung suksesnya program sanitasi desa dan juga untuk menekan tingginya angka BAB sembarangan.

“Jadi masyarakat yang BAB sembarangan bisa dicegah dengan program ini. Mereka bisa buang hajat di jamban dan tidak lagi di sungai atau di tempat lainnya,” ujar Sri Wahyuni saat peresmian jamban terpadu di Desa Munggung, Kecamatan Pulung, Ponorogo, Jatim, Jumat (28/10).

Baca juga: Sri Wahyuni Isi Reses dengan Senam Bareng Ibu-Ibu PKK 

Legislator NasDem dari Dapil Jatim VII (Ponorogo, Magetan, Pacitan, Trenggalek, dan Ngawi) itu menegaskan akan terus memperjuangkan program serupa pada 2023.

“Tahun depan kita gelontorkan lagi. Gambarannya sama dengan tahun ini. Cuma berapanya saya belum jelas karena belum diputuskan. Kita doakan saja semoga bisa maksimal, agar masyarakat bisa memiliki jamban semua,” tukas Sri Wahyuni.

(fauzi/dis/*)

Sri Wahyuni mengatakan, senam bersama tersebut untuk menjalin silaturahmi dengan menyapa warga masyarakat yang ada di desa se-Kecamatan Sukorejo, Ponorogo.

“Di samping bisa menjaga kebersamaan, dengan acara senam kan juga badan menjadi sehat,” tambah Sri Wahyuni.

Baca juga: Sri Wahyuni Sidak Pelebaran Jalan Ponorogo-Mlilir

Legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur VII (Ponorogo, Trenggalek, Pacitan, Magetan, Ngawi) itu menanggapi berbagai usulan hasil jaring aspirasi selama turun ke dapil. Sri Wahyuni mengatakan, dirinya tetap akan melanjutkan apa yang menjadi aspirasi warga masyarakat yang ada di Dapil Jawa Timur VII. Di antaranya program bedah rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (Pisew), Himpunan Petani Pemakai Air (Hippa), jembatan gantung hingga desa wisata.

“Insyallah secara umum gambaran program untuk tahun 2023 ada BSPS atau bedah rumah, Pisew, jembatan gantung, Hippa dan desa wisata,” pungkasnya.

(Fauzi/*)

“Kewajiban konsep kebangsaan harus tetap dijaga, karena Indonesia berdiri ditopang oleh aneka suku, ras, agama, bahasa. Empat pilar ini harus disampaikan agar kita tidak kehilangan sejarah,” ujar Sri Wahyuni saat melakukan sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan MPR RI (Pancasila, NKRI, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika) di Desa Gelar Lor Kecamatan Sukorejo, Ponorogo, Jawa Timur, Rabu (3/8).

Sosialisasi itu merupakan salah satu upaya penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara kepada masyarakat. Dengan dipandu anggota DPRD Ponorogo dari Fraksi NasDem, Isnaeni, masyarakat setempat dan generasi muda se Kecamatan Sukorejo mengikuti acara tersebut.

“Empat Pilar Kebangsaan merupakan bagian terpenting dari NKRI agar selalu mengaitkan berbagai persoalan bangsa dan tantangan ke depan. Kita harus selalu ingat bahwa karakteristik Indonesia sebagai negara bangsa itu mempunyai kebesaran, keleluasaan dan kemajemukannya,” ungkap Sri Wahyuni.

Legislator NasDem dari Dapil Jatim VII (Ponorogo,Trenggalek, Pacitan, Magetan, Ngawi) ini juga menjelaskan, dasar negara kita Pancasila mempunyai cara pandang yang luas dan memayungi UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara.

“Memahami Empat Pilar Kebangsaan mutlak dilakukan, agar itu menjadi nilai kekuatan bangsa Indonesia yang tak akan terpisahkan oleh gelombang zaman,” ulas Sri Wahyuni.

Menurutnya, persoalan kebangsaan yang terjadi di Indonesia saat ini disebabkan lalai dalam pengimplementasian Empat Pilar Kebangsaan dalam perilaku kehidupan sehari-hari.

“Dari situlah, saya mengajak seluruh masyarakat, terutama generasi muda untuk mengamalkan nilai-nilai Empat Pilar Kebangsaan. Nasionalisme dan patriotisme generasi penerus bangsa harus terus ditumbuhkan agar semakin mencintai dan membangun negeri tercinta Indonesia ini,” pungkas Sri Wahyuni.

(RO/*)

Saat melakukan inspeksi mendadak (sidak), Sri Wahyuni mengatakan, proyek lanjutan pelebaran jalan sejauh 2,6 km itu telah dimulai sejak Juli lalu, dan akan selesai Desember 2022. Jalur nasional itu akan diperlebar 2,8 meter sisi kiri, dan kanan 1,7 meter. Sedangkan untuk ketinggian jalan terjadi penambahan 10 cm.

“Lumayan lebar jadi terasa nyaman nantinya. Harapannya pekerjaan lancar, sehingga tahun depan ada lagi pekerjaan jalan yang masuk ke Kota Ponorogo,” ujarnya di lokasi proyek pelebaran jalan, Senin (1/8).

Legislator NasDem itu mengungkapkan, pihaknya juga telah mengusulkan untuk proyek selanjutnya melalui Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PU-PR), pelebaran jalan Mlilir-Madiun Kota sejauh 15 Km.

“Karena jalannya sempit dan kualitas jalannya sudah jelek. Mudah-mudahan pak Mentri berkenan, mohon doanya masyarakat agar jalan dari Ponorogo sampai exit tol Madiun itu dilebarkan semua,” pungkas Legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur VII (Ponorogo, Magetan, Pacitan, Trenggalek dan Ngawi) itu.

(Fauzi/*)

“Saya telah mengukuhkan pengurus BUMDes Bangkit Makmur, meresmikan gedung BUMDes yang ada di Desa Koripan. Gedung ini dibangun dan diberikan kepada Desa Koripan pada waktu Pak Ipong (Ipong Muchlissoni) Bupati dulu dan saya diminta meresmikan,” ujar Yuni seusai acara pelantikan pengurus dan peresmian gedung.

Yuni menjelaskan, dirinya bertugas di Komisi V DPR RI yang salah satu mitra kerjanya adalah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Untuk itu, ia memberikan dukungan pada upaya percepatan peningkatan ekonomi di desa.

“Pada Tahun 2021 lalu dari Kemendes sudah memberikan bantuan sebanyak Rp75 juta untuk BUMDes. Sedangkan Tahun 2022 senilai Rp50 juta, karena banyak alokasi untuk penanggulangan Covid-19,” ujar Legislator NasDem itu.

Selain itu, tambah Yuni, pada Tahun 2021 dirinya membawa lima BUMDes dan Tahun 2022 lima BUMDes menerima bantuan dari Kemendes. Salah satu yang menerima bantuan ialah BUMDes Desa Koripan.

Dengan fasilitas gedung baru serta berbagai bantuan yang telah diterima, Yuni berharap BUMDes Koripan bisa terus berkembang.

“Masyarakat bisa berkegiatan secara ekonomi (di Gedung BUMDes ini). Harapannya ekonomi meningkat sehingga masyarakat menjadi sejahtera,” harapnya.

Setelah pengukuhan pengurus dan peresmian gedung BUMDes Bangkit Makmur, Yuni juga meninjau lokasi pembangunan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) Desa Koripan. PISEW tersebut merupakan program Kementerian PUPR yang dibawa Sri Wahyuni.(Fauzi/Dis/*)

Gedung seluas 537,31 meter persegi dengan anggaran pembangunan Rp4,55 miliar tersebut merupakan salah satu program yang dibawa Sri Wahyuni.

“Kita hari ini meresmikan program rusunawa Pondok Pesantren KH Syamsuddin. Harapan kita tentunya pondok ini bermanfaat buat masyarakat dan siswa siswi santri yang belajar di sini,” ujar Sri Wahyuni.

Yuni berharap fasilitas yang dibangun tersebut bisa memberi kenyamanan bagi para santri. Ia berjanji akan mengajukan pembangunan fasilitas pondok pesantren.

“Kebetulan program tahun 2021 lalu ada satu rusunawa ponpes yang berhasil diwujudkan. Tahun 2022 juga kita mengajukan lagi, tapi memang satu tahun dapat satu program rusunawa ponpes,” papar Sri Wahyuni.

Legislator NasDem dari Dapil Jatim VII (Ponorogo, Magetan, Pacitan, Trenggalek, dan Ngawi) itu berharap ada penambahan kuota untuk program rusunawa ponpes. Setidaknya dua rusunawa setiap tahunnya.

“Ke depan kami di Komisi V DPR berharap ada dua kuota. Apalagi seperti di Ponorogo ini kan memang terkenal kota santri, pesantren begitu banyak. Kalau cuma satu rasanya kurang,” ujar Yuni.

Legislator NasDem itu menambahkan pembangunan rusunawa ponpes itu dilaksanakan dari bulan April hingga Desember 2021. Bangunan dua lantai tersebut bisa menampung 84 santri. Selain itu, juga dilengkapi dengan tempat tidur susun 42 set, lemari dua pintu 42 set, ruang kantor, kamar mandi dan ruang wudhu.

“Kami bersama sama meninjau ke dalam, bagus sekali. Kualitas bagus, rapi pembangunannya, kokoh, termasuk mebel bagus, nyaman. Supaya santri betah belajarnya,” tukas Yuni.

Pimpinan Pondok Pesantren KH Syamsuddin Durisawo, KH Ayyub Ahdiyan Syams berterima kasih kepada Sri Wahyuni. Ia pun mendoakan Sri Wahyuni agar kebaikannya menjadi amal jariyah.

“Alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih beliau merupakan anggota DPR RI Komisi V yang menyerap aspirasi. Tentunya pelayanan kami kepada santri dan wali santri akan lebih baik, karena di tradisi pesantren dilatih serba sederhana, termasuk tidurnya saja tidak di atas bed, di atas lantai. Ini sekarang sudah diberi bed lengkap dengan lemari yang bersih dan nyaman,” ujar Ayyub.

(RO/Dis/*)

Pembangunan objek wisata Ngambang Tirto Kencono merupakan hasil aspirasi Sri Wahyuni bekerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Area seluas empat hektare tersebut menyuguhkan pemandangan Telaga Ngebel dari atas bukit.

“Acara hari ini meresmikan, menandatangani pengembangan obyek wisata atau desa wisata. Program ini saya bawa dari Komisi V DPR dan bermitra dengan Kemendes DPTT,” ujar Sri Wahyuni.

Legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur VII (Ponorogo, Magetan, Pacitan, Trenggalek, dan Ngawi) itu berharap dengan adanya objek wisata Ngambang Tirto Kencono bisa membawa dampak pemulihan ekonomi masyarakat, terutama warga sekitar Desa Gondowido.

“Banyaknya turis lokal menambah ekonomi desa di sini. Misal di bawah penuh, wisatawan bisa datang ke atas sini,” ujar Wahyuni.

Ia berharap obyek wisata Ngambang Tirto Kencono bisa dikenal masyarakat terutama wisatawan yang ingin mengunjungi Telaga Ngebel. Wisatawan bisa menikmati keindahan Telaga Ngebel dari atas bukit.

“Obyek wisata bisa berkembang dikenal masyarakat, terutama masyarakat sekitar Ponorogo,” tandasnya.

Lebih lanjut, Wahyuni menitipkan pesan kepada masyarakat yang ingin menjadikan desanya sebagai desa wisata, bisa mengajukan rencana tersebut kepadanya untuk diteruskan ke Kemendes.

“Semua boleh mengajukan proposal tinggal yang mana memenuhi syarat untuk bisa dikembangkan menjadi desa wisata itu,” pungkasnya.

Pada tahun 2021 objek wisata Ngambang Tirto Kencono mendapat program pengembangan obyek wisata (POW) dari Kemendes yang dikawal oleh Sri Wahyuni. Dengan nilai program pengembangan mencapai Rp500 juta. Kini, area wisata tersebut dikelola BUMDes Gondowido. (RO/Dis/*)

Ia menegaskan, jika kebijakan itu dipaksakan maka pembangunan desa akan terhambat karena DD banyak teralokasi untuk BLT.

“Kita sudah dorong dan sampaikan langsung dengan Kementerian Desa agar aturan itu bisa diperlonggar. Artinya nominalnya jangan 40 persen agar desa juga bisa bergerak melakukan pembangunan,” kata Sri Wahyuni saat safari reses di Desa Tatung, Kecamatan Balong dan Desa Manggarai, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Sabtu (19/2).

Legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur VII (Ponorogo, Magetan, Pacitan, Trenggalek, dan Ngawi) itu mengatakan pembangunan di desa sudah terhambat karena pemotongan anggaran akibat pandemi Covid-19. Jangan sampai malah kembali terpotong. Untuk itu, Wahyuni berjanji akan terus mengawal dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, juga pembangunan desa.

Ia menambahkan pada tahun 2022 akan terealisasi beberapa program di dapilnya, di antaranya program bedah rumah, PISEW (Pengembangan Infrastuktur Sosial Ekonomi Wilayah), jembatan gantung, desa wisata, jaringan irigasi pertanian, dan sanitasi.

“Untuk program di Komisi V DPR RI masih sama. Mungkin untuk realisasi saja tahun ini agak berkurang karena adanya pemotongan anggaran di Kementerian PUPR akibat Covid-19,” ujar Sri Wahyuni.

Ia meminta maaf kepada masyarakat Ponorogo yang mestinya tahun ini mendapatkan alokasi bantuan, harus berbagi dengan daerah lain. Dia mencontohkan untuk program PISEW yang pada tahun lalu mendapat 16 titik, tahun 2022 hanya mendapat alokasi 6 titik.

“Sedih juga sebenarnya. Tapi kita akan berusaha pada perubahan APBN, agar ada penambahan bantuan sehingga bisa lebih merata,” pungkasnya.

(Fauzi/Dis/*)

Pelabuhan Bojonegara sudah dicanangkan sejak tahun 1996 oleh Presiden Soeharto. Pelabuhan tersebut sudah pernah diresmikan pembangunannya pada 2003 oleh Presiden Megawati, namun setelah itu arah pengembangan pelabuhan tersebut tak jelas, berhenti dan mangkrak. Salah satu penyebabnya adalah sengketa lahan di wilayah tersebut antara PT Pelindo II dengan PT Nugra Santana.

“Sengketa itu biasanya muncul karena ada hak dan kewajiban yang tidak terpenuhi. Mari urun rembug. Mungkin duduk bersama itu lebih baik. Kalau hak dan kewajiban sudah terpenuhi, saya rasa semua selesai,” tegas Sri Wahyuni saat mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR bertemu dengan Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub dan PT Pelindo II di Pelabuhan Bojonegara, Serang, Banten, Kamis (10/2).

Sri Wahyuni mendorong Kemenhub dan PT Pelindo II sebagai otoritas yang bertanggungjawab atas pengembangan pelabuhan untuk memaksimalkan segala upaya agar sengketa segera selesai. Jika pengembangan pelabuhan berhasil dilakukan, tentu akan sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya yang ada di sekitar Kecamatan Bojonegara, Serang.

“Saya sarankan kepada pihak penggugat maupun tergugat, tolong hak-hak dan kewajiban harus terselesaikan, sehingga permasalahan ini tidak berlarut-larut”, tukas Legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur VII (Ponorogo, Magetan, Pacitan, Trenggalek, dan Ngawi) itu.

(sriwahyuni.id/*)