Fasilitas bagi para calon jemaah haji di asrama haji Banjarmasin, tidak bisa digunakan dalam penyelenggaraan haji 2025.

“Kemarin waktu kunjungan ke Banjarmasin, kita mendapati fasilitas haji yang terbengkalai. Mohon penjelasannya karena ini penting sekali untuk persiapan haji tahun ini. Tapi ini tidak terlaksana dengan baik,” ungkap Sri Wulan saat Rapat Kerja Komisi VIII DPR dengan Menteri Agama Nasaruddin Umar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/3/2025).

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah III (Kabupaten Rembang, Pati, Blora, dan Grobogan) itu mengungkapkan, terbengkalainya asrama haji di Banjarmasin diduga akibat tidak dikelola dengan baik, bahkan ditinggalkan oleh petugas pelaksana.

“Kalau enggak salah ditinggal begitu saja oleh pelaksananya, sangat disayangkan. Masterplan-nya bagus, tapi akhirnya kita lihat tidak membanggakan, justru sangat mengecewakan,” ungkap Sri Wulan.

Di sisi lain, ia juga menyoroti kesiapan maskapai Lion Air dalam penyelenggaraan haji 2025, dipercaya memberangkatkan jemaah haji dari Banjarmasin. Dengan kapasitas pesawat yang lebih besar, yakni 420 jemaah dibandingkan maskapai sebelumnya yang hanya 360–390 jemaah.

Namun, muncul pertanyaan terkait selisih biaya sewa pesawat dan fasilitas yang akan diberikan kepada jemaah.

“Kalau dalam hitungan sewa pesawat, ini jatuhnya lebih mahal. Fasilitas tambahan apa yang akan diberikan? Apakah selisih itu akan dikembalikan kepada jemaah dalam bentuk uang tunai atau dalam bentuk layanan lain?” paparnya.

Untuk itu, ia meminta Kementerian Agama untuk memberikan penjelasan terkait kondisi fasilitas asrama haji yang terbengkalai serta transparansi biaya penerbangan haji 2025.

Seiring waktu berjalan, kata dia, diperlukan kejelasan agar sejumlah hal krusial terkait pelayanan jemaah haji dapat optimal.

“Coba kita minta penjelasan dari Kementerian Agama secara hitungan. Misalkan di dalam sewa pesawat ini jatuhnya lebih mahal, fasilitasnya apa, karena kita tahu selisihnya,” pungkasnya.

(Safa/*)

“Kalau dari NasDem minta penjelasan mengenai pelaksanaan proses pemberangkatan haji khusus. Tadi disampaikan ada enam E-Hajj dalam konsorsium, kemudian ada 331 PIHK. Ini mohon penjelasan,” ujar Sri Wulan saat Rapat Kerja Komisi VIII DPR dengan Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Kepala Badan Penyelenggara Haji dan Badan Pengelola Keuangan Haji, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/3/2025).

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah III (Kabupaten Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan) itu mengungkapkan, kejelasan data tersebut penting agar masyarakat dapat mengetahui apakah ada pihak yang memonopoli atau sistem yang berlaku sudah proporsional.

“Juga boleh dilampirkan secara tertulis siapa saja, karena untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan seperti sebelumnya,” katanya.

Polemik terkait keberangkatan haji khusus menjadi perhatian, terutama dalam memastikan keadilan bagi jemaah dan mencegah adanya praktik yang merugikan calon jemaah.

“Paling tidak kita bisa tahu PIHK mana yang memonopoli, apakah semua berlaku sama dan proporsional?” tanya Sri Wulan.

Transparansi dalam penyelenggaraan diharapkan menjadi solusi atas berbagai kendala yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya.

“Itu harus diperjelas dan penting sekali, mohon harus dilampirkan,” pungkasnya.

(Safa/*)

Pasalnya, proses distribusi terbentur keterbatasan waktu sehingga perlu dioptimalkan penyaluran perlengkapan secara merata ke seluruh Indonesia.

“Perlengkapan baru tersedia H-3 sebelum pemberangkatan Jemaah. H-3 itu mepet sekali, bagaimana cara penyalurannya?” tanya Sri Wulan saat Rapat Kerja Komisi VIII DPR dengan Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Kepala Badan Penyelenggara Haji dan Badan Pengelola Keuangan Haji, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/3/2025).

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah III (Kabupaten Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan) itu mengingatkan, peristiwa keterlambatan distribusi perlengkapan calon jemaah haji tahun hendaknya tidak terulang.

Tahun lalu, kata dia, ada jemaah yang datang ke embarkasi tanpa koper atau tas resmi, sehingga terpaksa membawa barang dalam bungkusan plastik.

“Jangan sampai kaya tahun lalu, ada jemaah yang ke embarkasi tidak mempunyai tas atau koper. Ditenteng pakai plastik. Ini kan sangat enggak enak dengarnya,” tegas dia.

Bahkan, Sri Wulan membagikan pengalaman pribadinya saat menerima keluhan dari jemaah yang kehabisan koper.

“Ada juga yang telpon saya, ‘Bu, ada koper yang bisa saya pakai enggak?” Oleh sebab itu, tolong dijadikan perhatian, karena H-3 rasanya tidak cukup waktu,” katanya.

Ia meminta pemerintah untuk mempertimbangkan ulang sistem distribusi agar perlengkapan dapat diterima jemaah tepat waktu, terutama bagi mereka yang berada di daerah terpencil.

“Kalau H-3 baru lengkap, bagaimana mendistribusikan secara nasional? Jemaah kita ada di mana-mana, belum tentu tempatnya terjangkau,” tandasnya.

(Safa/*)

Ia menekankan perlunya kepastian agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

“Kejelasan dari pendamping PKH yang kebanyakan sudah diterima sebagai P3K. Apakah mereka melakukan tugas yang sama tetapi posisi berbeda atau seperti apa? Karena ini harus diperjelas, supaya tidak tumpang tindih di lapangan,” ujar Sri Wulan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VIII DPR dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah III (Kabupaten Pati,  Rembang, Blora, dan Grobogan) itu mengungkapkan, perlu ada kejelasan apakah mereka yang sudah diangkat sebagai P3K tetap menjalankan tugas sebagai pendamping PKH atau justru beralih ke posisi lain dengan peran berbeda. Hal itu penting agar program bantuan sosial tetap berjalan efektif tanpa hambatan administratif.

Termasuk, mekanisme perekrutan pendamping PKH ke depan. Sri Wulan meminta agar proses perekrutan memerhatikan aspek domisili, sehingga pendamping yang bertugas sesuai dengan KTP dan identitasnya.

Hal itu bertujuan untuk memudahkan mereka dalam menjalankan tugas serta meningkatkan efektivitas pendampingan kepada masyarakat penerima manfaat.

“Kalau misalnya pendamping PKH tidak bisa lagi oleh yang sudah menjadi P3K, maka perekrutan pendamping baru tolong sesuai KTP dan domisili sehingga tidak jauh dalam menjalankan tugas di lapangan,” pungkasnya.

Untuk itu, ia berharap Kementerian Sosial segera memberikan kejelasan terkait status pendamping PKH yang telah menjadi P3K.

Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan pelaksanaan program bantuan sosial dapat berjalan lebih optimal dan tepat sasaran. (Safa/*)

Jika efisiensi bisa dilakukan tanpa mengurangi capaian, ia menilai seharusnya langkah tersebut diterapkan sejak awal.

“Kalau efisiensi saja bisa, kenapa kemarin tidak efisiensi sejak awal? Jika target tetap tercapai, berarti ada kelebihan anggaran di situ,” ujar Sri Wulan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VIII DPR dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah III (Kabupaten Pati,  Rembang, Blora, dan Grobogan) itu pun menyoroti, konsep kolaborasi kemitraan dalam sertifikasi halal, terutama dengan Kementerian Pertanian.

Ia meminta kejelasan mengenai teknis pelaksanaan kerja sama tersebut, khususnya dalam sertifikasi rumah potong hewan dan unggas.

“Kami ingin tahu teknisnya seperti apa, agar bisa menjelaskan kepada masyarakat. Jangan hanya sebatas teori, karena di lapangan masyarakat butuh kepastian,” tegasnya.

Terkait digitalisasi layanan sertifikasi halal, Sri Wulan menekankan bahwa tidak semua pelaku UMKM memiliki akses atau pemahaman teknologi yang cukup.

Sri Wulan mempertanyakan bagaimana sosialisasi akan dilakukan dan apakah pendampingan akan ditambah, yang tentunya berdampak pada anggaran.

“Kemarin banyak UMKM yang tidak paham. Jangan kan memiliki ponsel bagus, mengenal digitalisasi saja sudah bagus. Apakah ini cukup dengan digitalisasi, atau perlu tambahan pendamping yang berarti menambah anggaran?” tanyanya.

Lebih lanjut, ia juga menyoroti rencana penerapan sanksi bagi produk yang belum bersertifikasi halal. Menurutnya, kebijakan itu harus dipertimbangkan dengan matang, terutama bagi pelaku usaha kecil yang masih mengalami kebingungan dalam penerapan aturan.

“Saat sosialisasi, banyak masyarakat yang bingung, kecuali mereka yang sudah punya produk sendiri seperti tempe. Bagaimana dengan warung-warung yang harus memastikan daging, sayur, dan tempatnya bersertifikat halal? Ini butuh perhatian lebih,” jelasnya.

Di sisi lain, ia juga menyinggung pengurangan anggaran untuk layanan sosialisasi sertifikasi halal. Ia mempertanyakan langkah antisipasi agar masyarakat tetap mendapat pemahaman yang cukup terkait regulasi tersebut.

“Ada pengurangan anggaran untuk sosialisasi. Bagaimana strategi untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan informasi yang jelas?” pungkasnya.

(Safa/*)

Bahkan, ia juga menyarankan untuk mempertimbangkan pembangunan fasilitas baru yang lebih memadai untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji 2025.

“Kita memperhatikan bahwa KKHI ini sudah enggak layak. Kemarin disampaikan oleh perwakilan Kemenkes bahwa KKHI bawahnya banjir dan tidak memungkinkan untuk digunakan. Ini akan menjadi pertimbangan kita semua,” ujar Sri Wulan dalam rapat koordinasi Komisi VIII DPR dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/1/2025).

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah III (Kabupaten Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan) itu menambahkan, jemaah haji sering kali mengeluhkan enggan dirujuk ke fasilitas kesehatan lain karena terkendala bahasa dan budaya. Maka KKHI diharapkan menjadi fasilitas kesehatan yang dapat dimanfaatkan jemaah untuk mendapatkan perawatan medis.

“Kita tahu jemaah kita sering kali enggan dirujuk ke rumah sakit Arab Saudi karena kendala bahasa dan budaya. Oleh karena itu, keberadaan fasilitas kesehatan yang layak di lingkungan jemaah menjadi sangat penting untuk memberikan rasa nyaman,” tambah Sri Wulan.

Selain itu, terdapat masalah kekurangan tenaga medis dalam pelayanan jemaah haji Indonesia di tiga lokasi penting dalam rangkaian haji, yakni Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

Ia menegaskan pentingnya peningkatan jumlah dan distribusi tenaga medis untuk memastikan setiap jemaah mendapatkan layanan kesehatan yang memadai.

“Dalam pelaksanaan ibadah haji yang lalu, kita melihat betapa kompleksnya permasalahan yang terjadi, terutama terkait pelayanan medis. Banyak jemaah yang membutuhkan perawatan, namun karena keterbatasan tenaga medis, layanan dilakukan di jalan-jalan tanpa penanganan yang optimal,” ungkapnya.

Ia juga menilai koordinasi antara tenaga medis juga menjadi tantangan. Dalam satu rombongan haji yang terdiri dari beberapa bus, tenaga medis terkadang hanya ditempatkan di salah satu bus, sehingga menyulitkan akses layanan kesehatan.

“Kalau ada yang sakit di bus lain, akan sulit untuk mendapatkan penanganan cepat. Penambahan tenaga medis harus dilakukan agar mereka bisa ditempatkan di setiap bus atau titik penting,” pungkasnya.

Dalam rapat tersebut, Sri Wulan juga mengingatkan pentingnya pemerataan layanan oleh maskapai penerbangan yang memberangkatkan jemaah haji. Ia berharap ada standar pelayanan yang seragam demi kenyamanan para jemaah.

Komisi VIII DPR, kata dia, akan terus mendorong pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi jemaah haji demi keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji di masa mendatang. (safa/*)

Hal itu disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi VIII dengan Menteri Agama dan Kepala Badan Penyelanggara Haji (BPH), serta Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/1/2025).

“Setelah mengikuti dinamika pembahasan dan menganalisis biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 H/2025 M di Komisi VIII maupun dalam Panja BPIH Tahun 2025, Fraksi Partai NasDem menyatakan dapat menerima dan menyetujui biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 sebesar Rp89.410.258,79,” ujar Sri Wulan.

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah III (Kabupaten Rembang, Pati, Blora, dan Grobogan) itu mengungkapkan, sikap Fraksi Partai NasDem konsisten untuk terus berpihak kepada masyarakat, terutama kepada calon jemaah haji 2025.

Termasuk mengoptimalkan peran dalam meningkatkan layanan haji dan memastikan biaya yang dibebankan kepada jemaah haji tetap terjangkau.

“Fraksi Partai NasDem konsisten berpihak kepada masyarakat untuk terus berupaya mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji yang efektif, efisien, tepat guna, dan tidak memberatkan beban masyarakat sesuai dengan amanat konstitusi dan perundang-undangan, yaitu UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji,” jelas Sri Wulan.

Ia juga menekankan bahwa kesepakatan BPIH telah dirumuskan dan dibahas bersama dalam rapat panja dengan pemerintah. Namun, ia memberikan sejumlah catatan konstruktif agar penyelenggaraan ibadah haji 2025 dapat sesuai dengan harapan.

Sri Wulan menyebut Fraksi Partai NasDem meminta adanya transparansi komponen BPIH agar masyarakat memahami informasi terkait biaya haji secara utuh.

“Fraksi Partai NasDem mendorong transparansi komponen-komponen BPIH tahun 2025. Keterbukaan informasi sangat penting untuk memastikan semua komponen biaya dapat diketahui dan dipahami oleh masyarakat guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun ini,” jelasnya.

Ia juga menilai proporsi biaya haji yang dibebankan kepada jemaah dan nilai manfaat menjadi formulasi yang berimbang dan berkeadilan. Kesepakatan tersebut menjadi cerminan penyelenggaraan ibadah haji yang ideal bagi masyarakat.

“Fraksi Partai NasDem memandang proporsi BPIH sebesar 62% dari nilai BPIH dan nilai manfaat sebesar 38% dari BPIH merupakan formula yang adil dan berimbang. Skema ini untuk menjaga keberlanjutan penyelenggaraan ibadah haji dengan tidak memberatkan calon jemaah dan nilai manfaat tetap optimal untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji pada tahun-tahun berikutnya,” ujar dia.

Di sisi lain, Sri Wulan juga mengapresiasi maskapai penerbangan yang mendukung penyelenggaraan ibadah haji 2025. Meskipun terdapat upaya menjaga biaya yang dibebankan kepada jemaah tetap terjangkau, tetapi kualitas layanan penerbangan yang diterima jemaah tidak dikurangi.

“Dengan catatan tidak mengurangi kualitas pelayanan calon jemaah haji dan memberikan kenyamanan serta mendorong maskapai Lion Air untuk menggunakan pesawat dengan kualitas layanan terbaik dan tidak berbeda dengan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Airlines,” kata dia.

“Fraksi Partai NasDem mendorong agar ke depan harga komponen penerbangan dapat disesuaikan dengan harga yang lebih wajar dan kompetitif sehingga dapat menekan biaya penyelenggaraan ibadah haji serta meringankan beban biaya dari jemaah haji,” lanjutnya.

Menurutnya, pengawasan terhadap sejumlah layanan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2025 menjadi fokus Fraksi Partai NasDem DPR RI. Pengawasan akan diupayakan secara simultan agar penyelenggaraan ibadah haji berjalan sesuai rencana yang telah disusun.

“Fraksi Partai NasDem mendorong agar penyelenggaraan ibadah haji dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya melalui peningkatan pengawasan di setiap tahapan,” pungkas Sri.

(safa/*)

“Pada dasarnya, saya setuju dengan arahan Presiden bahwa ada urgensi untuk menurunkan harga. Namun, hal ini tidak boleh mengorbankan kualitas layanan bagi jemaah,” ujar Sri Wulan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VIII DPR dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama, Badan Penyelenggara Haji (BPH), dan Tim Kesehatan Haji Indonesia (PKHI) Kemenkes, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/1/2025).

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah III (Kabupaten Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan) itu menyoroti pentingnya persiapan matang dalam mengantisipasi keterlambatan perjalanan dan pelayanan di Arab Saudi, terutama terkait akomodasi check-in dan check-out yang kerap menjadi kendala.

Ia juga menekankan perlunya evaluasi terhadap kerja sama dengan maskapai penerbangan untuk menghindari insiden seperti tahun sebelumnya, di mana terjadi keterlambatan dan permasalahan kepulangan jemaah.

Selain itu, kualitas makanan bagi jemaah haji menjadi perhatian serius. Menurutnya, banyak keluhan mengenai makanan yang tidak segar dan sulit dikonsumsi oleh jemaah lansia.

“Jangan sampai ayam yang disajikan keras sampai lansia kesulitan mengunyah. Kita ingin layanan makanan lebih baik, mungkin bisa bekerja sama langsung dengan hotel agar makanan tetap segar dan terdistribusi dengan baik,” ungkap Sri Wulan.

Ia juga meminta Kementerian Agama untuk menyampaikan rincian komponen biaya haji secara transparan. Sri mencatat adanya perubahan jumlah komponen dari tahun ke tahun yang perlu dijelaskan agar tidak membebani jemaah secara berlebihan.

“Kami butuh data lengkap mengenai 22 komponen biaya yang dulu pernah ada, termasuk layanan di Arab Saudi dan dalam negeri. Jangan sampai kebutuhan yang bukan untuk jemaah justru dibebankan kepada mereka,” tegasnya.

Ia menambahkan, DPR akan terus mengawasi agar realisasi di lapangan sesuai dengan rencana yang disepakati.

“Jangan sampai hanya terlihat bagus di rapat, tetapi realitasnya di lapangan jauh berbeda. Ini harus menjadi perhatian kita bersama,” pungkasnya.

(safa/*)

“Sarana dan prasarana yang dimiliki BNPB sangat kurang, terlebih lagi anggaran yang tersedia juga sangat terbatas. Penanggulangan bencana itu tidak bisa ditunda-tunda,” ungkap Sri Wulan saat kunjungan kerja di Kota Padang, Sumatra Barat, Sabtu (6/7).

Sri Wulan yang juga menjabat Kepala Departemen Kebencanaan di Indonesian Off-Road Federation (IOF) itu menjelaskan bahwa IOF memiliki perwakilan hingga tingkat kabupaten dan dilengkapi dengan peralatan yang sangat komplit.

“Di IOF, kami siap dengan peralatan yang sangat lengkap, termasuk mobil off-road dan fasilitas pendistribusian untuk kondisi ekstrem,” jelasnya.

Dalam paparannya kepada BNPB, Sri Wulan menyampaikan perlunya kerja sama yang lebih erat antara BNPB dan Unit Fast Respon (UF). Hal itu mengingat UF telah menjalin kerja sama dengan BNPB dan siap siaga 24 jam

Dengan demikian, kata dia, UF tidak hanya memiliki dapur umum dan peralatan penanggulangan bencana, tetapi juga sistem pelatihan yang siap digunakan kapan saja. Itu memastikan bahwa setiap anggota tim dan relawan UF terlatih dengan baik dan siap menghadapi situasi darurat.

“Kami sudah siap untuk semuanya, baik dalam hal pelatihan maupun peralatan. Kami berharap kerja sama ini dapat meningkatkan respons kemanusiaan dalam situasi darurat,” jelas legislator NasDem dari Dapil Jawa Tengah III (Kabupaten Grobogan, Blora, Rembang, dan Pati) itu.

Kerja sama itu diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana di Indonesia, dengan memanfaatkan sumber daya dan keahlian yang dimiliki berbagai organisasi.

“Dengan MoU yang didelegasikan sampai tingkat kabupaten, kita bisa memberikan bantuan secara cepat dan efisien ketika terjadi bencana. Secara kemanusiaan, kita siap,” tukasnya.

Dukungan dari berbagai pihak, termasuk IOF dan UF, imbuhnya, diharapkan dapat memperkuat BNPB dalam menghadapi bencana yang mungkin terjadi di masa depan.

“Kita punya dapur umum, alat-alat, tandu, dan sistem pelatihan yang sudah siap untuk semuanya. Kerja sama ini akan memastikan bahwa kita siap memberikan respons cepat dan efektif,” pungkasnya.

(dpr.go.id/*)

“Generasi muda menjadi penentu arah politik di Indonesia. Pilihan anak muda akan menentukan nasib bangsa lima tahun ke depan,” ujar Sri Wulan dalam sosialisi Empat Pilar MPR RI, di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Rembang, Jawa Tengah, Kamis (14/12).

Menurut Wulan, generasi muda terutama para pemilih pemula mesti mendapatkan perhatian lebih agar tidak golput dalam pesta demokrasi.

“Kami mengajak generasi muda, utamanya pemilih pemula, ayo gunakan hak pilih sebaik-baiknya. Makanya kita pakai tag line ‘Gak Milih, Gak Keren'”, ujarnya.

Legislator NasDem dari Dapil Jawa Tengah III (Kabupaten Grobogan, Blora, Rembang, dan Pati) itu mengajak anak-anak muda ikut serta dalam pesta demokrasi.

Wulan berharap sosialisasi bagi pemilih pemula dapat memberikan pengetahuan sekaligus menjadi pendidikan politik bagi generasi muda sebagai upaya peningkatan kapasitas dan karakter kebangsaan. Ini juga dapat menekan angka golput.

“Saya berharap pemilih pemula memilih partai politik yang kredibel, wakil rakyat dan pemimpin yang terbukti kualitasnya, serta memiliki rekam jejak yang bagus,” tukas Wulan yang juga anggota Komisi VIII DPR RI itu.

(dis/*)

Produk dengan sertifikasi halal akan menambah nilai dan kepercayaan konsumen.

“Sertifikasi halal sangat penting karena akan memberikan kenyamanan kita dan konsumen kalau makanan-makanan produksi UMKM terbuat dari bahan-bahan yang halal,” ujar Sri Wulan dalam workshop Jaminan Produk Halal, di Pati, Jawa Tengah, Jumat (8/12).

Workshop tersebut terselenggara atas kerja sama Sri Wulan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama. Ratusan UMKM turut menjadi peserta kegiatan tersebut.

“Tentu banyak manfaat yang akan diterima jika mempunyai sertifikasi halal. Ini, kan, gratis. Kami berharap para produsen memiliki kesadaran untuk mendaftarkan sertifikasi halal terhadap produknya,” ujar Wulan.

Legislator dari Dapil Jawa Tengah III (Kabupaten Grobogan, Blora, Rembang, dan Pati) itu mengatakan, dalam workshop tersebut para pelaku UMKM diberikan pengetahuan terkait mekanisme pengajuan sertifikasi halal produk.

Mereka nantinya akan dibantu pendamping produk halal (PPH) dari Kemenag Kabupaten Pati.

“Mendapatkan sertifikasi halal ini bukanlah sesuatu yang sulit karena ada petugas pendamping PPH dari Kementerian Agama yang akan memberikan sosialisasi, memberikan cara bagaimana mendaftarkan produk-produk untuk sertifikasi halal,” tukasnya.

(dis/*)

“Pada prinsipnya kami setuju. Tapi yang menjadi catatan adalah perbaikan pelayanan bagi para jamaah. Itu harus diperbaiki dan ditingkatkan,” ujar Sri Wulan dalam keterangannya, Rabu (29/11).

Meski layanan haji pada 2023 tergolong baik, kata Wulan, masih ada beberapa hal yang mesti diperbaiki. Seperti jumlah papan penunjuk (plang) informasi yang perlu ditambah.

“Jadi plang-plang informasi itu masih sedikit sehingga terkadang jamaah bingung. Nah itu harus diperbanyak. Selain karena jumlah jamaah dari Indonesia yang harus dilayani itu banyak, juga karena area haji itu sangat luas,” ujarnya.

Sedangkan terkait transportasi jamaah haji, Legislator NasDem dari Dapil Jawa Tengah III (Kabupaten Grobogan, Blora, Rembang, dan Pati) itu mengatakan perlu penambahan jumlah kendaraan antar jemput jamaah.

“Kasihan jamaah harus menunggu lama kendaraan yang antar jemput sampai berjam-jam. Jadi transportasi ini cukup krusial. Kemarin masih belum baik, banyak keterlambatan dan lain sebagainya. Ini perlu dievalusi,” tegasnya.

Selain itu Sri Wulan juga meminta penyelenggara haji memberikan perhatian khusus kepada jamaah lansia. Diperlukan berbagai perbaikan mulai dari sistem tempat duduk lansia di pesawat, pendamping, hingga kebutuhan mereka selama di Tanah Suci.(dis/*)

“Itu semua merupakan hak dari teman-teman difabel yang harus didapatkan. Hak mereka untuk setara dengan kita,” ujar Wulan dalam diskusi daring bertajuk ‘Mewujudkan Negara yang Ramah untuk Disabilitas’, yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (29/11).

Wulan menilai saat ini pemenuhan hak penyandang disabilitas sudah cukup baik. Meski belum sempurna, ada perkembangan yang baik dari tahun ke tahun. Ia mencontohkan pemerintah telah mewajibkan rekrutmen ASN sebagian diisi penyandang disabilitas, begitu pula di pemerintah daerah.

“Memang kita belum bisa memenuhi semuanya. Pemenuhan kesejahteraan secara keseluruhan, teman-teman difabel, ini kan banyak aspek, banyak institusi yang terkait di situ,” ujarnya.

Lebih lanjut Legislator NasDem dari Dapil Jawa Tengah III (Kabupaten Grobogan, Blora, Rembang, dan Pati) itu mengajak masyarakat untuk turut menghapus stigma bahwa difabel tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

“Penghapusan stigma itu penting. Karena mereka sebenarnya mampu jika diberikan kesempatan,” tukas Wulan.

(dis/*)

BPIH yang diusulkan Kemenag untuk 2024 sebesar Rp93,4 juta. Angka itu turun sekitar 12,5% dari usulan sebelumnya yaitu Rp105 juta.

Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Sri Wulan, mengatakan Fraksi Partai NasDem DPR belum menerima BPIH di angka Rp93,4 juta. Sebab, perhitungan tersebut masih bisa ditekan dan catatan data masih harus diperbaiki, ujar Wulan di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (22/11).

BPIH 2024 akan diputuskan dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR dengan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Senin (27/11) mendatang.

“Kami berharap kualitas pelayanan bagi jemaah haji bisa terus diperbaiki, terutama pelayanan pada lansia,” ujar Legislator NasDem dari Dapil Jawa Tengah III (Kabupaten Grobogan, Blora, Rembang, dan Pati) itu.

(metrotvnews/*)

Pertama terkait petugas haji yang bertugas membantu jamaah. Menurut Wulan, masih ada petugas haji yang belum bekerja maksimal.

“Mengenai petugas haji, ini ada yang kesiapannya kurang. Ada yang waktu mau berangkat malah sibuk foto-foto di pesawat,” ujar Wulan dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, membahas evaluasi penyelenggaraan haji 2023, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/9).

Wulan melihat keberadaan petugas haji di pesawat yang hanya ditempatkan pada bagian depan pesawat di kelas bisnis. Ia meminta pengaturan tempat petugas haji itu dievaluasi. Legislator NasDem itu mengusulkan agar petugas haji bisa mengisi tiap sudut pesawat, sehingga jika ada jamaah yang membutuhkan pertolongan bisa cepat dibantu.

“Jadi di situ (kelas bisnis) juga yang masih sehat. Jadi pembagiannya seperti apa tolong menjadi catatan. Karena saya tahu sendiri yang pakai kursi roda justru ada di belakang,” ujarnya.

Selanjutnya, soal jamaah haji lansia yang membutuhkan pendamping, namun di sisi lain, tidak ada kuota tambahan bagi pendamping.

“Kalau misalnya mau dikasih pendamping berarti tidak ada kuota yang lain. Karena paling tidak lebih dari 50 persen adalah lansia yang kemarin berangkat. Kalau misalnya diberangkatkan semua, berarti semuanya lansia dan pendamping,” jelasnya.

Ketiga, Wulan menyoroti ketidaksiapan penyelenggara haji 2023 saat adanya kuota tambahan. Berbagai persiapan tidak dilakukan sebagaimana mestinya sehingga menyusahkan jamaah.

“Contoh di dapil saya (Jawa Tengah III yakni Kabupaten Grobogan, Blora, Rembang, dan Pati). Satu hari mau berangkat perlengkapan belum diterima. Ternyata perlengkapan itu diberikan waktu di embarkasi,” jelasnya.

Selain itu, Wulan juga melihat bahwa pelayanan transportasi di Arab Saudi yang masih belum baik. Banyak jamaah terlantar karena bus yang mengangkut mereka terlambat hingga berjam-jam.

“Transportasi ini merupakan permasalahan yang semua sudah tahu. Bahkan kemarin itu jamaah kita yang dari Pati ada yang diangkut dan diminta bayar, kalau tidak bayar turun di jalan,” tegasnya.

Wulan mempertanyakan apakah ada kompensasi dari berbagai kekurangan layanan penyelenggaraan haji 2023. Ia berharap tidak hanya permintaan maaf yang keluar dari penyelenggara.

“Saya harap ada perbaikan-perbaikan dari yang sudah-sudah. Untuk ke depan harus jadi perhatian sehingga layanan jamaah haji menjadi semakin baik,” pungkasnya.

(dis/*)

“Melihat tingginya risiko bencana, maka perlu dilakukan upaya pengurangan risiko bencana untuk mengurangi dampak bencana, baik itu korban jiwa, kerusakan infrastruktur, kerusakan lingkungan, dan kerusakan ekonomi,” ujar anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Sri Wulan dalam Forum Diskusi Denpasar 12 dengan tema ‘Kearifan Lokal dalam Pembangunan Berkelanjutan Berbasis PRB (Pengurangan Risiko Bencana)’ secara daring, Rabu (12/10).

Legislator NasDem itu menerangkan, berdasarkan data BNPB dari Januari-Maret 2022, di Indonesia terjadi 1081 bencana alam. Dari angka itu, Pulau Jawa menjadi yang paling sering dilanda bencana.

“Bencana banjir, kemudian cuaca ekstrem, tanah longsor, itu yang paling banyak dari Januari sampai Maret. Itu total bencana yang sangat luar biasa,” imbuhnya.

Tak hanya memakan korban jiwa dan memaksa warga mengungsi, bencana alam juga merusak fasilitas pendidikan, kesehatan, tempat ibadah dan juga termasuk jaringan telekomunikasi.

Wulan menegaskan, tindakan pengurangan risiko bencana harus dilihat sebagai bentuk investasi karena memiliki multiplier effect dalam berbagai sektor pembangunan.

“Mengurangi risiko bencana merupakan investasi dengan biaya yang sangat efektif dalam mencegah kehilangan di masa depan,” tandasnya.

Lebih lanjut Legislator NasDem dari Dapil Jawa Tengah III (Kabupaten Grobogan, Blora, Rembang, dan Pati) itu mengatakan, masyarakat tradisional Indonesia juga memiliki kearifan lokal untuk pemberitahuan/informasi dini kebencanaan. Seperti halnya diselenggarakannya pos kamling, ronda dan penggunaan alat kentongan.

“Kearifan lokal itu menjadi jembatan atau komunikasi yang luar biasa. Sesama warga saling menjaga dan saling melindungi,” tukas Wulan.

(dis/*)

Padahal, mengobarkan semangat dan jiwa kepramukaan kepada generasi muda sekarang ini sangat penting. Diharapkan, ke depan upaya ini akan menjadi kunci utama terbentuknya karakter anak yang mandiri.

“Event Jambore Nasional (Jamnas) sangat efektif, di tengah-tengah teknologi yang sangat canggih sekarang yang membuat adik-adik kita semakin lebih menikmati keindividuan. Tapi dengan menikmati adanya jambore ini, kebersamaan terwujud, kemandirian juga iya,” ujar Wulan di sela-sela Munas II Purna Jamnas 91 di Graha Wisata Ragunan, Jakarta, Minggu (14/8). Hari tersebut juga bertepatan dengan ulang tahun ke 61 Gerakan Pramuka.

Selain melatih kemandirian, tambah Wulan, Pramuka juga bisa menjadi pengingat bahwa manusia adalah makhluk sosial yang saling bergantung satu dengan lainnya.

“Kita juga tidak bisa tanpa bantuan orang lain. Disinilah kekompakan dan kebersamaan yang perlu kita jaga,”  tandas anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai NasDem itu.

Demi melihat aspek positif dan hasil yang sangat baik dari gerakan Pramuka, khususnya dalam menjawab tren ketergantungan akan teknologi gadget, Wulan berharap gerakan Pramuka nantinya dapat lebih ditingkatkan.

“Terutama untuk kegiatan-kegiatan yang melatih pentingnya kebersamaan dan kemandirian. Saran saya untuk kemajuan gerakan Pramuka, sebaiknya semakin digiatkan karena ini yang benar-benar melatih diri kita sendiri tanpa ada apapun,” kata Wulan. 

Kecanggihan teknologi, imbuh Wulan, jangan sampai menjauhkan anak dari kebersamaan dan kemandirian. Lewat jambore nasional, kebersamaan dan kemandirian akan terlatih.

“Misalnya Jambore Daerah (Jamda), Jambore Kecamatan, atau apapun jadinya. Semua melatih adik-adik kita bisa berdiri sendiri. Kita menjadi seperti sekarang ini berkat Pramuka,” ungkap Legislator NasDem dari Dapil Jawa Tengah III (Kabupaten Grobogan, Blora, Rembang, dan Pati) itu.

(MI//dis*)

Sri Wulan yang berangkat menuju parlemen pusat dari Dapil Jateng III (Pati, Blora, Grobogan, Rembang) itu menyerahkan bantuan pemerintah melalui Kementerian Sosial itu secara simbolis kepada penerima PKH dan BPNT.

Selain bantuan tersebut, Wulan juga menyalurkan bantuan untuk para penyandang disabilitas berupa kursi roda, mesin jahit, dan krek. Dalam sambutannya dia mengatakan jumlah penerima bantuan yang hadir sebanyak 202 penerima.

“Dari peserta 202 terdiri dari 102 BPNT, 67 pos, atensi 23, PKH 10, dan undangan yang hadir di sini akan mendapat bantuan,” kata Sri Wulan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan dari BNI, PT Pos, Ketua Paguyuban Kepala Desa Rembang, dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Rembang.

Wulan yang juga Anggota Komisi VIII DPR RI itu menambahkan bantuan yang disalurkan itu diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan baik. Berbagai bantuan tersebut, kata Wulan, juga diharapkan bisa membantu masyarakat menekan angka kemiskinan di Kabupaten Rembang.

“Dengan adanya bantuan yang diberikan, diharapkan para penerima bisa memanfaatkan sebaik mungkin,” tambah dia.

(Nasdem Jateng/WH)

“Kita juga mendapatkan informasi dari penyelenggara umrah juga asrama haji, memang lebih mahal. Di samping lebih mahal, tidak ada fasilitas yang benar. Maksudnya akomodasi ngurus sendiri, katering juga ngurus sendiri,” ujar Sri Wulan saat Rapat Kerja Komisi VIII DPR dengan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas dan jajarannya, di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/1).

Sri Wulan menambahkan, bahkan untuk mencari air minum, para jemaah karantina di asrama haji harus ke luar kamar. Padahal fungsi karantina agar jemaah haji tidak melakukan kontak dengan orang luar.

“Jangan sampai ini nanti menimbulkan klaster baru yang sangat meresahkan,” tambah Legislator NasDem dari Dapil Jawa Tengah III (Kabupaten Grobogan, Blora, Rembang, dan Pati) itu.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Hilman Latief menjelaskan, tarif karantina di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta bagi jemaah umrah yang tiba di Indonesia dari Arab Saudi sebesar Rp2-3,5 juta. Biaya tersebut untuk karantina selama 7 hari.

“List-nya juga termasuk fasilitasnya Rp2-3,5 juta untuk tujuh hari. Saya kira sangat affordable (terjangkau). Bukan satu hari. Tapi tujuh hari,” kata Hilman.

(Dis/*)

Dalam kegiatan tersebut masing-masing gereja mendapat bantuan operasional senilai 10 juta rupiah serta bantuan sembako berupa beras. Sri Wulan yang juga anggota Komisi VIII DPR RI itu mengatakan bantuan tersebut akan terus bergulir hingga tahun depan.

“Kita memberikan bantuan operasional untuk Gereja-Gereja. Saat ini ada lima Gereja, insyaalaah di tahun depan ada lagi, program ini akan terus bergulir,” ujar Sri Wulan seperti dilansir Jateng.nasdem.id, Jumat (24/12).

Dalam kesempatan tersebut, Sri Wulan juga menitipkan pesan agar masyarakat bisa terus mengedepankan toleransi beragama, terlebih dalam suasana perayaan Hari Natal.

“Pesan saya kepada jemaat Gereja dan seluruh umat beragama adalah agar selalu menjaga kerukunan antar umat dengan rasa toleransi agama. Karena bagaimanapun Indonesia ini berdiri di atas berbagai suku dan agama dan ini tak bisa kita nafikkan,” tambah dia.

Masih kata Sri Wulan peringatan natal yang diperingati umat Kristiani saat ini cukup berbeda lantaran di tengah suasana pandemi. Untuk itu dia menghimbau agar dapat dilaksanakan dengan tetap menjaga protokol kesehatan selama merayakan Natal.

“Selama pandemi ini kita saling berjabat tangan saling menjaga prokes, bersatu padu saling mengingatkan untuk menjaga prokes hingga angka Covid-19 di Indonesia bisa ditekan,” katanya.

Lebih jauh, Sri Wulan berharap, pemberian bantuan ini dapat mempererat tali persaudaraan dan menjadi bukti bahwa NasDem dan Negara hadir dan melindungi setiap umat beragama di Indonesia.

Sementara itu, para jemaat Gereja yang mendapatkan bantuan tersebut merasa sangat bersyukur ada wakil rakyat yang berbagi kasih, terlebih dalam momen penuh suka cita ini, seperti disampaikan jemaah GBI Rock Mlangsen Fredi Wibowo.

“Kami sangat senang sekali, karena dari pihak DPR RI bisa dikatakan belum pernah ada yang turun ke bawah memberikan bantuan. Bu Wulan juga membuka diri untuk komunikasi. Sudah puluhan tahun tidak ada yang turun, kami merasa terberkati,” kata dia.

(NasDem Jateng/WH)