“Konsisten terhadap upaya mengatasi dan mencegah stunting di Indonesia harus didukung dengan political will yang kuat para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, untuk mewujudkan generasi penerus yang sehat, kuat dan berdaya saing,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (18/6).

Awal bulan lalu, Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan alasan di balik angka prevalensi stunting di Indonesia yang baru turun 0,1%, dari 21,6% pada 2022 menjadi 21,5% pada 2023.

Penyebab dari minimnya penurunan prevalensi stunting itu karena belum ditemukannya model implementasi yang tepat dari sejumlah program yang telah dilaksanakan. Hal itu juga diakibatkan bertambahnya jumlah anak yang baru stunting.

Melihat kondisi tersebut, Lestari mengaku prihatin dengan keseriusan para pemangku kepentingan dalam menjalankan program pengurangan angka prevalensi stunting di Indonesia.

Sebuah program yang direncanakan dalam jangka panjang, tambah Rerie, sapaan akrab Lestari, belum memiliki metode yang tepat dalam implementasinya.

Rerie yang juga legislator dari Dapil Jawa Tengah II itu mempertanyakan perencanaan dari program penurunan angka stunting. Dalam perencanaan, tambah dia, seharusnya sudah ada pilihan sejumlah metode implementasi yang tepat berdasarkan survei yang dilakukan.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu menilai meningkatnya para penderita stunting baru juga memperlihatkan tidak menyeluruhnya penanganan stunting di tanah air.

Rerie khawatir telah terjadinya penurunan komitmen pemerintah terhadap upaya pengurangan prevalensi stunting, yang telah diprogramkan bertahun-tahun dan masuk dalam skema pembangunan berkelanjutan.

Rerie sangat berharap terjadi perbaikan yang sangat signifikan dalam menekan angka prevalensi stunting di tanah air, karena kualitas kesehatan setiap anak bangsa sangat menentukan terhadap ketangguhan dan daya saing generasi penerus di masa datang, sebagai bagian upaya mewujudkan bangsa yang unggul.

(*)

“NTT masih memiliki prevalensi stunting tertinggi nasional, mencapai 35,3% berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022,” ungkap Ratu Wulla, Jumat (26/1)

Legislator NasDem dari Dapil NTT II (Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Sabu Raijua, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, Kupang, Rote Ndao, dan Kota Kupang) itu menyoroti dampak stunting tidak hanya terkait tinggi badan, melainkan juga memengaruhi kecerdasan yang menurun dan dapat menyebabkan penyakit kronis pada anak-anak dengan kondisi kesehatan yang tidak optimal.

Di hadapan masyarakat Desa Manu Mada, Ratu Wulla meminta warga berkomitmen untuk memastikan setiap keluarga mendapatkan asupan gizi yang mencukupi bagi ibu hamil dan anak-anak usia 6-23 bulan.

“Penting memutus mata rantai stunting dengan memastikan bahwa setiap pasangan yang akan memasuki tahap pernikahan adalah pasangan yang sehat sehingga anak-anak yang dilahirkan berada dalam kondisi sehat,” terang Ratu.

Salah seorang peserta kampanye percepatan penurunan stunting di Desa Manu Mada, Anarato, menyatakan bahwa, sebagai pasangan muda, informasi yang disampaikan anggota DPR RI Ratu Wulla dan mitranya BKKBN sangat penting.

“Melalui kampanye ini, masyarakat dapat memahami apa itu stunting dan potensinya membahayakan anak-anak dalam keluarga. Informasi dan pengetahuan ini memberikan bekal bagi masyarakat untuk memastikan ibu hamil dan anak balita mendapatkan gizi yang cukup,” ungkap Anarato.

(tiara/*)

Kegiatan tersebut diikuti berbagai kalangan masyarakat di daerah tersebut seperti pasangan usia subur, ibu hamil, kader posyandu, serta masyarakat umum.

Dalam paparannya, Ratu mengatakan stunting merupakan ancaman serius bagi bangsa Indonesia termasuk bagi masyarakat Kabupaten Sumba Barat Daya. Ancaman jangka pendek berkaitan dengan kondisi kesehatan anak-anak serta ancaman jangka panjang terkait dengan tumbuh kembang dan tingkat intelegensi anak-anak.

“Stunting sebagai masalah serius perlu dikeroyok bersama oleh seluruh elemen masyarakat dan pemerintah. Komitmen dan kolaborasi aktif masyarakat dan pemerintah sangat diperlukan,” ujar Ratu Wulla.

Legislator NasDem dari Dapil NTT II (Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Sabu Raijua, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, Kupang, Rote Ndao, dan Kota Kupang) itu berharap, pola intervensi secara spesifik dan sensitif, dapat berdampak positif pada penurunan stunting di Kabupaten SBD.

“Saya berharap kegiatan ini dapat memberikan dampak positif terhadap pengetahuan masyarakat, guna mendukung upaya percepatan stunting nasional yang saat ini sedang dikebut pemerintah,” tegasnya.

Kegiatan tersebut tidak hanya diisi dengan memberikan materi kampanye percepatan penurunan stunting, BKKBN dan Ratu Wulla juga melakukan pembagian hadiah bagi para penanya dan pemberi jawaban terbaik dalam acara sosialisasi itu.

Ratu Wulla yang kembali maju sebagai calon anggota legislatif DPR RI periode 2024-2029 Partai NasDem dari Dapil NTT II, menyebut pembagian hadiah tersebut bertujuan memberikan motivasi kepada masyarakat untuk mengikuti materi penting yang disampaikan dalam sosialisasi, yaitu terkait upaya percepatan penurunan stunting.

“Saya memberi apresiasi kepada masyarakat Taworara karena saya melihat antusiasme masyarakat yang sangat tinggi untuk mengikuti kegiatan ini. Bukan karena motivasi hadiah yang disediakan panitia, tetapi karena semangat untuk mendapatkan pengetahuan tentang stunting bagi masyarakat,” terangnya.

Di kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan BKKBN Wil NTT Elsa Pongtuluran menyampaikan bahwa tujuan kegiatan itu adalah sebagai salah satu upaya untuk mengedukasi masyarakat tentang stunting.

“Masyarakat sebagai komponen penting pengendalian dan percepatan penurunan stunting, dapat secara aktif berperan mempercepat penurunan stunting melalui penerapan pola perilaku hidup sehat. Juga menerapkan pemberian makanan bergizi bagi ibu menyusui dan anak-anak dalam rumah tangga,” ujar Elsa.

(*)

“Informasi terkait adanya program pemberian makanan tambahan (PMT) yang tidak sesuai dengan standar gizi untuk mencegah stunting di Depok, Jawa Barat, tidak boleh terulang. Hal itu agar akselerasi penurunan angka prevalensi stunting bisa sesuai target,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (21/11).

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengungkapkan program PMT itu berkaitan dengan target penurunan prevalensi stunting menjadi 14% pada 2024.

Terkait program PMT di Depok, yang dikeluhkan warga beberapa waktu lalu, Kemenko PMK menilai tidak memenuhi syarat gizi yang cukup, terutama dari sisi penyediaan protein hewani.

Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 angka prevalensi stunting cenderung turun menjadi 21,6% dari yang sebelumnya 24,4%.

Menurut Lestari Moerdijat yang akrab disapa Rerie, untuk mencapai target prevalensi stunting 14% pada 2024 masih ada gap 7,6% lagi untuk dituntaskan.

Pencapaian target itu, tegas Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu, memerlukan gerak bersama dan semangat yang sama. Jangan ada lagi upaya tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan untuk menekan angka prevalensi stunting.

Legislator NasDem dari Dapil Jawa Tengah II (Demak, Kudus, Jepara) itu berpendapat tidak standarnya kandungan gizi pada program PMT di Depok, Jawa Barat harus menjadi perhatian para pemangku kebijakan untuk meningkatkan pengawasan dan pemahaman para pelaksana program pengentasan stunting di berbagai daerah.

Para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, ujar Rerie, harus mampu membangun sinergi yang kuat dalam upaya menyukseskan pencapaian program penurunan angka prevalensi stunting.

Semua pihak, tegas anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, harus mampu menjalankan peran dan fungsinya sesuai kapasitas masing-masing dengan baik, sehingga target yang ditetapkan mampu direalisasikan.

Rerie berharap upaya mencapai target penurunan angka prevalensi stunting mendapat dukungan semua pihak, dalam rangka mewujudkan generasi penerus bangsa yang sehat dan tangguh dalam menjawab berbagai tantangan di masa depan.(*)

“Kami ke Bondowoso dengan harapan dapat melakukan pendekatan dari banyak sisi untuk bisa ambil bagian dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bondowoso. Apalagi stunting di Bondowoso tertinggi kedua di Jawa Timur,” kata Fadil dalam kunjungan Komisi VIII DPR ke Bondowoso, Kamis (9/11).

Fadil mengatakan ada beberapa faktor yang menyebabkan angka stunting tinggi di Bondowoso. Di antaranya adalah kurangnya akses air bersih, kemiskinan, dan tingginya angka pernikahan dini.

“Sudah dikaji BKKBN, mengapa terjadi stunting. Rata-rata lulus SMP kemudian menikah, kemungkinannya begitu. Infrastruktur pendidikannya juga perlu kita perbaiki,” tegasnya.

Berdasarkan Status Survei Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, angka stunting di Kabupaten Bondowoso mencapai 32%. Angka tersebut jauh di atas angka stunting Jawa Timur yang berada di angka 19,2%.

“Masih jauh dari target nasional yakni 14%. Harus terus diupayakan untuk menurunkan angka stunting di Bondowoso,” kata Legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur III (Banyuwangi, Bondowoso, dan Situbondo) itu.

(Solihin/dis/*)

Kali ini, legislator asal NTT itu menggelar sosialisasi percepatan penurunan stunting di Desa Buru Deilo Kecamatan Wewewa Selatan, Sumba Barat Daya, NTT, Rabu (25/10).

Ratusan warga masyarakat hadir mengikuti kegiatan itu, sebagian besar adalah jemaat Gereja Kristen Sumba (GKS) Loko Wee Rara, tempat dilaksanakannya sosialisasi tersebut.

“Tiga hal yang perlu diperhatikan untuk penanganan stunting. Yakni pola makan atau asupan gizi pada ibu hamil dan balita, pola asuh anak, serta tersedianya sanitasi dan akses air bersih, ” ujar Ratu.

Menurutnya, ketiga hal tersebut merupakan tanggung jawab semua pihak, termasuk orang tua, masyarakat, dan pemerintah. “Hal tersebut menjadi tanggung jawab bersama yang harus segera dituntaskan,” imbuhnya.

Legislator NasDem dari Dapil NTT II (Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Sabu Raijua, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, Kupang, Rote Ndao, dan Kota Kupang) itu juga mengimbau agar para ibu menjaga jarak kehamilan. Hal ini untuk meminimalisasi risiko terjadinya stunting.

“Jarak kehamilan juga harus diperhatikan. Jadi jangan terlalu berdekatan,” katanya.

(dis/*)

“Kolaborasi dan sinergi antara pemerintah, BKKBN, dan masyarakat harus terus dilaksanakan untuk mempercepat penurunan stunting di NTT,” ujar Ratu di depan masyarakat peserta sosialisasi.

Ratu mengatakan, BKKBN telah ditunjuk sebagai pilot penurunan stunting di Indonesia, termasuk di NTT yang tingkat prevalensi stuntingnya masih tinggi.

Menurut legislator NasDem dari Dapil NTT II (Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Sabu Raijua, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, Kupang, Rote Ndao, dan Kota Kupang) itu, peran aktif masyarakat merupakan faktor kunci dalam mendukung percepatan penurunan stunting.

“Saya minta masyarakat aktif berperan dengan memperhatikan gizi dalam keluarga, terutama pada ibu hamil dan anak-anak balita,” tukasnya.

(dis/*)

“Maluku memiliki wilayah laut yang sangat luas dengan potensi perikanan dan kelautan yang besar. Konsumsi ikan memiliki kandungan gizi yang tinggi untuk memperkecil stunting dan gizi buruk yang ada di Maluku,” ujar anggota Komisi IV DPR RI, Abdullah Tuasikal, dalam acara pembagian ikan sehat kepada warga di Masohi, Maluku Tengah, Maluku, Minggu (22/10).

Legislator NasDem dari Dapil Maluku itu mengajak masyarakat untuk gemar mengonsumsi ikan. Ikan mempunyai kandungan gizi tinggi dan dapat menghindarkan anak dari stunting.

“Ikan memiliki kandungan gizi yang tinggi untuk memperkecil stunting dan gizi buruk yang ada di Provinsi Maluku,” imbuhnya.

Menurut Tuasikal, konsumsi ikan masyarakat Maluku masih cukup rendah. Hanya sekitar 40% masyarakat yang gemar mengonsumsi ikan.

“Untuk itu, kita harus terus kampanyekan agar masyarakat gemar makan ikan,” pungkasnya.

(burhan/dis/*)

“Pemeriksaan kesehatan calon pengantin dan pasangan usia subur harus menjadi tahapan wajib yang harus dilakukan untuk mencegah pertambahan kasus stunting,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Jumat (6/10).

Data Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) mengungkapkan rata-rata sebanyak 1,9 juta pasangan menikah per tahun dan 1,6 juta di antaranya hamil. Dari jumlah tersebut, sekitar 320 ribu pasangan berpotensi melahirkan bayi stunting.

Hal itu disebabkan hanya sekitar 16% calon pasangan usia subur (PUS) yang memeriksakan kesehatannya dan mengisi aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Siap Hamil (Elsimil) sebanyak 34,1%.

Menurut Lestari yang akrab disapa Rerie itu, pemeriksaan kesehatan para calon pengantin dan pasangan usia subur, harus menjadi kesadaran bersama, baik dari sisi masyarakat maupun dari para pemangku kepentingan.

Menurut Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu, masyarakat harus benar-benar paham bahwa kondisi kesehatan calon pengantin yang prima sangat menentukan kualitas kesehatan anak keturunannya.

Di sisi lain, tambah Legislator NasDem dari Dapil Jawa Tengah II (Demak, Kudus, Jepara) itu, para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah jangan membiarkan kualitas kesehatan calon pengantin tidak terpantau yang berpotensi meningkatkan kasus stunting.

Rendahnya PUS dan calon pengantin yang memeriksakan kesehatan, tegas Rerie, harus menjadi perhatian semua pihak dan dicarikan solusi untuk meningkatkannya.

Rerie berharap para pemangku kebijakan segera menerapkan langkah yang tepat, agar pemeriksaan kesehatan menjelang pernikahan dan PUS tumbuh menjadi kesadaran bersama.(*)

Komisi IX memberi peringatan keras dan segera memanggil Wali Kota Bekasi.

Komisi IX DPR RI dijadwalkan bertemu dengan Pemkot Bekasi membahas permasalahan stunting di kota tersebut pada Kamis (21/9). Namun, setelah Felly dan rombongan datang ke Bekasi, tak ada satu pun perwakilan Pemkot Bekasi yang hadir.

Angka stunting di Kota Bekasi tercatat sebanyak 4.575 anak pada 2022. Meski mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, angka ini tergolong masih tinggi mengingat Bekasi merupakan kota satelit Jakarta.

“Kami sudah di sini, tidak ada satu pun perwakilan dari Pemerintah Kota Bekasi. Sementara tim kami dengan Kementerian Kesehatan, Bu Dirjen (Kemenkes) batal ke Aceh hanya untuk acara ini. Tapi sangat disayangkan, tentunya kami merasa tidak diindahkan, ya,” ujar Felly, Kamis (21/9).

Padahal, jelas Felly, Komisi IX DPR ingin membahas secara utuh permasalahan stunting yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi Indonesia.

Felly menegaskan, Komisi IX akan memanggil Wali Kota Bekasi ke DPR RI untuk memberikan penjelasan. Hal tersebut, nantinya agar pemerintah daerah di Indonesia tak lagi menyepelekan pertemuan dengan DPR RI, utamanya pertemuan untuk membahas hal-hal penting yang menjadi perhatian bersama.

“Kami akan memanggil Wali Kota (Bekasi) ke Komisi IX dan kami butuh penjelasan itu, langsung peringatan keras. Kami hadir di sini bukan suka-suka anggota DPR RI, tapi ada aturan, ada UU untuk kami memindahkan rapat dari Komisi IX ke Kota Bekasi. Ini harus jadi perhatian pemerintah daerah seluruh Indonesia,” tegas legislator Partai NasDem itu.

(dpr.go.id/*)

“Seluruh pihak, baik organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media, swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan harus bekerja sama mengatasi masalah stunting,” ujar Hasnah dalam sosialisasi dan edukasi Percepatan Penurunan Stunting bersama BKKBN, di Barru, Sulawesi Selatan, Jumat (25/8).

Hasnah mengatakan, pengetahuan masyarakat terkait pola hidup sehat harus ditingkatkan. Pengetahuan tentang bahaya dan cara agar terhindar dari stunting harus dimasyarakatkan.

“Informasi terkait percepatan penurunan stunting harus menjangkau hingga kelompok sasaran, yaitu remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Sosialisasi seperti hari ini gencar dilakukan hingga ke pelosok-pelosok desa,” ujar Hasnah.

Legislator NasDem dari Dapil Sulawesi Selatan II (Bulukumba, Sinjai, Bone, Maros, Pangkajene dan Kepulauan, Barru, Soppeng, Wajo, dan Kota Parepare) itu berharap peserta sosialisasi dapat menyebarluaskan informasi dan pengetahuan yang didapat.

“Diharapan sosialisasi ini, masyarakat khususnya ibu-ibu dapat mempersiapkan generasi yang cerdas dan sehat,” pungkasnya.

(dis/*)

“Edukasi pencegahan stunting sangat penting dilakukan dari hulu melalui peningkatan gizi remaja dan pemeriksaan kesehatan mulai dari tiga bulan sebelum menikah,” ujar Hasnah di depan 300 anak muda yang tergabung dalam Generasi Berencana (GenRe).

GenRe adalah wadah yang dibentuk BKKBN untuk mengembangkan karakter bangsa dengan mengajarkan remaja untuk menjauhi pernikahan dini, seks pranikah, dan napza (narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya baik zat alami atau sintetis) guna menjadi remaja tangguh dan dapat berkontribusi dalam pembangunan.

Dalam sosialisasi yang bekerja sama dengan BKKBN itu, Hasnah mengatakan sosialisasi pencegahan stunting penting dilakukan, termasuk bagi remaja. Para remaja kelak akan menjadi orangtua dan diharapkan menghasilkan generasi baru yang tidak stunting.

“Ideal usia menikah minimal 21 bagi perempuan dan 25 bagi laki laki. Di usia tersebut, dari segi mental dan fisik sudah siap berumah tangga, alat reproduksi juga sudah siap membuahi sehingga mengurangi risiko melahirkan anak stunting,” urainya.

Hasnah pun mengapresiasi program GenRe dari BKKBN. Ia mendukung segala upaya pencegahan dan penurunan stunting.

“Termasuk hari ini, kami mendukung upaya percepatan penurunan stunting melalui penguatan edukasi kepada remaja,” tukasnya.

(dis/*)

Salah satu upaya nyatanya dilakukan bersama Puskesmas Perumnas Utara melalui kader PKK Pokja IV Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon melalui kegiatan Gerakan Mencegah dan Menangani Stunting (GEMMES) di mana di wilayahnya tersebut terdapat 60 anak mengalami stunting.

H. Zaenal Muttaqin menyampaikan rasa keprihatinannya kepada anak-anak yang mengalami stunting. Oleh karena itu, lanjut dia permasalahan anak yang saat ini mengalami stunting bukan hanya sekadar tanggung jawab pemerintah semata tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama sebagai warga negara.

“Kita sepakati bahwa anak merupakan aset terbaik bagi bangsa di kemudian hari. Mereka merupakan generasi masa depan, dan tidak menutup kemungkinan juga bahwa mereka nantinya akan menjadi pemimpin di negeri ini,” jelas HZM sapaan H. Zaenal Muttaqin, dalam keterangannya, Selasa (15/8).

Pada kesempatan tersebut HZM juga memberikan 50 paket bantuan makanan kepada anak stunting. Pasalnya dia mendapat informasi bahwa di Kelurahan Larangan masih ada anak yang mengalami stunting sebanyak 60 anak, dan sudah terakomodir oleh GEMMES sebanyak 10 anak.

“Alhamdulillah pada kesempatan ini saya dapat ikut berpartisipasi dan melihat langsung keceriaan anak-anak terbaik di kelurahan Larangan ini,” terang HZM yang juga merupakan Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) DPR RI Jabar VIII dari Partai NasDem.

Pada kesempatan itu tampak hadir antara lain Lurah Larangan, Dani Permana beserta jajaran, Ketua Paguyuban RW beserta para Ketua RW di Kelurahan Larangan, Kepala Puskesmas Perumnas Utara, Sekretaris LPM, Ketua PKK Pokja IV Larangan, Ketua GEMMES Kelurahan Larangan.

Kemudian Lurah Larangan, Dani Permana, dalam acara yang berlangsung di Aula PKK kelurahan Larangan, baru-baru ini mengatakan kegiatan tersebut dilakukan dalam upaya mencegah penyebaran angka stunting di Kelurahan Larangan sehingga nantinya kelurahan Larangan menjadi nol stunting.

“Untuk itu kami bersama Puskesmas Perumnas Utara dan PKK Pokja IV serta para kader kesehatan di Kelurahan Larangan mengajak masyarakat untuk kiranya dapat berperan aktif dengan menjadi orang tua asuh bagi anak yang mengalami stunting saat ini,” kata dia.

Lebih jauh Dani juga menjelaskan bahwa saat ini pihaknya telah mendapat bantuan dari salah satu tokoh di Kota Cirebon yang juga kader NasDem, HZM. Dia pun bersyukur mendapat dukungan dari salah satu tokoh yang mempunyai jiwa sosial dan kepeduliannya terhadap kesehatan anak.

“Untuk itu, mewakili masyarakat Kelurahan Larangan kami mengapresiasi dan mengucapkan banyak terima kasih. Dan mudah-mudahan ada donatur lainnya juga yang berkenan untuk menjadi orang tua asuh,” demikian tambah Dani.

(RO/WH)

“Peran orangtua menjadi kunci dalam upaya pencegahan stunting sejak dini,” ujar Ratu dalam Kampanye Percepatan Penurunan Stunting, di Sumba Barat Daya, NTT, Kamis (3/8). Acara tersebut merupakan kerja sama Ratu dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) selaku mitra kerja Komisi IX DPR RI.

Ratu mengatakan, Indonesia mempunyai permasalahan serius dengan stunting, termasuk di Provinsi NTT. Berbagai upaya terus dilakukan seperti pemberian makanan tambahan (PMT) bagi ibu hamil dan bayi, hingga kampanye dan sosialisasi pencegahan dan penurunan stunting.

“Edukasi dan kesadaran tentang gizi yang seimbang, pola makan yang baik, serta pentingnya asupan nutrisi yang mencukupi harus diperkuat dalam keluarga,” ujar Ratu.

Selain itu, lanjut Ratu, pemberian ASI eksklusif pada bayi juga menjadi faktor penting dalam memberikan nutrisi esensial bagi pertumbuhan.

“Hal ini penting karena stunting merupakan ancaman serius bagi masa depan anak bangsa, termasuk yang ada di NTT,” imbuhnya.

“Saya berharap dengan semakin banyaknya anggaran untuk percepatan stunting, bisa berbanding lurus dengan turunnya angka stunting di NTT dan Indonesia,” pungkas legislator dari Dapil NTT II (Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Sabu Raijua, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, Kupang, Rote Ndao, dan Kota Kupang) itu.

(dis/*)

Ratu menggandeng Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang merupakan mitra kerja Komisi IX DPR RI.

Menurut Ratu, stunting adalah permasalahan serius yang harus diselesaikan bersama. Tingginya angka stunting mengancam masa depan anak bangsa.

“Stunting merupakan kondisi di mana anak mengalami gangguan pertumbuhan sehingga menyebabkan lebih pendek ketimbang teman-teman seusianya. Kondisi itu tentu sangat merugikan dari segi kesehatan dan pertumbuhan anak. Stunting harus dicegah sejak masa kehamilan dengan cara memberikan pemenuhan akan kebutuhan gizi pada ibu hamil,” ujar Ratu.

Ratu menjelasakan, sejak dalam kandungan hingga anak berusia dua tahun merupakan masa krusial dalam pertumbuhan. Pada masa itu, terjadi proses pertumbuhan sel otak hingga 70%.

“Sehingga jika anak kurang gizi, maka juga terganggu pertumbuhan sel otaknya. Hal tersebut memengaruhi kualitas perkembangan intelegensia (IQ) pada anak,” urai Ratu.

Selain berdampak pada kondisi fisik, stunting juga berpengaruh pada penurunan fungsi kognitif anak, kekebalan tubuh, hingga memperbesar risiko penyakit degeneratif.

“Pemerintah dan DPR RI memberi perhatian sangat besar kepada upaya memerangi stunting,” tegas legislator dari Dapil II (Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Sabu Raijua, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, Kupang, Rote Ndao, dan Kota Kupang) itu.

(dis/*)

“Saya mengajak masyarakat Wee Kambala untuk berpartisipasi dalam program-program pemerintah yang bertujuan untuk memberantas stunting,” ujar Ratu dalam kampanye percepatan penurunan stunting di Desa Wee Kambala, Kecamatan Loura, Sumba Barat Daya, NTT, Selasa (1/8).

Acara kampanye tersebut diselenggarakan Ratu bekerja sama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Povinsi NTT.

Ratu mengungkapkan, stunting merupakan masalah gizi kronis akibat kurangnya gizi dalam jangka waktu yang panjang sehingga mengganggu pertumbuhan anak. Permasalahan stunting harus menjadi perhatian serius seluruh pihak.

“Kita perlu membangun kesadaran kolektif untuk mengurangi angka stunting. Anak-anak dan ibu hamil harus dipastikan mempunyai pola makan sehat. Juga memastikan layanan kesehatan untuk mereka,” ujarnya.

Legislator NasDem dari Dapil NTT II (Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Sabu Raijua, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, Kupang, Rote Ndao, dan Kota Kupang) itu mengatakan, pemerintah dan DPR terus berupaya menurunkan angka stunting. Dukungan anggaran terus diberikan agar program-program penurunan stunting dapat efektif.

“Saat semua program sudah dijalankan, maka bapa mama diharapkan bisa ikut berpartisipasi membantu mengatasi masalah stunting ini,” tukas Ratu.

(tria/dis/*)

“Berbagai upaya preventif melalui deteksi dini sangat penting dalam mengakselerasi pencapaian target prevalensi stunting yang telah ditetapkan pemerintah,” tegasnya dalam keterangan tertulisnya, Selasa (1/8).

Dengan gencarnya upaya preventif, tambah Lestari, upaya pencegahan stunting bisa mulai dilakukan sejak 100 hari pertama kelahiran, yang merupakan masa krusial untuk mengatasi stunting.

Pada awal tahun ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia secara khusus berfokus pada program deteksi dini stunting yang dilakukan melalui pengukuran di Posyandu.

Guna mencegah bayi mengalami stunting setelah lahir, diperlukan pengukuran rutin menggunakan antropometri. Diagnosis stunting dilakukan berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan dengan antropometri dan alat penunjang lainnya.

Kementerian Kesehatan mencatat kebutuhan antropometri kit di Indonesia mencapai 313.737 unit guna memenuhi kebutuhan di 303.416 Posyandu di tanah air. Pada 2023 ini pemerintah menargetkan alat tersebut sudah masuk dan memenuhi kebutuhan di 127.033 Posyandu.

Rerie, sapaan akrab Lestari berpendapat, dengan kondisi peralatan yang masih terbatas sangat diharapkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan para tenaga kesehatan serta para relawan penggerak Posyandu terkait stunting.

Diakui Rerie, yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, upaya pencapaian angka prevalensi stunting 14% pada 2024 cukup berat bila langkah tersebut tidak mendapat dukungan para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, serta masyarakat.

Sebagai misal, tambah Rerie, bantuan dari pihak swasta dalam bentuk ketersediaan sumber protein untuk keluarga prasejahtera, sangat berarti dalam upaya preventif untuk penanggulangan stunting.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu meyakini bila upaya penanggulangan stunting dipahami masyarakat luas dan menjadi satu gerakan nasional, upaya untuk mengakselerasi pencapaian target prevalensi stunting nasional 14% pada 2024 bisa tercapai.

Sehingga, tegas Rerie, upaya menuju pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang sehat, berkarakter kuat dan berdaya saing yang mampu menjawab berbagai tantangan zaman dapat terwujud. (*)

“Lewat kolaborasi bersama BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) diharapkan upaya percepatan penurunan stunting, khususnya di Wajo dapat lebih cepat. Penurunan dan pencegahan stunting sangat penting,” ujar Hasnah.

Hasnah mengatakan, tingginya angka stunting berbahaya bagi kualitas anak-anak bangsa. Upaya penurunan serta pencegahan stunting perlu digalakkan secara bersama dan berkelanjutan. Keterlibatan keluarga dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak.

“Saya harap ibu-ibu memperhatikan asupan gizi anak agar stunting bisa dicegah. Selain itu, remaja yang ingin menikah agar memperhatikan usia ideal, perempuan 21 tahun dan laki-laki 25 tahun,” lanjutnya.

Pada 2022 angka stunting di Sulawesi Selatan menyentuh angka 27,2 %. Angka itu lebih tinggi dari angka nasional 21,6 %.

“Pencegahan stunting tidak bisa dilakukan BKKBN sendiri. Dukungan dan peran serta seluruh pihak sangat diperlukan,” tukas Hasnah.

(dis/*)

“Sejumlah kendala yang dihadapi, seperti belum pahamnya masyarakat terkait upaya penurunan angka stunting, harus segera diatasi agar program yang disiapkan dapat berjalan dengan tepat,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (30/7).

Sejak 15 Maret hingga 15 Mei 2023 Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melakukan pengawasan implementasi program percepatan penurunan stunting.

KPAI melakukan survei terhadap sejumlah indikator penerapan program percepatan penurunan stunting mulai dari peraturan daerah, sarana prasarana, hingga pemahaman masyarakat terkait stunting.

Beberapa daerah tercatat menerbitkan peraturan atau kebijakan mengenai percepatan penurunan stunting, antara lain berupa peraturan bupati dengan sejumlah daerah memiliki program inovasi terkait penurunan stunting.

Namun, di beberapa daerah pemahaman masyarakat mengenai stunting masih rendah sehingga KPAI merekomendasikan untuk menjalankan program edukasi lebih masif terutama kepada masyarakat.

Menurut Lestari, upaya percepatan penurunan angka prevalensi stunting memerlukan keterpaduan setiap langkah yang diambil.

Rerie sapaan akrab Lestari, berpendapat sejumlah kebijakan dan program yang dibuat harus dapat diterapkan secara terpadu.

Penerapan kebijakan dan program percepatan penurunan angka prevalensi stunting itu, ujar Rerie yang juga legislator dari Dapil Jawa Tengah II (Demak, Kudus, Jepara) itu, membutuhkan pemahaman masyarakat terkait apa yang harus mereka lakukan.

Upaya percepatan penurunan angka prevalensi stunting, tambah anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, harus dilakukan dengan segera sehingga membutuhkan upaya yang berkesinambungan antarkementerian dan lembaga untuk mewujudkannya.

Apalagi, ujar Rerie, target pencapaian angka stunting pada 2024 adalah 14%. Sementara itu, angka prevalensi stunting nasional 2022 sebesar 21,6%. Angka tersebut hanya mengalami penurunan 2,8% dari prevalensi tahun 2021.

Pemahaman masyarakat yang belum merata terkait stunting, tambah Rerie, harus menjadi perhatian serius para pemangku kepentingan agar kebijakan dan program yang diterapkan benar-benar bisa mempercepat penurunan angka prevalensi stunting. (*)

Hal itu ia sampaikan menanggapi sebuah video yang tengah viral di media sosial. Video tersebut diketahui dalam momen lomba pemilihan Nyong dan Nona Alor 2022.

Sepasang Nyong dan Nona Alor diberi pertanyaan soal penyebab stunting. Sang pria yang belakangan diketahui mewakili Kecamatan Alor Tengah Utara tersebut mengatakan bahwa stunting adalah sebuah spot wisata.

“Stunting ialah salah satu spot wisata yang dimiliki salah satu daerah yang mana dapat berdampak pada daerah,” ujar pria tersebut, yang menuai reaksi negatif di media sosial.

Ratu Wulla tidak menyalahkan pria tersebut. Ia mengakui hal itu sebagai tantangan Komisi IX DPR RI dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam edukasi tentang stunting.

“Jangan disalahkan. Mungkin itu kebetulan saja karena dia memang belum tahu istilah stunting. Ini tantangan. Ternyata stunting belum cukup kita lakukan dengan sosialisasi dan kampanye. Perlu kerja ekstra lagi untuk ini,” kata Ratu dalam Sosialisasi Percepatan Penurunan Stunting di Desa Bondo Boghila, Kecamatan Loura, Tambolaka, Sumba Barat Daya, NTT, Sabtu (8/10).

Legislator NasDem dari Dapil NTT II (Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Sabu Raijua, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, Kupang, Rote Ndao, dan Kota Kupang) itu mengatakan, kejadian seperti ini menjadi catatan dirinya untuk terus melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai stunting, khususnya di NTT.

“Ini salah satu contoh untuk mendorong adanya tambahan program untuk penanganan stunting melalui sosialisasi kepada masyarakat. Karena NTT adalah daerah kepulauan. Ini motivasi buat kami untuk terus berjuang menurunkan angka stunting di NTT,” tegas Ratu.

(RO/dis/*)