“Saya berpandangan, kalau Koperasi Murah Putih itu dilakukan, digerakkan melalui setiap lurah, habis uang itu tidak ada artinya. Habis, habis! Jelas habis, enggak akan lama,” tegas Subardi dalam Kunjungan Kerja Komisi VI DPR di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Rabu (9/4/2025).

Subardi mencontohkan, seperti sistem yang diterapkan oleh PT PNM (Permodalan Nasional Madani) dengan inovasinya seperti sistem pemantauan nasabah secara real time maupun PT Pegadaian yang sistemnya tidak seperti pada masa Belanda.

Terlebih menurutnya, PNM dan Pegadaian menjadi pionir yang mampu membangun ekosistem di antara pengusaha ultra mikro, sudah cukup tanpa perlu membuat kelompok Koperasi Merah Putih lagi.

Presiden Prabowo Subianto mencetuskan program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) untuk meningkatkan ekonomi desa. Hal itu disampaikannya dalam Instruksi Presiden (Inpres) No.9/2025 yang berisi Percepatan Pembentukan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Inpres itu ditandatangani oleh Presiden pada 27 Maret 2025. Rencananya, program Kopdes Merah Putih akan diluncurkan pada 12 Juli 2025, tepat pada Hari Koperasi Nasional.

Dalam poin pembukaan inpres tersebut, disebutkan bahwa Koperasi Merah Putih merupakan upaya memperkuat swasembada pangan, pemerataan ekonomi, dan mewujudkan desa mandiri menuju Indonesia Emas 2045. Koperasi Merah Putih dirancang menjadi pusat aktivitas ekonomi dan sosial bagi warga desa.

Layanan yang disediakan mencakup sembako dengan harga terjangkau, fasilitas simpan pinjam, klinik dan apotek desa, penyimpanan hasil pertanian dan perikanan dalam cold storage, hingga sistem distribusi logistik.

Dalam instruksinya, Presiden meminta Kementerian Keuangan mengalokasikan dana APBN 2025 sebagai modal awal, sekaligus memberikan insentif kepada desa-desa yang aktif membentuk koperasi.

Gubernur, bupati, dan wali kota diminta untuk mengalokasikan dana APBD guna mendukung legalitas koperasi, seperti pembiayaan akta notaris dan pendampingan. (dpr.go.id/*)

Hal tersebut disampaikan anggota komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Subardi saat mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi VI DPR ke Yogyakarta, Jumat (21/3/2025).

“Kawasannya dibangun menjadi sebuah ekosistem sehingga ada lapangan pekerjaan, ada lapangan bisnis, dan otomatis ekonomi akan bergerak,” ungkap Subardi.

Legislator NasDem dari Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) itu juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

“Yang kita inginkan ketika ada Kawasan Ekonomi Khusus adalah terwujudnya ekosistem yang mendukung ekonomi sekaligus menjaga lingkungan,” tegasnya.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Yogyakarta itu berharap rencana pembangunan KEK di Kulon Progo dapat segera direalisasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dan wilayah sekitarnya.

“Dengan adanya KEK, akan tercipta peluang kerja baru dan pergerakan ekonomi yang signifikan di kawasan tersebut,” pungkas Mbah Bardi, sapaan akrab Subardi.

(dpr.go.id/*)

Seluruh pengurus DPW, DPD, sayap partai, anggota DPRD kabupaten/kota dan provinsi hadir dalam agenda rutin yang diadakan setiap bulan Ramadan itu. Ketua DPW Partai NasDem DIY Subardi mengingatkan kepada segenap kader akan pentingnya soliditas antarelemen partai.

“Ikatan ideologis kita sebagai kader NasDem perlu terus dipupuk dengan forum-forum konsolidasi. Dengan konsolidasi kita lebih siap menyambut dan menyikapi beberapa agenda ke depan,” kata Subardi.

Acara itu dibuka Wakil Sekretaris Bidang Internal DPW Partai NasDem DIY, Cornus Dwisapta, dilanjutkan sambutan Subardi, diselingi dialog dengan sejumlah pengurus DPD Partai NasDem.

Kepada kader, Subardi berpesan agar menjalin dan merawat kepercayaan masyarakat melalui berbagai program kerakyatan. Pengabdian tersebut penting untuk memastikan Partai NasDem berada di tengah masyarakat.

“NasDem hadir untuk masyarakat. Itu bagian dari eksistensi kita dalam berpartai. Sebab itu, forum-forum Partai NasDem selalu terbuka sehingga masyarakat bisa tahu apa saja kegiatan kita, tidak hanya agenda-agenda politik,” kata anggota Komisi VI DPR RI itu.

Subardi berharap, agenda konsolidasi rutin dapat mengharmonisasikan kerja kader, struktur dan mesin partai. Terlebih bulan Ramadan adalah momentum untuk memperkuat silaturahmi dan ibadah sosial.

“Momentum Ramadan mari kita perbanyak ibadah sosial, mengukuhkan silaturahmi dan memupuk keimanan sebagai umat beragama,” pungkasnya.

(WH/KL)

Anggota DPR RI dar Dapil Yogyakarta, Subardi menyambut baik pembukaan akses tol tersebut karena akan mempercepat waktu tempuh pemudik. Akan tetapi, ia meminta petugas mengantisipasi kepadatan kendaraan di area exit tol dan sekitarnya.

“Kita dukung dibukanya tol fungsional ini yang sudah masuk ke Tamanmartani. Saya juga minta agar Jasa Marga berkoordinasi dengan Polda DIY agar ada petugas standby menata kawasan exit tol agar tidak terjadi penumpukan,” kata Subardi saat Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR dengan Jasa Marga dan Hutama Karya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/3/2025).

Penjagaan area exit tol juga perlu dilanjutkan seusai puncak arus mudik, karena wisatawan menuju Yogya juga akan memanfaatkan exit tol fungsional tersebut.

“Orang ke Yogya tidak hanya pemudik, tetapi wisatawan juga banyak. Wisata lebaran. Itu juga perlu diantisipasi. Biasanya H+2 sudah mulai ramai,” tambahnya.

Data Jasa Marga menyebut, jalan tol Solo-Yogya sepanjang 96,57 km memiliki empat exit tol yang bisa digunakan saat mudik Lebaran 2025. Dari total empat exit tol itu, tiga berada di Klaten, Jawa Tengah, yakni exit Polanharjo km 13; exit Klaten km 22; exit Prambanan km 30. Sedangkan di wilayah Yogya, terdapat exit tol fungsional Tamanmartani di Sleman, tepatnya di km 32.

Secara khusus Subardi memberikan apresiasi kepada Direktur Utama Jasa Marga yang terus melanjutkan progres pembangunan jalan tol Solo-Yogya meski saat ini sudah tak lagi masuk Proyek Strategis Nasional (PSN). Komitmen tersebut ditunjukkan dengan kesiapan Jasa Marga membuka tol fungsional hingga ke wilayah Sleman.

“Saya bicara atas nama masyarakat Yogya, tentu sangat apresiasi kepada Jasa Marga. Ini memudahkan para pemudik. Tidak apa-apa meski sudah di luar PSN. Kita dukung terus,” tambah Ketua DPW NasDem DIY itu.

Data dari Polda DIY menyebut, jumlah pemudik lebaran 2025 menuju Yogyakarta diperkirakan mencapai enam juta. Adapun untuk jumlah kendaraan yang akan masuk ke wilayah Yogya diprediksi mencapai 1,5 juta kendaraan. (NZ/*)

Reformasi perlu dilakukan melalui perombakan manajemen agar terjadi penyegaran dan memenuhi tanggung jawab moral atas kasus yang menimpa Pertamina.

“Pertamina harus melakukan perombakan manajemen, reformasi internal sebagai tanggung jawab moral atas kelalaian perusahaan, sehingga publik memberikan kepercayaan,” ujar Subardi saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR dengan PT Pertamina (Persero) dan Subholding di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan DI Yogyakarta itu mengungkapkan, kasus mega korupsi Pertamina sangat merugikan masyarakat. Bahkan, prakiraan total nilai kerugian negara mencapai Rp193 triliun per tahun.

“Munculnya kasus oplos pertamina yang disampaikan kejaksaan menjadi sangat luar biasa dan menyentuh rakyat di Bawah, karena kerugian negara. Kita hormati praduga tak bersalah, tapi masyarakat memberikan asumsi negatif. RP193 triliun setahun, kalau lima tahun hitung saja berapa kira-kira,” ungkap Subardi.

Menurutnya, kasus tersebut mengoyak kepercayaan publik terhadap Pertamina. Bahkan, permintaan maaf yang disampaikan Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, tak mengubah keadaan di mata publik.

“Ini menyebabkan publik menjadi tidak percaya kepada Pertamina, kemudian langkah berikutnya yang dilakukan Pertamina, ada permintaan maaf dari Direktur Utama Pertamina, luar biasa. Tapi itu belum bisa mengobati, memulihkan kepercayaan,” tegasnya.

Subardi menilai, dampak yang mega korupsi yang kini diselidiki Kejaksaan Agung tersebut berpeluang mencoreng citra pemerintah di mata dunia.

“Kemudian krisis yang tengah melanda Pertamina ini yang mengakibatkan lunturnya kepercayaan publik terhadap Pertanina, tidak hanya berdampak pada Pertamina saja tapi juga pada kepercayaan dunia terhadap pemerintah Indonesia. Ini harus dijaga,” paparnya.

“Pertamina sebagai aset bangsa, aset negara. Oleh karena itu, bagaimana Pertamina dipulihkan? Bagaimana nama baik itu dipulihkan kembali?” lanjutnya.

Di sisi lain, Pertamina juga didesak untuk membuktikan secara jelas dan detail terkait kualitas minyak Pertamina yang menjadi sumber masalah kasus mega korupsi.

“Pertamina bagaimana membuktikan kualitas BBM yang diindikasikan oplosan itu. Buktikan dengan cara apapun, dengan cara akademis, dari proses pengolahan, sampaikan secara rigit bahwa Pertamax itu memenuhi standar sehingga bahasa oplosan itu ilang,” pungkasnya.

(Safa/*)

Oleh karena itu, perusahaan BUMN Karya diminta menyiapkan langkah antisipasi untuk menjaga keberlangsungan bisnisnya.

“Saat ini, mungkin kalau dengan adanya kebijakan pemerintah tentang pemotongan budget, khususnya infrastruktur, pukulan pertama adalah BUMN Karya,” ujar Subardi dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR dengan para Dirut BUMN Karya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

Menurut Subardi, anggaran pembangunan infrastruktur dipangkas sangat besar. Minimnya pembangunan infrastruktur akan berdampak pada BUMN Karya yang biasanya menggarap proyek infrastruktur pemerintah.

“Kita fokus di masalah BUMN Karya. Tadi sudah disampaikan panjang lebar antisipasi dari masing-masing BUMN yang ada. Adanya kebijakan pemotongan anggaran infrastruktur tentunya akan berakibat adanya ketiadaan atau berkurang jauhnya pekerjaan yang didapat BUMN Karya ini. Pasti itu!” tandasnya.

BUMN Karya ke depan diminta tidak hanya mengandalkan proyek infrastruktur dari pemerintah. Subardi meminta perusahaan-perusahaan negara tersebut lebih aktif untuk mencari proyek swasta.

“Sebenarnya BUMN Karya ini kan tidak hanya mengandalkan proyek pemerintah, tapi juga ada proyek swasta, ada investasi. Tapi rasanya swasta pun juga akan kena dampak dari kebijakan pemerintah soal pemotongan anggaran. Karena tidak hanya infrastruktur, hampir semuanya dipangkas, sehingga ada pengaruh terhadap swasta. Investasi juga sama,” tegasnya.

Legislator dari Dapil DIY itu meminta BUMN Karya untuk menyiapkan langkah antisipasi dari minimnya proyek infrastruktur pemerintah. Dikhawatirkan minimnya proyek akan memengaruhi kestabilan perusahaan dalam menjalankan bisnis.

“Dalam hal ini saya sampaikan, perlunya antisipasi. Tadi ada dikatakan, sudah mengantisipasi dengan lakukan divestasi aset-aset yang ada. Kemudian menata ulang perusahaan dan efisiensi,” tandasnya.

Subardi berpendapat saat ini merupakan momen yang tepat untuk mengevaluasi kondisi seluruh perusahaan dan anak perusahaan BUMN. Dia mendorong untuk penggabungan (holding) anak-anak perusahaan yang tidak berkembang dan tidak memberikan pemasukan bagi negara.

“Anak-anak perusahaan bisa digabungkan, sehingga aset-aset yang dimiliki akan bisa mampu ikut menahan atau menjaga kondisi kekinian daripada BUMN Karya ini,” pungkas Subardi

(Yudis/*)

Danantara diproyeksikan akan mengelola aset kekayaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bernilai fantastis mencapai Rp15-16 ribu triliun.

“Total kekayaan, aset BUMN itu semuanya ada Rp15-16 ribu triliun. Sekarang belum efektif, masih sepotong-sepotong. Danantara menjadi induk mereka karena punya kapasitas besar dan diperhitungkan. Kita punya alam yang luar biasa kekayaaanya, sehingga akan mampu mempunyai daya saing yang kuat dan diperhitungkan,” ujar Subardi di Jakarta, Selasa (25/2/2025).

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan DI Yogyakarta itu mengungkapkan, pengelolaan investasi yang dinaungi Danantara akan berkiprah ke kancah internasional.

“Ada satu leader untuk melakukan investasi sehingga bisa bermain, bisa contribute, dan berkompetisi dengan internasional. Ada Temasek Singapura, ada 1MDB (1Malaysia Development Berhad) Malaysia, dan lain sebagainya,” ungkap Subardi.

Ia menerangkan, Danantara juga akan diperkuat dengan peran para wakil pemerintah dalam mengoperasionalisasikan kinerja dalam mengelola investasi. Maka, orkestrasi Danantara diharapkan dapat optimal dan menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“BUMN yang telah ada sekarang tentu akan dilakukan revitalisasi tidak hanya bekerja sendiri, tapi kementerian BUMN dan Danantara akan berdiskusi untuk mengambil langkah karena di dalam Danantara tersebut akan ada dewan pengawas terdiri dari wakil pemerintah yang dilimpahi kewenangan dari presiden. Ada Menkeu, Ada Mentri BUMN, termasuk Danantara sendiri, sehingga komprehensif dalam mengelola ini,” paparnya.

Menurutnya, Danantara juga diharapkan berkontribusi pada kondisi BUMN yang sedang dihadapkan dengan sejumlah tantangan. Untuk itu, Danantara dapat menggenjot kinerjanya dalam menopang perekonomian Indonesia.

“Memang saat ini BUMN banyak bermasalah, ada yang terlilit utang, rugi. Tapi ada beberapa BUMN yang sehat. Semuanya bergabung sesuai peraturan perundang-undangan sehingga kokoh dan efektif dalam pengelolaan kekayaan alam, bisnis BUMN jauh lebih bagus sehingga positif bagi ekonomi negara kita,” pungkasnya.

(tvparlemen/Safa/*)

“Dikurangi 70 persen hanya tersisa 30 persen fasilitas pimpinan. Ini bagaimana gambarannya. Ini luar biasa,” ujar Subardi saat Rapat Kerja Komisi VI DPR dengan Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perdagangan Budi Santoso, BPKN, dan KPPU di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan DI Yogyakarta itu menilai langkah Erick Thohir dapat menjadi teladan bagi bawahannya untuk tidak bermewah-mewah menikmati fasilitas yang diberikan negara.

“Kemudian pengurangan fasilitas pimpinan, ini luar biasa, memberikan contoh kepada bawahannya. Tidak mau yang mewah-mewah. Ini sangat luar biasa menurut saya,” ungkapnya.

Ia juga meminta Menteri BUMN untuk memberikan penjelasan secara komprehensif terkait strategi dan konsep pemangkasan anggaran yang dilakukan di Kementerian BUMN.

“Mohon secara garis besar disampaikan, langkah-langkahnya,” paparnya.

Di sisi lain, Kementerian BUMN juga diapresiasi karena melakukan efisiensi dengan memotong anggaran alat tulis kantor (ATK) sebanyak 90%. Bahkan, alokasi anggaran untuk ATK hanya tersisa 10%.

“Saya ingin menanyakan ke Pak Erick, sejauh mana pengurangan ATK 90 persen, ini lahan basah, apakah kertas mau diganti daun? Artinya ini sangat luar biasa, tadinya 100 persen menjadi 10 persen. Saya ingin ada satu rincian, cuma apa strategi dan konsep menjadikan dari 100 menjadi 10 persen. Ini ide yang brilian,” jelasnya.

Untuk itu, Subardi menekankan bahwa efisiensi anggaran di sejumlah kementerian, lembaga, dan badan merupakan ujian semata. Tetapi ia berharap performa kinerja dapat beriringan dengan visi Presiden Prabowo.

“Saya berharap dengan adanya ujian, bukan badai, bisa mampu menerjemahkan dari kehendak politik, kehendak pimpinan nasional kita, sehingga beberapa hambatan dan kesulitan akan mampu kita atasi,” pungkasnya.

(Safa/*)

“BUMN kita dengan aset yang fantastis sebenarnya bisa lebih maju lagi dengan dukungan aturan. Maka revisi ini diharapkan mampu mendorong BUMN lebih leluasa, lebih lincah, dan fokus menjalankan bisnisnya atau penugasan pemerintah,” ucap anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai NasDem, Subardi, di Jakarta, Senin (3/2/2025).

Menurut Subardi, persoalan BUMN selama ini karena gaya bisnis masih cenderung birokratis dan lamban. Hal itu wajar karena BUMN terikat dengan aturan-aturan, termasuk pertanggungjawaban keuangan negara. Adanya revisi yang mencakup penegasan kewenangan Presiden dalam pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN, juga penguatan kewenangan Menteri BUMN dalam melakukan pengelolaan BUMN.

“Artinya, desain pengelolaan saham negara akan diserahkan sepenuhnya pada Kementerian BUMN agar pengambilan keputusan bisa lebih efektif,” kata legislator asal Yogyakarta itu.

Adapun beberapa poin utama yang diatur dalam RUU tersebut adalah pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), penyelenggaraan investasi, modernisasi tata kelola perusahaan, percepatan restrukturisasi, privatisasi perusahaan, pembentukan anak perusahaan, dan pembubaran BUMN.

“Desain baru BUMN ini adalah penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal. Kemudian restrukturisasi yang dipersingkat,” tambahnya.

RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN akan disahkan dalam rapat paripurna yang dijadwalkan pada 4 Februari 2025. RUU tersebut sudah bergulir di DPR sejak 2016 dan ditetapkan menjadi usul inisiatif DPR pada Rapat Paripurna 3 Oktober 2023. Dengan pengesahan it, Subardi berharap BUMN memiliki visi daya saing global.

“BUMN harus berorientasi global. Bersanding dengan perushaan plat merah raksasa dunia. Itu tujuan dari revisi ini,” tutup Subardi.

(NK/*)

“Balai dusun ini merupakan aspirasi warga Seyegan sejak pertengahan 2024, kemudian saya realisasikan secara bertahap,” kata Subardi di Seyegan, Senin (13/1/2025).

Anggaran balai dusun dari program aspirasi Subardi itu sebesar Rp400 juta hasil kerja sama kemitraan dengan PT PLN, PT Hutama Karya, dan PT Angkasa Pura. Subardi menyampaikan terima kasih atas dukungan dari mitra kerjanya di Komisi VI DPR.

Di sela kunjungan itu, Subardi juga merasakan antusiasme warga begitu tinggi untuk segera memanfaatkan balai dusun. Gedung multifungsi yang memiliki dua lantai dan beberapa ruangan serbaguna itu dapat digunakan untuk kegiatan sosial.

Menurut perwakilan warga, mereka ingin memanfaatkan gedung sebagai arena bermain, belajar, olahraga, panggung kesenian, maupun kegiatan keagamaan.

“Jadi nanti warga tidak bingung lagi mencari tempat untuk rapat atau acara-acara lainnya. Ini bisa juga dipakai untuk kegiatan penyuluhan kesehatan dan pelatihan usaha. Gedung ini sebagai ruang silaturahmi dan ruang harmoni antarwarga,” tutur legislator NasDem dari Dapil DIY itu.

Balai padukuhan akan diresmikan pada bulan Februari mendatang. Tampak sejumlah warga dan perangkat padukuhan mendampingi kunjungan Subardi. Kepada warga, Mbah Bardi, sapaan akrabnya, mengatakan kehadirannya harus memberikan manfaat. Apapun bentuk aspirasi warga harus ditunaikan.

“Ini kewajiban saya agar memberikan manfaat seluas-luasnya. Kita lihat gedungnya sedikit lagi sudah rampung, nanti peresmian kita undang bupati terpilih,” pungkas Ketua DPW NasDem DIY itu.

(NK/*)

Peresmian kantor berlangsung pada Jumat (10/1/2025) yang ditandai dengan prosesi pemotongan tumpeng dan dihadiri oleh seluruh pengurus, kader, serta legislator NasDem se-DIY.

Ketua DPW Partai NasDem DIY Subardi menyatakan bahwa kantor baru tidak hanya sekadar simbol fisik, tetapi juga mencerminkan semangat baru dalam membangun partai yang lebih progresif.

“Ini adalah wujud keseriusan NasDem dalam mengembangkan visi kepartaian. Dengan kantor baru ini, eksistensi NasDem akan semakin kuat di Yogyakarta,” ujar Subardi yang juga Anggota Komisi VI DPR RI.

Kantor baru NasDem DIY menampilkan desain bergaya retro di lokasi strategis yang berdekatan dengan kampus UIN Sunan Kalijaga serta kampus Universitas Sanata Dharma. Bangunan dua lantai tersebut dilengkapi dengan berbagai fasilitas, seperti ruang rapat, pusat analisis data kepemiluan, serta area khusus untuk kaderisasi dan pendidikan politik.

“Dari sisi ruangan, kantor ini lebih fungsional. Ada election corner yang dirancang untuk mendukung pendidikan politik, kaderisasi, dan program-program kerakyatan,” tambah Subardi.

Ia berharap, kantor baru ini dapat meningkatkan soliditas dan aktivitas NasDem DIY. Dengan infrastruktur partai yang memadai, konsolidasi organisasi diyakini akan berjalan lebih optimal dan berkesinambungan.

“Kami ingin memastikan bahwa program-program NasDem DIY dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dari kantor ini, visi dan misi partai diselaraskan dengan para anggota dewan serta kepala daerah terpilih,” tutup Mbah Bardi, sapaan akrab Subardi.

(WH/*)

Sebanyak 41 dusun menerima program aspirasi berupa pembangunan infrastruktur jalan aspal dan cor beton, penerangan jalan umum, pengadaan tenda dan kursi, mesin traktor, renovasi rumah ibadah, dan pendampingan UMKM untuk mendapatkan izin usaha. Selain infrastruktur, sebanyak 37.715 paket bahan pokok disalurkan hingga akhir 2024.

Bagi Mbah Bardi, sapaan akrabnya, laporan kinerja penting disampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sebagai wakil rakyat.

“Saya rutin melaporkan kinerja aspirasi kepada masyarakat Yogya. Ini bentuk transparansi dan tanggung jawab moral. Masyarakat harus merasakan kehadiran saya di parlemen,” kata Subardi di Rumah Aspirasinya, kawasan Papringan, Caturtunggal, Sleman, DIY, Senin (16/12).

Ada perbedaan realisasi program aspirasi di tahun 2024 dengan tahun 2023. Tahun 2024 banyak permintaan masyarakat untuk mendapatkan bantuan bahan pokok sehingga realisasinya mencapai Rp3,59 M atau sebanyak 37.715 paket. Program lainnya yakni penyaluran hewan kurban senilai Rp200 juta dan pembangunan infrastruktur lokal mencapai Rp2,3 M.

“Tingginya penyaluran sembako untuk menopang penurunan daya beli masyarakat yang terjadi pada awal hingga pertengahan 2024,” jelasnya.

Sedangkan pada 2023, catatan kinerja aspirasi Subardi banyak fokus pada pembangunan infrastruktur yang mencakup 163 dusun se-DIY. Program tersebut berupa pelatihan UMKM, pembangunan infrastruktur, dan bantuan pipanisasi untuk mengatasi kekeringan air bersih di 300 rumah.

Perbedaan jenis program aspirasi tidak menyurutkan semangatnya untuk terus bekerja konkret. Berbagai program aspirasi merupakan kewajiban. Meski demikian, Subardi mengaku tetap mengutamakan pembangunan infrastruktur lokal untuk mengatasi ketimpangan pembangunan.

“Saya utamakan pembangunan infrastruktur dusun agar ada pemerataan. Kalau jalannya mulus, ada penerangan jalan, arus ekonomi tambah lancar. Memang setiap tahun fokus programnya beda-beda, tetapi apa pun programnya, selama bermanfaat untuk umum saya wajib realisasikan. Saya tidak mau masyarakat kecewa,” tambahnya.

Dalam rekap kinerja itu, Subardi mengajak pengurus rumah aspirasi dan kader Partai NasDem tetap bekerja maksimal menyambut program aspirasi di tahun 2025. Ia juga memastikan hubungan baik dengan masyarakat tetap dijaga dan bertindak responsif atas berbagai aspirasi yang masuk.

“Kita berjuang di jalur politik, maka kita pastikan perjuangan itu untuk kepentingan masyarakat. Kita sama-sama menjaga komitmen kerakyatan,” tutup Subardi.

(NK/*)

“Kebetulan era pemerintahan sekarang sangat concern pada ketersediaan pangan. Saya ingin bertanya kepada Direktur Pupuk Indonesia, sejauh mana kesiapan produksi pupuk dari lima pabrik pupuk Utama? Sejauh mana kesiapan dan kapasitas yang dimiliki untuk dukung program food estate yang katanya 3 juta hektare?” ujar Subardi saat Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR dengan Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Rachmat Pribadi, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/12).

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan DI Yogyakarta itu mengungkapkan, pupuk menjadi instrumen utama dalam menopang produksi pangan. Maka, ketersediaan pupuk menjadi sangat penting agar produksi pangan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Berawal dari pupuk sebagai pendukung utama produksi pangan. Pangan merupakan kebutuhan pokok manusia untuk bisa hidup. Tentunya produksi pangan tanpa pupuk tidak bisa berjalan dengan baik,” ungkap Subardi.

Ia menambahkan, rencana PT Pupuk Indonesia untuk melakukan revitalisasi pabrik harus mempertimbangkan nilai produksi pupuk. Terutama terkait dengan pendanaan yang membiayai rencana revitalisasi pabrik pupuk.

“Tadi disinggung sama Dirut tentang revitalisasi pabrik yang sudah lama dan sebagainya. Tapi untuk mendukung produksi ke depan supaya ketersediaan pupuk terjamin, seperti apa? Detailnya seperti apa?” tanya Subardi.

“Kalau dilakukan revitalisasi, seperti apa? Biayanya dari mana? Apakah dari kas perusahaan? Apa harus minta penyertaan modal negara? Apakah pinjam lembaga negara?” imbuhnya.

Selain itu, Subardi juga meminta Direktur Utama PT Pupuk Indonesia untuk menjaga alur keuangan perusahaan yang sehat demi memastikan penyediaan dan penyaluran pupuk untuk menyukseskan produksi pangan nasional.

“Sejauh mana sistem pembayarannya, apakah pemerintah masih nunggak utang banyak atau lancar atau bagaimana? Karena ini berkaitan dengan pangan, ini berkaitan dengan nyawa. Kalau utang dalam waku panjang, pabrik, perusahaan akan mengalami masalah cash flow,” tandas Subardi.

(safa/*)

Beberapa daerah seperti di Sampang Jawa Timur terjadi perselisihan hingga menewaskan seorang pendukung salah satu pasangan calon pada Minggu 17 November 2024. Hal itu menunjukkan pilkada masih menyimpan bara api perpecahan.

“Kita sudah menjalani berkali-kali pilkada, harusnya sudah melewati fase politik keras. Sekarang fasenya iklim politik damai kondusif. Politik damai itu mesti disambut secara kolektif,” kata Subardi dalam Sosialisasi Empat Pilar Bangsa di Gejayan, Sleman, Yogyakarta, Senin (25/11).

Dalam pilkada nanti, Subardi menegaskan komitmennya bersama segenap elemen masyarakat untuk menjaga keamanan wilayah Yogyakarta. Subardi menilai pilkada tetap dibutuhkan dengan suasana kompetitif sekaligus menggembirakan. Kompetisi yang adil akan menghasilkan pemimpin yang benar-benar mewakili harapan masyarakat.

“Pilkada adalah persaingan. Itu wajar dalam demokrasi. Tanggung jawab kita adalah memastikan pilkada berjalan damai. Kita jadikan pilkada sebagai kontestasi politik kebangsaan,” tambahnya.

Politik kebangsaan yang dimaksud Subardi adalah prinsip nasionalisme di tengah perbedaan pandangan maupun gerakan politik. Politik kebangsaan, yaitu politik yang dilakukan secara sehat dan sportif akan melahirkan demokrasi yang sehat.

Maka, seluruh elemen politik, baik peserta, pemilih, maupun penyelenggara wajib memiliki orientasi kebangsaan. Kesamaan pandangan akan menghadirkan kesadaran kolektif untuk menghadirkan pilkada yang bermutu.

“Politik kebangsaan apabila dijalankan dengan benar akan menghasilkan kesadaran kolektif, gerakan dan pemikiran kita hanya untuk bangsa. Segala perbedaan politik akan menjadi energi positif. Ini yang berat. Para kontestan yang punya banyak pendukung perlu berikrar bahwa kepentingan politiknya menjadi kepentingan bangsa,” terang Subardi.

Sosialisasi Empat Pilar (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika) dihadiri masyarakat dan kelompok pemuda dari berbagai perwakilan.

Subardi turut menyerahkan piagam sebagai bentuk apresiasi atas kepesertaan mereka dalam sosialisasi itu. Ia pun berharap kesadaran berpolitik yang sehat dimulai dari diri sendiri.

“Ini menjadi prinsip agar perjuangan politik kita tidak melebar dari semangat kebangsaan. Intisari Empat Pilar ada di dalam political nation itu,” pungkasnya.

(NK/*)

Selain judi online, bahaya yang tak kalah dahsyat adalah pinjaman online (pinjol). Hal itu ditegaskan anggota DPR RI Fraksi dari Fraksi Partai NasDem, Subardi, saat Rapat Dengar Pendapat dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), di Komisi VI DPR.

“Tentunya ini menjadi satu perhatian Himbara, pinjol sangat meresahkan. Banyak masyarakat tergiur pinjol karena minim literasi keuangan. Sasarannya banyak masyarakat bawah. Ini mengkhawatirkan,” kata Subardi dalam rapat dengan Himbara di Ruang Komisi VI DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11).

Subardi mengutip data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwa angka pembiayaan pinjol mencapai Rp74,48 triliun per September 2024. Dari data itu, laba industri pinjol melesat dari 66,15% menjadi Rp806,05 miliar dibanding periode yang sama tahun 2023.

“Angka ini menunjukkan betapa tingginya ketergantungan masyarakat terhadap pinjol,” ujar Subardi.

Menurutnya, faktor kemudahan dan kecepatan akses membuat masyarakat lebih memilih pinjol daripada bank konvensional. Fenomena itu menjadi peringatan bagi Himbara karena dikhawatirkan adanya pergeseran masyarakat kepada pinjol. Di sisi lain, pinjol ilegal terus bermunculan hingga menjadi banyak kasus rentenir.

“Fenomena pinjol bisa menjadi alarm bagi bisnis pendanaan Himbara. Birokrasi di bank yang rumit, masyarakat dikhawatirkan beralih ke pinjol. Ini jangan diabaikan. Bahaya pinjol membuat banyak temuan kasus bunuh diri, teror, hingga peretasan data pribadi,” terang legislator NasDem dari Dapil DIY itu.

Kasus-kasus pinjol yang meresahkan perlu direspons serius oleh Himbara. Menurut Subardi, Himbara tidak boleh lepas tanggung jawab. Sesuai aturan, perbankan terutama Himbara wajib menjaga fiskal dan layanan pinjaman, baik berupa pinjaman modal usaha, pinjaman pendidikan, dan program pendanaan lainnya.

Secara khusus Subardi berharap kepada BRI sebagai bank terbesar anggota Himbara agar menghentikan ketergantungan masyarakat pada pinjol. Dalam RDP kali ini, BRI membukukan laba tertinggi di antara anggota Himbara, yakni Rp60,4 triliun sepanjang 2023 atau tumbuh 17,5% year on year (yoy).

“BRI punya infrastruktur luas hingga ke desa. BRI punya agen BRIlink, BRImo yang sudah diakses lebih dari 37 juta nasabah. Kemudian yang paling diharapkan adanya kredit Ultra Mikro. Artinya, BRI telah siap untuk mengatasi pinjol ini,” pungkas Subardi.

(NK/*)

Anggota Baleg dari Fraksi Partai NasDem, Subardi, memastikan fraksinya akan memperjuangkan RUU yang sudah dibahas sejak tahun 2004 itu.

“Sejak periode kemarin NasDem menjadi fraksi yang paling aktif menyuarakan pengesahan ini. RUU PPRT butuh political affirmative. Saya memastikan komitmen NasDem tidak berubah,” kata Subardi seusai rapat perdana di Baleg, Senayan, Jakarta, Rabu (23/10).

RUU PPRT mendesak disahkan untuk memberikan pengakuan dan perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga. Sebagai pekerja informal, kelompok ini belum setara dalam aspek perlindungan hukum dan hak atas jaminan sosial, seperti akses untuk mendapatkan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Selain perlindungan sosial, RUU PPRT akan berdampak pada peningkatan ekonomi kelompok perempuan hingga kepastian status pekerja maupun pemberi kerja.

Di sisi lain, Subardi mengatakan NasDem tetap menargetkan RUU PPRT disahkan pada awal periode sekarang meski secara politik tidak menguntungkan.

“NasDem tidak melihat RUU ini sebagai RUU elektoral, tetapi ini soal keberpihakan pada kelompok yang selama ini dianggap rentan. Perjuangan NasDem lebih pada prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab,” ungkap Ketua DPW NasDem DIY itu.

Hadirnya RUU PPRT akan selaras dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Pasal 5 Ayat (3) memandatkan kepada negara untuk memenuhi kesetaraan hak dan perlindungan bagi setiap warga negara.

Dari aspek sosial, jaminan hukum bagi pekerja rumah tangga akan membuat status mereka lebih kuat, meminimalisasi kekerasan, eksploitasi, tindak pidana perdagangan orang, serta pelanggaran lainnya. (NK/*)

Pernyataan itu dikemukakan Subardi terkait penunjukan nama Erick Thohir yang kembali diplot sebagai Menteri BUMN pada Kabinet Merah Putih yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto, Minggu (20/10) malam.

“Sebagai mitra kerja di Komisi VI periode kemarin, saya menilai BUMN semakin baik. Setoran Rp1.940 triliun patut diapresiasi. Penunjukan Erick Thohir sebagai Menteri BUMN sudah tepat,” kata Subardi dalam keterangannya, Senin (21/10).

Penunjukan Erick Thohir, lanjut Subardi, merupakan bukti bahwa Presiden Prabowo mempertimbangkan faktor merit dalam pembentukan kabinetnya. Menurut legislator asal Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) itu, fondasi penyehatan BUMN yang dibangun periode lalu cukup kuat, mampu mendukung penyehatan BUMN.

“Penyehatan BUMN butuh kepastian dan keberlanjutan. Kita tahu jumlah BUMN dari sebelumnya 142 perusahaan menjadi 41 perusahaan. Klaster dari 27 menjadi 12. Jadi momentumnya tepat kalau dilanjutkan,” tambahnya.

Dengan penunjukan kembali Erick Thohir sebagai Menteri BUMN, kinerja BUMN diharapkan langsung adaptif dengan target-target yang dicanangkan pemerintah. Hanya saja, beberapa penyesuian perlu dilakukan untuk mendukung program baru.

“Misalnya BUMN pangan, ID Food, dan Bulog mungkin perlu perlakuan khusus untuk mendukung program gizi gratis. Selebihnya, sistem yang baik ditingkatkan, yang kurang dievaluasi,” jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo mengumumkan 48 menteri dan lima pejabat setingkat menteri termasuk 56 wakil menteri dalam kabinetnya. Di Kementerian BUMN, Prabowo mengangkat tiga Wakil Menteri, yakni Kartiko Wiroatmojo, Aminuddin Ma’ruf, dan Dony Oskaria.

Berdasarkan susunan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR RI yang baru, Kementerian BUMN tetap bermitra di Komisi VI bersama Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, KPPU, BP Batam, dan BP Sabang. (NK/*)

Anggota Pansus RUU Paten dari Fraksi Partai NasDem Subardi menyatakan, pembahasan RUU inisiatif pemerintah itu telah melewati berbagai proses, mulai dari rapat dengar pendapat dengan peneliti, pelaku industri dalam negeri dan luar negeri, maupun beberapa instansi pemerintah di bidang paten.

Menurut Subardi, aturan paten yang baru akan mempercepat sekaligus memudahkan layanan pendaftaran paten. Begitu pula terkait objek paten di bidang farmasi dan kesehatan yang turut diatur agar lebih mudah diproses hingga perlindungannya. Secara prinsip, lanjut Subardi, RUU Paten dirancang untuk merespons perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

“RUU ini merupakan komitmen politik Partai NasDem untuk lebih melindungi hak-hak kekayaan intelektual termasuk paten. Berbagai usulan yang didorong Fraksi NasDem antara lain kepastian masa tunggu, digitalisasi layanan paten, dan perlindungan paten,” kata Subardi selaku juru bicara Fraksi Partai NasDem dalam raker tersebut.

Dari sisi aturan pembentukan undang-undang, harmonisasi antara RUU Paten dan Undang-Undang Cipta Kerja akan memberikan kepastian hukum untuk percepatan investasi. Subardi juga menilai RUU Paten merupakan langkah strategis Indonesia untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan dinamika global.

“Perubahan aturan ini untuk memperkuat posisi Indonesia dalam persaingan global yang menuntut inovasi berbasis teknologi yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Dalam pandangan akhir Fraksi Partai NasDem, Subardi optimis RUU Perubahan Ketiga atas UU No. 13/2016 tentang Paten akan membawa Indonesia menjadi produsen inovasi, dan tidak sekedar menjadi konsumen teknologi.

“Kita ingin menciptakan ekosistem paten yang lebih baik, meliputi perlindungan kekayaan intelektual, penguatan daya saing industri dalam negeri, dan penemuan berbasis pengetahuan tradisional dan sumber daya genetik. Ekosistem ini yang akan menarik investasi dari luar negeri di bidang penelitian dan pengembangan teknologi,” pungkasnya.

(NK/*)

“Penurunan anggaran ini sebagai anomali dan mendesak agar usulan penambahan anggaran menjadi prioritas utama. Kalau tidak, yang rugi adalah rakyat,” tegas anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai NasaDem, Subardi dalam Raker Komisi VI DPR dengan Menkop UKM Teten Masduki di Jakarta, Rabu (4/9).

Legislator NasDem dari Dapil DIY yang akan kembali duduk di kursi Senayan periode 2024-2029 itu mengingatkan, seharusnya anggaran tersebut menjadi prioritas agar program-program pemberdayaan koperasi dan UMKM bisa berjalan semestinya.

“Kemenkop UKM sebaiknya mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp650 miliar, seperti yang pernah diajukan sebelumnya atau setidaknya agar anggaran di 2025 sama dengan tahun sebelumnya,” tandas Subardi.

Perlu diketahui, saat ini ada sekitar 65 juta pelaku UMKM yang bergantung pada Kemenkop UKM. Sayangnya, untuk tahun 2025 justru anggarannya turun. Oleh karena itu diperlukan persetujuan budget untuk kepentingan masyarakat, mengingat mayoritas sangat bergantung pada UMKM.(metrotvnews.com/*)

Setoran itu disalurkan melalui dividen, pajak, dan penerimaan negara bukan pajak (PBNP) dalam tiga tahun terakhir. Menurut Subardi Kementerian BUMN membuktikan kinerjanya yang semakin sehat dan produktif.

“Kita patut apresiasi karena kinerja positif ini tidak mudah. Selama periode 2019 sampai sekarang, Komisi VI terus mendukung operasi penyehatan BUMN. Kita dukung melalui anggaran, pengawasan, hingga pembentukan panja maupun pansus,” kata Subardi usai Rapat Kerja Komisi VI DPR RI Menteri BUMN Erick Thohir, di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa (3/9).

Dalam paparan di raker tersebut, Kementerian BUMN merinci sektor pajak yang disetor selama periode tersebut sebesar Rp1.391,4 triliun, lalu PNBP dan lainnya sebesar Rp354,2 triliun, dan dividen sebesar Rp194,4 triliun. Secara keseluruhan, setoran kepada negara senilai 1.940 adalah angka yang besar di tengah upaya restrukturisasi BUMN yang terus berjalan.

“BUMN kita tidak semuanya sehat. Tapi upaya penyehatan terus berjalan baik, termasuk restrukturisasi. Kita tahu jumlah perusahaan BUMN dari sebelumnya 142 perusahaan menjadi 41 perusahaan saja. Klaster dari 27 menjadi 12. Saya kira kinerja Erick Thohir on the track dan progresif,” ucap legislator asal Sleman, DIY itu.

Data dari Kementerian BUMN menyebut tren kontribusi pajak BUMN meningkat sejak 2020 sebesar Rp247 triliun, 2021 sebesar Rp278 triliun, 2022 sebesar Rp410 triliun, dan 2023 menjadi Rp457 triliun. Dari sisi setoran dividen, dari semula Rp40 triliun pada 2020, Rp44 triliun 2021 dan Rp81 triliun pada 2023. Khusus PNBP terjadi fluktuasi, dari Rp86 triliun pada 2020, kemudian Rp87 triliun pada 2021, sempat naik sebesar Rp98 triliun pada 2022 lalu menjadi Rp84 triliun pada 2023.

Dalam raker ini, Komisi VI menyetujui usulan tambahan anggaran Rp 66 miliar untuk tahun depan. Sedangkan dalam RAPBN 2025, BUMN mendapatkan jatah Rp 277 miliar.

“Ya rapat sudah setuju usulan tambahan anggaran (66 M). Memang relatif kecil dengan beban yang besar. Tapi saya yakin kinerja BUMN terus produktif,” pungkas Subardi.

(NK/*)