“Undang-Undang Migas diharapkan memberi kepastian hukum sekaligus kepastian usaha,” ujar Sugeng seusai memimpin kunjungan kerja reses Komisi XII DPR bersama SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas (K3S) di Bromo, Probolinggo, Jawa Timur, Senin (14/4/2025).

Sugeng juga mengingatkan bahwa sektor migas membutuhkan kepastian bagi para operator, baik dari sisi hukum maupun usaha. Beberapa pasal dalam UU Migas yang lama telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satunya terkait kelembagaan regulator sektor hulu yang saat ini diwakili SKK Migas. MK menyarankan agar kelembagaan itu diubah menjadi Badan Usaha Khusus.

“Misalnya, kelembagaan Regulatory Sektor Hulu yang ada sekarang adalah SKK Migas. Itu disarankan untuk dirubah, kalau istilahnya Mahkamah Konstitusi adalah Badan Usaha Khusus,” jelasnya.

Legislator Partai NasDem itu mengatakan pembahasan mengenai Badan Usaha Khusus sedang dirumuskan untuk menentukan apakah bentuknya tetap seperti SKK Migas yang berdiri hanya berdasarkan peraturan presiden (perpres) atau akan diatur dalam undang-undang yang lebih jelas.

“Itulah perlunya di sektor hulu dalam bentuk undang-undang,” papar Sugeng.

(dpr.go.id/*)

Wilayah Jawa Timur berkontribusi lebih dari 60% terhadap produksi migas nasional, dengan Blok Cepu di Banyu Urip, Bojonegoro yang memroduksi 160-230 ribu barrel per hari. Gas dari Jambaran Tiung Biru juga berpotensi besar untuk memenuhi kebutuhan energi di Pulau Jawa.

“Produksi migas di Jawa Timur sangat besar. Lifting kita hanya 587 ribu barrel per hari, padahal konsumsi nasional sudah mencapai 1,5 juta barrel per hari,” ungkap Sugeng seusai memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi XII DPR bersama SKK Migas dan Para Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas (K3S) di Bromo, Probolinggo, Jawa Timur, Senin (14/4/2025).

Sugeng mengungkapkan bahwa setiap hari Indonesia mengimpor sekitar 1 juta barrel BBM, baik dalam bentuk minyak mentah maupun produk BBM. Meskipun Indonesia tengah menjalankan transisi energi menuju kendaraan listrik untuk mengurangi konsumsi BBM, sektor migas tetap memiliki peran vital. Salah satu tujuan utama adalah meningkatkan produksi migas untuk kebutuhan industri, terutama di sektor petrokimia yang membutuhkan bahan baku migas.

“Meskipun kita terus berupaya mengurangi konsumsi BBM, produksi migas akan kita tingkatkan untuk kepentingan stok di industri petrokimia. Minyak dan gas nantinya tidak lagi diorientasikan untuk bahan bakar kendaraan, tetapi untuk bahan baku industri,” ujarnya.

Untuk itu, legislator Fraksi Partai NasDem itu menegaskan bahwa dengan revisi Undang-Undang Migas, diharapkan dapat mengatasi berbagai kendala, baik teknis maupun nonteknis. Juga memastikan produksi migas dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri, sambil menjaga keberlanjutan sektor energi yang ramah lingkungan.

“Kita juga harus memastikan produksi migas dilakukan dengan seminimum mungkin emisi karbon, menggunakan teknologi seperti carbon capture and storage (CCS),” urai Sugeng.

(dpr.go.id/*)

“PLTU Paiton ini adalah salah satu tulang punggung kelistrikan, karena di sini 4,7 giga, di mana salah satu backbone-nya ada di Suralaya, di sana sekarang sudah 5 giga. Nah dua tempat ini saja sudah mencakup kurang lebih hampir, ya katakanlah 35 persen dari kebutuhan listrik Jawa, Madura, Bali,” ujar Sugeng saat memimpin kunjungan kerja reses Komisi XII DPR ke PLTU Paiton, Probolinggo, Jawa Timur, Minggu (13/4/2025).

Sugeng mengatakan bahwa sebelumnya sempat terjadi kelebihan pasokan listrik (oversupply) sebagai dampak dari menurunnya konsumsi listrik selama pandemi covid-19. Namun, kini kondisi kelistrikan telah berada pada titik ideal.

“Nah memang beberapa waktu lalu terjadi oversupply. Hal itu mengingat ketika covid, maka konsumsi listrik anjlok betul. Nah tetapi tadi dijelaskan bahwa hari ini dalam titik ideal. Di mana ada rasio (elektrifikasi) sebagai cadangan. Jadi antara beban puncak dan cadangan, ini adalah titik idealnya,” lanjutnya.

Legislator Partai NasDem dari Dapil Jawa Tengah VIII (Kabupaten Cilacap dan Banyumas) itu juga menyoroti tren pertumbuhan konsumsi listrik yang semakin meningkat di beberapa wilayah.

“Pertumbuhan permintaan listrik juga terus naik. Kenapa? Misalnya Bali tadi disebut sampai 11 persen pertumbuhannya, Pulau Jawa sampai 7 persen, sehingga mulai sekarang harus mulai dipikirkan untuk segera membangun pembangkit-pembangkit baru,” tegasnya.

Dia menyebut bahwa idealnya pembangunan pembangkit diarahkan pada sumber energi terbarukan. Namun, kebutuhan mendesak juga harus menjadi pertimbangan.

“Memang idealnya adalah pembangkit listrik tenaga yang dari renewable energy itu idealnya. Nah tetapi kalau tidak (renewable energy) ini yang sedang kita pikirkan (untuk membangun pembangkit listrik baru),” kata Sugeng.

Untuk mendukung percepatan pembangunan, Sugeng mendorong agar dokumen perencanaan ketenagalistrikan segera disahkan.

“Maka dari RUKN (Rencana Umum Ketenagaanlistrikan Nasional) yang ada, kita mintakan agar cepat RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik) segera ditandatangani, sehingga segera bisa dikerjakan pembangunan pembangkit-pembangkit listrik baru. Supaya justru tidak short. Supaya tidak langka listrik, kekurangan listrik. Itu yang harus kita antisipasi,” pungkasnya.

(dpr.go.id/*)

Co-firing batu bara adalah proses pembakaran dua bahan bakar secara bersamaan di PLTU, di mana salah satu bahan bakar adalah batu bara dan yang lainnya adalah biomassa seperti pellet kayu, cangkang sawit, atau serbuk gergaji. Teknik itu digunakan untuk mengurangi penggunaan batu bara dan emisi gas rumah kaca. Co-firing adalah substitusi batu bara dengan bio massa pada rasio tertentu di PLTU.

“Co-firing salah satu cara kita menurunkan emisi dan menurunkan pembakaran fosil. Co-firing tidak saja dari ranting, bio massa tetapi bisa bahannya dari sampah, mengolah sampah menjadi energi,” kata Sugeng saat memimpin kunjungan kerja reses Komisi XII ke PLTU Paiton, Probolinggo, Jawa Timur, Minggu (13/4/2025).

Legislator Partai NasDem itu menekankan, penggunaan sampah sebagai bahan bakar alternatif tidak hanya menjadi solusi untuk masalah energi, tetapi juga membantu mengurangi emisi dari limbah.

“Jadi dua target sekaligus, satu mengolah sampah yang baik otomatis menekan emisi dari sampah yaitu berupa metana, karbon dioksida sekaligus menjadi energi,” ujarnya.

Meski nilai kalori dari sampah lebih rendah dibandingkan batu bara, Sugeng menilai teknologi ini tetap menjanjikan.

“Memang misalnya sampah itu setelah melalui proses, kalorinya kurang lebih 85 persen dari kalori batubara, tetapi itu juga sudah baik,” imbuhnya.

Komisi XII DPR RI, kata Sugeng, mendorong penerapan co-firing secara nasional dengan target sebesar 5%.

“Untuk itu Komisi XII mendorong bagaimana co-firing yang target nasionalnya 5 persen, bayangkan 5 persen itu kurang lebih ekuivalen dengan 10 juta ton, dari skala selama ini kurang lebih kita membakar batu bara, khususnya untuk listrik yang dikelola oleh PLN, baik PLN langsung atau IPP (Independent Power Producer) kurang lebih 200 juta ton per tahun,” kata Sugeng.

Dengan pencapaian target tersebut, penggunaan batu bara dapat ditekan sebesar 10 juta ton per tahun, yang secara signifikan akan menurunkan emisi karbon dan zat berbahaya lainnya.

“Maka kalau ada co-firing 5 persen maka akan ada 10 juta ton tidak lagi dari batu bara di mana kita tahu batu bara karbon dioksida-nya sangat tinggi, sulfurnya tinggi, dan sebagainya,” ungkapnya.

Sugeng juga menjelaskan bahwa Komisi XII terus mengawasi penerapan teknologi ramah lingkungan di PLTU batu bara.

“Komisi XII selalu mengawasi agar PLTU-PLTU batu bara menggunakan apa yang disebut dengan konsep super critical atau ultra critical di blower-blower-nya, sehingga karbon yang meluncur rendah bahkan nanti ada namanya carbon capture and storage,” jelasnya.

Meski energi baru dan terbarukan akan terus dikembangkan, tanbah Sugeng, keberadaan PLTU batu bara masih dibutuhkan, namun dengan pendekatan yang lebih efisien dan beremisi rendah.

“Ini memang teknologinya sedang dimatangkan sehingga nanti kebutuhan kita tentang energi listrik yang terus meningkat, di mana ke depan juga kita akan masuk dengan energi baru terbarukan. Maka tidak serta-merta menghilangkan PLTU batu bara. Jadi, batu bara tetap jalan tetapi kita tekan emisinya dan berbagai pendekatan, sehingga jauh lebih efisien dari sisi emisinya,” jelasnya.

(dpr.go.id/*)

“Kami ingin memastikan operasional PGE Lahendong berjalan dengan baik. Kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Lahendong saat ini mencapai 120 megawatt, dan bahkan masih berpotensi dikembangkan hingga 400 megawatt. Ini adalah potensi yang luar biasa. Kita sebagai bangsa Indonesia harus bersyukur karena dikaruniai energi panas bumi terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat,” ujar Wakil Ketua Komisi XII Sugeng Suparwoto di Lahendong, Sulut, Sabtu (22/3/2025).

Menurutnya, PLTP Lahendong menjadi contoh bagaimana energi panas bumi dapat dikelola secara optimal. Indonesia membutuhkan pemanfaatan energi yang tidak hanya mencukupi secara kuantitatif tetapi juga bersih dan ramah lingkungan.

“Pembangkit listrik tenaga panas bumi adalah energi terbarukan yang bisa beroperasi selama 24 jam. Ini merupakan pembangkit yang kita butuhkan untuk menghasilkan energi bersih, selain pembangkit listrik tenaga air. Dari hasil kunjungan ini, kami melihat bahwa semua berjalan dengan baik. Bahkan, PLTP Lahendong mampu memenuhi 30 persen kebutuhan listrik di Sulawesi Utara. Ini menjadi praktik terbaik dari kerja sama antara Pertamina Geothermal Energy dan PLN,” tambah Sugeng.

Legislator NasDem dari Dapil Jawa Tengah VIII (Cilacap – Banyumas) ini juga menekankan bahwa pengembangan energi panas bumi tidak hanya untuk kelistrikan, tetapi juga dapat dimanfaatkan di sektor lain, seperti pengeringan bahan makanan. Di Lahendong, energi panas bumi telah digunakan untuk pengeringan gula kristal atau gula merah ekspor, yang menambah nilai ekonomisnya.

“Ke depan, syarat produksi industri semakin mengarah pada penggunaan energi hijau, sehingga pemanfaatan energi panas bumi menjadi semakin relevan. Sebagai langkah konkret, DPR akan mendorong pengembangan energi panas bumi dari sisi penganggaran. Setelah melalui kajian komprehensif, baik dari sisi teknis maupun pembiayaan, DPR akan merekomendasikan kepada pemerintah bahwa pengembangan energi panas bumi layak untuk didanai, misalnya melalui dana energi baru dan terbarukan,” papar Sugeng.

DPR juga akan mengalokasikan anggaran di Kementerian ESDM untuk mendukung eksplorasi, mengingat kendala utama dalam pengembangan panas bumi adalah tingginya risiko eksplorasi serta besarnya biaya yang dibutuhkan, terutama karena sebagian besar sumber daya panas bumi berada di kawasan hutan dan pegunungan yang memerlukan infrastruktur khusus.

Ia kembali menegaskan bahwa Provinsi Sulawesi Utara memiliki potensi energi panas bumi yang sangat signifikan. Indonesia sendiri memiliki 40% dari total potensi panas bumi dunia, dan salah satu cadangan terbesar ada di Sulawesi Utara.

“PLTP Lahendong, yang dikelola bersama oleh PT PGE dan PT PLN Indonesia Power, menjadi tulang punggung penyediaan listrik berbasis energi bersih di Sulawesi Utara. Ke depan, kami berharap dapat merumuskan rekomendasi kebijakan konkret untuk mempercepat transisi energi bersih, meningkatkan keandalan pasokan listrik, serta mendorong kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya energi yang berkelanjutan,” jelas Sugeng.

(dpr.go.id/*)

“Kami dihubungi beberapa pihak untuk membuat pansus,” kata Sugeng di Jakarta, Kamis (6/3/2025).

Sugeng menekankan wacana itu juga datang dari komisi lain, namun Komisi XII akan menggelar rapat internal sebelum mengambil keputusan. Pansus diperlukan karena kasus ini menyangkut kepentingan publik dan memiliki dugaan tingkat korupsi yang tinggi.

Komisi XII DPR juga akan memanggil Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) Kementerian ESDM guna mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai kualitas BBM Pertamina, termasuk dugaan pengoplosan yang sempat mencuat.

“Yang akan kita lakukan segera adalah memanggil Lemigas,” ujar legislator Partai NasDem itu.

Sugeng mengatakan keputusan akhir mengenai pembentukan pansus akan dibahas lebih lanjut dalam rapat internal Komisi XII DPR.

(metrotvnews/*)

“Nanti akan kami bahas, kan apa yang ditetapkan harus menguntungkan semua pihak. Satu hal juga pasti menguntungkan pendapatan negara,” ujar Sugeng di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2/2025).

Legislator NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah VIII (Banyumas dan Cilacap) itu mengungkapkan, rumusan peraturan tersebut harus memiliki dampak positif. Terutama, mengutamakan peningkatan pendapatan negara dan kemakmuran rakyat.

Komisi XII DPR akan menyinergikan sejumlah kepentingan dalam upaya mempersembahkan kemakmuran bagi rakyat Indonesia.

“Di situlah peran atau fungsi DPR yang menjembatani antara dua kepentingan itu yang ujung-ujungnya adalah harus sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi tentang HBA itu yang ditetapkan,” pungkasnya.

Kementerian ESDM menetapkan HBA Periode Februari 2025. Penetapan itu tertuang dalam Kepmen ESDM No. 67.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batu bara Acuan untuk Februari 2025.

Di beleid itu, pemerintah memisahkan HBA berdasarkan empat kategori. Jika dibandingkan dengan HBA bulan Januari 2025, batu bara kategori I, II, dan III pada Februari 2025 mengalami penurunan harga. Sedangkan, kategori IV yakni batu bara berkalori tertinggi justru mengalami kenaikan harga.

(Micom/Safa/*)

“Mengingat perannya yang strategis dalam program pemerintah menghadapi dinamika kebumian terkini, seperti bencana kebumian, kebutuhan energi, perubahan iklim, dan kelestarian lingkungan,” ujar Sugeng dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi XII DPR dengan Ikatan Ahli Geologi Indonesia, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Sugeng menjelaskan RUU Kebumian telah diajukan Komisi XII DPR dan telah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025-2029 dengan nama RUU tentang Geologi.

“Kami berharap pertemuan ini dapat menjadi forum produktif untuk bertukar pikiran dan gagasan, mencari solusi terkait aspek-aspek kebumian di Indonesia,” tandasnya.

Legislator Partai NasDem itu menambahkan, Komisi XII akan mengundang seluruh stakeholder untuk memberikan masukan terkait penyusunan RUU Kebumian.

“Nanti akan kita agendakan ulang dengan stakeholder lain, di samping geologi, nanti kita review undang-undang kebumian. Tidak hanya geolog, nanti ada Badan Geospasial dan sebagainya,” tukas Sugeng.

(Yudis/*)

“Bahwa kita tidak boleh ujungnya menjadi konsumen saja,” kata Sugeng dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XII DPR dengan IBC, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2025).

IBC merupakan konsorsium perusahaan BUMN untuk mewujudkan Indonesia sebagai produsen baterai. Pemegang saham IBC adalah Antam, Pertamina, Inalum, dan PLN.

Sugeng menceritakan, periode lalu Komisi VII DPR mendorong adanya industri yang memproduksi baterai di Tanah Air. Indonesia memiliki semua bahan baku yang dibutuhkan untuk industri tersebut.

“Kesimpulan berbagai rapat adalah Indonesia bukan sekadar hilirisasi, tapi ujungnya adalah industrialisasi. Hilirisasi dari setiap pertambangan yang menghasilkan bahan-bahan untuk industri,” ujarnya.

Selain produksi baterai, kata Sugeng, yang juga penting dikembangkan ialah battery energy storage system yang merupakan jenis teknologi penyimpanan energi yang menggunakan sekelompok baterai dalam jaringan untuk menyimpan energi listrik.

“Karena itulah yang akan menjadi tulang punggung Indonesia saat fossil fuel (bahan bakar fosil), bukan hanya persoalan lingkungan, tapi mulai habis,” tandas Sugeng.

Legislator NasDem dari Dapil Jawa Tengah VIII (Kabupaten Cilacap dan Banyumas) itu mengungkapkan bahwa persoalan utama keberlanjutan IBC adalah masalah pendanaan.

“Ayo kita kembali semangat, apa nanti disisihkan dari keuntungan untuk investasi ini, atau bagaimana. Saya kira ini penting sekali,” tukas Sugeng.

(Yudis/*)

“Revisi ini dilakukan karena ada beberapa ketidakadilan yang masih terjadi dalam mekanisme mendapatkan wilayah usaha pertambangan,” ujar Sugeng dalam rapat Baleg membahas DIM RUU Minerba, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

Sugeng menyoroti bahwa sebelumnya mekanisme lelang untuk mendapatkan wilayah usaha pertambangan sangat rumit dan hanya bisa diakses oleh kalangan tertentu.

“Ini menimbulkan kritik bahwa hanya segelintir orang yang bisa mendapatkan akses, dan ada kekhawatiran akan terjadinya oligarki baru,” jelasnya.

Sugeng menambahkan bahwa melalui revisi, DPR bersama pemerintah ingin memberikan kesempatan lebih luas kepada berbagai entitas masyarakat, seperti BUMN, BUMD, koperasi, UMKM, dan badan usaha lainnya.

“Kami ingin memastikan bahwa pengelolaan tambang tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang, tetapi juga melibatkan masyarakat luas,” katanya.

Selain itu, Sugeng juga menegaskan pentingnya RUU Minerba untuk mendukung hilirisasi industri Indonesia.

“Ke depan, kita ingin memastikan sumber daya alam yang ada bisa diproses menjadi produk akhir yang bernilai lebih tinggi,” tegasnya.

Legislator dari Dapil Jawa Tengah VIII (Kabupaten Cilacap dan Banyumas) itu mencontohkan pengelolaan nikel untuk kebutuhan baterai energi yang sangat dibutuhkan dalam transisi energi terbarukan di Indonesia.

“Dengan pengelolaan yang tepat, Indonesia bisa menjadi pusat pengolahan baterai energi, yang bahan bakunya sebagian besar berasal dari nikel, tembaga, dan kobal,” jelas Sugeng.

Dia juga menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap sumber daya alam agar tidak terjadi oversupply yang merugikan industri, seperti yang terjadi pada nikel.

“Kita harus mengelola sumber daya alam ini dengan bijak agar tidak merusak harga di pasar internasional,” katanya.

Terkait dengan efisiensi anggaran di Kementerian ESDM sebesar Rp1,8 triliun, Sugeng menyatakan hal tersebut harus dicermati dengan hati-hati.

“Kementerian ESDM merupakan salah satu penyumbang terbesar Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), sehingga kita harus memastikan bahwa pemotongan anggaran tidak mengganggu kinerja sektor pertambangan dan migas yang berkontribusi besar terhadap pendapatan negara,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa meskipun efisiensi anggaran diperlukan untuk menyesuaikan dengan kondisi keuangan negara, hal tersebut tidak boleh berdampak pada pelayanan masyarakat.

“Kita harus memastikan bahwa pemotongan anggaran tidak mengorbankan sektor-sektor yang langsung berdampak pada kualitas hidup masyarakat, seperti kesehatan dan pendidikan,” kata Sugeng.

Dengan RUU Minerba yang lebih inklusif dan pengelolaan sumber daya alam yang lebih bijaksana, Sugeng berharap dapat tercapai kemakmuran rakyat yang lebih merata dan mendukung hilirisasi ekonomi Indonesia di masa depan.

(dpr.go.id/*)

Langkah itu menurut Sugeng tepat karena penggunaan LPG 3 kg diharapkan tepat sasaran dengan tetap memperhatikan rantai pasok dan distribusi yang stabil kepada masyarakat.

“Jadi, kita terima kasih telah dipulihkan lagi oleh pemerintah, dalam hal ini Pak Prabowo, sehingga sesuatu yang haru biru, utamanya dalam tiga hari terakhir, mudah-mudahan kembali normal,” ujar Sugeng dalam konferensi pers Komisi XII, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

Sugeng mengungkapkan Komisi XII mengkritik keras kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang secara mendadak per 1 Februari mengeluarkan aturan pengecer dihapus dari mata rantai distribusi LPG 3 kg. Hal itu menyebabkan panic buying di masyarakat.

“Kebijakan yang diambil dengan sangat mendadak, tidak melalui uji coba lapangan, tiba-tiba mata rantai dipotong di paling ujung yakni pengecer, itu berbahaya” ujar Sugeng.

Legislator Partai NasDem itu mengatakan, pangkalan resmi hanya ada di tingkat kecamatan, tentu lebih sulit diakses masyarakat. Sedangkan pengecer yang merupakan mata rantai terakhir distribusi dipotong sedemikian cepat tanpa melalui persiapan.

“Maka terjadilah kekacauan, sehingga masyarakat yang membutuhkan LPG 3 kg lantas menyerbu pangkalan,” kata Sugeng.

Ia mengingatkan Kementerian ESDM sebagai pemangku kebijakan agar lebih hati-hati karena masalah LPG 3 kg menyangkut hajat hidup orang banyak.

“Harus melalui sosialisasi yang tuntas agar tidak terjadi hal-hal seperti yang terjadi kemarin dengan LPG 3 kg itu,” pungkas Sugeng.

(dpr.go.id/*)

Kelangkaan LPG 3 kg di sejumlah daerah diduga karena adanya peraturan dari Kementerian ESDM yang melarang pengecer, termasuk warung kelontong, untuk menjual LPG 3 kg per 1 Februari 2025. Pemerintah hanya membolehkan dijual di pangkalan atau distributor resmi.

“Ingat, subsidi LPG itu adalah diperuntukkan bagi warga masyarakat tidak mampu atau terhadap UMKM. Nah inilah yang sering di lapangan kita temui terjadinya penyimpangan-penyimpangan. Padahal, mestinya yang beli LPG 3 kg itu by name by address adalah masyarakat yang tidak mampu, karena lagi-lagi subsidi adalah ditujukan untuk masyarakat tidak mampu,” ujar Sugeng seusai Rapat Kerja Komisi XII dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (3/2/2025).

Selain itu, menurut Sugeng, selama ini jarak antara konsumen dan agen diperantarai oleh pengecer, tetapi tidak secara terbuka menjual hanya untuk orang miskin. Padahal intinya, penjualan LPG 3 kg harus ditujukan kepada orang yang tidak mampu dan tidak boleh dibeli oleh masyarakat yang berkecukupan secara ekonomi.

Maka jalan keluarnya, usul legislator Partai NasDem itu, dalam peraturan nantinya, pengecer harus dilembagakan dan diformalkan dengan ketentuan-ketentuan. Dengan demikian, diharapkan pengecer tidak bisa membentuk harga sendiri demi melindungi kepentingan masyarakat. Mengingat, kelangkaan gas 3 kg itu bisa saja diakibatkan adanya monopoli oleh pengecer dengan alasan transportasi jauh dari pangkalan dan sebagainya.

“Ingat, subsidinya (LPG 3 kg) luar biasa besar Rp113 triliun. Apakah masih perlu subsidi? Masih. Masyarakat kita yang pendapatan per kapita di bawah 5 ribu dolar, saya kira memang masih memerlukan subsidi. Jadi ada subsidi LPG, subsidi listrik, subsidi BBM. BBM ada solar, ada juga minyak tanah,” tandas Sugeng.

“Problemnya adalah di pengawasan. Ingat bahwa memang yang paling idealnya adalah subsidi langsung kepada masyarakat, baik per individu maupun per keluarga. Kenapa? Karena subsidi itu diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak berkemampuan, dan negara hadir melalui subsidi agar mereka mendapatkan barang dan jasa,” pungkas Sugeng.

(dpr.go.id/*)

“Hari ini kita telah menyetujui Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional. Sesuai ketentuan undang-undang, RPP KEN ini harus mendapat persetujuan DPR. Jadi hari ini setiap fraksi memberikan pandangan dan menyatakan setuju dengan RPP yang telah diajukan,” ungkap Sugeng seusai Rapat Kerja Komisi XII DPR dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2025).  

Sugeng mengungkapkan RPP KEN sebenarnya telah dibahas Komisi VII DPR sejak 2022 di ujung pemerintahan Presiden Jokowi. Hanya saja, DPR bersama pemerintah sepakat menunggu pemerintahan Prabowo dengan asumsi-asumsi baru.

Saat era Presiden Jokowi, terang Sugeng, asumsi pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,2%, sementara asumsi pertumbuhan ekonomi era Pak Prabowo adalah 8%. Oleh karena itu, perubahan asumsi pertumbuhan ekonomi tersebut harus disesuaikan dan adaptasikan.

“Bagaimana ketersediaan energi meliputi berbagai aspek, ada energi listrik, energi minyak, gas, dan seterusnya. Ole karena itu, tadi telah tersusun RPP KEN merupakan adaptasi dari pertumbuhan ekonomi pemerintahan Pak Prabowo. Di situlah dirancang sekaligus tercakup di situ, selain mencakup ketahanan energi juga kemandirian energi,” tutur Sugeng.

Legislator Partai NasDem itu menekankan bahwa Indonesia harus memanfaatkan sebesar-besarnya tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dengan mengutamakan energi yang ada dalam negeri. Di sisi lain, Indonesia juga telah menandatangani Paris Agreement, sehinga memiliki kewajiban national determination contribution (NDC) untuk menurunkan emisi.

“Maka energi fosil misalnya, tidak serta-merta kita hapus begitu saja, karena menyangkut, misalnya kita punya batubara yang besar tetapi tetap saja kita terus menekan emisinya dengan berbagai cara. Salah satunya memanfaatkan ultra super critical PLTU sehingga menekan emisi karbon. Jadi sekali lagi, fosil tetap kita manfaatkan dan pasti semua akan menuju transisi energi menuju ke energi baru dan terbarukan,” jelas Sugeng.

“Kita kaya sekali energi baru dan terbarukan, khususnya angin, panas bumi. Kita juga punya matahari, tenaga surya, dan juga pembangkit tenaga air dan bahkan juga gelombang laut pun kita punya potensi besar. Tetapi semua itu tetap dalam kerangka affordability, harga yang bisa dijangkau oleh masyarakat,” pungkas Sugeng.

(dpr.go.id/*)

“Bapak-Ibu sekalian kita memahami betul kesulitan-kesulitan persoalan gas ini. Gas memang bisa menjadi energi primer dan kebanyakan dikemukakan sebagai energi primer menjadi listrik. Tapi juga gas bisa dalam konteks petcom, petrochemical industry menjadi feedstock, kan begitu,” ujar Sugeng saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi XII DPR dengan Gubernur Kepulauan Riau, Kadin Kepri, Dirut PT Batamindo Investment Cakrawala, Dirut PT Pambil Utilitas Sentosa, dan Dirut PT Tunas Energi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025).

Menurutnya, salah satu dilema besar yang dihadapi adalah terkait dengan kebijakan ekspor gas. Indonesia masih mengekspor gas ke Singapura sebagai bahan bakar utama untuk pembangkit listrik.

Sugeng sempat menemui Duta Besar Singapura untuk Indonesia, guna menyampaikan bahwa kebijakan ekspor gas tak akan dihentikan secara terburu-buru. Namun, tetap perlu mendapat perhatian pada kontrak dan kondisi perekonomian.

“Kalau itu lantas terus-menerus kita ekspor, dari Gresik ke Singapura, dari Natuna langsung ke Singapura, dan sebagainya, sehingga Singapura hari ini memang negeri gas istilahnya, seluruh PLT, seluruh pembangkitnya adalah pembangkit tenaga gas,” urai Sugeng.

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah VIII (Banyumas dan Cilacap) itu mencatat, kebutuhan gas dalam negeri semakin meningkat, sementara infrastruktur gas yang terbatas membuat distribusi gas menjadi masalah. Maka, ia menawarkan solusi yang diajukan adalah penerapan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) guna memastikan pasokan gas untuk kebutuhan dalam negeri tetap terjaga.

Ia menerangkan, meski harga gas di level global masih relatif mahal, tetapi Indonesia bisa memanfaatkan gas impor, khususnya dari Amerika Serikat yang sebelum perang Ukraina-Rusia menawarkan harga lebih rendah.

“Gas Amerika murah sekali karena dengan sale gasnya yang dia produksi, gasnya luar biasa besar. Nah, itu jalan yang akan coba kita diskusikan,” tambahnya.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, ia berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret dalam merancang strategi pengelolaan gas yang berkelanjutan, baik untuk memenuhi kebutuhan domestik maupun mendukung industri strategis.

Salah satu sektor yang diharapkan dapat berkembang pesat dengan adanya kebijakan energi yang tepat adalah industri data center yang membutuhkan energi stabil dan bersih, yakni gas menjadi salah satu alternatif yang menjanjikan.

“Terbukti data center mau pakai gas. Biasanya membutuhkan satu harus baseload, stabil, dan keduanya biasanya renewable. Tetapi syukur kalau data center masih mau pakai gas,” pungkasnya.

(Safa/*)

“Kita berharap banyak dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM fokus karena untuk tumbuh 8 persen itu sangat tidak mudah,” ujar Sugeng saat rapat kerja Komisi XII DPR dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/12).

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah VIII (Banyumas dan Cilacap) itu mengungkapkan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi perlu memerhatikan target investasi akumulasi per tahun mencapai Rp3.000 triliun. Termasuk target akumulatif investasi hingga 2029 bisa menyentuh Rp13.000 triliun jika ingin mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%.

“Per tahun kurang lebih akumulatif perlu investasi Rp3.000 triliun, akumulatifnya sampai 2029 kurang lebih Rp13.000 triliun. Kalau mau tumbuh 8 persen,” ungkap Sugeng.

Sugeng menegaskan, dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi 8% juga perlu mempertimbangkan dampak yang akan terjadi jika target pertumbuhan gagal dicapai. Terlebih dalam perkembangan terakhir, tren pertumbuhan justru mengalami penurunan.

“Kalau tidak tumbuh 8 persen kita akan kena apa yang disebut income debt. Kita terjebak dan agak mengkhawatirkan. Dalam kuartal terakhir pertumbuhan ekonomi kita terus turun, sekarang di angka 4.9, dari 5.2 di periode lalu,” tegas Sugeng.

Untuk itu, Sugeng meminta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk memastikan Indonesia tak sekadar mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%. Tetapi juga mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berdampak positif bagi masyarakat.

“Nah ini menjadi perhatian kita. Enggak perlu menyalahkan siapa, justru start dari sekarang kita nanti akan cermati semuanya, sehingga pertumbuhan betul-betul pertumbuhan yang berkualitas, menyerap tenaga kerja, menjadi pertumbuhan ekonomi yang baik,” tandas Sugeng.

(safa/*)

Meski ada potensi untuk menanam, namun banyak digunakan untuk kegiatan illegal, seperti galian tanah dan produksi pasir.

“Tanah yang seharusnya produktif, malah terancam akibat alih fungsi menjadi area pertambangan. Kami menemukan bahwa di Kabupaten Mojokerto terdapat 12 lokasi pertambangan yang sedang dalam proses perizinan. Hal ini menimbulkan dinamika sosial yang signifikan di masyarakat,” papar Sugeng saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik (Kunsfik) Tim Komisi XII Panja Minerba ke Mojokerto, Jawa Timur, Jumat (29/11).

Kunjungan kerja tersebut dalam rangka meninjau dinamika dan tantangan yang dihadapi masyarakat terkait pengelolaan sumber daya alam, khususnya dalam sektor pertambangan dan pertanian.

Disampaikan Sugeng, warga setempat telah menghadapi dilema, antara mempertahankan lahan pertanian atau memanfaatkan tanah untuk aktivitas pertambangan, termasuk produksi pasir. Dalam proses perizinan pertambangan, Sugeng mencatat adanya penolakan dari sebagian warga meskipun ada juga yang mendukung.

“Kami bertemu dengan berbagai pihak termasuk warga, LSM, dan pihak pemerintahan daerah untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas,” tegasnya.

Legislator NasDem yang sudah dua periode duduk Senayan itu juga menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Ia menyatakan, dengan pertumbuhan populasi yang terus meningkat, lahan pertanian tidak sebanding dan semakin menyempit.

“Hal itu menyebabkan produktivitas pertanian menurun. Oleh karena itu penting untuk mencari skema pengelolaan yang ideal,” jelasnya.

Di sisi lain, di bawah pemerintahan Prabowo, program swasembada pangan dan energi menjadi prioritas. Meski demikian, Sugeng menekankan bahwa lahan pertanian harus dikelola dengan baik agar tetap produktif.

“Jika tanah tidak dapat dipertahankan sebagai lahan pertanian maka harus ada skema pemanfaatan lain yang tetap memperhatikan aspek lingkungan dan sosial,” tuturnya.

Legislator NasDem dari Dapil Jawa Tengah VIII (Banyumas, Cilacap) itu menegaskan bahwa Komisi XII DPR akan terus memantau perkembangan situasi saat ini dan berkomitmen untuk merumuskan kebijakan nasional yang mengatur pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

“Kami akan bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menemukan formula yang tepat dalam mengelola sumber daya alam, terutama di sektor pertambangan dan pertanian,” pungkasnya.

(dpr.go.id/*)

Apalagi dari target tersebut, 75% atau 75 GW berasal dari energi baru dan energi terbarukan (EBET). Menurutnya, target tersebut sukar dicapai jika pemerintah tak melakukan terobosan besar dan mengubah politik energi di Tanah Air.

“Dominasi politik kita adalah politik fosil, sehingga untuk masuk ke EBET tidak mendapat ekosistem yang baik, dalam artian political will yang keras. Padahal, tinggal tunggu waktu saja kita mengalami problem kalau kita masih di fosil,” ungkap Sugeng di Jakarta, Rabu (27/11).

Terobosan dan kemauan politik yang kuat, tambah Sugeng, merupakan kunci penting dalam transisi energi di Indonesia. Itu karena dalam target penambahan kapasitas listrik 100 GW yang ditetapkan, 5,3 GW direncanakan berasal dari nuklir.

Sedangkan saat ini ekosistem yang ada serta pengembangan ekosistem untuk Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) boleh dibilang baru sebatas perencanaan. Padahal untuk membangun satu reaktor atau PLTN dibutuhkan waktu kurang lebih 14 tahun.

Kapasitas yang dihasilkan dari satu PLTN pun berkisar 1 GW hingga 2 GW. Karena itu, dengan target yang dibuat pemerintah, setidaknya diperlukan tiga sampai empat PLTN di dalam negeri.

“PLTN itu kalau tapak sifatnya, tapak itu berupa pembangkit yang di darat, idealnya harus di atas 1 GW untuk satu lokasi. Rerata dibangun adalah 2 GW. Artinya, kalau 5,3 GW, setidaknya akan ada 3-4 lokasi. Untuk membangun reaktor nuklir atau PLTN memerlukan waktu panjang, minimal 12 tahun. Itu sudah paling cepat, merefer apa yang sudah dilakukan Uni Soviet di Bangladesh,” jelas Sugeng.

“Kalau hari ini belum ngapa-ngapain, apa bisa 15 tahun? Mudah-mudahan ada cara lain, menggunakan SMR (small modular reactor) apalagi yang moveable, tapi itu kecil-kecil, rerata 100 MW atau 200 MW, tidak dalam ukuran GW. Apa itu yang mau dipilih teknologinya? Belum juga harus ada kesiapan lain, semacam badan yang secara khusus mengawasi. Banyak sekali pekerjaan rumah kita di transisi energi ini,” tambah dia.

Karenanya, Sugeng juga mendorong agar Rancangan Undang Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan dapat segera disepakati pemerintah agar bisa disahkan.

Dalam lima tahun terakhir, misalnya, pemerintah dinilai seolah menunda kesepakatan lantaran terganjal soal power wheeling, atau mekanisme transfer energi listrik dari pembangkit listrik swasta ke fasilitas operasi milik negara atau PLN, dengan memanfaatkan jaringan transmisi atau distribusi PLN.

“Ada titik krusial tentang power wheeling, dan itu sudah diatasi dengan power wheeling bersyarat, yang mana khusus untuk EBET, kalau PLN tidak mampu membangun, maka power wheeling kita artikan secara sederhana sewa jaringan. Dari situ maka kemungkinan EBET bisa berkembang,” pungkas Sugeng.

(metrotvnewscom/*)

“Dengan senang hati kami Fraksi NasDem menerima para pecinta, penyayang binatang, yang khusus menyoroti tentang maraknya konsumsi daging binatang yang notabene bukan daging konsumsi, seperti anjing dan kucing,” ujar anggota Fraksi Partai NasDem DPR Sugeng Suparwoto saat menerima audiensi Dog Meat Free Indonesia (DMFI), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/11).

Sebelum diterima Fraksi NasDem, DMFI melakukan aksi damai di depan Gedung Parlemen RI. Mereka menyuarakan pelarangan perdagangan daging anjing dan kucing. Mereka juga mengusulkan RUU Pelarangan Kekerasan terhadap Hewan Domestik dan RUU Pelarangan Perdagangan Daging Anjing dan Kucing.

“Jadi daging anjing dan kucing itu, mohon maaf, tidak saja dalam konteks kita sebagai manusia yang punya rasa kemanusiaan dalam konteks yang lebih luas, tetapi juga ternyata daging ini juga berbahaya kalau dikonsumsi,” ujar Sugeng.

Legislator dari Dapil Jawa Tengah VIII (Kabupaten Cilacap dan Banyumas) itu menegaskan, Fraksi NasDem mendukung gerakan itu dan juga kedua RUU yang diusulkan. NasDem berkomitmen mendukung pelarangan perdagangan dan konsumsi daging anjing dan kucing.

“Bagaimana bisa tercapai kalau justru tidak ada payung hukum yang akan mengerem berkembang penyakit itu Indonesia. Indonesia punya program 2030 bebas rabies. Sedangkan jelas sekali konsumsi anjing itu secara statistik tinggi, di situ juga rabiesnya tinggi,” ujar Sugeng.

Meski tidak masuk Prolegnas Prioritas 2025, Sugeng akan tetap berikhtiar memperjuangan RUU tersebut. Di sisi lain, dia mengajak semua pihak untuk terus melakukan pencerahan terkait pentingnya perlindungan terhadap hewan.

“Kita dan beliau-beliau akan melakukan komunikasi, melakukan pencerahan-pencerahan di berbagai kelompok masyarakat, termasuk akan datang ke pemerintah untuk menyampaikan betapa pentingnya hal yang juga menjadi program pemerintah adalah zero rabies di tahun 2030,” pungkas Sugeng.

(Yudis/*)

“Salah satu substansi yang krusial dalam rancangan peraturan pemerintah tentang kebijakan energi nasional adalah pengembangan energi baru dan terbarukan sekaligus pengurangan penggunaan energi fosil dilakukan secara masif dengan tujuan tercapainya net zero emission,” ujar Sugeng saat melakukan kunjungan kerja ke PT Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP) dan Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), Pekanbaru, Riau, Jumat (20/9).

Sebelumnya DPR bersama Kementerian ESDM telah menyetujui Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN).

Legislator NasDem yang akan kembali duduk di kursi Senayan pada periode 2024-2029 itu juga menjelaskan, program net zero emission tidak akan tercapai tanpa adanya dukungan dari semua pihak termasuk dari industri kertas.

“Secara global ada kecenderungan peningkatan emisi karbon yang dihasilkan oleh industri kertas karena komoditasnya saat ini masih prospektif mengingat permintaannya masih tinggi,” tukas Sugeng.

Ditambahkan, kinerja ekspor pulp and paper tercatat berkontribusi terhadap ekspor nonmigas. Iklim investasi industri kertas cukup kondusif meningkatkan peluangnya serta turunannya, tetapi harus menjaga aspek-aspek keberlanjutan lingkungan yang menjadi perhatian bersama.

“Saya ingatkan terlebih industri semacam ini karena bahan bakunya adalah batang dan ranting-ranting pohon. Jangan sampai peningkatan kapasitas produksi yang dibuka memang meningkatkan nilai ekonomi, tetapi juga justru terjadi peningkatan deforestasi. Kita tidak ingin itu. Harus imbang antara aspek-aspek ekonomi meningkatkan kapasitas dan sebagainya tapi di sisi lain dari sisi lingkungan harus kita jaga,” tegas Sugeng.

(dpr.go.id/*)

Sugeng mengingatkan, tantangan utama energi di Indonesia adalah penurunan lifting minyak, sedangkan sementara konsumsi terus meningkat.

“Saat ini lifting minyak domestik adalah 600 ribu barel per hari dengan target untuk mencapai satu juta barel per hari pada tahun 2030. Sedangkan di sektor gas, ada ketergantungan Indonesia pada impor LPG yang mencapai sekitar delapan juta metrik ton, dan ini berdampak pada anggaran negara hampir 100 triliun rupiah,” ungkap Sugeng Suparwoto dalam Simposium bertajuk “Energy Insecurity dan Strategi Penanggulangannya” dalam Prakongres III Partai NasDem di NasDem Tower, Jakarta, Selasa (20/8).

Sugeng juga memaparkan, meskipun Indonesia memiliki cadangan gas alam yang besar, butuh pengembangan infrastruktur transmisi dan jaringan. Begitu juga dengan pengelolaan batu bara yang memiliki cadangan besar namun berpotensi menambah emisi karbon.

“Dengan produksi tahunan sekitar 700 juta metrik ton dan DMO sebesar 25%, tantangan dalam hal emisi dan kelangkaan sumber daya perlu perhatian serius,” tegas Sugeng.

Dalam upaya menghadapi perubahan iklim, Sugeng menekankan perlunya transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan.

“Suhu bumi telah naik 1,13 derajat Celsius sejak revolusi industri, dan kita harus mencegahnya naik lebih dari 1,5 derajat Celsius untuk mencapai target Net Zero Emission pada tahun 2050,” bebernya.

Terkait energi nuklir, legislator NasDem dari Dapil Jawa Tengah VII (Cilacap-Banyumas) itu berpendapat bahwa nuklir bisa menjadi solusi dalam upaya pencapaian Net Zero Emission, meskipun terdapat tantangan terkait pengelolaan limbah dan pasokan uranium.

“Nuklir hampir tidak meluncurkan karbon dan dapat menjadi bagian integral dari sistem energi nasional,” tambahnya.

Sugeng optimis terhadap target lifting minyak, berkat penemuan cadangan baru dan kemajuan teknologi, terutama di blok Cepu dan Rokan.

“Penemuan cadangan tambahan di Banyu Urip dan pemanfaatan teknologi Enhanced Oil Recovery di Rokan memberikan harapan bahwa target ini dapat tercapai,” tutupnya.

(RO/*)