NasDem Yakini Pemerintah Mampu Selamatkan Cash Flow Pertamina
JAKARTA (13 Mei): Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto mengatakan pemerintah memiliki kemampuan untuk menyelamatkan cash flow (arus kas) PT Pertamina (Persero) dengan membayar utang atau kewajiban kompensasi, meski pada saat yang sama juga dilakukan upaya menjaga daya beli masyarakat. Menurut Legislator NasDem itu, pemerintah mampu membiayai kedua hal tersebut secara bersamaan, karena keuntungan besar (windfall profit) yang didapat pemerintah pasca lonjakan harga beberapa komoditas utama dunia. "Cash flow Pertamina juga harus diselamatkan, di samping daya beli masyarakat. Dengan apa? Pasti keuangan negara. Keuangan negara
NasDem Dorong Regulasi Berbasis Riset untuk Dongkrak Investasi
JAKARTA (25 April): Pemerintah diminta segera meningkatkan penerapan formulasi penyusunan kebijakan berbasis riset dan sains. Upaya itu diyakini akan menarik investasi jangka panjang dan berkelanjutan, serta perlu menjadi perhatian besar bertepatan dengan momen Presidensi G20 dan B20 pada 2022 ini. "Riset itu sangat penting. Sebagai sebuah negara, indeks hasil riset Indonesia justru termasuk rendah. Produk-produk riset kita masih sangat rendah. Ini jadi tantangan kita semua," ujar Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto dalam keterangannya, Senin (25/4). Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek)
NasDem Harap PLTMG Holtekamp Dorong Pertumbuhan Industri Papua
JAYAPURA (25 April): Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto mengatakan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Holtekamp 50MW milik PT PLN (Persero) di Jayapura, Papua, menjadi salah satu base load (beban listrik dasar) pada kelistrikan di Jayapura. Sugeng berharap, dengan beroperasinya PLTMG tersebut masyarakat dapat menikmati energi listrik yang merata hingga ke pelosok daerah serta mendukung pertumbuhan industri di daerah. "Kita memperoleh gambaran, dari sisi ketersediaan listrik cukup. Bahkan ada cadangan lebih sekitar 54MW atau 51 persen. Itu sudah termasuk tinggi. Hanya memang cadangan itu
Menteri ESDM Diminta Pastikan Realisasi DIPA 2022
JAKARTA (14 April): Komisi VII DPR RI mendesak Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif untuk memastikan realisasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2022 triwulan selanjutnya. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi VII DPR, Sugeng Suparwoto saat membacakan kesimpulan Rapat Kerja Komisi VII DPR dengan Menteri ESDM, Arifin Tasrif di ruang rapat Komisi VII DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (13/4). "Supaya dapat lebih baik dan tetap memprioritaskan program strategis yang berdampak langsung pada masyarakat,” ujar Legislator NasDem itu. Menteri ESDM dalam kesempatan tersebut menjelaskan, realisasi anggaran
Pertambangan SDA tidak Boleh Rugikan Negara
PANYABUNGAN (8 April): Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto menegaskan, aktivitas pertambangan sumber daya alam (SDA) Indonesia tidak boleh merugikan negara. Pengelolaan SDA Indonesia harus sesuai konstitusi. Ia menekankan, penguasaan konsesi besar tanpa menjalankan tanggung jawab kepada negara bisa menimbulkan disparitas penguasaan aset yang disertai konflik. Sugeng mengemukakan itu seusai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke PT Sorikmas Mining di Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatra Utara, Kamis (7/4). "Meskipun (PT Sorikmas Mining) telah melakukan eksplorasi dengan konsesi yang cukup luas, kami khawatir ini
RUU EBT Akomodasi Kekhasan Daerah
JAKARTA (5 April): Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto mengapresiasi pembahasan RUU Energi Baru dan Terbarukan (EBT) yang mengakomodasi kekhasan daerah guna penentuan parameter harga listrik. Legislator NasDem itu menjelaskan, dengan berpedoman pada kekhasan daerah akan membentuk ekosistem EBT yang sehat, dengan didasarkan pada potensi sumber daya energi di masing-masing daerah. Hal itu sekaligus akan menekan harga penggunaan EBT tanpa selalu menjadikan PLTU batu bara sebagai acuan harga listrik. “Contoh hari ini bagaimana de-dieselisasi tidak berjalan dengan baik. Karena parameter harga diukur dari harga listrik,
Pencabutan IUP Harus Sesuai UU Minerba
JAKARTA (1 April): Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto menegaskan, pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) harus dilakukan secara transparan dan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Legislator NasDem itu mengacu pada Pasal 119 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Beleid yang mengatur tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) menyatakan, izin dapat dicabut oleh menteri dengan ketentuan di antaranya apabila pemegang
Antam Perlu Libatkan Pengusaha Lokal Kelola Blok Mandiodo
WANGGUDU (27 Maret): Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto menyoroti kurang maksimalnya pengelolaan tambang nikel di Blok Mandiodo, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara (Sultra). Salah satu permasalahan yang muncul adalah adanya gesekan antara PT Antam selaku pemegang izin usaha pertambangan (IUP) dengan warga lokal. Hal ini membuat pengelolaan menjadi terkendala. “Bahwa Blok Mandiodo ini adalah daerah dengan hasil nikel dengan kadar yang tinggi, sehingga masyarakat daerah Konawe Utara harus dapat juga manfaat serta seluruh Indonesia secara umumnya,” ujar Sugeng saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi
Sugeng Dorong Cilacap, Banyumas Jadi Pusat Ekonomi Baru
PURWOKERTO (11 Maret): Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto mendorong wilayah Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas, sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Tengah (Jateng). Saat ini infrastruktur untuk mengembangkan industrialisasi di kedua wilayah tersebut sudah tersedia. Legislator NasDem itu mengatakan, Cilacap dan Banyumas menjadi titik sumbunya pertumbuhan ekonomi di kawasan Jateng bagian selatan. "Cilacap dapat menjadi kawasan industri. Apalagi saat ini sudah ada pelabuhan alam terbaik yakni Pelabuhan Tanjung Intan. Kemudian juga ada Bandara Tunggul Wulung dan infrastruktur kereta api (KA). Nantinya akan ada
Peralihan ke EBT Keharusan, bukan Pilihan
JAKARTA (9 Maret): Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto menegaskan bahwa peralihan dari penggunaan energi fosil ke energi baru dan terbarukan (EBT) merupakan sebuah keharusan. “Memasuki EBT itu bukan pilihan, tetapi keharusan. Jadi kita sudah tidak bisa menunda lagi. Apalagi potensi EBT negara ini sangat besar,” ujar Sugeng seusai bertemu Ketua Komite Energi Parlemen Denmark, Rasmus Helveg Petersen, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/3). Legislator NasDem itu menyebut Parlemen Denmark cukup concern terhadap Indonesia sebagai negara yang strategis ketika membahas menyangkut energi. Untuk itu, pertemuan