“Kami NasDem punya nafas seperti itu, nafas perubahan. Bukan disimpan dalam hati, tapi dituangkan dalam anggaran dasar partai, diperjuangkan secara masif oleh semua anggota partai,” ujar Sulaeman saat menerima audiensi Jaringan Petani Persada Nusantara (JPPN), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11).

JPNN menyampaikan aspirasi mereka untuk mendorong kesejahteraan petani dan swasembada pangan. Beberapa poin yang disampaikan, mendorong penyetopan impor pangan, akses kesehatan, pendidikan bagi petani, optimalisasi peran Bulog, sertifikasi petani, penggunaan pertanian organik, termasuk untuk pupuk dan beberapa poin lainnya.

Sulaeman menekankan, sejak awal berdiri pada 2011 dan masuk parlemen pada 2014, Partai NasDem tetap konsisten dengan pikiran gerakan perubahan untuk Restorasi Indonesia.

“Kalau tadi disinggung perubahan yang menjadi tagline NasDem, saya kira ini bukan basa-basi. Sejak awal partai ini menggunakan tagline perubahan, gerakan perubahan untuk Restorasi Indonesia. Ini termasuk tadi yang bapak ibu sampaikan,” tandasnya.

Ketua Bidang Pertanian, Peternakan, dan Kemandirian Desa DPP Partai NasDem itu menegaskan, sejalan dengan pikiran-pikiran para petani untuk memperbaiki sektor agraria di Tanah Air. Masukan-masukan dari para petani menjadi tambahan bahan bakar perjuangan Partai NasDem.

“Gerakan yang bapak bangun melalui organisasi ini, kami NasDem 100%, bahkan 1.000% mendukung. Catat itu. Karena ternyata kita satu pikiran. Kita sejalan untuk melakukan perubahan-perubahan seperti yang bapak-ibu inginkan,” tegasnya.

Bahkan, lanjut Sulaeman, Bidang Pertanian, Peternakan, dan Kemandirian Desa DPP Partai NasDem memiliki program khusus untuk pemberdayaan petani dan swasembada pangan.

“Kami punya program dan baru ditetapkan dalam kongres kemarin. Setiap kabupaten sekurang-kurangnya ada 100 hektare yang di dorong dari NasDem untuk bisa menghasilkan sesuatu. Untuk apa? Untuk swasembada, untuk menopang program besar Presiden kita,” ujarnya.

Meski demikian, cita-cita besar untuk kemajuan pertanian dan swasembada pangan tidak mudah untuk dicapai. Sulaeman mengatakan, pengambilan keputusan politik tidak bisa diambil oleh satu anggota atau satu Fraksi di DPR saja.

“Pengambilan keputusan politik di gedung ini, tidak hanya satu partai, tidak hanya satu fraksi. Semua fraksi punya kepentingan, semua fraksi mau bicara, semua anggota mau bicara. Tolong dipahami,” ujarnya

“Pikiran-pikiran ini saya rasa kita semua sama. Mari kita bergandengan tangan. Satu per satu kita masuk pikiran besar untuk perubahan,” pungkas Sulaeman.

(Yudis/*)

Menurutnya, saat ini masih banyak kendala yang kerap dihadapi pengusaha, terutama terkait regulasi dan proses ekspor yang masih rumit.

“Pemerintah perlu melihat potensi besar dari ikan hias di berbagai daerah di Indonesia. Di Papua, misalnya, ada banyak sekali jenis ikan hias yang belum diperkenalkan ke luar. Saya yakin, bersama para peneliti, kita bisa menemukan lebih banyak jenis ikan hias yang memiliki potensi ekspor besar,” ungkap Sulaeman Hamzah saat melakukan kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI ke Bandung, Jawa Barat, Rabu, (18/9).

Menurut legislator NasDem yang akan kembali duduk di kursi Senayan untuk ketiga kalinya ini, seharusnya difokuskan pada aspek operasional seperti pengembangan budidaya dan mencari pasar. Maka pemerintah diharapkan memberikan dukungan yang lebih besar untuk mengatasi hambatan-hambatan, seperti proses karantina di bandara yang kerap menyulitkan pengiriman ekspor.

Saat ini pasar ikan hias di Indonesia masih didominasi jenis-jenis yang umum seperti ikan koi, sedangkan ikan hias dengan nilai tinggi, seperti arwana, masih jarang ditemui. Oleh karena itu, Sulaeman berharap Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat lebih memerhatikan potensi ini di berbagai wilayah.

“Kita harus melihat secara menyeluruh potensi ikan hias di setiap daerah. Jika dikelola dengan baik, berbagai jenis ikan hias ini bisa dibudidayakan dan memberikan nilai tambah yang besar untuk kebutuhan ekspor,” tegasnya.

Sulaeman juga menyoroti regulasi yang ada, sering kali menjadi penghalang bagi pengusaha. Ia berharap agar aturan-aturan yang memersulit ekspor ikan hias dapat segera dipermudah.

“Kita tidak bisa pasif dan kaku dengan aturan. Regulasi harus disesuaikan dengan keadaan sekarang. Jika pengusaha merasa kesulitan, maka itu adalah tugas kami di DPR bersama kementerian terkait untuk meninjau kembali aturan-aturan tersebut,” tukasnya.

Dengan kemudahan regulasi dan dukungan dari pemerintah, Sulaeman optimistis bahwa budidaya ikan hias di Indonesia, terutama jenis-jenis yang memiliki nilai tinggi, dapat berkembang lebih pesat dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap ekonomi nasional. (dpr.go.id/*)

“NasDem akan membangun Rumah Pangan NasDem untuk memperkuat kedaulatan pangan nasional,” ungkap anggota Komisi IV DPR RI yang juga Ketua Bidang Pertanian, Peternakan dan Kemandirian Desa DPP Partai NasDem Sulaeman L Hamzah dalam Sarasehan Pangan Nasional 2024 bertajuk Petani Berdaulat Indonesia Makmur yang dilangsungkan di Gedung ABN NasDem, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (13/8).

Legislator NasDem yang akan kembali duduk di kursi Senayan pada periode 2024-2029 itu juga menegaskan, dalam upaya menciptakan program Rumpanas tersebut akan berbasiskan komunitas.

“Program ini merupakan satu sentuhan konkret yang bisa diberikan Partai NasDem melalui proses birokrasi lokal untuk mengembangkan sistem pangan berbasis komunitas yang inklusif, bermanfaat secara ekonomi, dan berkelanjutan,” papar Sulaeman.

Program aksi Rumpanas, sambung Sulaeman, bertujuan mengedepankan komoditas pertanian unggulan lokal ke dalam sistem pangan daerah, bahkan nasional. Program itu nantinya akan fokus pada peningkatan produksi pangan lokal, pengembangan teknologi pertanian, serta peningkatan akses pasar bagi petani.

“Selain itu, Program Rumpanas akan menjadi pusat edukasi bagi petani, memberi pelatihan tentang teknik pertanian modern, pengelolaan usaha tani, serta akses kepada informasi pasar dan keuangan,” tambah Legislator NasDem dari Dapil Papua tersebut.

Dalam jangka waktu lima tahun ke depan, katanya, setidaknya akan ada 514 Rumpanas yang akan tersebar di seluruh wilayah Indonesia dalam upaya pengembangan daerah mandiri pangan.(MI/*)

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Bidang Pertanian, Peternakan dan Kemandirian Desa yang juga Anggota Komisi IV DPR RI Sulaeman L Hamzah menuturkan, FGD kali ini merupakan upaya merumuskan aksi nyata Partai NasDem pada tataran pusat sampai daerah, agar kehadiran Partai NasDem bisa dirasakan petani.

“Bukan hanya itu, tetapi juga Partai NasDem dapat memberikan berkontribusi nyata dalam mendorong tercapainya kedaulatan pangan nasional,” urai Sulaeman.

Lebih jauh Sulaeman menegaskan persoalan kemiskinan di pedesaan, data dari BPS (Biro Pusat Statistik) menunjukkan 70.000 desa atau setara 87%, sumber penghasilan utama penduduk pedesaan berasal dari pertanian.

“Namun sayangnya, produktivitas dan pendapatan usaha relatif rendah sehingga kemiskinan, pengangguran dan rawan pangan cenderung meningkat,” tegas Sulaeman.

Dalam paparannya Sulaeman menandaskan perlunya Partai NasDem mengambil langkah strategis yaitu perlu adanya keterlibatan anggota legislatif dan eksekutif Partai NasDem untuk menghasilkan kebijakan yang berpihak pada petani dan peningkatan produktivitas pangan.

“Misalnya, pengembangan komoditas pertanian unggulan daerah, penguatan pangan lokal daerah, pendampingan dan pembinaan kepada petani, dan demplot percontohan petani Partai NasDem. Secara konkrit, yang bisa dilakukan adalah gerakan sarapan nasi jagung, sagu, umbi-umbian, dan lainnya; lomba cipta produk berbasis pangan; dan gerakan 1 (satu) hari NO-nasi,” jelas Sulaeman.

Narasumber lain yang terlibat dalam simposium kali ini adalah Aris Arif Mundayat, seorang dosen Universitas Sebelas Maret dan Universitas Gadjah Mada, fasilitator dan staf pengajar Akademi Bela Negara (ABN) NasDem, Agustinus Moruk Taek, M.A., serta praktisi pertanian dan pengusaha yang berhasil Ayep Zaki.

Ayep Zaki menuturkan, terkait urusan ketahanan pangan, dirinya telah lama bergulat dengan pertanian. Salah satu produk pertanian yang digelutinya adalah PAJALE (padi, jagung dan kedelai). Turunan dari kedelai sendiri, telah menjadikannya pengusaha pangan yang berhasil dengan memproduksi tempe yang dilebelinya, Rumah Tempe Azaki.

“Rupanya, Rumah Tempe Azaki yang sudah eksport ke beberapa negara termasuk Amerika dan Korea Selatan, telah menginspirasi program Rumah Pangan NasDem atau Rumpanas. Ini tentu baik sekali,” terang Ayep Zaki.

Ditambahkan Ayep Zaki, bersama dengan struktur Partai NasDem yakni Bidang Pertanian, Peternakan dan Kemandirian Desa DPP Partai NasDem beserta UMKM dan Penggalangan Komunitas, program Rumpanas akan coba dijalankan ke seluruh struktur partai.

“Kita telah sepakat untuk mendorong Gerakan Rumah Pangan NasDem. Gagasan kritis yang telah disampaikan para narasumber sangat bermanfaat bagi rekomendasi kebijakan dalam menghadapi problem pangan dan pengimplementasian program yang telah diinisiasi sepanjang tiga kali FGD dan Simposium mendatang,” pungkas Ayep Zaki.

(WH/*)

Dalam FGD yang dilangsungkan secara online tersebut Sulaeman mengungkapkan tiga topik utama yang sudah dilakukan. Pertama permasalah pangan dan pertanian yang dihadapi oleh petani. Kedua, peran dan fungsi Partai NasDem dalam menghadapi permasalahan pangan dan yang ketiga, program dan kegiatan yang perlu didorong pada tingkat pusat dan daerah.

“Persoalan kemiskinan di pedesaan, data dari BPS (Biro Pusat Statistik) menunjukkan 70.000 desa atau setara 87%, sumber penghasilan utama penduduk pedesaan berasal dari pertanian. Namun, produktivitas dan pendapatan usaha relatif rendah sehingga kemiskinan, pengangguran dan rawan pangan cenderung meningkat,” ungkap Sulaeman, Selasa (6/8).

Sejauh ini, tambah Sulaeman, komoditas padi berkontribusi paling besar terhadap penghasilan penduduk desa, yakni berkisar 44%. Artinya pembangunan pertanian sangat penting dalam pengentasan kemiskinan, pengangguran dan rawan pangan.

“Sejauh ini, masalah yang dihadapi sektor pertanian, antara lain dampak perubahan iklim, sarana produksi, konversi dan kualitas lahan, pendidikan dan usia petani, jumlah penyuluhan yang sedikit, irigasi, keterbatasan akses, keamanan global, tingginya impor komoditas hingga ketergantungan pada beras,” terang Sulaeman.

Legislator NasDem dari Dapil Papua Selatan yang akan kembali duduk di kursi Senayan pada periode 2024-2029 ini menambahkan peran strategis Partai NasDem adalah perlu keterlibatan anggota legislatif dan eksekutif Partai NasDem untuk menghasilkan kebijakan yang berpihak pada petani dan peningkatan produktivitas pangan.

“Misalnya, pengembangan komoditas pertanian unggulan daerah, penguatan pangan lokal, pendampingan dan pembinaan kepada petani, dan demplot percontohan petani Partai NasDem. Secara konkret, yang bisa dilakukan adalah gerakan sarapan nasi jagung, sagu, umbi-umbian, dan lainnya, lomba cipta produk berbasis pangan, dan gerakan 1 (satu) hari No-Nasi,” jelas Sulaeman.

Narasumber lain yang ikut menyumbangkan pemikirannya adalah Aris Arif Mundayat, dosen Universitas Sebelas Maret dan Universitas Gadjah Mada, sekaligus peneliti yang mengangkat topik “Lumbung Pangan Berbasis Ideologi Gotong Royong, Sebagai Respon Kritis Atas Problem Kebangsaan, yakni Transformasi dari Citizen menjadi Market-tizen.”

Kemudian, fasilitator dan staf pengajar Akademi Bela Negara NasDem, Agustinus Moruk Taek, M.A., yang secara khusus memproyeksikan strategi pengimplementasian kebijakan pangan melalui struktur Partai NasDem.

Selain itu anggota Bidang Pertanian, Peternakan dan Kemandirian Desa Ayep Zaki yang menawarkan Rumah Pangan NasDem (Rumpanas). Program Rumpanas merupakan program pemberdayaan komunitas berbasis komoditas daerah masing-masing yang diintervensi secara holistik oleh struktur Partai NasDem dari hulu sampai hilir. Program Rumpanas diinisiasi oleh inspirasi produk Ayep Zaki yakni Rumah Tempe Azaki. Produk pangan ‘Azaki’ telah berhasil untuk diujicobakan kualitasny di manca negara.(RO/*)

Hal itu dikemukakan anggota Komisi IV DPR RI yang juga Ketua Bidang Pertanian, Peternakan dan Kemandirian Desa DPP Partai NasDem, H Sulaeman L Hamzah pada Focus Group Discussion (FGD) Pra-Kongres III NasDem Bidang Pangan bertajuk “Penguatan Kebijakan Pangan: Strategi Adaptasi dalam Menghadapi Perubahan Iklim” di NasDem Tower, Jakarta, Selasa (23/7).

Pernyataan Sulaeman itu merujuk data Bappenas bahwa perubahan iklim berpotensi menurunkan produksi padi Indonesia sebesar 1,13 juta ton sampai 1,89 juta ton dan lahan pertanian seluas 2.256 hektar sawah terancam kekeringan. Data Global Food Security Index (GFSI) 2022 menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat ke-69 dari 113 negara dalam hal ketahanan pangan. Selain itu, Global Hunger Index (GHI) 2023 mencatat tingkat kelaparan Indonesia di posisi kedua tertinggi di Asia Tenggara, yaitu di angka 17,6 dan masuk kategori kelaparan “sedang”.

Sulaeman mengatakan, hingga Maret 2024 rata-rata harga beras premium sudah mencapai Rp16.410 per kilogram (kg), naik 3,2% dibanding bulan sebelumnya serta melonjak 21,3% dibanding tahun lalu. Dalam periode yang sama, rata-rata harga beras medium naik 2,5% (mom) serta melonjak 20,6% (yoy) menjadi Rp14.270 per kg.

“Persoalan pangan ini erat kaitannya dengan kemiskinan, mengingat 75% pengeluaran warga miskin dihabiskan untuk makanan. Jadi, semakin mahal bahan pangan maka jumlah penduduk miskin bisa semakin naik. Ini akan berdampak pada keamanan sosial di Indonesia,” jelas Sulaeman.

Legislator NasDem dari Dapil Papua yang akan kembali duduk di kursi Senayan periode 2024-2029 ini juga mengatakan selain berbagai masalah pertanian dan pangan Indonesia, juga harus dipastikan ketersediaan makanan bergizi untuk seluruh masyarakat. Maka alternatif solusi yang dapat diberikan dan dijalankan adalah penguatan pangan lokal dan diversifikasi pangan.

“Ingat, tanaman pangan berbasis biji-bijian, termasuk padi, adalah yang paling terancam oleh perubahan iklim dan atau pemanasan global. Adapun tanaman umbi-umbian memiliki daya tahan yang lebih baik, dan cocok ditanam di daerah yang kering tanpa banyak hujan,” terang Sulaeman.

Oleh karena itu, tambah Sulaeman, Indonesia harus mulai bisa melepaskan diri dari ketergantungan terhadap beras sebagai makanan pokok. Hal ini sebenarnya sejalan dengan ragam kondisi lahan Indonesia yang dapat ditanami berbagai jenis tanaman pangan lainnya.

Legislator NasDem dari Dapil Papua ini juga menuturkan, selama ini keseriusan penanganan ketahanan pangan di Indonesia masih diragukan. Itu tergambar dari alokasi APBN. Sempat naik pada 2021 menjadi Rp104,2 triliun, tetapi kembali menyusut menjadi Rp76,9 triliun pada 2022. Di tahun 2024 ini pemerintah mengalokasikan Rp108,8 triliun atau meningkat 7,8% dibanding tahun 2023, akan tetapi berdasarkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) terbaru, pagu indikatif belanja Kementerian Pertanian pada 2025 hanya sebesar Rp8,07 triliun.

“Itu nilainya berkurang sekitar Rp6,7 triliun atau menyusut 45% jika dibandingkan dengan APBN 2024 sebesar Rp14,7 triliun. Ini sangat disesalkan, karena di tengah ancaman krisis pangan, perubahan iklim, rendahnya anggaran pupuk bersubsidi, alih fungsi lahan pertanian dan sebagainya, semestinya anggaran yang ada ditingkatkan bukan justru dikurangi,” tegas Sulaeman.

Dia menambahkan, ketergantungan Indonesia akan impor pangan masih tinggi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor bahan pangan Indonesia pada 2023 mencapai US$13,8 miliar atau sekitar Rp223,97 triliun. Nilai tersebut jauh lebih besar 5,3% dibandingkan 2022.

“Kita harus ingat, ketergantungan penduduk Indonesia pada beras sangat tinggi dan tren konsumsi gandum pun meningkat. Masyarakat sulit sekali beralih pada sumber-sumber karbohidrat lain karena harganya 2-3 lipat lebih tinggi jika dibandingkan beras,” jelas Sulaeman.

Perlu diketahui, impor terbesar adalah gandum dan meslin yang menembus US$3,68 miliar atau sekitar Rp59,73 triliun disusul gula sekitar Rp 45,05 triliun kemudian beras dan kedelai. Dari sisi kenaikan nilai, beras menjadi komoditas dengan lonjakan terbesar. Indonesia mengimpor beras sebanyak 3,06 juta ton pada 2023. Jumlah tersebut melesat 613,6% dibandingkan pada 2022 yang tercatat 429.207 ton.

“Oleh karena itu dibutuhkan dukungan anggaran, komitmen bersama dan kebijakan yang tepat dalam rangka menangani dan menanggulangi krisis pangan Indonesia,” tukas Sulaeman.

Ditambahkan, menurunnya Indeks Ketahanan Pangan Indonesia diiringi dengan situasi dan kondisi pangan dunia serta beberapa gejolak perang antarnegara di dunia. Maka jika Indonesia tidak segera mengambil kebijakan pangan yang mengarah kepada kedaulatan pangan lokal, maka kelangkaan pangan akan terjadi.

“Ini akan berakibat kepada kerawanan sosial yang mengancam ketahanan nasional Indonesia ke depan. Semua pihak harus segera membangun kesadaran kolektif dan bergandeng tangan dalam memastikan terwujudnya kedaulatan pangan Indonesia,” tegas Sulaeman.

Data BPS 2024 mencatat jumlah penduduk miskin Indonesia sebesar 25,22 juta orang atau 9,03% yang tersebar di penjuru Indonesia. Persentase penduduk miskin terbesar berada di wilayah Pulau Maluku dan Papua, yaitu sebesar 19,39%. Jika dilihat dari sisi jumlah, sebagian besar penduduk miskin masih berada di Pulau Jawa (13,24 juta orang) sedangkan jumlah penduduk miskin terendah berada di Pulau Kalimantan (0,94 juta orang). Belum lagi, dengan 281 juta jiwa warga Bangsa Indonesia yang menunggu ketersedian pangan setiap harinya untuk dikonsumsi.

“Melihat kenyataan tersebut, maka jaminan ketersedian pangan yang berkualitas, bergizi, aman, dan terjangkau bagi semua menjadi sangat krusial untuk keamanan dan persatuan sebuah bangsa ke depan. Tentu tujuannya untuk memastikan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud bagi semua sesuai amanat UUD 1945,” pungkas Sulaeman.

(*)

Demikian disampaikan Ketua Bidang Pertanian DPP NasDem, Sulaeman L. Hamzah dalam persiapan Kongres III Partai NasDem di NasDem Tower, Jumat (28/6).

Menurut Anggota Fraksi NasDem DPR RI itu konsep Go Green tersebut merupakan konsep gabungan yang dipelajari dari negara-negara yang lebih maju.

“Momentum kongres ini sebetulnya kita ingin memperdalam untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk kita memulai dari NasDem untuk masing-masing DPW dan DPD juga bisa menerapkan di sana sehingga konsep besarnya disebut dengan go green ini bisa dilaksanakan secara bersama-sama,” kata dia.

Menurut dia apabila konsep tersebut dapat didesain secara besar dan disepakati melalui parlemen dalam hemat dia tantangan dalam menghadapi berbagai persoalan pangan nasional dapat dilalui.

Untuk itu menurut dia dibutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah dengan seluruh kementerian dan lembaga untuk sama-sama membangun bangsa.

Menurutnya, meskipun anggaran belanja di semua kementerian dan lembaga itu menurun tetapi apabila dapat dikelola secara baik dia pun meyakini bahwa pemerintahan baru bisa menyelesaikan seluruh persoalan khusus untuk ekonomi.

“Harapan kita tentu dengan kinerja pemerintahan baru nanti itu bisa mampu menggerakkan ekonomi ini dengan kekuatan pangan lokal,” kata dia.

Karena itu melalui kongres Partai NasDem bakal menggelar expo agar bisa memberi warna dan memberi pesan kepada seluruh masyarakat bangsa ini bahwa pangan lokal itu menjadi sangat penting.

“Jadi tidak hanya menjadi nomor dua tetapi kalau bisa berjalan sama-sama simultan karena hampir seluruh daerah sekarang hanya mengharapkan beras padahal produksi kita menurun jauh kita juga impornya hampir separuh lebih dari kebutuhan nasional karena itu pangan lokal menjadi kekuatan berikutnya dan diharapkan ini bisa bergairah kembali untuk memperkuat ekonomi bangsa ini,” tutup dia.

(WH)

“Pemerintah seperti tidak serius, program yang satu ini (pangan) harus bekerja sama dengan kementerian lain khususnya di bidang pangan. Harus sama sama menyuarakan agar anggaran seperti dulu, agar bisa melaksanakan program yang lebih baik lagi,” ungkap Sulaeman L Hamzah dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian Amran Sulaiman di Ruang Rapat Komisi IV DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (20/6).

Sulaeman memaparkan, realisasi anggaran Kementerian Pertanian Tahun Anggaran (TA) 2024 sebesar 43,74% memang di atas rata-rata nasional yang sebesar 37,54% (per 12 Juni 2024). Akan tetapi tambah Sulaeman, masih di bawah angka 50%.

Selain itu Sulaeman juga menyoroti ada dua Eselon I yang realisasi anggarannya masih di bawah 40% yaitu Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) dan Diten Perkebunan yang sebesar 38,20% dan 35,97%.

“Kami mendorong agar Kementerian Pertanian dapat mempercepat penyerapan dan realisasi anggaran yang ada, utamanya kegiatan-kegiatan berbasis masyarakat,” jelas Sulaeman.

Legislator NasDem dari Dapil Papua yang akan kembali duduk di Senayan dari Dapil Papua Selatan itu menambahkan, terkait progres capaian produksi 2024, dinilai ada beberapa komoditas dan program yang capaian produksi dan capaian outputnya masih kurang dari 40%. Padahal target yang sudah ditentukan seperti produksi kedelai (34,35%), aneka cabai (27,52%), daging sapi dan kerbau (39,96%), output kawasan kelapa (12,11%), kawasan karet (15,83%), bahkan output untuk pengembangan padi dan irigasi perpompaan baru mencapai 25,49% dan 26,82%.

“Mohon hal ini dapat dijelaskan, mengapa progres capaian produksi dan output beberapa komoditas atau kegiatan masih rendah, mengingat saat ini sudah memasuki akhir bulan Juni,” tukas Sulaeman.

Menanggapi Pagu Indikatif Kementerian Pertanian TA 2025 sebesar Rp8,06 triliun, mengalami penurunan drastis atau hanya sebesar 54,74% dari alokasi TA 2024 yang sebesar Rp14,74 triliun, Sulaeman menyatakan penyesalannya, mengingat saat ini dunia tengah menghadapi ancaman krisis pangan, perubahan iklim, rendahnya anggaran pupuk bersubsidi, hingga tingginya impor komoditas pangan dalam negeri.

“Melihat kenyataan tersebut, kami dari Fraksi Partai NasDem mendorong kepada pimpinan dan anggota Komisi IV DPR agar alokasi anggaran Kementerian Pertanian TA 2025 dapat ditingkatkan,” tegas Sulaeman.

Di akhir pernyataannya, Sulaeman menyinggung banyaknya penggilingan padi kecil yang berhenti beroperasi dan mati karena kalah bersaing dengan perusahaan besar. Selain karena keterbatasan modal dalam menyerap gabah juga kalah teknologi pengolahan yang sekarang makin mutakhir.

“Kementerian Pertanian harus ikut mengatasi permasalahan tersebut karena penggilingan padi skala kecil yang tersebar di desa-desa ini turut menggerakkan perekonomian desa. Selain menyediakan lapangan kerja, keberadaannya juga turut meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian. Jika mereka berhenti beroperasi maka karyawan yang bekerjapun juga ikut diberhentikan,” pungkas Sulaeman.

(Tarom/*)

Hal itu juga diamanatkan pada Pasal 33 ayat (3) UUD Republik Indonesia Tahun 1945.

Sulaeman menyebut bila Revisi Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) adalah hal penting mengingat makin maraknya kejahatan-kejahatan lingkungan yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir.

Legislator NasDem dari Dapil Papua itu menyatakan yang menjadi poin penting lain adalah terkait perdagangan satwa liar yang hingga saat ini tidak memunculkan efek jera bagi para pelaku.

“Semangat dan kerja keras Tim Panitia Kerja (Panja) RUU KSDAHE selama dua tahun terakhir ini patut kita apresiasi bersama. Kajian dan diskusi dengan seluruh elemen baik stakeholder, pakar, masyarakat, NGO, dan lain-lain dilakukan guna mewujudkan undang-undang yang kelak bisa menjaga keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia,” ungkap Sulaeman saat menyampaikan pandangan mini fraksi tentang RUU KSDAHE dalam rapat kerja Komisi IV DPR bersama Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri KKP Indra Trenggono, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (13/6)

Sulaeman menuturkan bila RUU KSDAHE ini tentu dapat menjadi terobosan dalam menjaga keanekaragaman hayati di Indonesia. Menurutnya, salah satu yang menjadi poin utama adalah tentang Revisi UU Nomor 5 Tahun 1990.

Salah satunya adalah pemberatan sanksi pidana (pidana penjara atau pidana denda) pada pelaku, baik orang perseorangan, maupun korporasi yang melakukan tindak pidana KSDAHE sehingga dapat memberikan efek jera.

Legislator NasDem yang akan kembali duduk di kursi DPR dari Dapil Papua Selatan ini menyatakan bila penambahan pidana tambahan dalam RUU KSDAHE ini menjadi sebuah langkah positif dalam menjaga keanekaragaman hayati Indonesia.

“Pidana yang berat dipandang perlu karena kerusakan atau kepunahan salah satu unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya akan mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat yang tidak dapat dinilai dengan materi, sedangkan pemulihannya kepada keadaan semula tidak mungkin lagi,” tuturnya.

Sulaeman juga memaparkan penguatan efektivitas penanganan tindak pidana KSDAHE perlu menjadi perhatian penting, yaitu peningkatan dan kewenangan kapasitas penegakan hukum dalam hal ini penyidik bidang KSDAHE harus disiapkan segera oleh kementerian dan lembaga terkait.

Sulaeman menyatakan, dengan adanya perubahan nomenklatur dari Ekosistem Penting di Luar Kawasan Konservasi menjadi Areal Preservasi diharapkan tidak menimbulkan celah baru dalam mekanisme penetapan serta penindakannya.

“Sehingga ekosistem penting yang berfungsi untuk mendukung fungsi penyangga kehidupan atau kelangsungan hidup Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang berada di luar kawasan konservasi ikut terjaga, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat adat, maupun pemegang hak atas tanah di areal preservasi tersebut,” terang Sulaeman.

Sulaeman menuturkan perlu adanya pengaturan yang lebih jelas terkait pendanaan konservasi yang berasal dari APBN, APBD maupun transfer fiskal berbasis ekologis yang tentunya juga melibatkan lembaga-lembaga filantropi dan swasta.

Pelibatan swasta atau pelaku usaha yang berinvestasi di sektor pelestarian kawasan konservasi diharapkan mendapatkan pemotongan pajak. Sehingga bisa mendorong pelaku usaha untuk menjaga keanekaragaman hayati yang ada di area konservasi dan areal preservasi.

“Pelibatan peran serta masyarakat utamanya masyarakat hukum adat dalam konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya menjadi hal yang sangat penting,” tegas Sulaeman.

Sulaeman menyebut pengaturan tersebut menjadi hal yang positif karena selama ini masyarakat hukum adat telah terbukti mampu menjaga kelestarian lingkungan dan ekosistem di sekitar kawasan konservasi baik hutan maupun perairan.

Selain itu, kata dia, masyarakat adat juga diakui menjadi yang terbaik dalam menjaga kehidupan satwa liar.

Dengan dasar itu, Sulaeman menegaskan Fraksi Partai NasDem DPR RI menyetujui bila RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II.

“Sehingga diharapkan RUU ini menjadi terobosan kita bersama dalam menjaga dan melestarikan keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia,” pungkas Sulaeman.

(*)

“Kita tak hanya mencontoh, tetapi juga pengalaman kita selama ini dengan tanggung jawab itu ada di masing-masing kementerian, tampaknya ini ada kesulitan manakala ada masalah di lapangan,” ujar anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi NasDem, Sulaeman L Hamzah dalam FGD Fraksi NasDem bertajuk ‘Urgensi Perubahan UU Kelautan; Jaminan keamanan Laut dan Penegakan Hukum di Laut’, Selasa (2/4).

Legislator dari dapil Papua ini menjamin rencana pembentukan coast guard tak akan mengganggu pelaksanaan kegiatan di lapangan saat ini. Intinya, kata Sulaeman, beberapa lembaga akan dijadikan dalam satu lembaga besar dan bertanggung jawab langsung kepada presiden.

“Jadi ini semua badan yang dikumpulkan menjadi badan keamanan laut, ini diharapkan bertangung jawab langsung ke presiden. Ini lebih efektif menurut para pakar dan hampir semua yang terkait, dari enam kementerian itu yakin bersepakat bahwa ini harus jadi coast guard,” tegasnya.

Sulaeman berharap rencana pembentukan coast guard ini bisa selesai sebelum Oktober mendatang. Sejauh ini, masalah-masalah terkait dengan keamanan laut telah dikumpulkan untuk diakomodasi dan disesuaikan untuk UU Kelautan yang baru.

Dalam diskusi yang sama, Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono, menuturkan ada dua poros kekuatan dunia yang mencoba menekan Indonesia dari jalur ekonomi dan pertahanan.

“Tentunya hal ini jadi faktor urgensi karena sebagai negara yang terimpit, langkah strategis sangat diperlukan untuk menjaga zona laut NKRI,” tegas Nono.

Selain memperkuat zona laut NKRI, Nono menyarankan rencana pembuatan tol laut yang dapat menjadi solusi untuk memperkuat jaringan antarpulau di Indonesia. (MI/*)

Hari ini Selasa (2/4), Fraksi Partai NasDem DPR menggelar focus group discussion (FGD) bertajuk ‘Urgensi Perubahan UU Kelautan; Jaminan Keamanan Laut dan Penegakan Hukum di Laut’ di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

Selain menghadirkan anggota Pansus RUU Kelautan yang juga anggota Komisi IV DPR, Sulaeman L Hamzah sebagai key note speaker, FGD juga menghadirkan pembicara Letjen TNI Marinir (Purn) Nono Sampono yang juga Wakil Ketua DPD sekaligus pengusul RUU tersebut, Pung Nugroho Saksonom, Plt Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Hikmahanto Juwanam Guru Besar dan pakar Hukum Internasional/Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani, dan Laksdya TNI Irvansyah, Kepala Badan Keamanan Laut. Diskusi dimoderatori Emmanuel Josafat Tular, Tenaga Ahi Fraksi Partai NasDem di Badan Legislasi DPR.

“Diskusi ini menyikapi RUU perubahan UU Kelautan yang diusulkan DPD. Setelah masuk DPR, dibentuk pansus kemudian harus dibicarakan lintas komisi yakni Komisi I, III, IV, V, VI dan VII. Semua berkolaborasi menyatukan persepsi dalam rangka merevisi UU ini,” ungkap Sulaeman L Hamzah.

Sulaeman juga mengatakan, revisi UU itu sudah berjalan cukup baik. DPR terus menggelar FGD di berbagai daerah untuk mendengar masukan dari masyarakat dan pihak terkait.

“Ini semua dalam rangka menghimpun masukan untuk memperkaya materi muatan dan rumusan UU yang sedang berjalan ini,” tandasnya.

Sulaeman yang juga anggota Komisi IV DPR itu menegaskan, revisi UU tersebut juga akan semakin mempertajam proyeksi Badan Keamanan Laut (Bakamla) sebagai Indonesian Coast Guard.

“Pada intinya Bakamla diproyeksikan menjadi Indonesian Coast Guard sebagaimana di negara-negara lain. Pengalaman kita selama ini, tanggung jawab itu (terkait kelautan) ada di masing masing kementerian. Nampaknya ini ada kesulitan manakala ada penanganan masalah di lapangan,” ujar Legislator NasDem dari Dapil Papua tersebut.

(dis/*)

Kali ini, Sulaeman menggandeng Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelar Pelatihan Diversifikasi Produk Hasil Perikanan di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, Sabtu (28/10). Pelatihan ini diikuti puluhan ibu-ibu dari penjuru Merauke.

“Pelatihan ini agar masyarakat punya pengetahuan dan keterampilan dalam membuat diversifikasi pengolahan produk hasil perikanan sehingga, dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan nilai tambah hasil perikanan,” ujar Sulaeman.

Menurut Suleman, Papua mempunyai potensi besar produk perikanan yang belum dioptimalkan. Untuk itu, diperlukan langkah strategis guna memaksimalkan pengolahan hasil perikanan.

“Jadi peserta diajarkan untuk membuat produk dari ikan. Ada kaki naga ikan, keripik ikan, sosis ikan dan lainnya, untuk meningkatkan nilai tambah hasil perikanan,” tegasnya.

Lebih lanjut legislator dari dapil Papua itu menyatakan, sebagai provinsi baru, Papua Selatan membutuhkan pembangunan termasuk di sektor ekonomi kerakyatan. Diperlukan kerja sama pemerintah pusat, daerah, serta masyarakat untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi ini.(dis/*)

Bimtek tersebut diselenggarakan bekerja sama dengan Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Peserta yang hadir berasal dari 11 kelurahan di Distrik Merauke.

“Secara teknis kita lihat di sini sampah tidak membahayakan. Hanya penanganan sampah ini dari Dinas Lingkungan Hidup harus terpadu dan menjadi tanggung jawab kita semua,” ujar Sulaeman.

Sulaeman mengajak masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran akan penanganan sampah.

“Sangat dibutuhkan kesadaran untuk menanganinya supaya tidak menjadi masalah besar,” imbuhnya.

Legislator dari dapil Papua itu juga menyarankan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) membuat program-program yang solutif, inovatif, serta melibatkan masyarakat untuk penanganan sampah.

“Ayo kita sama-sama tangani supaya persoalan sampah bisa diantisipasi dari sekarang. Bantuan motor sampah sudah dibagikan untuk membantu mengangkut sampah di lingkungan. Kita akan terus bersinergi untuk menanggulangi sampah,” tegas Sulaeman.

(dis/*)

Bantuan istalasi air itu merupakan jawaban Sulaeman atas permintaan Yayasan Yamra untuk kebutuhan air bersih.

“Selama ini untuk 29 kabupaten di Papua, sebelum pemekaran, semua mendapatkan banyak bantuan. Setiap bantuan biasanya kami seleksi yang bisa kita layani. Tahun kemarin dibagikan ke gereja, masjid dan masih banyak yang harus kita tunaikan. Memang ini semua kesungguhan hati dari anggota DPR untuk turun ke lapangan,” ujar Sulaeman.

Sulaeman berharap bantuan itu dapat dimanfaatkan oleh Yayasan Yamra untuk memenuhi kebutuhan air bersih.

“Apa yang menjadi hak masyarakat kami berikan. Kami selalu laksanakan dengan tulus ikhlas,” tegas Legislator NasDem dari Dapil Papua itu yang akan kembali maju menjadi anggota DPR RI melalui Dapil Papua Selatan.

Ketua Yayasan Yamra Merauke, Faturrohman, menyampaikan terima kasih dan suka cita atas bantuan Sulaeman.

“Fasilitas ini bisa kami manfaatkan dan sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan air bersih setiap hari,” ujarnya.

(dis/*)

“Kalau pasar tidak sulit. Badan Karantina Pertanian selalu mengawasi ekspor. Hadir juga pengusaha dari NTB yang selama ini sudah melakukan ekspor vanili. Jadi kalau soal pasar kita tidak ragu,” kata Sulaeman dalam Bimtek Budidaya Tanaman Vanili di Papua Selatan dan Peluang Akses Pasar Internasional, di Merauke, Papua Selatan, Rabu (27/9).

Bagi Sulaeman, yang paling utama adalah kemauan dan kesiapan masyarakat petani vanili untuk sungguh-sungguh mengembangkan budidaya komoditas vanili. Di Merauke sudah ada tujuh hektare yang digarap petani vanili.

“Kita harapkan wilayah Merauke akan menjadi daerah pengespor hasil unggulan tanaman vanili ke luar negeri,” tandas Sulaeman.

(dis/*)

“Ini semua (investasi di Papua) masih meninggalkan masalah yang belum diselesaikan. Mau di Papua induk, Papua Barat, masalahnya kurang lebih sama,” ujar Sulaeman saat menerima audiensi Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (20/9).

Hadir dalam audiensi tersebut masyarakat adat dari Suku Wambon Kenemopte Kabupaten Boven Digoel, Suku Awyu Kabupaten Boven Digoel, Suku Marind Kabupaten Merauke, dan Sub Suku Afsya dari Kabupaten Sorong Selatan.

Dalam kesempatan tersebut Sulaeman menjelaskan, masyarakat adat kerap kali bersitegang dengan para investor, termasuk negara, dalam urusan investasi karena investasi dan pembangunan dianggap melanggar hak adat mereka.

“Tanah itu menjadi tumpuan mereka. Itu yang memberi makan kepada seluruh warga. Dengan pengertian itu, tanah menjadi sangat spesifik, tanah-tanah adat tidak bisa disalahgunakan,” ujarnya.

Legislator NasDem dari Dapil Papua itu menyayangkan sikap pemerintah atas konflik yang sering terjadi itu. Menurutnya, pemerintah belum berupaya maksimal untuk meminimalisasi atau menyelesaikan konflik yang terjadi.

“Jangankan investor dari luar, pemerintah saja tetap ada selisih paham dengan masyarakat adat. Karena memang cara penyelesaiannya tidak begitu smooth masuk pada apa yang diinginkan masyarakat adat,” tegasnnya.

Sulaeman menambahkan, investasi yang masuk ke suatu daerah adat harus dikomunikasikan dengan baik pada masyarakat adat. Investasi juga harus dipastikan tidak melanggar hak-hak adat.

Legislator NasDem itu mendesak agar RUU Masyarakat Hukum Adat (MHA) bisa segera dibahas dan disahkan menjadi UU. Beleid itu akan menjadi payung hukum untuk melindungi sekaligus menyelesaikan masalah-masalah yang menyangkut masyarakat adat.

“RUU MHA setidaknya bisa menjadi payung hukum bagi masyarakat adat. Kalau ini bisa segera disahkan, tentu menjadi kabar gembira bagi masyarakat adat,” pungkasnya.

(dis/*)

“Kami sangat memahami keluhan para peternak unggas, yang memang persoalan ini tidak hanya terjadi di Jawa tetapi juga di seluruh Nusantara,” ujar Sulaeman dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi IV DPR dengan Asosiasi Perunggasan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/9).

Sulaeman mengatakan dirinya kerap menjumpai adanya monopoli perusahaan besar di bidang peternakan. Perusahaan tersebut mengendalikan penjualan day old chicken (DOC)/anak ayam, pakan, dan seluruh kebutuhan peternakan.

“Itu semua terjadi sampai ke daerah. Memang sangat disesalkan. Kalau ini diatur dengan regulasi yang baik, diikuti dengan pengawasan yang baik, tentu tidak mungkin terjadi,” tegasnya.

Legislator dari dapil Papua itu mengatakan, pengaturan wilayah usaha diperlukan agar semua saling menghidupi. Tidak adanya pengaturan akan membahayakan para peternak kecil.

Lebih lanjut, Sulaeman juga menyoroti kebutuhan jagung sebagai pakan utama unggas. Menurutnya, jika produksi jagung dalam negeri belum bisa memenuhi, maka impor bisa menjadi alternatif.

“Tapi ini harus juga diatur sedemikian rupa, jangan sampai kesulitan ini terus menjerat peternak unggas,” pungkasnya.

(dis/*)

“Ini juga penting bagi ekologi dan nelayan itu sendiri. Kami mencatat bahwa rencana pungutan PNBP yang dilakukan KKP justru memicu atau menimbulkan konflik di tingkat tapak (unit paling dasar), terutama dalam penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur,” ujar Sulaeman dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri KP, Sakti Wahyu Trenggono, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (14/9).

Sulaeman menegaskan, kondusivitas nelayan dalam bekerja perlu diperhatikan. Infrastruktur dan SDM perlu disiapkan untuk menjalankan kebijakan penangkapan ikan terukur yang akan dimulai 2024.

Legislator dari dapil Papua ini meminta KKP melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan terhadap aturan turunan penangkapan ikan terukur.

Menurut dia, KKP juga harus secara transparan menjelaskan terkait dengan pendistribusian kuota penangkapan ikan per kapal di pelabuhan pangkalan.

“Kami juga meminta agar KKP memitigasi dinamika dan dampak yang akan terjadi atas penerapan kebijakan tersebut sehingga kebijakan ini dapat berjalan dengan baik,” tegasnya.

Sulaeman menegaskan, KKP harus terus mendorong program dan kegiatan yang benar-benar berdampak pada keberlanjutan usaha yang dilakukan nelayan, baik perikanan tangkap ataupun perikanan budidaya.

Ia memberikan contoh program pembuatan pakan mandiri bagi pembudidaya ikan, karena pakan adalah komponen utama dalam kegiatan budidaya yang saat ini harganya sangat mahal.(dis/*)

“Saya minta kalau belum dianggarkan, sebisa mungkin dimasukkan entah dalam bentuk program atau apa sehingga terlihat Inpres ini ada gunanya. Kalau tidak hampir tidak diperhatikan sama sekali,” ujar Sulaeman dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo membahas rencana kerja anggaran (RKA) 2024, di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (7/9).

Inpres yang dikomandoi Wakil Presiden Ma’ruf Amin itu terlihat belum terealisasi secara maksimal untuk menyejahterakan masyarakat Papua dan Papua Barat.

“Padahal Inpres ini dua kali terbit. Pertama 2017, tapi sampai dengan akhir masa jabatan kemarin tidak selesai. Lalu 2020 juga diterbitkan lagi dan sampai sekarang memang belum ada realisasinya,” tegas Sulaeman.

Dalam rapat tersebut Sulaeman juga meminta Kementan memperhatikan daerah perbatasan. Ia meminta anggaran pengembangan kawasan perbatasan ditingkatkan.

“Kalau bisa itu anggaran untuk perbatasan dinaikkan menjadi Rp10 miliar karena di wilayah Papua ada tujuh distrik yang berbatasan langsung dengan PNG,” katanya.

Legislator NasDem dari Dapil Papua itu juga mengusulkan agar program pengembangan kawasan yang direncanakan di Skouw, Jayapura, digeser ke Merauke karena sudah banyak program pertanian di Skouw.

“Kalau bisa kita posisikan di Merauke, sehingga bisa mendukung kegiatan di Papua Selatan,” imbuhnya.

Secara keseluruhan, tandas Sulaeman, Fraksi Partai NasDem DPR mendukung pagu anggaran Kementan TA 2024 sebesar Rp14,66 triliun. Sulaeman juga mengapresiasi Kementan yang pada 2022 dan 2023 mampu memenuhi kebutuhan komoditas strategis nasional.(dis/*)

“Kami meminta Bapanas untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk mengantisipasi dampak El Nino terhadap stabilitas pasokan dan ketersediaan pangan nasional,” ujar Sulaeman dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengam Badan Pangan Nasional, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (7/9).

Sulaeman juga meminta Bapanas mengantisipasi tingginya harga beras di beberapa daerah yang sudah melampaui harga eceran tertinggi (HET) agar tidak berkepanjangan.

“Ini keluhan masyarakat, makin hari makin nyata kita lihat di lapangan,” tandasnya.

Legislator dari Dapil Papua itu meminta pemerintah mengkaji ulang Peraturan Badan Pangan Nasional No.6/2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras. Menurutnya, HPP yang ditentukan masih terlampau rendah jika dibandingkan harga yang ditawarkan para pedagang.

“Dengan begitu kita berharap para petani akan lebih tertarik untuk menjual gabah atau berasnya di Bulog. Penyerapan yang rendah di Bulog, kita tidak juga salahkan, akibat dari peraturan badan pangan ini,” tegasnya.

Terkait rencana kerja Bapanas dalam pengendalian kerawanan pangan dan pemantapan kewaspadaan pangan, Sulaeman meminta agar program tersebut dapat diprioritaskan ke wilayah atau daerah yang memiliki tingkat kerawanan pangan yang tinggi, seperti Papua. (dis/*)