Dalam kesempatan itu, Syarief menerima beberapa aspirasi, termasuk keinginan percepatan peresmian Jembatan Sungai Sambas Besar yang telah rampung dibangun.

“Terkait peresmian Jembatan Sungai Sambas Besar, ini merupakan harapan mereka terutama masyarakat di beberapa kecamatan di sana. Ya selama ini penyeberangan menggunakan feri. Dengan adanya jembatan ini kan pengen bagaimana mencoba itu. Mereka minta bagaimana supaya bisa digunakan, karena pekerjaan sudah selesai,” kata Syarief.

Jembatan Sungai Sambas Besar mulai dikerjakan pada 2021 dengan anggaran APBN 2021-2024 senilai Rp479,7 miliar. Saat ini konstruksi jembatan telah selesai dan sudah dilaksanakan uji laik fungsi guna memastikan jembatan dalam kondisi baik secara sistem dan struktur.

Jembatan itu menghubungkan Kecamatan Tebas menuju Kecamatan Tekarang dan merupakan aksesibilitas koridor kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia.

“Tapi tentu nanti secara resmi akan diresmikan oleh Presiden atau siapa yang mewakili. Untuk itu sebelum menuju peresmian, karena ini menjelang bulan suci Ramadan dan Idul Fitri, tentu bagaimana supaya diberikan izin pakai,” ujar Syarief.

Legislator dari Dapil Kalbar I (Sambas, Bengkayang, Kota Singkawang, Landak, Kayong Utara, Ketapang, Kota Pontianak, Mempawah, dan Kubu Raya) itu sudah berkoordinasi dengan Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum untuk pembukaan jembatan tersebut. Hasilnya jembatan bisa digunakan sementara untuk menunjang mobilitas masyarakat menjelang Ramadan.

Selain itu, Syarief juga menerima aspirasi lain di antaranya, perbaikan jalan-jalan yang menjadi akses perbatasan Indonesia-Malaysia. Juga terkait dana bagi hasil perkebunan, termasuk perbaikan infrastruktur yang rusak akibat banjir.

“Karena dia (Sambas) daerah cukup besar perkebunan, kenapa dananya lebih kecil dari daerah yang berdekatan. Umpamanya Kota Singkawang, kebun sawitnya tidak begitu besar tapi lebih besar (dana bagi hasil),” ujar Syarief.

(RO)

“Saya melihat progres terhadap relokasi jalan pelabuhan internasional ini, mudah-mudahan November sudah bisa selesai,” ujar Syarief saat kunjungan kerja di kantor Pelindo Solusi Logistik Dept Proyek Kijing, Mempawah, Kalimantan Barat, Rabu (22/1/2025).

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Kalimantan Barat I (Kabupaten Bengkayang, Kayong Utara, Ketapang, Kubu Raya, Landak, Mempawah, Sambas, Kota Pontianak, dan Kota Singkawang) itu mengungkapkan, progres pembangunan pelabuhan yang merupakan relokasi dari pembangunan di Sungai Sui Duri-Mempawah, sudah mencapai 50%.

Menurutnya, pembangunan jalan tersebut diharapkan dapat mengurai kemacetan yang mengular panjang, terlebih jika musim hujan melanda daerah tersebut.

“Kita berharap ketika nanti pelabuhan sudah mulai beroperasi secara normal, secara efektif, ya tentunya akan mengurangi kemacetan,” ujarnya.

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan Kepala Tugas Pelaksana Balai BPJN Kalimantan Barat dan Petugas Pelaksana PT Pelindo, ia optimistis jalan akses Pelabuhan Internasional Kijing akan rampung sesuai rencana.

“Semoga pelaksanaan pekerjaan ini sesuai rencana, jadi bisa diselesaikan di bulan November 2025, sehingga bisa membantu untuk mengurangi kemacetan,” pungkasnya.

(Safa/*)

Tujuan kunjungan kerja tersebut adalah untuk membawa pesan penting terkait pemerataan pembangunan dan optimalisasi pengelolaan kekayaan alam di daerah.

“Potensi besar ini harus dikelola dengan bijak. Jangan sampai kekayaan alam hanya menjadi cerita tanpa memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ungkap Syarief.

Disampaikan Syarief, Kalimantan Barat memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti hasil hutan dan perkebunan sawit serta bauksit, yang memiliki potensi besar sebagai salah satu penggerak ekonomi nasional. Oleh sebab itu, pemanfaatan sumber daya alam itu perlu diiringi dengan strategi keberlanjutan yang lebih matang.

“Potensi besar ini harus dikelola dengan bijak. Jangan sampai kekayaan alam hanya menjadi cerita tanpa memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Syarief yang sudah tiga periode duduk di Senayan, juga menekankan keberagaman budaya dan peningkatan infrastruktur harus menjadi fondasi untuk mempercepat pengembangan sektor perdagangan, industri, dan pariwisata.

Meski inflasi di Kalimantan Barat tercatat hanya 1,58% (yoy) pada Oktober 2024, jauh lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 2,51%, akan tetapi pertumbuhan ekonomi masih tertinggal dibandingkan rata-rata regional Kalimantan.

Pada kuartal II-2024, pertumbuhan ekonomi provinsi it mencapai 4,76%, di bawah rata-rata regional Kalimantan sebesar 5,22%.

“Kami melihat potensi untuk pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, asalkan pemerintah daerah dan pusat mampu bersinergi dalam pengelolaan anggaran dan implementasi program-program strategis,” imbuhnya.

legislator NasDem dari Dapil Kalbar I (Sambas, Bengkayang, Kota Singkawang, Landak, Kayong Utara, Ketapang, Kota Pontianak, Mempawah, dan Kubu Raya) itu juga menyoroti efektivitas pengelolaan dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Menurutnya, dana itu harus menjadi instrumen utama untuk mengurangi ketimpangan wilayah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

Mewakili Banggar DPR, Syarief meminta agar Kementerian Keuangan memberikan perhatian khusus pada tantangan administratif yang dihadapi pemerintah daerah dalam pencairan dana.

“Kami ingin memastikan bahwa dana TKDD benar-benar digunakan untuk program-program yang berdampak langsung, seperti peningkatan infrastruktur desa, pendidikan, dan mitigasi perubahan iklim,” terangnya.

Syarief berharap Kalimantan Barat tidak hanya menjadi daerah penghasil sumber daya alam mentah, tetapi juga pusat industri pengolahan dan inovasi yang memberikan nilai tambah lebih besar.

“Kami ingin Kalimantan Barat menjadi contoh bagaimana kekayaan alam dapat diolah secara berkelanjutan untuk kemakmuran rakyat,” tukas Ketua DPW NasDem Kalimantan Barat itu.

(dpr.go.id/*)

“Tax amnesty memungkinkan dana yang selama ini berada di luar negeri untuk kembali ke Indonesia. Dengan skema pengampunan pajak yang tepat, kita bisa menarik dana itu sekaligus memperkuat likuiditas nasional,” ungkap Syarief saat Kunjungan Kerja Banggar DPR di Kantor Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak, Kamis (28/11).

Wacana pemberlakuan Tax Amnesty Jilid III mengemuka setelah DPR resmi memasukan RUU Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2025. Upaya itu dilakukan sebagai salah satu langkah strategis guna menutup defisit anggaran yang mencapai sekitar Rp600 triliun.

“Kebijakan ini juga mendukung pembangunan nasional, karena tax amnesty bukan sekadar penerimaan pajak, melainkan juga cara menghidupkan kembali kepercayaan wajib pajak yang selama ini mungkin enggan mengungkap aset mereka karena khawatir dikenakan sanksi berat,” terang Syarief.

Kebijakan Tax Amnesty Jilid I Tahun 2016 mampu memperoleh deklarasi dari dalam negeri mencapai Rp2.217 triliun, deklarasi luar negeri mencapai Rp896 triliun, dan repatriasi mencapai Rp131 triliun.

Lalu, pada Jilid II Tahun 2022, kebijakan itu berhasil memperoleh deklarasi dalam negeri dan repatriasi sebesar Rp8,84 triliun dan investasi sebesar Rp617,24 miliar serta harta deklarasi luar negeri Rp798,07 miliar.

Mengetahui angka tersebut, Syarief melihat hanya sebagian kecil dana repatriasi yang bisa diperoleh. Menurutnya, hal itu bisa terjadi karena kurangnya pengawasan terhadap dana yang telah diampuni sehingga banyak yang kembali ‘hilang’ ke luar negeri.

“Kita harus belajar dari pengalaman. Jika tax amnesty hanya mengulang pola lama, maka manfaatnya akan terbatas. Perlu ada mekanisme pengawasan ketat agar dana yang masuk benar-benar berkontribusi pada perekonomian nasional,” tandas legislator NasDem dari Dapil Kalbar I (Sambas, Bengkayang, Kota Singkawang, Landak, Kayong Utara, Ketapang, Kota Pontianak, Mempawah, dan Kubu Raya) itu.

Di sisi lain, berdasarkan laporan yang diterima, sejumlah kalangan pekerja dan pelaku usaha kecil menyayangkan pemberlakuan kembali kebijakan tax amnesty. Pasalnya, wajib pajak yang selama ini taat membayar pajak, merasa kebijakan itu lebih menguntungkan mereka yang kerap menghindari kewajiban pajak.

“Kuncinya adalah transparansi. Pemerintah harus memastikan bahwa manfaat tax amnesty dirasakan oleh semua, bukan hanya segelintir orang. Skema ini harus dirancang agar dampaknya merata, termasuk menciptakan lapangan kerja baru dan mendukung UMKM,” pungkasnya.

(dpr.go.id/*)

“Desa tentu sebagai ujung tombak pemerintah yang terbawah, karena di situ berhimpunnya masyarakat, sehingga dengan demikian desa harus menjadi ujung tombak yang dapat menggerakkan potensi-potensi yang ada,” ungkap Syarief dalam Rapat Kerja Komisi V DPR dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/11).

Menurut Syarief, desa sudah menjadi salah satu faktor terpenting dalam pembangunan negara dan masyarakat. Negara juga sudah serius dalam mengembangkan desa-desa dengan membentuk suatu kementerian.

“Desa merupakan pemerintahan otonom tingkat tiga. Kenapa? Karena dia punya kementerian sendiri. Kementerian Desa ini awalnya sebagai koordinasi antara kementerian, tapi ditingkatkan menjadi kementerian teknis,” jelasnya.

Legislator NasDem tiga periode itu memberikan dukungan penuh kepada Kementerian Desa dan PDT agar optimistis dalam bekerja ke depan, meskipun dengan anggaran yang terbatas. Kementerian itu, menurut Syarief, bersinggungan dengan banyak kementerian/lembaga lain yang dapat dirangkul untuk berkolaborasi.

“Pak Menteri jangan pesimis dengan anggaran yang Rp2 triliun. Kementerian Desa juga berfungsi mengkoordinasikan lintas sektoral yang ada. Terus terang banyak sektor yang masuk, sosial, Kementerian PUPR, juga kemudian kementerian-kementerian yang lain. Ini dalam rangka untuk mendongkrak percepatan pembangunan desa,” tandasnya.

Legislator NasDem dari Dapil Kalbar I (Sambas, Bengkayang, Kota Singkawang, Landak, Kayong Utara, Ketapang, Kota Pontianak, Mempawah, dan Kubu Raya) itu berharap ada inovasi-inovasi baru untuk mengentaskan desa-desa tertinggal menjadi desa mandiri.

“Saya bersyukur di Kalbar dari lima tahun yang lalu baru ada satu desa mandiri, sekarang sudah ribuan desa mandiri. Ini perlu juga menjadi motivasi daerah lain bagaimana mempercepat desa mandiri,” tukasnya.

(dis/*)

“Kan kita sudah alokasikan sekitar 80-an triliun rupiah dalam rangka menyelesaikan prioritas infrastruktur, termasuk pembangunan gedung-gedung, jalan, bandara, dan sarana air bersih. Ini harus kita selesaikan sesuai dengan target yang telah ditentukan pemerintah supaya proses pembangunan IKN bisa efektif sesuai yang direncanakan, yakni rampung pada 2045,” tegas Syarief di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8).

Legislator NasDem dari Dapil Kalimantan Barat I (Sambas, Bengkayang, Kota Singkawang, Landak, Kayong Utara, Ketapang, Kota Pontianak, Mempawah, dan Kubu Raya) itu mengungkapkan, Badan Anggaran DPR RI akan terus mengawal pembangunan IKN melalui fungsi pengawasan. Rinciannya akan dibahas dalam rapat-rapat di panitia anggaran termasuk juga rapat-rapat yang dilakukan komisi-komisi terkait bersama kementerian pada saat pembahasan anggaran tahun 2025.

“Karena tentu kita akan lihat arah daripada anggarannya supaya berjalan efisien, efektif, produktif. Maka tentu Banggar yang merupakan perwakilan dari setiap fraksi akan melihat urgensi setiap anggaran yang diajukan oleh pemerintah,” terang Syarief.

Syarief yang juga Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, mengharapkan kesepakatan anggaran yang dicapai dapat menggambarkan kondisi ideal dan seimbang sehingga pemerintah tidak mengalami kesulitan di kemudian hari. Terlebih, akan ada transisi ke pemerintahan baru.

“Tentu akan mengakomodir juga visi-misi yang disampaikan pemerintahan baru yang disampaikan pada saat kampanye. Untuk itu kita harapkan anggaran yang kita setujui itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang menjadi harapan masyarakat,” pungkas Syarief.

(dpr.go.id/*)

Menurut laporan yang diterima Syarief, tenda dengan ukuran 18×24 meter diisi oleh sekitar 225 orang, sehingga menciptakan kondisi yang jauh dari kata nyaman, terutama bagi para lansia.

Legislator NasDem dari Kalimantan Barat itu mengungkapkan bahwa dengan kapasitas tenda yang tidak memadai tersebut, para jemaah haji khususnya lansia, kesulitan untuk beristirahat dan bergerak.

“Kondisi ini sangat memprihatinkan, mengingat banyaknya jumlah lansia di antara jemaah kita. Mereka membutuhkan ruang yang lebih luas untuk beristirahat dengan layak,” ujar Syarief, di Arafah, Sabtu (15/6).

Situasi tersebut diperparah dengan sejumlah lansia yang harus segera dilarikan ke rumah sakit setempat akibat kondisi kesehatan yang memburuk di tengah kepadatan tersebut. Beberapa lansia mengalami dehidrasi dan kelelahan ekstrem, yang merupakan risiko serius dalam iklim panas di Arafah.

Ditambahkan anggota Komisi V DPR itu, para petugas haji di lapangan juga mengakui bahwa pengaturan tenda yang sempit menimbulkan tantangan dalam memberikan pelayanan optimal kepada para jemaah, terutama yang membutuhkan perhatian khusus seperti lansia.

Syarief menekankan pentingnya evaluasi dan perbaikan segera dari pihak penyelenggara haji untuk memastikan kondisi yang lebih baik di masa mendatang. Kementerian Agama RI, yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan haji, diharapkan dapat memberikan penjelasan serta solusi atas permasalahan ini.

“Kita perlu memastikan bahwa semua jemaah, terutama yang berusia lanjut, mendapatkan kenyamanan dan keamanan selama menjalankan ibadah haji. Ini adalah tanggung jawab kita bersama,” tegas Syarief.

Tenda-tenda di Arafah memang menjadi salah satu tantangan tersendiri dalam pelaksanaan haji setiap tahunnya. Dengan jumlah jemaah yang mencapai ratusan ribu, pengelolaan logistik dan akomodasi harus dilakukan dengan sangat cermat. Kesehatan dan keselamatan jemaah haji, terutama kelompok rentan seperti lansia, harus menjadi prioritas utama.

Situasi ini memanggil perhatian seluruh pihak terkait untuk segera bertindak. Evaluasi menyeluruh terhadap kondisi tenda dan fasilitas di Arafah diharapkan bisa membawa perbaikan signifikan dalam pelaksanaan haji di tahun-tahun mendatang.

“Kita tidak boleh lengah, setiap jemaah memiliki hak untuk beribadah dengan tenang dan nyaman,” pungkas Syarief.

(dpr.go.id/*)

Hal itu ia sampaikan merespons beberapa bus untuk study tour para siswa yang kerap mengalami insiden, mulai dari kecelakaan hingga terbakar. Teranyar, sebuah bus rombongan pelajar asal Cirebon terbakar di area parkir Senopati, Yogyakarta.

“Saya harap supaya Kementerian Perhubungan maupun dari pihak kepolisian yang menangani lalu lintas, hal seperti ini harus menjadi perhatian. Pengawasan harus dilakukan sesuai SOP (standard operating procedur). Apalagi, bus-bus tersebut diperuntukkan komersial,” ujar Syarief dalam keterangannya, Rabu (29/5).

Syarief mengusulkan, seharusnya pihak bus sebelum beroperasi wajib menyampaikan kepada Dinas Perhubungan setempat dan pihak kepolisian. Kemudian juga sopir harus dalam keadaan fit. Hal ini agar kendaraan tersebut termonitor dan dalam kategori layak jalan.

Syarief menilai SOP yang ada sudah baik seperti pengawasan timbangan, kecepatan serta kelengkapan keselamatan kendaraan. Namun, kelemahannya ada pada saat pelaksanaan di lapangan.

Legislator dapil Kalbar I (Sambas, Bengkayang, Kota Singkawang, Landak, Kayong Utara, Ketapang, Kota Pontianak, Mempawah, dan Kubu Raya) ini menegaskan, setiap kelalaian harus ditindak tegas agar ke depan ada efek jera dan kejadian serupa minim terjadi. Bila perlu, harus ada pemberhentian oknum di institusi terkait, termasuk pencabutan izin PO Bus.(dpr.go.id/*)

“Artinya, ketika ada sesuatu peristiwa, bukan nyamuknya yang dibunuh, tetapi kelambunya yang dibakar. Kalau nyamuknya yang dimatikan kan memang nyamuk yang menyebabkan orang digigit. Tapi kalau kelambu dibakar, ini kan bisa rumah yang nanti terbakar. Jadi ketika ada sesuatu, itu berpikirnya tidak terfokus,” kata Syarief di Jakarta, Senin (20/5).

Pelarangan kegiatan study tour dikeluarkan sejumlah daerah menyusul terjadinya kecelakaan yang menimpah rombongan study tour pelajar SMK Lingga Kencana di Jalan Raya Ciater, Subang, Jawa Barat.

Menurut Syarief, kecelakaan tersebut terjadi bukan hanya kesalahan study tournya saja. Untuk itu, ia meminta agar ada evaluasi pada pengemudi, perusahaan transportasi, dan petugas.

Para sopir dan kondektur harus dipastikan dalam keadaan prima, memahami medan, dan selalu menyiapkan langkah antisipatif dengan mengecek kondisi kendaraan.

“Terjadinya kecelakaan ini karena apa? Apa karena rem blong atau sopirnya ngantuk atau apa? Kalau rem blong, berarti dia memeriksakan nggak kendaraannya? Sesuai SOP nggak waktu dia jalan? Jadi jangan digeneralisir,” kata dia.

“Ketika sopirnya ngantuk, mungkin dia sudah jalan kemarin. Beban waktu menjadikannya kurang prima, karena dia jalan lagi,” sambungnya.

Bagi perusahaan transportasi, lanjut Syarief, harus dipastikan memelihara kendaraan secara teratur dan memastikan seluruh hal teknis dalam keadaan baik.

“Nah bagaimana pengawasan di lapangan, petugas kerja untuk ini enggak? Makanya tidak hanya menghukum sopirnya, kasihan keluarganya. Akibat kecelakaan yang mungkin saja bukan hanya kesalahannya dia saja. Kan kalau mobil blong bukan salah dia. Pemiliknya yang tidak cek, kenapa tidak dicek, ya mungkin karena pengawasannya kurang ketat,” tandasnya.

Legislator dari dapil Kalimantan Barat I (Sambas, Bengkayang, Kota Singkawang, Landak, Kayong Utara, Ketapang, Kota Pontianak, Mempawah, dan Kubu Raya) itu mendesak instansi terkait untuk menginvestigasi kecelakaan itu secara menyeluruh.

“Jadi bukan hanya sopirnya dianggap lalai dan dia dipidana, tetapi harus dilihat kenapa musibah itu sampai terjadi. Kalau memang ada kesalahan perusahaannya, cabut izinnya dan diberikan sanksi hukum yang setimpal,” tukas Syarief.

(dis/*)

Dalam pertemuan tersebut, salah seorang tokoh masyarakat setempat, Munir, mengaku sangat tersentuh dengan aspirasi yang dibawa Syarief ke desa tersebut. Mustafa menyampaikan terima kasihnya atas aspirasi Syarief yang sudah dialokasikan untuk madrasah di desa tersebut yang manfaatnya bisa dirasakan.

“Kami sebagai warga mengucapkan terima kasih. Selaku pengelola Yayasan Madrasah Al-Munir sangat merasakan aspirasi beliau dengan mendapatkan manfaat berupa MCK (mandi cuci kakus). Pondok pesantren kami mendaptkan wc, tempat wudu. Ini merupakan aspirasi Syarief Abdullah,” ungkap Munir.

Bukan hanya itu, Munir juga menyampaikan, masyarakat Desa Semparong banyak mendapatkan bantuan bedah rumah melalui aspirasi Syarief Abdullah.

“Penerima manfaat bantuan ada 12 rumah di dusun kami, dapat bantuan bedah rumah. Ini masyarakat harus tahu,” tegas Munir.

Munir juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama kompak memperjuangkan kembali Syarief Abdullah menjadi anggota DPR RI.

“Saya mengajak masyarakat untuk memilih pemimpin yang sidik, amanah, fathonah, dan tablig. Empat hal itu ada pada pak Syarief Abdullah,” tukasnya.

Menanggapi hal tersebut, Syarief juga menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya dan menjadi amanah yang saat ini sudah dua periode menduduki anggota DPR RI.

Syarief yang juga Wakil Ketua Banggar DPR RI itu menyampaikan terkait aspirasi infrastruktur dan bansos wewenangnya ada di kabupaten atau provinsi.

Selain itu, Syarief juga mengungkapkan bahwa untuk Kabupaten Mempawah, dia sedang memperjuangkan tiga ruas jalan, meskipun itu merupakan wewenang kabupaten atau provinsi.

“Di Mempawah ini ada tiga ruas jalan yang saya masukkan melalui kewenangan kabupaten. Cuma tidak berhasil sehingga akan dibantu pusat,” kata Legislator NasDem dari Dapil Kalimantan Barat I (Sambas, Bengkayang, Kota Singkawang, Landak, Kayong Utara, Ketapang, Kota Pontianak, Mempawah, dan Kubu Raya) itu.

Menurut Ketua DPW Partai NasDem Kalimantn Barat itu, jika masyarakat menghendaki perwakilan dari pusat, provinsi dan kabupaten, sebaiknya linier dari Fraksi Partai NasDem. Itu akan lebih mudah untuk berkoordinasi.

“Kalau ada perwakilan dari NasDem di kabupaten, provinsi sampai tingkat pusat, akan lebih mudah berkoordinasi. Jadi saat memilih wakil rakyat harus cerdas. Meskipun suara saya tidak signifikan di sini, tapi program saya sampai dan dirasakan masyarakat,” pungkas Syarief.

(mus/*)

Dalam kesempatan tersebut, anggota Komisi V DPR RI itu berharap, pada 2024 nanti bisa menjadi penentu untuk memaksimalkan program-program yang dibawanya sehingga bisa terealisasi dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, di tahun 2014 nanti dirinya berharap bisa menduduki posisi yang strategis di Senayan.

Sebelumnya, Syarief tercatat pernah menduduki sebagai Sekretaris Fraksi Partai NasDem, Wakil Ketua Komisi V DPR RI serta Wakil Ketua Banggar DPR RI.

“Saya tidak meminta jabatan, hanya dipercaya untuk menduduki posisi itu sebagai bentuk penghargaan,” jelasnya.

Ketua DPW NasDem Kalimantan Barat itu juga menegaskan, pada mulanya posisi itu banyak yang diminati orang, namun bagi Syarief, meski sempat menolak, karena itu merupakan tugas partai, maka dirinya melaksanakan perintah tersebut.

“Alhamdulillah saya di Banggar bisa lebih berbuat lagi, lebih luas untuk meyalurkan pembangunan di Kalimantan Barat,” terangnya.

Melalui palu dirinya sebagai pimpinan di Badan Anggaran DPR RI kini pengabdiannya sebagai wakil rakyat bisa lebih banyak berbuat untuk kemajuan dan pembangunan di Kalimantan Barat.

Syarief juga menuturkan, DPR merupakan kepanjangan masyarakat. Anggota DPR itu tambahnya, adalah jembatan antara masyarakat dengan pemerintah dan pemerintah dengan masyarakat.

“Itulah tugas sebagai wakil rakyat. Maka ketika siapa pun telepon, saya angkat karena ini merupakan adab menghargai orang yang ingin dalam berkomunikasi. Mudah-mudahan tetap istiqomah,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, salah satu tokoh dari masyarakat Desa Mekar Sari, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, H. Kohar mengapresiasi sosok Syarief Abdullah Alkadrie yang merupakan satu-satunya anggota DPR RI dari Dapil Kalimantan Barat yang tidak pernah mematikan komumikasi handhphone dengan masyarakat.

“Saya apresiasi dengan beliau ini, yang selalu terbuka membuka komunikasi dan tidak ada jarak untuk komunikasi. Saya ketika telepon beliau, berapa menit selalu diangkat,” urai Kohar.

Sehingga, tambah perwakilan tokoh masyarakat tersebut berharap mudah-mudahan Syarief terpilih kembali sebagai anggota DPR RI untuk wakilnya di pusat.

“Beliau ini merupakan satu-satunya anggota DPR RI yang sangat aktif turun langsung ke lapangan,” urainya.

(mus/*)

“Kita akan bangun jembatan gantung penrangan dari Desa Munggu Mas dan Padi Jaya. Mudah-mudahan tahun ini bisa terealisasikan,” ungkap Syarief saat meninjau lokasi yang juga dihadiri tokoh masyarakat dan perangkat desa.

Jembatan tersebut menjadi harapan masyarakat yang menghubungkan empat desa sehingga pembangunan tersebut betul-betul sangat diharapkan masyarakat.

Sebagaimana yang pernah dibangun melalui aspirasi anggota Komisi V DPR RI itu yang menghubungkan Desa Sungai Segak Kabupaten Landak yang menghubungkan dengan Kuala Mandor B, Kabupaten Kuburaya.

“Saya berharap kepada masyarakat dan tokoh masyarakat di sini agar terlebih dulu melakukan sosialisasi. Saya minta kepada masyarakat, pembangunan ini betul-betul didukung masyarakat. Kalau tidak kondusif, tentu kita akan evaluasi,” terangnya.

Legislator NasDem dari Dapil Kalimantan Barat I (Sambas, Bengkayang, Kota Singkawang, Landak, Kayong Utara, Ketapang, Kota Pontianak, Mempawah, dan Kubu Raya) itu menegaskan bahwa jembatan tersebut bisa terealisasi jika masyarakat mendukung.

“Jadi sekarang tergatung masyarakatnya, kalau jembatan ini keperluannya untuk masyarakat seharusnya didukung, karena ini paling tidak mengurangi pembiayaan penyeberangan. Dengan adanya jembatan gantung ini masyarakat menyeberang tidak bayar dan hadirnya jembatan gantung ini juga akan pasti menjadi salah satu tempat wisata masyarakat untuk berfoto,” ungkapnya.

Wakil Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu berharap kepada masyarakat dari empat desa ini untuk mendukung pembangunan ini.(mus/*)

Agenda kunjungan Syarief yang juga Anggota DPR RI Fraksi NasDem tersebut turut didampingi Ketua DPD NasDem Kabupaten Ketapang, Junaidi beserta rombongan, serta sejumlah jajaran pengurus NasDem Kalbar.

Pada kesempatan itu Syarief memberikan semangat dan angin segar kepada para kader-kader NasDem Ketapang dengan riuh gempita diiringi Motor Benelli yang dikenakannya bersama dengan rombongan RX King dengan mengibarkan bendera Partai NasDem.

Dalam orasi politiknya Ketua Teritorial Pemenangan NasDem di Kalimantan itu menaruh harapan besar kepada Partai NasDem Ketapang, untuk ke depannya dapat meraih perbaikan dan perubahan.

“Minimal dari yang belum ada perwakilan bisa mengutus sebagai kepanjangan daerahnya dan saya berharap Kabupaten Ketapang di DPRD Provinsi paling tidak ada dua yang mewakili sehingga NasDem Ketapang bisa menjadikan kadernya nanti bisa mengusung dan menjadikan kadernya sebagai kepala daerah,” kata Syarief.

Dirinya juga menceritakan perjalanan saat mengusung kadernya sebagai Calon Bupati Ketapang Junaidi yang juga sebagai Ketua DPD NasDem Ketapang, pada kesempatan itu keduanya melintasi jalan yang diapit oleh perkebunan dengan kondisi jalan yang terjal bergelombang.

“Tapi alhamdulillah sekarang walaupun masih ada beberapa, tapi sekarang loncatannya cukup cepat kalau tidak terjadi covid mungkin bisa selesai sampai ke Manis Mata,” papar dia.

Menurutnya hal tersebut tidak terlepas hubungan antara komunikasi yang terkoneksi antara legislatif dan eksekutif sehingga itu bisa diperjuangkan.

“Karena kebetulan kita punya eksekutif yang kita usung pada waktu itu kita jadikan sebagai gubernur, kemudian ada anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten dari NasDem tentu itu semua mudah untuk mengusul dan memperjuangkan Kabupaten Ketapang agar lebih maju,” demikian pungkas dia.

(WH)

“Itu semua tergantung dari kakak sekalian yang menjawab, karena tanpa ada semangat dan kekuatan untuk melakukan kerja nyata itu hanya berhalusinasi, tapi kalau ada semangat, ada keinginan dan kemauan, semua itu saya yakin itu akan terwujud,” kata Syarief saat melakukan agenda kegiatan safari politiknya ke kabupaten Ketapang dan Kayong Utara, Kamis (14/12).

Menurut Syarief Abdullah, NasDem pada awalnya pada tahun 2014 berkompetisi hanya bermodal tekad dan semangat ada kemauan yang sama ada kekompakan antara satu dengan yang lain, bahkan tidak memiliki eksekutif belum punya legislatif kemudian dana hanya secukupnya.

“Tapi kita bisa mewakili kompetisi tingkat nasional bisa memberangkatkan DPR RI dan semua kabupaten dan level provinsi terisi penuh pada waktu itu, sekarang ini kita sudah punya DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten. Saya yakin kalau ada semangat punya kekompakan dan kemauan dan rasa optimis itu bisa kita rebut kemenangan pemilu 2024 mendatang,” tegasnya di hadapan para kader yang hadir seraya para pengurus menjawab Hidup NasDem Hidup NasDem.

Selain itu politisi dari NasDem tersebut berharap bangun kekompakan tidak saling memotong sesama teman.

“Saya berharap kepada teman teman bekerja dengan kompak dan berkompetisi di luar tapi di dalam bersama, tidak saling membunuh diantara calon, jangan saling memotong teman biarkan saja berjalan, jangan biru sama biru yang berlogo NasDem tapi mungkin biru warna lain selain logo partai NasDem,” pungkasnya.

(RO/*)

Agenda kunjungan ini, dikomandoi langsung oleh Ketua DPW Partai NasDem H. Syarief Abdullah Alkadrie, Bendahara DPW Siti Sunarty, Wakil Ketua DPW H. Hadijah Fitriah dan Ketua DPD Ketapang Junaidi serta di dampingi Pengurus Sayap DPW Petani.

Kegiatan tersebut dalam rangka menghadiri konsolidasi sekaligus pelantikan pengurus tingkat Ranting Kecamatan Desa di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara.

Junaidi berharap, dengan kunjungan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Kalbar Ini dapat memberikan semangat para kader dan caleg dalam menghadapi pemilu 14 Februari 2024 mendatang. Sehingga tujuan besar partai NasDem dapat tercapai.

“Semoga dengan kehadiran pak Ketua DPW Partai NasDem bapak Syarief ini bisa memberikan semangat kader dan caleg sehingga dapat memenangkan partai NasDem di pemilu mendatang,” kata Ketua DPD Ketapang, Junaidi.

Junai panggilan karibnya meyakini bahwa kerja keras pengurus siap tancap gas dan sudah mempersiapkan caleg-caleg berkualitas

“Sehingga target partai NasDem di pemilu 2024 dapat terwujud,” harapnya.

(RO/*)

Selain diisi penyampaian materi Empat Pilar MPR yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika, acara itu juga diisi dengan dialog interaktif dan menyerap berbagai masukan aspirasi masyarakat, terkait pendidikan, infrastruktur jalan hingga pengadaan bak sampah.

Dalam agenda tersebut, salah satu perwakilan masyarakat menyampaikan terima kasih dan bersyukur atas program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah yang diperjuangkan Syarief.

“Saya merasa bahagia dan bersyukur mendapatkan bantuan bedah rumah dari Pak Syarief. Mudah-mudahan beliau diberikan berkah dan kesehatan agar kembali duduk di DPR RI,” harapnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Syarif Amin Muhamad, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan para relawan Syarief Abdullah Alkadrie.(mus/dis/*)

Bantuan armada bus itu berasal dari Kementerian Perhubungan melalui aspirasi Syarief Abdullah. Diharapkan bus tersebut dapat memudahkan mobilitas para santri dalam mendukung proses kegiatan belajar.

“Semoga bantuan bus ini bisa digunakan mahasiswa, kegiatan santri, dan kegiatan kampus. Walau hanya bantuan satu bus, saya kira bisa memberikan manfaat” ujar Syarief, di Pondok Pesantren Darul Ulum, Kubu Raya.

Pondok Pesantren Darul Ulum juga sebelumnya mendapat program aspirasi dari Syarief, yakni program budidaya ikan lele dan bak penampungan air bersih.

“Kami harap bantuan-bantuan ini bisa dioperasionalkan, dijaga dan dirawat,” kata legislator dari dapil Kalimantan Barat I (Sambas, Bengkayang, Kota Singkawang, Landak, Kayong Utara, Ketapang, Kota Pontianak, Mempawah, dan Kubu Raya) itu.

Pada kesempatan tersebut, perwakilan Pondok Pesantren Darul Ulum, Imam Sanusi, menyatakan bersyukur dan berterimakasih pada Syarief Abdullah yang sudah memberikan bantuan.

Sebelumnya, Syarief juga menyalurkan bantuan bus ke Ma’had Al Fagihil Muqqodam Kubu Raya dan pesantren Al Jihad Sungai Jawi Pontianak, Pondok Habib Hasan Parit Masegi dan Lembaga Kampus POLTEKES Sambas.(mus/dis/*)

Tidak hanya bekerja pada sektor moneter dan keuangan global, kata Syarief, Bank Indonesia mampu membantu Pemerintah Indonesia meningkatkan investasi dan kerja sama perdagangan antara Inggris dan Indonesia.

“Kami mengapresiasi inisiatif dari BI (cabang London) untuk membantu para pengusaha UMKM agar bisa masuk ke pasar internasional di London, sehingga UMKM kita bisa naik kelas,” ujar Syarief saat lawatan kerja Banggar DPR RI ke KPw Bank Indonesia cabang London, Inggris, Kamis (2/11).

Legislator Partai NasDem itu berharap upaya ini dapat dipertahankan keberlangsungannya demi kemajuan UMKM Indonesia.

Syarief menyatakan bahwa keberadaan KPw BI London sangat membantu Pemerintah Indonesia untuk memperkenalkan kekayaan bangsa. Mulai dari kopi, teh, cengkeh, dan berbagai produk yang sangat diminati sekaligus dibutuhkan masyarakat Inggris dan Eropa.

”Kerja sama Indonesia dan Inggris yang sudah berlangsung lama, perlu terus ditingkatkan ke berbagai sektor, terutama untuk mengangkat komoditas unggulan UMKM nasional ke kancah internasional,” pungkas Syarief.

(dpr.go.id/*)

Parit Keladi merupakan desa baru hasil pemekaran dari Desa Sungai Kakap dan telah diresmikan Bupati Kubu Raya pada 17 Agustus 2022. Pemekaran desa tersebut juga atas perjuangan Syarief Abdullah.

Dalam pertemuan tersebut, masyarakat menyampaikan beberapa aspirasi. Di antaranya terkait jalannya roda pemerintahan Desa Parit Keladi yang tergolong baru, termasuk masalah infrastruktur untuk pelayanan masyarakat. Juga disampaikan masalah belum baiknya infrastruktur pertanian, serta kelangkaan pupuk subsidi yang berdampak pada penurunan hasil panen petani.

“Alhamdulilah tahun ini saya sudah masukkan desain ulang untuk infrastruktur pertanian di Kecamatan Sungai Kakap. Jadi nanti dananya bersumber dari APBN. Mudah-mudahan itu bisa terealisasi dan nanti bisa kita tangani secara keseluruhan,” ujar Legislator NasDem itu.

Menurut Syarief, Kecamatan Sungai Kakap merupakan daerah pertanian dan perkebunan, namun infrastruktur pertaniannya belum tertata dengan baik.

“Dengan demikian kalau ada air besar tanpa bendungan, pasti akan membawa dampak kepada petani,” ujarnya.

Terkait program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) dan Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), Syarief berjanji akan terus memperjuangkan untuk masyarakat Kubu Raya.

“Alhamdulillah, saya sejak 2016 di Komisi V DPR, untuk Kubu Raya hampir 11 ribu rumah yang saya perjuangkan mendapatkan bedah rumah, yang di kenal dengan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya,” ujarnya.

Legislator NasDem dari Dapil Kalbar I (Sambas, Bengkayang, Kota Singkawang, Landak, Kayong Utara, Ketapang, Kota Pontianak, Mempawah, dan Kubu Raya) itu berharap dengan hadirnya program-program tersebut masyarakat bisa merasakan pembangunan.

“Mari kita bersama-sama mendukung pembangunan ini. Semoga membawa dampak perubahan dan bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tukasnya.

(mustafa/dis/*)

Perundingan mengenai penetapan batas ZEE Indonesia-Vietnam telah berlangsung cukup lama. Pertama kali diadakan pada 21 Mei 2010. Pertemuan yang sudah dilakukan belasan kali tersebut kini mulai mencapai titik terang. Tim Teknis Indonesia dan Vietnam telah melakukan perundingan ke-14 pada pertengahan Juli 2022. Indonesia dikabarkan siap membuat konsesi untuk mempermudah proses negosiasi.

“Ini masalah kedaulatan, hal yang tidak bisa ditawar-tawar, sehingga kewajiban DPR untuk terlibat, karena merupakan perwakilan rakyat,” kata Syarief, Kamis (15/9).

Syarief meminta Kementerian Luar Negeri memberikan penjelasan kepada DPR dan publik. Ia menilai proses perundingan antardua negara tersebut tidak transparan.

Menurut anggota Komisi V DPR itu, penetapan batas ZEE tersebut akan berdampak pada dua sisi, yakni kedaulatan dan ekonomi. Dari segi kedaulatan, perlu diketahui penetapan batas wilayah negara merupakan isu yang sensitif karena menyangkut hajat hidup orang banyak.

“Sedangkan dari segi ekonomi, Indonesia sebagai negara maritim yang kaya sumber daya laut tentu sangat bergantung pada sektor kelautan dan perikanan untuk mengisi kas negara dan juga demi kestabilan ekonomi. Bahkan dari segi individual sekalipun, ada banyak nelayan yang terdampak apabila konsesi itu menjadi persetujuan bersama,” ujarnya.

Perundingan penetapan batas ZEE Indonesia-Vietnam menjadi penting untuk diketahui DPR dan masyarakat pada umumnya, karena menyangkut kedaulatan negara serta hajat hidup orang banyak.

“Jadi pentingnya ada evaluasi ulang oleh pemerintah agar negara dan rakyat tidak dirugikan,” pungkas Legislator NasDem dari Dapil Kalimantan Barat I (Sambas, Bengkayang, Kota Singkawang, Landak, Kayong Utara, Ketapang, Kota Pontianak, Mempawah, dan Kubu Raya) itu.

(medcom/*)