“Yang namanya pendamping perlu benar-benar mengerti dan paham. Jangan sampai pendamping seperti yang sekarang ini. Kita harus fair,” ujar Tamanuri dalam Rapat Kerja Komisi V DPR dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/03/2025).

Dia menegaskan bahwa sebelum ditunjuk, pendamping desa harus mendapatkan pelatihan yang memadai. Jangan sampai mereka dibiarkan bekerja tan pa pemahaman yang cukup.

“Pendamping ini supaya betul-betul, ketika ditunjuk menjadi pendamping, ditatar terlebih dahulu. Jangan biarkan aja dia. Kan tiga sampai lima orang sampai satu kecamatan. Apakah mampu?” tegasnya.

Tamanuri mengungkapkan bahwa dalam kunjungannya ke berbagai daerah kerap menemukan banyak pendamping desa yang kurang memiliki pemahaman mendalam mengenai penyusunan anggaran desa.

“Saya sudah keliling, saya tanyakan, eh kamu bantu? Justru pendamping itu ngomong, Saudara terusin saja, Pak, kami setuju-setuju saja. Nah, hal-hal seperti ini tidak boleh terjadi karena mereka tidak punya pengetahuan,” lanjutnya.

Untuk itu, Tamanuri meminta pemerintah agar lebih serius memberikan pelatihan kepada pendamping desa. Dia menyarankan agar penataran dilakukan secara menyeluruh, baik di tingkat provinsi maupun langsung di pusat, agar kualitas pendamping benar-benar terjamin.

“Tugas Bapak (Mendes-PDT) itu tambah lagi, memberikan penataran yang sungguh-sungguh kepada pendamping desa, apakah per provinsi ataukah langsung ke pusat di Jakarta. Ada 74.000 anak buah Bapak Menteri, apakah mampu? Kita punya program Rp2,5 triliun untuk meng-cover ini. Jadi, Mendes harus sedikit pening kepala,” pungkasnya.

(FM/*)

“Kami mengharapkan pendamping (desa) jangan seperti yang sekarang. Saya ketemu di Bandar Mataram (salah satu kecamatan di Lampung Tengah), orang-orang ini mau bikin persiapan rapat desa, justru tidak tahu apa-apa,” ujar Tamanuri dalam Rapat Kerja Komisi V DPR dengan Mendes-PDT, Yandri Susanto, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/11).

Tamanuri menekankan, pendamping desa perlu dievaluasi menyeluruh mulai dari proses rekrutmen, kualifikasi, hingga pengetahuan tentang desa yang didampingi.

“Udahlah angkat dulu yang tiga orang ini (pendamping desa). Bikin lagi baru, jangan yang seperti ini,” tegasnya.

Legislator dari dapil Lampung II (LampungTengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Mesuji, Pringsewu, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, dan Way Kanan) itu menyoroti masalah rekrutmen pendamping desa. Banyak pendamping yang justru berasal dari luar desa tersebut, bahkan dari luar daerah.

“Orang dari Jakarta sini tugas di Lampung, di Pringsewu, Tanggamus, mana ngerti? Yang diangkat itu ya harusnya orang-orang dari desa itu. Dia tidak mengeluarkan ongkos, tidak keluar makanan, karena dia tinggal di situ. Itu baru bisa berhasil,” pungkasnya.

(dis/*)

“Pada prinsipnya melihat kondisi BMKG di Bali selama ini memang perkembangannya sudah baik, akan tetapi masih ada barang-barang tua yang digunakan, seharusnya sudah diganti,” ungkap Tamanuri seusai melakukan tinjauan langsung ke BMKG Kabupaten Badung, Bali, Jumat (12/7).

Legislator NasDem yang akan kembali duduk di Senayan Periode 2024-2029 itu menekankan pentingnya memperhatikan berbagai hal dalam proses modernisasi, termasuk perkembangan teknologi, kompatibilitas alat, kegunaan, dan mutu peralatan.

“Alat-alat yang sudah tersedia itu sudah baik, tetapi di antaranya sesuai dengan laporan mereka perlu pergantian. Oleh karena itu, jangan hanya onderdilnya yang rusak yang diganti, tetapi gantilah dengan yang sebaik-baiknya,” tukas Tamanuri.

Legislator NasDem dari Dapil Lampung II (Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Utara, Tulangbawang, Lampung Timur, Way Kanan, Mesuji, dan Tulangbawang Barat) itu juga mengungkapkan, modernisasi peralatan di BMKG Bali menjadi prioritas yang sangat penting agar lembaga itu dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Dengan teknologi yang lebih canggih, imbuhnya, BMKG akan mampu memantau dan memberikan informasi yang lebih akurat, sehingga masyarakat dapat mengambil langkah pencegahan yang tepat untuk mengurangi risiko bencana.

“BMKG diharapkan lakukan modernisasi tersebut karena menyangkut nyawa manusia. Kesiapan peralatan tanggap bencana yang baik dan memadai akan meminimalisasi korban saat bencana terjadi,” pungkasnya.

(dpr.go.id/*)

Hal tersebut disampaikan Tamanuri di Terminal Rajabasa saat Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik terkait infrastruktur dan transportasi di Lampung, Rabu (27/3).

“Saat itu masih banyak kondisi jalan yang berlubang dan beberapa titik terminal yang terlihat kumuh. Namun, saat ini saya sangat apresiasi, Terminal Rajabasa menunjukkan kemajuan yang signifikan meskipun masih ada beberapa titik yang memerlukan perbaikan,” ungkap Tamanuri.

Dia juga menyatakan dukungannya terhadap rencana pengembangan area Terminal Rajabasa. DPR RI akan mengadakan rapat dengan Menteri terkait dan akan langsung menyampaikan rencana pengembangan terminal tersebut.

“Kita dukung rencana pengembangan ini, jadi kalau anggota dewan yang berbicara, pasti akan cepat ditindaklanjuti, dengan adanya kunjungan diharapkan infrastruktur dan transportasi di Lampung menjadi semakin baik,” katanya.

(dpr.go.id/*)

“Nah ini kan saya juga mengharapkan kepada mereka bahwa latihan fisik terhadap orang-orang yang ada di lapangan, bukan hanya struktural (anggota kelembagaan Basarnas) saja, tetapi perlu ditambah dengan tenaga tenaga masyarakat,” ujar Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Tamanuri, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/3).

Dengan adanya itu diharapkan masyarakat yang terlatih dan terdidik dapat menjadi garda terdepan dalam melindungi diri mereka masing masing maupun masyarakat sekitarnya.

“Harapan kita supaya masyarakat awam bisa menjadi masyarakat yang terdidik. Setidaknya walaupun mereka tidak bisa membantu yang lain tapi bisa menolong diri sendiri,” tegas Tamanuri.

Legislator NasDem dari Dapil Lampung II (Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Utara, Tulangbawang, Lampung Timur, Way Kanan, Mesuji, dan Tulangbawang Barat) itu menilai perlu ada kemauan yang keras dan manajemen yang baik, terutama pada Basarnas, sehingga segala macam musibah bisa tertangani dengan baik.

Tamanuri juga mengapresiasi kinerja Basarnas. Menurutnya, Basarnas mampu untuk selalu hadir di setiap kejadian bencana di lapangan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Meski dengan anggaran yang terbatas, dirinya berharap Basarnas mampu mengatur sedemikian rupa sehingga semua kegiatan bisa ditangani dengan baik.

“Kita apresiasi bahwa mereka sudah banyak orang, tiap-tiap unit mendidik sekitar 50-100 orang. Nah ini banyak gunanya sehingga orang-orang mengetahui dan bisa memahami permasalahan kebencanaan,” jelasnya.

Tamanuri juga mengungkapkan bahwa dalam menghadapi cuaca dan kondisi yang cukup ekstrem belakangan ini, perlu kemauan keras dan manajemen yang baik dari Basarnas sehingga segala macam musibah bisa tertangani dengan baik. (dpr.go.id/*)

“Dalam pelaksanaannya, masyarakat harus cerdas menggunakan hak pilih dan tidak memilik wakil rakyat atas dasar coba-coba atau berspekulasi,” ungkap Tamanuri saat melakukan tatap muka dengan masyarakat di Desa Bonglai Tengah, Kecamatan Hulu Sungkai, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, Sabtu (6/1).

Anggota Komisi V DPR RI itu juga mengingatkan agar masyarakat memilih wakil rakyat yang sudah nyata kinerjanya dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.

“Oleh karena itu, pada saat pelaksanaan pencoblosan 14 Februari mendatang, masyarakat wajib hadir ke TPS sebagai wujud peran serta untuk menentukan masa depan bangsa,” pinta Tamanuri.

Selain Tamanuri, tatap muka tersebut juga dihadiri caleg DPRD Provinsi Lampung dari Partai NasDem Mardiana, jajaran Polsek Hulu Sungkai, Panwascam Hulu Sungkai, serta warga dan sejumlah tokoh masyarakat setempat.

Pada kesempatan itu, Mardiana menegaskan kesiapannya untuk kembali memperjuangkan aspirasi masyarakat.

“Tahapan-tahapan yang harus dilalui jelang pelaksanaan Pemilu 14 Februari nanti salah satunya melangsungkan kampanye politik,” tutur Mardiana yang juga anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi Partai NasDem.

Tahapan kampanye, lanjutnya, merupakan suatu upaya agar konstituen dapat mengenal dan mengetahui secara langsung sosok caleg di setiap daerah pemilihan.

“Untuk itu, masyarakat hendaknya dapat memberikan hak suara kepada sosok yang benar-benar berjuang untuk masyarakat dan secara nyata mampu mendorong pemerintah untuk merealisasikan aspirasi rakyat,” terangnya.

Mardiana mengimbau warga Desa Bonglai Tengah agar kembali memilih wakil rakyat yang selama ini secara nyata telah berbuat untuk kepentingan masyarakat. (arie/*)

Ia mempunyai harapan besar moda transportasi ini dapat memberi manfaat banyak kepada masyarakat.

Setelah resmi beroperasi penuh beberapa hari lalu, LRT Jabodebek mengalami beberapa masalah yang dikeluhkan oleh penumpang. Pada Rabu (30/8), terdapat gangguan perjalanan, yakni macetnya pintu kereta dan gangguan listrik padam pada pembangkit listrik LRT.

Selain itu, jembatan lengkung (longspan) Kuningan juga dianggap mengalami kesalahan desain, dikarenakan kurang lebar, sehingga kereta harus melambat saat melewatinya.

“Ya untuk sementara ini bisa kita maklumi, akan tetapi ini jangan berlarut-larut dong. Harus cepat diadakan perubahan-perubahan, sehingga masyarakat itu bisa menikmati LRT ini,” ujar Tamanuri, Kamis (31/8).

Sebab, lanjut Tamanuri, LRT Jabodebek dibangun dengan menggunakan anggaran yang tidak sedikit. Masyarakat diharapkan dapat merasakan manfaat dari adanya moda transportasi LRT ini.

Legislator dari Dapil Lampung II (Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Utara, Tulangbawang, Lampung Timur, Way Kanan, Mesuji, dan Tulangbawang Barat) itu berharap permasalahan yang masih terjadi dapat menjadi evaluasi KAI dan terus dibenahi sehingga masyarakat bisa merasakan manfaatnya.

“Jangan berlarut-larut, bahwa ini diulangi-diulangi dan diselesaikan dengan permohonan maaf. Tidak boleh seperti itu. Karena masyarakat mau secara real merasakan. Dari Bekasi 42 menit betul-betul 42 menit, jangan dia sampai menunggu satu jam, terbengkalai segala macam. Ini ada kaitannya dengan pekerjaan dan segala macam, kan,” tutupnya.

(dpr.go.id/*)

Tamanuri menegaskan, kampus ITERA membutuhkan perhatian untuk keberlanjutan pembangunan. Rencananya kampus itu dibangun dengan konsep kampus hijau.

“ITERA itu merupakan suatu kebanggaan Indonesia, kebanggaan kita. Dia  mempunyai suatu lahan yang cukup luas. Kemudian masih bisa ditata. Jadi itulah enaknya, masih bisa ditata,” kata Tamanuri seusai pertemuan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (21/1).

Legislator NasDem dari Dapil Lampung II (Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Utara, Tulangbawang, Lampung Timur, Way Kanan, Mesuji, dan Tulangbawang Barat) itu merasa bertanggungjawab untuk membantu mendorong pemerintah memberikan perhatian, guna keberlanjutan pembangunan Kampus ITERA.

“Kewajiban saya terutama saya wakil dari Lampung, untuk duduk di Komisi V DPR, untuk menyerap aspirasi, baik dari rakyat maupun dari lembaga yang lain untuk dapat kita sampaikan kepada pemerintah. Harapan kita tentunya supaya ini bisa diperhatikan, kalau perlu bisa segera dipenuhi,” kata Tamanuri.

Dalam upaya menciptakan kampus hijau, maka Rektor ITERA berencana mencari tanaman-tanaman spesifik, tumbuh-tumbuhan spesifik dari tiap-tiap provinsi untuk dibawa ke kampus tersebut.

“Kita harapkan seperti itu ditambah lagi dengan adanya embung-embung, selain untuk penampung air juga digunakan untuk sarana olahraga,” tandasnya.

Rektor ITERA, Mitra Djamal mengucapkan terima kasih atas bantuan dan dukungan Komisi  V DPR dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk percepatan pembangunan kampus ITERA.

“Pembangunan berupa jalan, gedung asrama, embung konservasi, dan kebun raya di ITERA. Kampus ini merupakan perguruan tinggi baru yang berdiri tahun 2014 berdasarkan Perpres Nomor 124 tahun 2014, dengan luas lahan 273 hektar berlokasi di Lampung Selatan,” ujar Mitra Djamal.

(dpr.go.id/*)

Tamanuri mengatakan selama ini dalam pelaksanaannya, aturan-aturan yang mengatur tentang kendaraan ODOL belum dilaksanakan secara utuh.

“Itu kaitannya dengan Kementerian Perhubungan, karena sudah ada aturannya tapi belum dilaksanakan secara utuh. Oleh karena itu, mesti betul-betul ada penegakan hukum,” ujar Tamanuri saat meninjau jalan nasional Tanah Datar, Kukar, Selasa (21/12).

Belum ditegakkannya aturan tersebut, kata Legislator NasDem itu, telah menyebabkan kerusakan di jalan nasional Tanah Datar, sehingga menimbulkan kemacetan berjam-jam.

Ia menambahkan, buruknya kualitas jalan yang merupakan penghubung utama kawasan selatan dan utara Kaltim tersebut, salah satunya karena keberadaan pertambangan di sekitar kawasan tersebut yang setiap harinya mengangkut hasil pertambangan.

“Kalau harus dipotong (muatannya), ya dipotong sehingga tidak ada tebang pilih. Karena kalau ban mobil kecil, tapi muatannya banyak, tekanannya tinggi. Jadi kalau mau, yang panjang ya gandeng, sehingga tekanannya ke aspal lebih rendah lagi,” tegasnya.

Oleh sebab itu, Tamanuri berharap ada tempat-tempat seperti jembatan timbang untuk menimbang muatan bagi kendaraan-kendaraan yang melintas di jalan nasional tersebut.

“Jadi tidak boleh lebih dari sekian ton (muatan kendaraan). Kalau dia sampai 30 atau 40 ton, maka akibatnya jalan akan hancur,” tambahnya.

Legislator NasDem dari Dapil Lampung II (Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Utara, Tulangbawang, Lampung Timur, Way Kanan, Mesuji, dan Tulangbawang Barat) itu berharap perbaikan dan pembangunan drainase di jalan nasional Tanah Datar sehingga jalan akses antardaerah di Kaltim tersebut dapat mendukung perekonomian masyarakat.

“Kita harapkan kelancaran (jalan akses) antarprovinsi. Dengan adanya kelancaran antarprovinsi, tentu perbaikan ekonomi masyarakat akan lebih baik lagi,” harapnya.

(dpr.go.id/*)

Legislator NasDem itu menegaskan, pengawasan menjadi vital untuk diprioritaskan sekaligus memastikan keselamatan dan keamanan publik sebelum LRT Jabodebek beroperasi. Ia tidak ingin kepercayaan publik terhadap transportasi massal rusak akibat human error yang seharusnya bisa dicegah.

“Insiden itu adalah pengalaman yang berharga bagi perusahaan. Ini juga merupakan satu pelajaran yang tentu tidak ada di dalam buku. Oleh karena itu, banyak hal dari kejadian tersebut yang perlu ditindaklanjuti dengan dicarikan solusi oleh perusahaan. Tentu saja ini akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat kita,” kata Tamanuri, seusai mengikuti kunjungan kerja Komisi V DPR RI meninjau kelanjutan pembangunan LRT di Stasiun Harjamukti, Cibubur, Jawa Barat, Selasa (9/11).

Legislator NasDem dari Dapil Lampung II (Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Utara, Tulangbawang, Lampung Timur, Way Kanan, Mesuji, dan Tulangbawang Barat) itu ingin penyebab tabrakan pada uji coba LRT Jabodebek dipublikasikan sebagai bukti transparansi, sehingga tidak meninggalkan kecurigaan kepada publik.

Ke depannya, Tamanuri ingin pembangunan LRT Jabodebek tetap terlaksana ‘on the track’ sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sekaligus juga ditingkatkan kompetensi baik SDM, maupun infrakstukturnya.

“Jadi jangan sampai terjadi pengulangan seperti ini (tabrakan uji coba LRT Jabodebek). Jadi semuanya sudah harus diuji coba, kompetensi sedemikian rupa. Harus mantap, baru dilaksanakan. Jangan coba-coba,” pungkasnya.

Hingga saat ini progres pembangunan pada lintas pelayanan Cawang-Cibubur telah mencapai 93,94%. Sedangkan, lintas Cawang-Dukuh Atas mencapai 87, 99%, lintas Cawang-Bekasi Timur mencapai 92, 25%. Sedangkan untuk di sekitar Depo mencapai 55,85%.

Kini, kereta pertama LRT Jabodebek sudah diletakan di Stasiun Harjamukti, Cibubur yang diuji coba hingga Bentang Panjang Cililitan.(dpr.go.id/*)