Hal itu disampaikan Teguh saat menyambangi korban kebakaran di Gempunge, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru. Kebakaran melahap pemukiman warga pada Jumat (21/3/2025) dini hari.

“InsyaAllah, kami akan mengupayakan bantuan dari pemerintah pusat, terutama melalui program bedah rumah, agar para korban bisa kembali memiliki tempat tinggal yang layak,” ujar Teguh, Senin (24/3/2025).

Legislator NasDem dari Dapil Sulawesi Selatan II (Bulukumba, Sinjai, Bone, Maros, Pangkajene dan Kepulauan, Barru, Soppeng, Wajo, dan Kota Parepare) itu juga mengungkapkan, pihaknya akan mengupayakan agar para korban mendapatkan bantuan untuk pemulihan tempat tinggal.

Ia berharap bantuan yang diberikan dapat sedikit meringankan beban para korban.

“Kami membawa sedikit bantuan hari ini, semoga bisa membantu dan memberikan sedikit kelegaan bagi para korban,” ungkap Teguh.

Dalam kunjungan tersebut, Teguh didampingi pengurus DPD NasDem Barru serta Lurah Mangempang.

Teguh menyerahkan bantuan berupa paket sembako kepada para korban kebakaran.

Salah satu korban kebakaran, Misri, mengungkapkan rasa syukur atas perhatian dan bantuan yang diberikan oleh Teguh.

“Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Teguh Iswara Suardi atas bantuan yang diberikan. Ini sangat berarti bagi kami di tengah kondisi sulit seperti ini,” ungkapnya.

Kebakaran yang terjadi pada Jumat (21/3/2024) sekitar pukul 00.10 WITA tersebut menghanguskan dua rumah beserta seluruh isinya. Total kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.

(Nurhadi/Safa/*)

Dalam pernyataannya, Teguh menekankan pentingnya langkah-langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

“Kecelakaan ini adalah pengingat bahwa kita perlu meningkatkan kesadaran akan keselamatan di jalan raya. Langkah-langkah konkret harus segera diambil untuk memastikan infrastruktur jalan yang lebih aman dan disiplin pengguna jalan yang lebih baik,” ungkap Teguh dalam keterangannya, Kamis (6/2/2025).

Sebagai wakil rakyat, Teguh berkomitmen untuk mendukung upaya-upaya perbaikan sistem transportasi dan keselamatan jalan raya. Ia juga mengajak semua pihak terkait, termasuk pemerintah dan lembaga terkait untuk bekerja sama dalam menjaga keselamatan dan kenyamanan bagi semua pengguna jalan.

Legislator NasDem dari Dapil Sulawesi Selatan II (Bulukumba, Sinjai, Bone, Maros, Pangkajene dan Kepulauan, Barru, Soppeng, Wajo, dan Kota Parepare) itu menghimbau masyarakat untuk tetap berhati-hati, terutama bagi kendaraan bermuatan berat. Menurutnya, kecelakaan akibat kendaraan yang tidak layak jalan masih sering terjadi.

“Harus ada ketegasan dari pihak terkait untuk memastikan kendaraan dalam kondisi baik sebelum beroperasi. Pemilik perusahaan juga harus diberikan sanksi tegas jika terbukti mengoperasikan kendaraan yang tidak layak jalan hingga menyebabkan kecelakaan,” tegasnya.

Sebelumnya, terjadi kecelakaan beruntun yang melibatkan enam kendaraan, termasuk sebuah truk tronton bermuatan galon, di Gerbang Tol (GT) Ciawi 2 Bogor arah Jakarta pada Selasa (4/2/) sekitar pukul 23.30 WIB. Insiden itu mengakibatkan 19 korban, delapan orang meninggal dunia dan 11 lainnya mengalami luka-luka. (andi/*)

Dalam pandangannya, Teguh menyoroti aspek keselamatan selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru), khususnya di Sulawesi Selatan.

“Rute Makassar–Parepare yang memiliki intensitas lalu lintas tinggi, masih kekurangan penerangan di beberapa titik. Hal ini sangat berbahaya, terutama banyak truk besar sering parkir di bahu jalan sehingga meningkatkan potensi kecelakaan,” ungkap Teguh.

Ia meminta Menteri Perhubungan memastikan pengadaan dan perbaikan lampu jalan di rute tersebut.

Legislator NasDem dari Dapil Sulawesi Tengah II (Bulukumba, Sinjai, Bone, Maros, Pangkajene dan Kepulauan, Barru, Soppeng, Wajo, dan Kota Parepare) itu juga menyoroti aspek pelayanan kesehatan selama Nataru.

Dia mengusulkan kerja sama lintas kementerian dengan melibatkan tenaga kesehatan dan perhatian khusus terhadap kelompok rentan seperti ibu hamil, lansia, anak-anak, serta penyandang disabilitas.

“Kita harus memastikan transportasi yang inklusif, aman, dan nyaman bagi semua,” tandasnya.

Kepada Menteri PU, Teguh menekankan urgensi penanganan titik rawan banjir di wilayah Sulawesi Selatan yang berhadapan dengan Selat Makassar.

“Musim penghujan biasanya bertepatan dengan Nataru, sehingga diperlukan langkah-langkah penanganan infrastruktur, baik jangka pendek maupun panjang, seperti perbaikan drainase, tanggul, dan normalisasi sungai,” ujar Ketua Forum Insinyur Muda Sulsel itu.

Selanjutnya kepada BMKG, Teguh menyampaikan apresiasi atas keberadaan platform digital untuk memantau kondisi cuaca. Ia memberikan masukan agar teknologi itu disosialisasikan kepada masyarakat dan diintegrasikan dalam satu aplikasi yang mudah diakses.

“Hal ini penting agar masyarakat dapat dengan cepat mengetahui kondisi cuaca, baik di darat maupun di laut, sehingga mampu mengantisipasi potensi risiko,” pungkasnya.

Rapat kerja kali ini menjadi momentum penting untuk memastikan kesiapan infrastruktur, keselamatan, dan pelayanan publik yang optimal menjelang Nataru. (andi/*)

Infrastruktur seperti bandara, terminal, dan pelabuhan juga harus dipersiapkan matang dengan menambah fasilitas kesehatan dan keamanan.

“Fasilitas kesehatan di bandara, pelabuhan, dan terminal perlu mendapat perhatian serius. Mengingat akan tingginya aktivitas masyarakat pada momen Nataru. Penting untuk memastikan tenaga medis atau dokter siaga guna menangani kebutuhan darurat,” ujar Teguh dalam Kunjungan Kerja Komisi V DPR ke Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (21/11).

Teguh meminta perhatian khusus kepada kelompok rentan yakni ibu hamil, anak-anak, orang tua, dan penyandang disabilitas. Menurutnya, harus ada perhatian khusus pada kelompok itu guna memastikan mereka dapat menggunakan fasilitas transportasi dengan aman dan nyaman.

Secara khusus, Teguh juga menanggapi paparan Dirjen Perhubungan Darat tentang Terminal Pekkae di Kabupaten Barru. Teguh mengapresiasi upaya perbaikan yang dilakukan, namun juga memberikan masukan terkait perlunya perbaikan akses jalan menuju terminal serta pengadaan tempat khusus bagi UMKM setempat.

“Dengan adanya aktivitas masyarakat di terminal, potensi ekonomi seharusnya bisa dimanfaatkan untuk mendukung UMKM. Penyediaan tempat yang layak akan membantu masyarakat memanfaatkan peluang itu dengan lebih terorganisir,” tutur Teguh.

Ia juga memberikan pandangannya terkait potensi bencana banjir dan tanah longsor yang bisa terjadi di Sulawesi Selatan, termasuk pada saat Nataru.

“Kita berharap ke depannya, peta potensi banjir tidak lagi banyak berwarna merah dan kuning, tetapi menjadi hijau sebagai tanda aman,” imbuhnya.

Legislator dari Dapil Sulawesi Selatan II (Bulukumba, Sinjai, Bone, Maros, Pangkajene dan Kepulauan, Barru, Soppeng, Wajo, dan Kota Parepare) itu juga menyoroti paparan BMKG terkait teknologi peta cuaca yang dapat diakses masyarakat untuk memantau kondisi terkini. Sosialisasi informasi itu harus dimasifkan kepada masyarakat luas.

“Jika masyarakat tahu dan memanfaatkan teknologi ini, mereka dapat mengambil langkah preventif yang lebih baik, terutama saat cuaca ekstrem,” tukas Teguh.

(Yudis/*)

“Kabupaten Maros adalah daerah pemilihan saya, sekaligus tempat saya menghabiskan masa kecil. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban saya untuk hadir dalam kegiatan ini,” ungkap Teguh dalam sambutannya di Maros, Sulawesi Selatan, Selasa (19/11).

Legislator NasDem dari Dapil Sulawesi Selatan II (Bulukumba, Sinjai, Bone, Maros, Pangkajene dan Kepulauan, Barru, Soppeng, Wajo, dan Kota Parepare) itu juga mengatakan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal baru saja memukau saat rapat kerja di Senayan dan viral di media sosial.

“Beliau tidak hanya berbicara soal program, tetapi langsung turun ke lapangan, bahkan menginap di desa-desa. Saya sangat terkejut dan bangga karena sebelum saya mengundang, beliau sudah hadir lebih dulu di dapil saya,” tukas Teguh.

Ditambahkannya, kunjungan itu difokuskan pada pengembangan potensi Desa Tukamasea, salah satu desa di Kabupaten Maros yang menjadi bagian dari kawasan karst (rawan kekeringan) terbesar kedua di dunia dan telah masuk dalam daftar UNESCO Global Geopark.

Desa itu berhasil memanfaatkan potensi alamnya menjadi kawasan wisata dengan fasilitas kolam renang, gazebo, pemandangan yang indah, serta kuliner khas yang semua bernuansa natural.

“Desa Tukamasea sangat menginspirasi karena mampu menangkap peluang dari potensi lokalnya. Bahkan, melalui BUMDes, desa ini mencatat pendapatan hingga Rp500 juta pada tahun lalu. Dana tersebut digunakan untuk mendukung pendidikan siswa-siswi di desa ini. Hal ini menunjukkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan perusahaan sangat diperlukan untuk memajukan desa,” ungkap Teguh.

Kunjungan kerja itu juga dihadiri oleh sejumlah perusahaan, seperti Bosowa dan PLN yang turut memberikan kontribusi dalam pengembangan desa. Teguh menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pendamping desa dan kepala desa, agar potensi lokal dapat dimaksimalkan.

“Indonesia tidak akan besar karena obor di Jakarta, tetapi Indonesia akan bercahaya karena lilin-lilin di Desa,” tegas Teguh mengutip kata-kata Bung Hatta bahwa pembangunan desa adalah kunci keberhasilan pembangunan nasional.

(nurhadi/*)

“Sebagai contoh di daerah kami (Sulawesi Selatan), adanya pembangunan rel kereta api, tapi bangunannya belum selesai, dampak yang dihasilkan membuat daerah menjadi banjir karena posisi rel lebih tinggi daripada dataran,” ungkap Teguh saat mengikuti Rapat Kerja Komisi V DPR dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10).

Legislator NasDem dari Dapil Sulawesi Selatan II (Bulukumba, Sinjai, Bone, Maros, Pangkajene dan Kepulauan, Barru, Soppeng, Wajo, dan Kota Parepare) itu juga mengatakan,
hal-hal seperti itu harus menjadi perhatian Kementerian PU karena terkait perencanaan dan eksekusinya.

“Penekanan kami di sini, pembangunan ke depan harus memperhatikan tiga aspek penting, yaitu inklusivitas, berkelanjutan, dan sebisa mungkin low maintenance,” terang Teguh.

Hal tersebut dianggap penting, menurut Teguh, karena jangan sampai membangun tapi hanya gali lubang tutup lubang. Ketika konstruksinya selesai, kualitasnya kurang bagus atau malah biaya operasional dan pemeliharaannya lebih mahal lagi.

“Kami ini tinggal di daerah penyangga pangan di wilayah Sulawesi Selatan. Tapi ketika kami terjun ke lapangan, memang masih sangat dibutuhkan yang namanya pembangunan infrastruktur,” ujar Teguh.

Oleh karena itu, Teguh mempertanyakan bagaimana mungkin bisa menjadi penyangga pangan, jika infrastruktur dasar seperti jembatan, drainase, dan jalan belum bisa berjalan sebagaimana mestinya. (nurhadi/*)