“Penurunan IHSG yang signifikan mencerminkan dinamika pasar yang kompleks dan tantangan ekonomi global yang sedang berlangsung,” ujar Thoriq, Rabu (9/4/2025).

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Timur X (Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Lamongan) itu mengungkapkan, merujuk pada perdagangan 8 April 2025, di mana IHSG anjlok 9,19% atau 598,55 poin ke level 5.912,06, sehingga memicu trading halt selama 30 menit.

Thoriq Majiddanor yang akrab disapa Jiddan, menilai gejolak pasar saham kali ini bukan semata disebabkan oleh sentimen domestic tetapi lebih karena kombinasi faktor eksternal dan internal.

“Kebijakan tarif impor 32 persen dari AS terhadap produk Indonesia memberi tekanan besar. Di sisi lain, defisit APBN sebesar Rp104,2 triliun atau 0,43 persen dari PDB masih berada dalam batas aman,” ungkap Jiddan.

Menurutnya, pemerintah telah mengambil langkah-langkah strategis, termasuk diplomasi ekonomi dengan Amerika Serikat, penyesuaian kebijakan ekspor CPO, hingga intervensi agresif oleh Bank Indonesia di pasar valuta asing.

“Penurunan IHSG tentu dapat menggoyahkan kepercayaan investor dan memicu arus keluar modal. Namun, secara fundamental, sistem keuangan kita masih kuat. Cadangan devisa per Maret di atas US$135 miliar, dan CAR perbankan di atas 24 persen,” katanya.

Ia menambahkan, rupiah yang terdepresiasi ke level Rp16.850 per dolar AS perlu segera distabilkan dengan sinergi kebijakan moneter dan fiskal.

Terkait langkah-langkah konkret, Jiddan menegaskan bahwa Komisi XI DPR telah dan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah, OJK, dan BEI.

“Kami mendukung trading halt otomatis dan relaksasi batasan auto-rejection. Kami juga mendorong OJK memperluas literasi keuangan dan memperkuat perlindungan investor,” paparnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa penguatan komunikasi kebijakan kepada publik sangat penting untuk mencegah kepanikan pasar.

“Komunikasi yang jelas dari otoritas bisa mencegah sentimen negatif yang berlebihan. Ini saatnya semua pihak bersatu menjaga stabilitas dan menarik kembali kepercayaan investor,” tegasnya.

Jiddan menegaskan, komitmen DPR dalam mendukung kebijakan ekonomi yang berpihak pada masyarakat.

“Kami akan terus mengawal langkah otoritas agar tetap efektif, akuntabel, dan selaras dengan visi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” paparnya.

(Safa/*)

“Yang kami ingin tahu seberapa jauh kemajuan hilirisasi industri di Indonesia dalam rangka meningkatkan nilai tambah di dalam negeri?” tanya Thoriq saat Rapat Kerja Komisi XI DPR dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/3/2025).

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Timur X (Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Lamongan) itu mengungkapkan, Bappenas juga perlu melakukan mitigasi risiko perkembangan hilirisasi. Terutama peluang kegagalan hilirisasi akibat kekurangan suntikan investasi.

Apalagi, investasi yang kerap didominasi oleh Tiongkok. Maka perlu langkah jitu meminimalisasi ketergantungan terhadap investasi asing.

“Apakah ada risiko kegagalan, akibat kekurangan investasi? Kemudian mekanisme Bappenas keberlanjutan proyek hilirisasi tidak hanya bergantung pada asing,” kata dia.

Jiddan, sapaan akrab, Thoriq Majiddanor, mengungkapkan Bappenas juga perlu mempertimbangkan strategi dalam menghadapi dampak lingkungan agar laju hilirisasi tidak kontraproduktif dengan kelestarian alam.

“Kemudian, kita sama-sama tahu perkembangan strategi ini ada dampak terhadap lingkungan dan keberlanjutan ekosistem,” paparnya.

Untuk itu, Bappenas diharapkan memaparkan secara detail dan terperinci terkait strategi hilirisasi industri di Indonesia.

“Kami ingin tahu juga strategi Bappenas agar program-program hilirisasi juga ikut menjaga kelestarian lingkungan dan ekosistem. Ini perlu dijelaskan secara detail,” pungkasnya.

(Safa/*)

Hal tersebut disampaikan Jiddan, sapaan Thoriq Majiddanor, saat Rapat Kerja Komisi XI DPR dengan Perbanas di Kompleks Pareme, Senayan, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

“Saya mau tanya dulu apakah Perbanas punya roadmap atau kebijakan khusus untuk menekan angka kejahatan digital perbankan, termasuk rekayasa sosialnya atau social engineering yang marak terjadi belakangan ini,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Jiddan juga menyoroti perbedaan standar layanan antarbank dalam ekosistem digital. Menurutnya, ada bank yang sudah menerapkan layanan digital dengan sangat baik, sementara yang lain masih tertinggal.

Legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur X (Gresik dan Lamongan) itu mengatakan harus ada langkah konkret untuk memastikan nasabah, terutama di daerah terpencil agar tidak dirugikan oleh perubahan layanan dari konvensional ke digital.

“Artinya kan di daerah terpencil, internet masih sulit dan macam-macam, bagaimana mereka tidak dirugikan atas hal ini,” tegasnya.

Selain itu, Jiddan menyoroti rendahnya literasi keuangan di masyarakat yang menyebabkan maraknya kasus penipuan digital, skimming, hingga judi online. Ia mengusulkan agar program literasi keuangan dari Perbanas tidak hanya menyasar mahasiswa, tetapi juga kelompok-kelompok rentan seperti buruh migran, ibu rumah tangga, dan pelaku UMKM.

“Kami memberikan sedikit masukan, Perbanas sebaiknya tidak hanya berfokus pada literasi keuangan bagi mahasiswa, tetapi kelompok-kelompok rentan, seperti buruh migran kemudian ibu rumah tangga dan pelaku UMKM juga. Mereka ini sering sekali kena target penipuan digital,” katanya.

(FM/*)

“Saya lebih mendorong bapak-bapak, dengan kehadiran fintech untuk menjangkau daerah tertinggal, terluar, dan terdepan atau 3T,” ujar Thoriq saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi XI DPR dengan sejumlah asosiasi fintech Indonesia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/3/2025).

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Timur X (Gresik dan Lamongan) itu mengungkapkan, sejumlah daerah yang selama ini belum terjamah edukasi fintech dapat dilakukan secara komprehensif.

“Ini harapan saya di daerah timur, saudara kita di NTB, NTT, Maluku agar bapak-bapak menaruh perhatian yang lebih,” ungkap Jiddan, sapaan akrabnya.

Menurutnya, edukasi kepada masyarakat dapat menekan angka korban fintech karena tidak memiliki informasi yang lengkap. Ada upaya mitigasi dan langkah terukur agar pemanfaatan fintech dapat sesuai dengan harapan.

“Banyak sekali kasus dengan tindakan yang tidak baik. Meminjam KTP kepada orang yang tidak paham. Di sana kan banyak kampus. Tadi Bu Julie (Julie Sutrisno) dari NTT menyampaikan di sana ada kampus, universitas sama sekali tidak tersentuh. Tolong disentuh dan difasilitasi, nanti bisa datang ke saudara kami di Indonesia bagian Timur,” paparnya.

“Mungkin lebih diperhatikan lagi, mungkin di Sulawesi, di Papua selain NTT. Lebih diperhatikan lagi. Kita harus berpikir bagaimana saudara kita di Indonesia bagian timur, saya titip pesan mudah-mudahan bapak-bapak bisa memperhatikan mereka,” pungkasnya.

(Safa/*)

Perdagangan karbon perlu dimanfaatkan masyarakat secara luas, tidak sekadar memberikan keuntungan bagi perusahaan besar semata.

“Bagaimana OJK memastikan perdagangan karbon Indonesia tidak hanya menguntungkan korporasi besar, tapi partisipasi UMKM dan masyarakat luas harus ikut terlibat,” ujar Jiddan, sapaan Thoriq Majiddanor, saat Rapat Kerja Komisi XI DPR dengan Dewan Komisioner OJK dan Kepala Eksekutif Pasar Modal dan Keuangan Derivatif di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/2/2025).

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Timur X (Gresik dan Lamongan) itu mengungkapkan, OJK perlu memastikan langkah untuk memberikan edukasi yang komprehensif bagi masyarakat agar memahami risiko dan manfaat perdagangan karbon. Ia ingin memastikan OJK terus mengupayakan program edukasi masyarakat.

“Bagaimana OJK memastikan edukasi yang efektif kepada masyarakat, agar masyarakat dapat memahami risiko dan manfaat produk derivatif dan karbon ini?” ungkap Jiddan.

Ia menjelaskan, dalam transisi pengawasan derivatif keuangan, OJK telah merumuskan regulasi yang memadai dalam perdagangan karbon. Terutama untuk mekanisme perizinan dan pelaporan sistem berbasis digital. Sistem tersebut dinamakan Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (Sprint).

“Tentang transisi pengawasan derivatif keuangan, memang OJK sudah menindaklanjuti amanat Undang-Undang tentang P2SK, menerbitkan regulasi POJK Nomor 1 Tahun 2025 yang menyiapkan mekanisme perizinan serta pelaporan sistem berbasis digital yang disebut Sprint,” paparnya.

Ia mempertanyakan mekanisme yang lebih konkret dalam upaya mencegah risiko perdagangan karbon yang dimungkinkan terjadi manipulasi pasar atau skema ponzi.

“Yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana mekanisme konkret yang disiapkan OJK dalam memitigasi risiko terkait manipulasi pasar atau yang biasa disebut skema ponzi yang bisa muncul di sektor derivatif?” tanya Jiddan.

Jiddan berharap sistem digital tentang perdagangan karbon yang disusun OJK dapat terintegrasi dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

“Mengingat adanya perbedaan infrastruktur sistem antara OJK dan Bappebti, kapan diperkirakan bisa terintegrasi secara penuh? Mesti ada batas waktu kapan yang bisa disampaikan kepada kita,” ujar dia.

Untuk itu, OJK didorong menyusun roadmap atau peta jalan yang mengintegrasikan kondisi perdagangan dan bursa karbon Indonesia dengan standar internasional, sehingga bursa karbon Indonesia dapat bersaing di kancah global.

“Apakah OJK telah memiliki roadmap yang jelas untuk mengintegrasikan bursa karbon Indonesia dengan standar global, seperti carbon market international?” tandas Jiddan.

(Safa/*)

Permasalahan tersebut dinilai semakin pelik jika tak diselesaikan dari hulu hingga hilir.

“Ini yang harus kita ubah pola pikirnya, saya usul kepada pimpinan apabila tidak menyalahi aturan dan diizinkan, mungkin dari Komisi XI mengundang Satgas PASTI bersama dengan OJK dan rekan-rekan Komisi XI agar kita sama-sama berdiskusi bagaimana penyelesaiannya,” ujar Jiddan, sapaan Thoriq Majiddanor, saat Rapat Kerja Komisi XI DPR dengan Dewan Komisioner OJK dan Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Perlindungan Konsumen, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Timur X (Gresik dan Lamongan) itu mengungkapkan, penyelesaian masalah judol hingga pinjol ilegal dinilai masih diwarnai saling lempar kewenangan dan tanggung jawab. Akibatnya, tidak ada penyelesaian komprehensif dalam menuntaskan permasalahan tersebut.

“Karena kalau kita terus saling lempar, kapan hari di beberapa media televisi, saya lihat semua saling lempar. Ini tidak ada satu penyelesaian yang konkret, kita sampai 5 tahun akan terus membicarakan tentang judol lagi, pinjol lagi,” tegas Jiddan.

Untuk itu, ia meminta Satgas PASTI terlibat aktif sehingga terdapat kepastian hukum yang berkeadilan bagi para korban yang terjerat judol hingga pinjol ilegal. Termasuk memberantas masalah dari hulu yang menjadi sumber utama masalah.

“Kita berpikiran kenapa harus mengundang Satgas PASTI, ada satu keinginan keadilan bagi korban yang kena penipuan. Kasihan pak, kalau kita melihat, membuka betul-betul mata kita ke masyarakat, kasihan,” paparnya.

“Kita tidak boleh mengatakan ini efektif, udah banyak yang diblokir, tapi kalau sudah diblokir apa susahnya bikin rekening baru dan macam-macam. Tapi saya berpesan bagaimana kita menyelesaikan hulu daripada hilirnya. Hilir tetap kita obati, tapi kita harus ke hulu mencari sumber masalahnya di mana. Jadi harus ada tindakan preventif yang baik,” tegasnya.

(Safa/*)

“Kami ingin juga OJK ada suatu literasi keuangan agar masyarakat diberikan sesuatu informasi yang akurat dan edukatif agar tidak mudah tertipu oleh skema penipuan,” ujar Jiddan, sapaan Thoriq Majiddanor, dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi XI dengan OJK, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Rapat yang dihadiri jajaran pejabat OJK tersebut membahas pengaturan dan pengawasan aset kripto.

“Kita sama-sama tahu kemarin muncul fintech, kemudian macam-macam. Ini saja masyarakat sulit sekali membedakan mana yang berizin OJK mana yang tidak berizin OJK,” ungkap Jiddan.

Ia mengatakan, masyarakat di tingkat bawah atau di kampung-kampung masih kesulitan membedakan lembaga keuangan yang berizin dan tidak. Bahkan, mereka juga tidak mengerti cara menghubungi layanan kontak OJK 157 untuk mendapatkan informasi yang benar.

“Jadi pada satu kesempatan di TV, saya menyampaikan literasi ini sangat penting karena masyarakat saat ini banyak yang terlanjur jatuh menjadi korban daripada penipuan yang memang sebenarnya mereka tidak tahu mana yang resmi atau tidak,” lanjutnya.

Legislator dari Dapil Jawa Timur X (Kabupaten Gresik dan Kabupaten Lamongan) itu mendorong peningkatan literasi keuangan bagi masyarakat, sehingga dapat lebih mudah mengecek legalitas suatu lembaga keuangan sebelum bertransaksi.

“Nah kalau mau transaksi mereka harus ngecek dulu, ini harus dibuat satu hal yang lebih mudah, bagaimana itu bisa dipahami oleh masyarakat,” kata Jiddan.

Selain itu, dia juga menyoroti perkembangan teknologi AI (Artificial intelligence) yang semakin pesat. Ia khawatir jika sumber daya manusia Indonesia tidak ditingkatkan dan literasi keuangan tidak dilakukan dengan baik, masyarakat akan banyak yang menjadi korban investasi bodong yang menggunakan teknologi AI.

Untuk itu, sia meminta gambaran mengenai antisipasi OJK terhadap perkembangan teknologi AI, terutama dalam menghadapi adanya investasi yang menjanjikan keuntungan yang tidak logis.

“Ini bagaimana kita mengantisipasi agar masyarakat tidak tergiur, karena mereka (iklan investasi bodong) sebutkan, oh modal dua juta, satu juta, bisa dapat berpuluh kali lipat atau 100 kali lipat. Ini sesuatu yang menurut kami tidak logis, tapi itu sudah banyak sekali terjadi,” tegas Jiddan.

(dpr.go.id/*)

“Pengungkapan jaringan pengedar uang palsu ini sangat membantu melindungi masyarakat dari dampak ekonomi yang merugikan,” ujar Jiddan sapaan akrab Thoriq Majiddanor, Sabtu (8/2/2025).

Ia menghimbau masyarakat agar waspada terhadap peredaran uang palsu, terutama di pasar tradisional dan pusat keramaian yang menjadi sasaran para pelaku kejahatan itu.

Legislator dari Dapil Jawa Timur X (Kabupaten Gresik dan Kabupaten Lamongan) itu berencana turun ke pasar-pasar dan pusat perdagangan di Gresik bersama Bank Indonesia (BI) dan Polri untuk sosialisasi mengenai bahaya uang palsu. Kegiatan itu sekaligus mengedukasi masyarakat agar dapat membedakan uang asli dan palsu.

“Kami ingin masyarakat, terutama pedagang kecil lebih paham bagaimana cara mengenali uang palsu agar tidak menjadi korban,” kata Jiddan.

Dia mengajak masyarakat untuk lebih waspada jika menemukan indikasi peredaran uang palsu di sekitar mereka. Diharapkan aparat kepolisian terus meningkatkan pengawasan guna mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

“Jangan sampai ada yang dirugikan akibat ulah oknum yang tidak bertanggung jawab. Masyarakat harus lebih teliti dalam menerima uang, terutama saat transaksi tunai,” pungkasnya.

Sebelumnya, Polres Gresik mengamankan pelaku pengedar uang palsu bernama M Arif Ilhamsyah, warga Gresik. Pengungkapan kasus itu berawal dari laporan S, pedagang di Gresik. Pada awal Januari 2025, korban didatangi pelaku yang membeli rokok menggunakan uang pecahan 100 ribu. Setelah menyadari bahwa uang yang diterimanya palsu, S lalu melaporkannya ke Polres Gresik.

Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengaku sudah beraksi di 10 tempat di wilayah Kecamatan Manyar dan Kecamatan Gresik. Pelaku beraksi saat malam hari dan menyasar pedagang-pedagang di tepi jalan. (Yudis/*)

“Pemerintah menghadapi tantangan dalam menjaga keberlanjutan sistem pensiun, terutama dengan meningkatnya jumlah penerima setiap tahun,” ungkap Jiddan, sapaan akrab Thoriq Majiddanor, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI DPR dengan Dirjen Pembendaharaan Kemenkeu RI dan Direktur Utama PT Taspen, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Jiddan menyatakan apakah ada kajian untuk mengadopsi sistem fully funded, di mana dana pensiun dikelola secara mandiri tanpa bergantung pada APBN. Sistem itu dianggap lebih stabil dalam jangka panjang, terutama di tengah kondisi fiskal yang tidak menentu.

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Timur X (Kabupaten Gresik dan Kabupaten Lamongan) itu mengungkapkan, transformasi digital dalam layanan pensiun juga menjadi perhatian utama. Berdasarkan data yang dipaparkan, sekitar 42% penerima pensiun masih menggunakan layanan manual.

Oleh karena itu, strategi peningkatan literasi digital bagi pensiunan menjadi krusial.

“Bagaimana PT Taspen memastikan transisi ini berjalan efektif, sekaligus mencegah potensi kebocoran data pribadi dalam sistem pembayaran digital,” kata Jiddan.

Dari sisi pengelolaan investasi, portofolio PT Taspen dan Asabri yang mencakup saham serta reksa dana turut menjadi sorotan. Jiddan menekankan perlunya mitigasi risiko untuk mencegah kerugian dana pensiun.

“Apakah ada pengawasan independen terhadap investasi ini agar tetap transparan dan akuntabel?” tanya Jiddan.

Menurutnya, perubahan skema pengumpulan iuran aparatur sipil negara (ASN) di daerah melalui kebijakan dana transfer.

Ia menegaskan pentingnya langkah pemerintah dalam mencegah ketimpangan antarwilayah serta memastikan kelancaran administrasi bagi ASN daerah dalam menerima hak pensiun.

Efektivitas transformasi pembayaran pensiun oleh Direktorat Pengelolaan Jaminan dan Bantuan (DPJB) pun turut menjadi sorotan.

“Dengan berbagai perubahan yang tengah berlangsung, pemerintah diharapkan dapat memastikan sistem pensiun yang lebih efisien, adil, dan berkelanjutan bagi para penerimanya,” demikian Jiddan.

(Safa/*)

“Pada prinsipnya kami mendorong Bank Indonesia, khususnya Perum Peruri, atau pun vendor-vendor yang ditunjuk untuk mencetak uang ke depan harus menggunakan teknologi karya anak bangsa,” ujar Jiddan, sapaan akrab Thoriq Majiddanor, dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR ke Perum Peruri, di Karawang, Jawa Barat, Kamis (30/1/2025).

Legislator dari Dapil Jatim X (Gresik dan Lamongan) itu mengatakan, selama ini negara yang mampu membuat mesin pencetak uang hanyalah Jerman dan Jepang. Sementara itu, untuk bahan baku pembuatan, Indonesia pun masih bergantung pada negara lain.

Untuk itu, kata Jiddan, diperlukan pengembangan teknologi di Tanah Air sehingga mampu menciptakan mesin pencetak uang. Dia khawatir Indonesia akan ‘terjajah’ oleh bangsa lain jika terus bergantung dan tidak mandiri.

“Bolehlah kita yang lalu-lalu bergantung kepada negara lain, mulai dari mesin pencetak sampai dengan bahan baku. Dengan kemajuan teknologi yang sedemikian dahsyat, saya khawatir kalau ke depan bangsa ini tidak mampu membuat mesin secara mandiri, termasuk bahan bakunya, bisa-bisa kita ‘dijajah’ negara lain melalui mesin-mesin pencetak uang yang mereka buat,” ujarnya.

(RO/*)

Menurutnya, Kemenkeu dapat memanfaatkan kantor pajak di seluruh Indonesia untuk menjadi corong informasi bagi masyarakat terkait polemik kenaikan PPN 12%.

“Saya meminta dan memohon kepada Menteri Keuangan agar isu PPN ini harus diberikan satu pemahaman kepada masyarakat melalui kantor-kantor pajak di setiap kabupaten dan kota yang ada di seluruh Indonesia, agar memberikan edukasi dan sosialisasi,” ujarnya di Jakarta, Kamis (21/11).

Legislator NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Timur X (Gresik dan Lamongan) itu mengungkapkan, sosialisasi dan edukasi dapat berkolaborasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pakar, hingga para pelaku usaha.

“Sosialisasi dengan mengundang stakeholder terkait, mengundang Forkompimda, mengundang para narasumber yang mumpuni, para pelaku usaha, serta sektor-sektor lain yang ada kaitan dengan kenaikan ini,” ungkap Jiddan, sapaan akrabnya.

Dia menerangkan, Kemenkeu perlu meluruskan sejumlah isu yang mengemuka di publik, termasuk dampak kenaikan PPN 12% yang tak menyasar sejumlah sektor seperti kesehatan, pendidikan, bahan pokok, transportasi, dan sosial.

“Untuk diberikan sekali lagi pemahaman bahwa pemerintah ini sangat pro rakyat, bukan semua sektor dinaikkan tapi hanya beberapa sektor. Sektor kesehatan tidak dikenakan kenaikan pajak ini, juga sektor pendidikan, kebutuhan pokok, transportasi, dan sektor sosial,” tandas Jiddan.

Tarif Pajak Pertambahan Nilai akan naik menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Menteri Keuangan menegaskan kenaikan PPN menjadi 12% sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku saat ini.

Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR pada Rabu (13/11), ia menjelaskan penerapan kenaikan PPN tersebut telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. (Safa/*)

“Bagaimana Dewan Komisioner OJK melakukan pengawasan kinerja dalam sektor perbankan? Terutama dalam penyaluran kredit UMKM yang pertumbuhannya masih sangat rendah. Partai NasDem sangat peduli akan masalah ini sebagai wujud keberpihakan kami kepada UMKM,” ujar Jiddan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI DPR dengan Ketua Dewan Komisioner (DK) OJK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11).

Legislator NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Timur X (Lamongan dan Gresik) itu mengungkapkan, meskipun dalam sejumlah catatan terdapat kredit macet yang relatif tinggi terhadap UMKM, namun DKOJK harus merumuskan formulasi untuk meningkatkan penyaluran kredit bagi UMKM dari sektor perbankan. Sekaligus mengambil langkah preventif untuk mengantisipasi kredit macet.

“Ini tolong dipikirkan bagaimana meningkatkan, tapi juga ada tindakan preventif untuk mencegah,” tegas Jiddan.

Di sisi lain, Jiddan juga mengimbau OJK untuk melakukan sosialisasi tentang pinjaman online (pinjol) ilegal untuk meningkatkan literasi digital di seluruh daerah melalui koordinasi dengan forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda).

“Kami mendengar banyak keluhan masyarakat terkait penagih utang pinjol ilegal akibat kurangnya literasi digital. Makanya harus sering melakukan sosialisasi dengan melibatkan Forkompimda setempat agar masyarakat tidak terjebak pinjol ilegal,” pinta Jiddan.

(Safa)