Kegiatan ini digelar di GOR Desa Mekarrahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, Jumat (11/4/2025).

Dalam paparannya, Tia menjelaskan bahwa pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga mencakup pembangunan keluarga sebagai unit sosial terkecil yang berperan penting dalam menciptakan masyarakat adil, makmur, dan berkepribadian sesuai jati diri bangsa Indonesia.

“Ketahanan keluarga harus menjadi basis dari setiap kebijakan publik. Perda ini hadir untuk menjawab tantangan zaman, agar keluarga tetap menjadi pilar utama dalam membangun bangsa,” ujar Tia.

Dia mengharapkan masyarakat tidak hanya memahami, tetapi juga dapat mengimplementasikan nilai-nilai ketahanan keluarga dalam kehidupan sehari-hari.

Ia pun menekankan, di tengah derasnya arus globalisasi serta kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, ketahanan keluarga menjadi kian krusial.

Perubahan tatanan sosial, budaya, hingga ekonomi kata dia telah menghadirkan tantangan baru bagi keluarga, sehingga perlu adanya kebijakan yang menjadikan keluarga sebagai pusat perhatian pembangunan.

(VC/WH/GN)

Dalam kesempatan itu Tia Fitriani banyak mendengar aspirasi dan melihat potensi yang dimiliki di wilayah tersebut, khususnya untuk SDM (Sumber Daya Manusia) kepemudaannya. Baik itu karang tarunanya maupun komunitas lokalnya.

“Di sini banyak aspirasi yang disampaikan. Luar biasa di Kampung Sindangsari RW 15 ini, karang tarunanya aktif dan kreatif berupaya untuk mengolah sampah sendiri. Nanti akan kita aping (kawal) dan lihat, bagaimana (mengolahnya) dan apa yang mereka butuhkan,” ungkap Tia Fitriani.

Menurutnya, Ketua RW setempat pun sudah menyampaikan bahwa Karang Taruna yang mengelola sampah warga saat ini membutuhkan gerobak sampah tambahan untuk moda angkutan sampah dari rumah-rumah warga.

Tak hanya Karang Taruna, Tia Fitriani juga mengapresiasi keberadaan Rumah Pelangi di Kampung Sindangsari RW 15, Desa Manggahang, Baleendah.

Menurutnya, Rumah Pelangi yang didirikan oleh pemuda bernama Ade Suhendar ini merupakan wadah edukasi bagi anak-anak di luar sekolah. Kegiatannya memberikan dan mengisi kegiatan positif bagi anak-anak dengan konten-konten yang mengandung literasi dan kearifan lokal budaya.

“Nanti akan kita lihat juga apa-apa yang bisa kita bantu agar Rumah Pelangi ini bisa lebih memberikan warna yang lebih semarak untuk anak-anak,” janjinya.

Di titik ke-5 Reses I Tahun sidang 2024-2025, selain menyerap aspirasi yang disampaikan warga, Tia juga tetap memberikan penyuluhan tentang bahaya dan pencegahan stunting kepada masyarakat.

“Kehadiran saya di sini juga tetap menyampaikan tentang bahayanya stunting. Kita harus perangi stunting untuk masa depan Indonesia, khususnya Jawa Barat, terkhusus lagi Kabupaten Bandung terbebas dari stunting,” tutur Tia Fitriani.

Sementara, Ketua RW 15 Desa Manggahang, Ujang Kosasih mengatakan bahwa warga Sindangsari nampak antusias menyambut baik kegiatan reses yang dilakukan Anggota DPRD Jabar, Tia Fitriani. Terlihat dari bagaimana interaksi dan tanggapan dari warga maupun aspirasi yang disampaikan.

“Bagus sekali antusias dari warga, apalagi dari kalangan muda antusias sekali mendengarkan materi yang disampaikan,” ujar Ujang.

Selain itu, Tia Fitriani juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama memiliki kesadaran bersama tentang pentingnya menerapkan pola hidup sehat atau perilaku hidup sehat dan bersih, (PHBS). Di mulai dari lingkungan rumah, dengan tidak membuang sampah sembarangan.

Untuk itu, Tia Fitriani mengajak para ibu-ibu agar bijak dalam memperlakukan sampah rumah tangga. Salah satu contohnya, sampah minyak jelantah (minyak sisa menggoreng). Menurutnya, sampah ini termasuk sampah B3 yang berbahaya bagi lingkungan bila dibuang sembarangan.

Lewat forum reses kali ini, Tia Fitriani ingin menyosialisasikan cara pengolahan sampah minyak jelantah menjadi sabun Mijell. Di lain kesempatan, dirinya akan menerjunkan tim untuk memberikan pelatihan kepada ibu-ibu belajar cara membuat sabun dari minyak jelantah.

(VC)

“Masalah gagal tumbuh harus diatasi sejak masa kehamilan. Maka dari itu ibu-ibu harus banyak makan makanan bergizi, jangan kebanyakan nyeblak,” ujar Tia Fitriani sambil mengingatkan peserta yang hadir untuk lebih memperhatikan pola makan mereka dan disambut gelak tawa para ibu ibu.

Menurut Tia, asupan gizi yang baik merupakan hak setiap anak untuk mendapatkan pertumbuhan yang optimal.

“Itu (mendapatkan asupan gizi yang baik dan optimal) adalah hak anak,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Tia juga mengingatkan para bapak yang hadir untuk lebih memperhatikan istri mereka yang sedang hamil. Dengan dukungan penuh dari keluarga, diharapkan tumbuh kembang anak dapat berlangsung optimal.

Tia Fitriani juga menyinggung soal Peraturan Daerah (Perda) yang sudah dikeluarkan oleh Pemprov Jawa Barat. Melalui Perda ini, anggaran pemerintah diarahkan untuk mendukung upaya pengoptimalan tumbuh kembang anak untuk menanggulangi resiko stunting.

“Sampai saat ini, kita selalu menekankan bahwa hak anak adalah mendapatkan pendidikan. Namun masih ada hak-hak lainnya yang harus dipenuhi,” jelas Tia.

Salah satu tantangan di era digital saat ini, menurutnya, adalah banyak anak yang menghabiskan waktunya di depan gadget, sementara para orang tua sering menghabiskan sebagian besar uangnya untuk memenuhi kebutuhan kuota internet, bukan untuk makanan bergizi.

Lebih lanjut, Tia menyoroti hak anak yang sering diabaikan, yakni hak untuk beristirahat.

“Pertumbuhan anak akan terhambat jika waktu istirahatnya tersita oleh aktivitas bermain, sekolah, dan belajar di rumah. Akibatnya, pertumbuhan anak bisa jadi tidak optimal,” ungkapnya.

Tia berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya pemenuhan gizi yang cukup bagi anak-anak guna mencegah stunting dan memastikan tumbuh kembang yang optimal di masa depan.

(RO/VKO)

Kegiatan peringatan Hari Disabilitas Internasional 2023 yang digelar di halaman Gedung Sate Kota Bandung ini mengusung tema ‘Disabilitas Berdaya Pembangunan Berkelanjutan untuk Semua’.

Hadir dalam kegiatan ini, Pj Sekda Jabar Taufiq Budi Santoso, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Ida Wahida Hidayati, Pj Bupati Kuningan Iip Hidajat, Pj Bupati Kab Bandung, Pj Bupati kab Subang , Ketua Komisi I DPRD Jabar Bedi Budiman, Anggota Komisi II DPRD Jabar Tia Fitriani, para Pemerhati Disabilitas, Lembaga dan juga Perusahaan.

Anggota DPRD Jabar dari Partai NasDem, Tia Fitriani selaku pribadi pada kesempatannya mendapatkan penghargaan dari Pemprov Jabar selaku pemerhati penyandang disabilitas.

“Ini adalah kesempatan yang luar biasa, saya mewakili rekan-rekan dari DPRD provinsi Jawa Barat, pada kesempatan ini juga turut bangga dengan kegiatan yang tidak hanya sekedar seremonial belaka, tadi saya sempat berjalan jalan ke stan kegiatan, di mana dalam kesempatan ini juga diberikan kesempatan para disabilitas ini untuk menggelar produk-produk yang mereka hasilkan,” kata Tia Fitriani dalam sambutannya.

Dalam kesempatan itu dia mengaku telah memborong sejumlah produk yang dihasilkan teman-teman disabilitas.

“Karena ini kesempatan yang luar biasa, di mana kita akan saling suport dan saling membantu bahwa disabilitas ini bukan kaum yang ingin dikasihani tapi mereka ingin diberikan kesempatan yang sama di semua bidang kehidupan ini dan mereka adalah figur-figur yang luar biasa yang memang mampu untuk tetap berkarya nyata itu yang kami rasakan ketika kami langsung berinteraksi dengan mereka,” ungkapnya.

Tia Fitriani menegaskan, kaum disabilitas merupakan figur contoh nyata yang masih mau berjuang, mau berdiri sendiri di atas kaki sendiri dan mau berupaya maksimal untuk menjadi pribadi yang tetap berkarya nyata.

“Saya yakin Pemprov Jabar beserta semuanya akan terus berusaha menjadikan Jawa Barat ini ramah disabilitas dan juga akan memberikan yang terbaik bagi disabilitas kita, sehingga disabilitas kita akan menjadi ikon yang luar biasa bahwa mereka adalah pribadi yang perlu kita apresiasi,” ucapnya.

Pada kesempatan tersebut, Pemprov Jabar juga memberikan penghargaan kepada 18 instansi atau perseorangan dengan beberapa kategori, yaitu pemerintah kabupaten kota yang aktif mendorong kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas, perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas, perusahaan yang memberikan akses disabilitas.

(RO/VO)

Demikian disampaikan legislator NasDem Jabar itu dalam kunjungan bersama jajaran Komisi II DPRD Jawa Barat ke Satpel UPTD Balai Pengembangan Ternak Sapi Perah dan Hijauan Pakan Ternak (BPTSPHPT) Cikole, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, baru-baru ini.

Dalam kesempatan itu Tia juga mengapresiasi kinerja Satpel UPTD BPTSPHPT Cikole, Lembang, Kabupaten Bandung Barat yang dinilainya sukses menjaga produktivitas di tengah ancaman Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) belakangan ini.

“Agar terus menjaga produktivitas, maka segera mencabut atau melonggarkan aturan penetapan zona merah PMK karena di Jawa Barat sudah bisa dikendalikan,” kata Tia Fitriani, dalam keterangan tertulisnya.

Menurut Tia apabila aturan penetapan zona merah PMK tersebut tidak dicabut maka akan menghambat pendistribusian bantuan ternak untuk kelompok masyarakat dan akan berdampak merugikan terhadap penjualan ternak masyarakat.

“Dalam hal ini Komisi II DPRD Jabar segera akan melakukan konsultasi terkait penetapan zona merah PMK ke pusat,” demikian tutup dia.

(RO/WH)

Tia mengakui, berbagai pelatihan tersebut merupakan keinginan warga yang disampaikan di banyak kesempatan, salah satunya dalam resesnya beberapa waktu lalu. Menurut dia pelatihan pengolahan limbah minyak goreng kepada masyarakat sangat diminati dan masyarakat bersemangat untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

“Saya memang selalu mengenalkan dan mengajak masyarakat di dapil saya tentang kepedulian terhadap lingkungan. Dimulai dari yang terkecil, di rumah tangga. Kita coba mengolah limbah rumah tangga, yaitu minyak goreng, yang ternyata masuk limbah B3 atau berkategori sangat berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan,” kata dia, Rabu (23/3).

Dengan pelatihan tersebut, lanjut Tia, warga bisa mengolah minyak jelantah menjadi sabun, atau kerap disebut sabun mijel. Kemudian sabun yang dibuat menggunakan cairan eco enzim dari bahan daur ulang juga seperti sisa buah dan sayuran rumah tangga.

“Kita buat cairan eco enzim yang berfungsi membersihkan lantai bahkan kerak di perkakas. Bisa juga menjernihkan udara dan mematikan virus corona. Juga sebagai penyubur tanaman,” sambung dia.

Selain memberikan motivasi dan pelatihan. Untuk memajukan ekonomi masyarakat, Ketua Fraksi NasDem Persatuan Indonesia DPRD Jabar itu juga memberikan alat dan perlengkapan supaya masyarakat bisa mempraktikkannya di rumah masing-masing.

“Saya lakukan itu terus, bergerak untuk bersama-sama peduli lingkungan. Karena tanpa disadari, membuang jelantah di mana saja akan menimbulkan masalah. Membuat air tercemar atau membuat tanah kehilangan daya serapnya,” kata dia.

Lebih jauh Tia mengatakan, minyak jelantah jika dikonsumsi pun akan berpotensi menyebabkan kanker dan penyakit lainnya. Karenanya, minyak jelantah ini harus diolah menjadi bahan yang bermanfaat, namun tidak mencemari lingkungan. (WH)

Tia mengatakan DPRD Jawa Barat bersama Kementerian Perdagangan dan Bulog serta mitra kerja Komisi II seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jabar akan terus mengontrol ketersediaan kebutuhan pokok supaya harganya lebih terkendali menjelang momen-momen besar keagamaan.

“Kami biasanya melakukan sidak ke pasar jelang Ramadan. Biasanya di tingkat pengecer terkendala pendistribusian, yang membuat peningkatan harga. Komisi II DPRD Jabar akan kawal masalah di pasaran itu,” kata Tia dalam keterangannya, Selasa (22/3).

Ketua Fraksi NasDem Persatuan Indonesia DPRD Jawa Barat ini mengatakan memang selalu ada oknum yang bermain di distribusi kebutuhan pokok ini. Tentunya terhadap masalah tersebut diyakini Tia hanya bisa diselesaikan dengan aparat penegak hukum.

Anggota dewan Dapil Kabupaten Bandung itu pun mencontohkan bumbu dapur seperti cabai dan bawang, sampai sumber protein seperti daging ayam dan sapi serta sejumlah komoditas lainnya merupakan daftar barang yang kerap naik menjelang hari besar keagamaan di Indonesia.

“Kami di Komisi II berusaha ikut menjaga ketersediaannya, supaya tetap ada, supaya harga bisa ditahan stabil. Kami pun berupaya meningkatkan daya beli masyarakat supaya masalah ini tidak menjadi tarik-menarik,” demikian tutup Tia.

(WH)

“Yang jelas di sini aspirasinya, karena memang desa ini kebanyakan penduduknya buruh dan pekerja pabrik, sehingga sangat terdampak pandemi Covid-19 ini,” kata Tia, Rabu (16/3).

Menurut Tia banyak sekali warga di Desa Sukapura yang terdampak krisis pandemi Covid-19. Seperti pada sektor usaha kos-kosan hingga sektor pertanian sehingga perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah dengan mencarikan solusi yang lebih baik lagi.

“Di sini pun ada yang bergerak di bidang pertanian, sehingga saya akan berusaha support dari bidang pertaniannya agar bisa didongkrak perekonomiannya terbantu,” sambung dia.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Desa Sukapura, Ganjar Sukma Wibawa berharap dengan adanya reses anggota DPRD Provinsi Jabar, Hj. Tia, dapat menjadi motivasi bagi warga dalam menyampaikan aspirasinya.

Menurutnya Hj. Tia telah membuka seluas-luasnya apa yang menjadi kebutuhan warga maupun pemerintah Desa Sukapura melalui aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)-nya.

Untuk itu menurut dia pihaknya akan sesegera mungkin melakukan penginputan apa-apa saja yang menjadi skala prioritas pembangunan di wilayahnya.

“Mudah-mudahan aspirasi-aspirasi kami, bisa terealisasikan oleh Ibu Hi. Tia,” demikian tutup Ganjar.

(WH)