Pasalnya menurutnya Idris hampir setiap pulau berpenduduk padat di Kepulauan Seribu tidak memiliki TPS sementara. Akibatnya, masyarakat terpaksa membuang sampah-sampah tersebut di pinggir jalan sebelum diangkut oleh kapal.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta itu mengatakan, selain berdampak buruk pada kesehatan, sampah-sampah yang beradai di pinggir jalan ini juga mengganggu kenyamanan para wisatawan yang datang ke Pulau Seribu.

“Sebelum kapal itu datang mengambil sampah, masyarakat meletakkan sampah-sampah tersebut di pinggir-pinggir jalan, dan ini tidak baik buat kesehatan masyarakat serta para wisatawan yang datang ke Pulau Seribu,” tegas Idris, baru-baru ini.

Legislator NasDem itu juga mengingatkan bahwa Kepulauan Seribu adalah bagian dari wilayah DKI Jakarta. Karenanya, dia meminta permasalahan sampah ini harus menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta termasuk dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup untuk memiliki target pembangunan TPS sementara ini.

“Ini PR buat Pak Kadis juga supaya bisa memperhatikan betul bahwa Pulau Seribu ini penghasil sampah yang luar biasa, karena luasnya Pulau Seribu walaupun mayoritas laut bagaimanapun itu bagian wilayah DKI Jakarta harusnya ini menjadi perhatian khusus ke depan terkait dengan permasalahan ini,” pungkasnya.

(FM/WH)

“Dari catatan saya di Surabaya ini TPS khusus hanya di beberapa tempat seperti lapas, kemudian kalau ada permintaan khusus,” ungkap Amin seusai melakukan kunjungan kerja reses ke Surabaya di Kantor Gubernur Jawa Timur (Jatim), Rabu (4/10).

Amin mengamati fenomena di Surabaya dan kota-kota besar lainnya bahwa banyak mahasiswa berdomisili di luar daerah kampus, namun sulit pulang ke alamat rumah tempat pemilihan berlangsung.

Legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur II (Probolinggi-Pasuruan) itu mewanti-wanti KPU agar kendala itu dapat diminimalisasi.

“Jika tidak, pada saat pemilu, yang bersangkutan, dipastikan akan kehilangan haknya ketika KPU tidak memberikan fasilitas untukmemilih kepada yang bersangkutan,” tandasnya.

Usul itu menurutnya perlu dipertimbangkan. Amin mencontohkan Surabaya saja dengan banyaknya kampus baik negeri maupun swasta, potensi pemilih muda hingga puluhan ribu orang. Ketika itu tidak difasilitasi KPU, hak warga negara untuk memilih akan hilang.

“Apalagi mahasiswa yang memiliki daya kritis yang cukup ketika yang bersangkutan tidak mendapatkan akses fasilitasi ke pemilu, tentu ini kita sayangkan. Maka kami mendorong ini (TPS khusus),” tegas Amin.

(dpr/*)