“UMKM kita harapkan menjadi kekuatan ekonomi riil untuk Indonesia,” ujar Viktor di sela peragaan busana anak-anak dalam rangka HUT ke-13 Partai NasDem di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/12).

Legislator NasDem dari Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur II (Kabupaten Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Sabu Raijua, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, Kupang, Rote Ndao, dan Kota Kupang) itu mengungkapkan, daya dorong UMKM terhadap perekonomian Indonesia memerlukan peran masyarakat sebagai pelaku ekonomi.

Untuk itu, perayaan HUT Partai NasDem yang digelar Forum Staf Administrasi dan Tenaga Ahli Anggota (Forsata) Partai NasDem menjadi titik temu dalam melibatkan masyarakat untuk memperkuat UMKM Indonesia.

“UMKM itu bertumbuh dan melibatkan kelompok-kelompok dari Bawah, dan itu riil ekonomi yang tumbuh dan kita dorong ke depan agar Indonesia makin kuat dalam bidang ekonomi UMKM,” ungkap Viktor.

Ia meminta seluruh anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI untuk berkontribusi, berbelanja, dan berpartisipasi dalam seluruh rangkaian acara HUT Partai NasDem yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

“Saya telah meminta seluruh anggota fraksi mengambil kesempatan yang baik ini untuk berbelanja, tentunya ini menjadi sebuah momentum yang baik ke depan dan kita akan lanjutkan dan kita perkuat,” jelasnya.

Viktor juga menerangkan bahwa kontribusi Partai NasDem dalam menumbuhkembangkan UMKM menjadi pemicu spirit dalam memperkuat Gerakan Perubahan Partai NasDem demi masa depan Indonesia.

“Kehadiran kita semua, baik anggota DPR, Forsata, dan semua teman-teman yang terlibat dalam kesatuan Gerakan Perubahan Partai NasDem akan terasa di seluruh lini, seluruh kehidupan masyarakat,” pungkasnya.

(Safa/*)

“Sejumlah tantangan di sektor UMKM nasional akan menjadi peluang untuk tumbuh bila kita serius dalam upaya mewujudkan berbagai langkah yang konsisten untuk menjawabnya,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (20/2).

Catatan Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia pada Agustus tahun lalu menyebutkan setidaknya ada empat tantangan sektor UMKM di Indonesia pada 2024.

Tantangan tersebut yaitu mempertahankan UMKM dalam ekosistem digital, meningkatkan kapasitas, kualitas, dan produktivitas agar berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional, memperluas akses keuangan karena baru 25% UMKM Indonesia yang memiliki akses keuangan, serta menerapkan proses ramah lingkungan dalam produktivitas UMKM.

Menurut Lestari Moerdijat yang akrab disapa Rerie, pemanfaatan teknologi digital membuka peluang sektor UMKM untuk mengakselerasi pertumbuhannya lebih besar.

Sehingga, ujar Rerie, upaya untuk mempertahankan sektor UMKM tetap dalam ekosistem digital harus konsisten dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi literasi digital yang masif dan berkesinambungan.

Di samping itu, tambah Rerie yang juga Legislator NasDem dari Dapil Jawa Tengah II (Demak, Kudus, Jepara) itu, sangat penting untuk membuka lebih lebar akses keuangan terhadap UMKM dalam upaya mengantisipasi akselerasi pertumbuhan yang terjadi.

Menurut anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, peningkatan kapasitas pengetahuan para pelaku UMKM terkait tren yang terjadi pada pasar global, juga diperlukan sehingga produk yang dihasilkan dapat lebih ramah bagi pasar global.

Isu bahan baku yang ramah lingkungan, ujar Rerie, saat ini tengah menjadi perhatian konsumen dan masyarakat di berbagai belahan dunia.

Anggota Komisi X DPR RI itu berharap para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah dapat terus berkolaborasi dengan baik untuk mengambil langkah yang tepat agar mampu menjawab sejumlah tantangan yang dihadapi sektor UMKM di Tanah Air.

Terjawabnya tantangan di sektor UMKM itu, tegas Rerie, diharapkan mampu ikut menopang pertumbuhan perekonomian nasional yang berujung pada pemerataan kesejahteraan rakyat yang lebih baik.(*)

“Pencatatan data yang rinci dari para pelaku UMKM di tanah air merupakan langkah penting dalam pengembangan sektor ekonomi nasional,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Kamis (11/1).

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) telah menuntaskan pendataan lengkap koperasi dan UMKM 2022 dan tercatat 9,11 juta usaha di Indonesia, yang terdiri dari 9,09 juta usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan 20 ribu koperasi.

Menurut Lestari, data terkait beragam UMKM di Indonesia harus dimanfaatkan semaksimal mungkin sebagai salah satu instrumen dalam proses pengembangan ekonomi kerakyatan.

Sejumlah intervensi dalam upaya pemberdayaan usaha mikro misalnya, tambah Rerie sapaan akrab Lestari, akan lebih tepat sasaran dengan data yang akurat terkait kondisi setiap usaha.

Rerie yang juga legislator dari Dapil Jawa Tengah II (Demak, Kudus dan Jepara) itu sangat berharap langkah yang lebih sistematis ini dapat berjalan dengan konsisten sehingga dapat mewujudkan percepatan pengembangan sektor UMKM yang lebih terukur.

Karena, tegas Rerie, pertumbuhan sektor UMKM sekaligus berpotensi meningkatkan jumlah pelaku wirausaha di tanah air.

Apalagi, ujar anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, berdasarkan catatan Kemenkop UKM, rasio kewirausahaan Indonesia berada di level 3,74%.

Sedangkan negara tetangga, tambah Rerie, seperti Malaysia, Singapura dan Thailand memiliki rasio kewirausahaan di atas 4%. Sementara, sebagian negara maju memiliki rasio kewirausahaan di angka 12%.

Rerie mendorong agar pemerintah di tingkat pusat dan daerah dapat bersinergi dengan baik dalam upaya menumbuhkan semangat kewirausahaan masyarakat, demi mewujudkan pembangunan nasional yang lebih baik dan merata di masa depan.  (*)

Produk dengan sertifikasi halal akan menambah nilai dan kepercayaan konsumen.

“Sertifikasi halal sangat penting karena akan memberikan kenyamanan kita dan konsumen kalau makanan-makanan produksi UMKM terbuat dari bahan-bahan yang halal,” ujar Sri Wulan dalam workshop Jaminan Produk Halal, di Pati, Jawa Tengah, Jumat (8/12).

Workshop tersebut terselenggara atas kerja sama Sri Wulan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama. Ratusan UMKM turut menjadi peserta kegiatan tersebut.

“Tentu banyak manfaat yang akan diterima jika mempunyai sertifikasi halal. Ini, kan, gratis. Kami berharap para produsen memiliki kesadaran untuk mendaftarkan sertifikasi halal terhadap produknya,” ujar Wulan.

Legislator dari Dapil Jawa Tengah III (Kabupaten Grobogan, Blora, Rembang, dan Pati) itu mengatakan, dalam workshop tersebut para pelaku UMKM diberikan pengetahuan terkait mekanisme pengajuan sertifikasi halal produk.

Mereka nantinya akan dibantu pendamping produk halal (PPH) dari Kemenag Kabupaten Pati.

“Mendapatkan sertifikasi halal ini bukanlah sesuatu yang sulit karena ada petugas pendamping PPH dari Kementerian Agama yang akan memberikan sosialisasi, memberikan cara bagaimana mendaftarkan produk-produk untuk sertifikasi halal,” tukasnya.

(dis/*)

“Sektor UMKM yang merupakan salah satu andalan perekonomian nasional harus menjadi perhatian bersama dalam upaya konsisten meningkatkan sektor ekonomi rakyat,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Jumat (1/12).

Laporan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebutkan total Nomor Induk Berusaha (NIB) yang telah terbit per 27 November 2023, mencapai 6,59 juta NIB. Dari jumlah itu sebanyak 96,2% di antaranya diberikan kepada unit usaha mikro.

Bank Indonesia mencatat, UMKM memiliki peran sebagai sumber pertumbuhan ekonomi di Indonesia, tetapi masih menghadapi tantangan seperti terbatasnya akses dalam pembiayaan, kesiapan digital, dan akses pemasaran.

Menurut Lestari Moerdijat yang akrab disapa Rerie, dukungan secara menyeluruh terhadap sektor UMKM sangat diperlukan agar upaya membangkitkan ekonomi kerakyatan dapat segera direalisasikan.

Rerie mendorong agar kementerian dan lembaga membangun sinergi dengan baik agar kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan sektor UMKM untuk bertumbuh.

Catatan Kementerian Koperasi dan UKM, saat ini Indonesia baru mencapai rasio kewirausahaan sebesar 3,47%.

Jika dibandingkan dengan Singapura yang penduduknya sekitar 5 juta, tambah dia, jumlah pengusahanya sudah mencapai 8,6% dari total populasi. Sedangkan Malaysia dan Thailand sudah di atas 4%, bahkan di negara maju rata-rata sudah 10%-12% pelaku usaha dari populasi penduduk.

Rerie yang juga Legislator NasDem dari Dapil Jawa Tengah II (Demak, Kudus, Jepara) itu berharap para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah mampu menerjemahkan setiap kebijakan di sektor UMKM tersebut dengan baik, agar semangat wirausaha masyarakat dapat terus ditumbuhkan.

Karena, tegas anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, dengan semakin banyaknya jumlah pelaku usaha di Tanah Air, berpotensi menjadi faktor pendorong bagi pertumbuhan perekonomian nasional.(*)

Selain bazar, kegiatan lain juga digelar seperti donor darah, bedah buku, dan focus group discussion. Rangkaian acara dibuka anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI, Fauzi Amro bersama Charles Meikyansah.

“Terima kasih atas inisiatif yang dilakukan oleh kawan-kawan Forsata dalam rangka HUT Partai NasDem. Tegar di Jalan Restorasi Menuju Perubahan,” ujar Fauzi saat membuka acara itu.

Menurut Fauzi, Partai NasDem memang selama ini selalu memberikan ruang yang luas kepada UMKM. Terbukti dari acara-acara yang diselenggarakan selalu melibatkan UMKM.

Anggota Komisi XI DPR RI itu mengatakan, saat ini lebih dari 60 juta UMKM eksis Tanah Air. Fauzi mendorong digitalisasi UMKM mulai dari proses produksi hingga pemasaran produk dan jasanya.

“Mulai dari hulu sampai hilir itu perlu menggunakan teknologi. Termasuk basis permodalannya seperti apa, ini harus dirumuskan oleh kawan-kawan juga,” ujar Legislator NasDem dari Dapil Sumatera Selatan I (Kabupaten Musi Rawas, Musi Banyuasin, Banyuasin, Kota Palembang, Kota Lubuk Linggau, dan Musi Rawas Utara) itu.

Fauzi mengajak para tenaga ahli di Fraksi Partai NasDem DPR untuk turut merumuskan pengembangan UMKM di Indonesia.

“Ini harus menjadi bahan pikiran kita semua. Tidak hanya UMKM diundang, mereka bayar, lalu pulang,” ujarnya.

(dis/*)

Sejak September 2021, Kementerian BUMN memberikan solusi pembiayaan tersebut dengan membentuk holding tiga entitas di bidang pendanaan, yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM.

Holding ketiganya ‘menyelamatkan’ para pelaku usaha kecil yang membutuhkan berbagai kemudahan modal usaha.

“Saya mewakili kelompok usaha kecil menyampaikan apresiasi atas kinerja holding. Persoalan akses modal kini menjadi gampang,” kata anggota DPR RI, Subardi, dalam sosialisasi bertema Pelatihan UMKM untuk Penumbuhkembangan Ekonomi di Yogyakarta, di Seturan, Kabupaten Sleman, DIY, Minggu (26/11).

Dalam acara tersebut hadir 250 pelaku usaha ultra mikro di Kabupaten Sleman. Para pelaku UMKM mengikuti pelatihan dan pengembangan bisnis. Kegiatan ini digelar atas kerja sama kemitraan Subardi dengan PT Pegadaian.

Subardi menjelaskan, DPR menyetujui pembentukan holding pada September 2021 untuk mendorong BUMN lebih leluasa mewujudkan pemberdayaan ekonomi kecil.

Dalam misi tersebut, holding BUMN diwajibkan mendampingi pelaku usaha untuk mendapatkan modal, termasuk pendampingan dan pelatihan pengembangan usaha.

“Holding ultra mikro memangkas sulitnya akses pembiayaan. Biasanya usaha kecil sulit sekali bernapas, tapi sekarang bisa dapat modal meski tidak punya agunan fisik. Inilah yang diharapkan teman-teman pelaku usaha kecil,” terang legislator NasDem dapil DIY itu.

Subardi sempat berbincang dengan para peserta. Menurut mereka, beberapa alasan keterbatasan akses modal meliputi kendala formalitas persyaratan, minim informasi, skala usaha yang relatif kecil, dan ketiadaan agunan.

Namun kini, kemudahan mengakses modal usaha kepada ultra mikro mulai dirasakan. Subardi berpesan, dukungan tersebut harus bersifat keberlanjutan agar pelaku usaha mampu naik kelas.

“Saya tidak ingin para pelaku usaha menerima sosialisasi habis itu selesai. Tidak. Harapan saya BUMN termasuk pegadaian benar-benar mengawal hingga naik kelas. Ini sifatnya keberlanjutan,” tutup Subardi.

(nk/dis/*)

Tidak hanya bekerja pada sektor moneter dan keuangan global, kata Syarief, Bank Indonesia mampu membantu Pemerintah Indonesia meningkatkan investasi dan kerja sama perdagangan antara Inggris dan Indonesia.

“Kami mengapresiasi inisiatif dari BI (cabang London) untuk membantu para pengusaha UMKM agar bisa masuk ke pasar internasional di London, sehingga UMKM kita bisa naik kelas,” ujar Syarief saat lawatan kerja Banggar DPR RI ke KPw Bank Indonesia cabang London, Inggris, Kamis (2/11).

Legislator Partai NasDem itu berharap upaya ini dapat dipertahankan keberlangsungannya demi kemajuan UMKM Indonesia.

Syarief menyatakan bahwa keberadaan KPw BI London sangat membantu Pemerintah Indonesia untuk memperkenalkan kekayaan bangsa. Mulai dari kopi, teh, cengkeh, dan berbagai produk yang sangat diminati sekaligus dibutuhkan masyarakat Inggris dan Eropa.

”Kerja sama Indonesia dan Inggris yang sudah berlangsung lama, perlu terus ditingkatkan ke berbagai sektor, terutama untuk mengangkat komoditas unggulan UMKM nasional ke kancah internasional,” pungkas Syarief.

(dpr.go.id/*)

Pada kesempatan tersebut, Idris menyambangi salah satu rumah produksi dompet kulit dalam rangkaian blusukan sapa warga yang diinisiasi oleh sukarelawan pemenangannya di Kota Depok. Menurut Idris, kualitas produk dompet kulit yang diproduksi oleh usaha rumahan di Cimanggis, Depok tidak kalah dengan dompet-dompet yang bermerek.

“Sebenarnya secara kualitas produknya sangat bagus, tidak kalah sama dompet-dompet mahal yang bermerek dari luar itu,” terang Idris dalam keterangannya, Jumat (20/10).

Secara kualitas lanjut dia dompet yang diproduksi UMKM itu sudah bagus. Namun, usaha tersebut masih perlu dukungan dan keberpihakan kebijakan dari pemerintah.

“Ke depan harus ada dukungan dan keberpihakan dari pemangku kepentingan agar UMKM bisa berkembang dan berdaya saing tinggi,” kata dia.

Dia bahkan mendorong produk UMKM semacam itu bisa dikerjasamakan dengan badan usaha milik pemerintah agar usaha kecil bisa naik kelas dan mendapatkan pasar yang luas. Idris juga menekankan pentingnya memberikan berbagai kemudahan usaha bagi pelaku UMKM.

“Misalnya, kemudahan dalam mendapatkan bahan baku yang berkualitas dan kemudahan untuk mendapatkan akses permodalan,” demikian tutup dia.

(RO/WH)

“UMKM berperan penting dalam geliat ekonomi masyarakat. UMKM yang semakin berdaya dapat menekan inflasi yang ada di daerah,” ujar Charles dalam diskusi publik ‘Pengendalian Inflasi Daerah Melalui Peran Aktif UMKM, bersama Bank Indonesia, di Jember, Jawa Timur, Minggu (15/10).

Legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur IV (Lumajang dan Jember) itu menegaskan, UMKM merupakan tiang perekonomian nasional. Untuk itu, keberadaannya mesti menjadi perhatian seluruh pihak.

“Dukungan harus terus kita curahkan untuk kemajuan UMKM,” tandasnya.

Dalam diskusi tersebut, peserta yang hadir merupakan pelaku UMKM di Jember, sebagian besar kaum perempuan. Charles berharap, kegiatan itu dapat memicu semangat ibu-ibu untuk menaikkan level usahanya.

“Ibu-ibu, mari bersama-sama majukan UMKM kita. Saya ingin lima atau sepuluh tahun lagi, bisnis yang dijalankan sudah maju,” tandasnya.

(agus/dis/*)

“Kami usulkan pada Kementerian Koperasi dan UKM sejauh mana pengendalian, pemantauan dan tentunya sinergitas dengan program yang telah dicanangkan,” kata Subardi saat Rapat Kerja Komisi VI DPR dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi dan UKM, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (12/9).

Subardi mengusulkan agar Kemenkop-UKM membentuk satu deputi khusus yang mampu menyinergikan antar kementerian/lembaga. Kebutuhan sinergi ini mencakup program, pendanaan dan pemberdayaan UMKM.

“Nah kalau ada koordinasi atau sinergitas itu bagus ditempatkan di eselon satu. Anggaran triliun rupiah itu bisa disesuaikan dengan program ataupun target dari Kementerian Koperasi,” tambahnya.

Sejauh ini Legislator NasDem dari Dapil DIY itu melihat tidak ada sinergi yang jelas. Maka anggaran berapapun tidak akan efektif dalam memberdayakan UMKM.

“Kalau itu (pemberdayaan UMKM) tanpa sinergitas ataupun pengendalian, nggak akan efektif. Nggak akan bisa efektif anggaran yang digunakan semua kementerian,” jelas Ketua DPW NasDem DIY ini.

Subardi juga menyinggung pendataan UMKM yang juga merupakan program dari beberapa kementerian/lembaga. Menurutnya, pendataan UMKM sebaiknya terintegrasi di Kementerian Koperasi.

“Walaupun mungkin lebih efektif jika anggaran itu dijadikan satu di Kementerian Koperasi, tapi karena masing-masing kementerian juga punya anggaran, ini penting agar pendataan UMKM terintegrasi. Dengan sinergi ini, Kementerian Koperasi menjadi leading sector urusan UMKM,” tutupnya.

(NK/*)

“Meski berbeda fraksi atau partai, PIA DPR RI tetap kompak untuk ikut menyemarakan peringatan HUT ke-78 RI dan HUT DPR RI,” ujar Gobel saat pembukaan bazar, Senin (28/8).

Legislator Partai NasDem ini melihat bazar tersebut sebagai sebuah ajang untuk membantu para pelaku UMKM dalam memasarkan produk-produknya.

Gobel berharap kegiatan semacam ini dapat terus dipertahankan, terlebih lagi ke depan akan memasuki tahun politik dengan segala dinamika di dalamnya.

Seluruh pegawai dan karyawan di Setjen DPR RI, MPR dan DPD RI serta masyarakat umum dapat menghadiri dan mengikuti bazar yang direncanakan berlangsung selama tiga hari 28-30 Agustus 2023.

Bazar kali ini juga dimeriahkan oleh penampilan dari artis-artis nasional seperti Mulan Jamella, Harvey Malaiholo, dan Tommy Kurniawan yang ketiganya juga merupakan anggota DPR RI, serta penampilan dari Melly Goeslaw, dan Gilang Dirga. (medcom/*)

“Dalam ekosistem usaha, KPPU menjadi wasit. KPPU berperan mengawasi dan menindak kegiatan bisnis yang menyimpang. KPPU perlu berperan aktif melindungi pelaku usaha kecil dan masyarakat selaku konsumen,” kata anggota Komisi VI DPR RI, Subardi dalam sosialisasi bersama KPPU bertajuk ‘Perlindungan Perjanjian Kemitraan dan Persaingan Usaha Sehat bagi UMKM’ di Godean, Sleman, DIY, Senin (28/8).

Sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memiliki potensi besar untuk menopang ekonomi dan menyerap banyak tenaga kerja. Dari sektor itu, perputaran transaksi, produksi dan distribusi berjalan cepat. Ada dampak instan bagi stabilitas ekonomi di daerah hingga nasional.

Mengutip data dari Bappeda DIY, bahwa per Juli 2023 jumlah UMKM se-DIY mencapai 344.293. Dengan banyaknya UMKM, Provinsi DIY memiliki basis ekonomi yang kuat. Subardi meminta eksistensi UMKM dilindungi agar tercipta persaingan usaha sehat dan berkualitas.

“Kalau terjadi monopoli usaha, UMKM kalah bersaing karena tekanan pasar. Pasar akan dikuasai pemodal besar. Mereka bisa menetapkan harga di bawah pasar atau predatory pricing dan menguasai wilayah pemasaran. Ini yang harus dicegah KPPU,” tegas Subardi.

Dalam forum itu, Legislator NasDem dari Dapil DIY tersebut mengapresiasi kinerja KPPU atas penindakan terhadap perusahaan kartel minyak goreng saat terjadi kelangkaan minyak goreng di awal 2022. Sebelum menindak, KPPU pada Maret 2022 mengumumkan adanya dugaan monopoli pasar minyak goreng yang dilakukan 8 produsen. Ke-8 produsen itu menguasai hampir 70% pangsa pasar minyak goreng nasional. Permainan kartel itu telah memicu lonjakan harga sehingga produsen kecil lainnya ikut menaikkan harga.

Selanjutnya pada Mei 2022, KPPU menjatuhkan denda kepada 7 dari 8 perusahaan karena terbukti menimbun minyak goreng di tengah kelangkaan. KPPU menjatuhkan denda sebesar Rp71,28 miliar kepada 7 perusahaan karena melanggar Pasal 5 dan Pasal 19 Huruf c UU No.5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

“Tindakan tegas KPPU dalam kasus minyak goreng patut diapresiasi,” tambah Ketua DPW Partai NasDem DIY itu.

Di sisi lain, Subardi juga menilai kinerja KPPU DIY sudah on the track. Indikatornya adalah indeks kemudahan usaha, pendaftaran aset, pengawasan kontrak pengadaan, serta pengawasan persaingan usaha. Meski demikian, KPPU di Yogyakarta harus sering turun lapangan untuk membangun sinergitas dengan pelaku usaha.

“Program KPPU DIY bagus. Kita bisa lihat dari indeks kemudahan usaha yang terus terjaga. KPPU juga mendampingi kelompok UMKM agar memiliki kesadaran tinggi dan aktif menciptakan iklim usaha sehat,” tutup Subardi.

(NK/dis/*)

Bang Tyo sapaan akrab Zurisyto melakukan berbagai upaya untuk kemajuan UMKM di Negeri Laskar Pelangi itu. Bersama mitra kerja di Komisi VI DPR RI, Bang Tyo menggelar berbagai sosialisasi, pelatihan, memberikan bantuan modal, hingga bantuan alat produksi.

Yang teranyar, Bang Tyo bersama PT Timah kembali menyalurkan bantuan alat-alat produksi untuk lima kelompok UMKM di Bangka Barat.

“Alhamdulillah. Saya bersama PT Timah menyerahkan alat-alat produksi kepada UMKM. Ini untuk mendorong kuantitas dan kualitas produk olahan UMKM yang ada di Kabupaten Bangka Barat,” ujar Zuristyo dalam keterangannya, Kamis (10/8).

Selain itu, dalam beberapa bulan terakhir Bang Tyo juga telah menyalurkan bantuan pada 30 kelompok UMKM yang ada di Kepulauan Bangka Belitung. Bantuan masing-masing senilai Rp50 juta per kelompok UMKM.

“Program kerja sama ini merupakan bentuk komitmen kami bersama BUMN dan kementerian/lembaga terkait dalam memajukan UMKM yang ada di Bangka Belitung,” ujarnya.

Legislator NasDem dari Dapil Bangka Belitung itu mengatakan, berbagai pelatihan, sosialisasi dan bantuan modal dan alat merupakan komitmennya untuk memajukan UMKM. Diharapkan, para pelaku UMKM bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi, membuka akses pasar yang luas, hingga akhirnya bisa naik kelas.

“Harapan itulah yang terus kita pacu, sehingga kesejahteraan masyarakat khususnya pelaku UMKM bisa terwujud,” pungkas Bang Tyo.

(Andra/dis/*)

“Sektor UMKM harus mampu menjawab sejumlah tantangan di era globalisasi. Peluang yang ada melalui digitalisasi harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (4/8).

Catatan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) pada 2022 terdapat 65,4 juta UMKM di Indonesia yang telah mempekerjakan 114,7 juta orang atau sekitar 56% dari tenaga kerja di Indonesia.

Sektor UMKM memberikan kontribusi lebih dari 60% terhadap PDB negara dan kontribusi itu turun menjadi 37,3% saat pandemi.

Supaya mampu bertahan, tercatat 83,8% pelaku UMKM melakukan digitalisasi atau memanfaatkan teknologi untuk mendukung operasional bisnis mereka, sejak pandemi.

Menurut Lestari, berbagai upaya sektor UMKM untuk bertahan dan berkembang harus mendapat dukungan penuh dari para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah.

Peluang pengembangan usaha melalui digitalisasi, ujar Rerie sapaan akrab Lestari, harus benar-benar dimanfaatkan di tengah momentum peningkatan pemanfaatan berbagai platform e-commerce oleh masyarakat.

Berdasarkan catatan Kemenkop UKM, 70,2% UMKM menghadapi kendala saat bertransformasi memanfaatkan teknologi digital. Kendala itu antara lain kesulitan akses permodalan, ketersediaan bahan baku, dan kesulitan mengadopsi teknologi digital.

Sejumlah kendala itu, tegas Rerie yang juga legislator dari Dapil Jawa Tengah II (Kudus, Demak, Jepara) itu, harus segera diatasi, agar momentum yang ada saat ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin.

Karena, tegas anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, era digitalisasi selain menghadirkan tantangan juga menawarkan peluang.

Dengan jumlah UMKM yang cukup signifikan di Indonesia, lanjutnya, tidak ada alasan sektor UMKM untuk tidak memanfaatkan peluang yang ada, dalam upaya menggerakkan perekonomian nasional.

Jika perekonomian nasional terus bertumbuh, tambah Rerie, kita bisa berharap cita-cita mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur pun dapat terwujud. (*)

Berbagai usaha terus dilakukan untuk mendorong kemajuan dua sektor tersebut. Kali ini Zuristyo bersama Kementerian Koperasi dan UKM menggelar sosialisasi bertajuk Akses Permodalan Bagi Koperasi. Sosialisasi tersebut diselenggarakan di Pangkalpinang, Babel, Rabu (2/8).

“Sistem perekonomian di Indonesia tidak lepas dari peran koperasi yang juga sebagai landasan perekonomian rakyat,” ujar Zuristyo.

Bang Tyo sapaan akrab Zuristyo mengatakan, pada hakikatnya koperasi dibentuk dari, oleh, dan untuk anggota. Maka, koperasi tidak boleh keluar dari tujuan yakni menyejahterakan anggota.

Menurut data Dinas Koperasi dan UKM Kepulauan Bangka Belitung, terdapat 735 koperasi aktif di Babel. Potensi koperasi itu, lanjut Bang Tyo, harus dimaksimalkan untuk kesejahteraan rakyat.

“Koperasi harus terus beradaptasi dengan perkembangan. Modernisasi koperasi harus digalakkan,” tandasnya.

Zuristyo menegaskan beberapa hal yang perlu diperbaiki dari koperasi adalah manajemen kelembagaan, kapasitas SDM, dan penggunaan teknologi.

“Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi adalah melalui modernisasi koperasi,” kata Legislator NasDem dari Dapil Bangka Belitung itu.

(Umam/rls/*)

Pelatihan ini diperlukan untuk memberikan nilai tambah pada beragam produk usaha mikro kecil menengah (UMKM).

“Dengan meningkatkan nilai tambah produk makanan milik UMKM, maka akan memperluas daerah pemasaran sehingga, UMKM bisa lebih berkembang,” kata Rian, Jumat (28/7).

Menurut Rian, salah satu rahasia produk makanan untuk sukses adalah kemasan yang menarik. Selain rasa dan kualitas makanan, tampilan produk yang menarik akan semakin menarik minat konsumen.

“Terkadang produk kita bagus tapi kemasannya kurang menarik, akhirnya tidak menarik minat calon pembeli. Harusnya tidak hanya produk yang bagus, tetapi kemasannya juga bagus, unik dan menarik, agar mudah dilirik dan akhirnya dibeli konsumen,” ujarnya.

Terlebih, lanjut Rian, pada era sekarang bisnis makanan banyak dipasarkan melalui media sosial. Untuk itu, kemasan yang menarik menjadi kunci dari sebuah produk.

Legislator NasDem dari Dapil Jawa Barat II (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat) itu juga menyarankan pelaku UMKM untuk memperhatikan pemasaran produk. Persaingan yang ketat antarproduk perlu menjadi pertimbangan.

“Harapannya, forum ini dapat menjadi titik awal bagaimana pelaku UMKM bisa bersaing dengan perusahaan besar di industri ini,” tandasnya.

Lebih lanjut Rian mengapresiasi BRIN yang telah memberikan kontribusi dengan melakukan riset dan inovasi dan hasilnya bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Teknologi pengemasan bisa dimanfaatkan pada produk makanan agar makanan bisa bertahan lebih lama sehingga bisa dipasarkan secara global.

“Ini adalah bentuk kegiatan nyata yang manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat. Pelatihan pengemasan makanan ini diharapkan meningkatkan nilai tambah produk makanan milik UMKM,” pungkasnya.

Kegiatan pelatihan kerja sama Rian dengan BRIN juga diselenggarakan di Bandung Barat selama empat hari dari 25-28 Juli di empat titik. Selain pelatihan teknik desain label kemasan, juga ada pelatihan bisnis manajemen untuk UMKM, pelatihan pengolahan sayuran, dan manajemen bisnis untuk UMKM.(dis/*)

Kegiatan ini dihadiri ratusan pelaku UMKM di Sorong. Rico mengatakan, pelaku UMKM perbengkelan di Sorong masih minim. Padahal, jumlah kendaraan bermotor di sana terus meningkat.

“Kami di Komisi VII DPR bermitra dengan Kemenperin, bersama-sama membuat pelatihan perbengkelan bagi pelaku UMKM yang ingin membangun usaha di sektor perbengkelan,” ujar Rico.

Selain diberikan pengetahuan terkait usaha perbengkelan, Rico juga memberikan bantuan modal usaha bagi mereka.

“Setidaknya ini bisa menambah untuk modal mereka membuka bengkel,” tambahnya.

Perwakilan Kemenperin, Dini Hanggandari, menegaskan dukungan dan komitmen kementeriannya untuk pelaku UMKM perbengkelan di Sorong. Melalui seminar ini diharapkan para peserta bisa menambah wawasan terkait perizinan dan permodalan.

“Seminar ini memberikan gambaran dalam memulai usaha perbengkelan. Peserta akan mendapat pembekalan yang nantinya diterapkan saat membuka usaha,” ujarnya.

(sonia/dis/*)

Hal tu ditegaskan anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Subardi saat bertemu dengan ratusan pelaku UMKM, di kawasan Godean, Sleman, DIY, Rabu,(26/7).

“Usaha mikro itu langsung menyerap angka pekerja. Dari sektor ini, perputaran transaksi, produksi dan distribusi berjalan cepat. Ada dampak instan bagi stabilitas ekonomi,” kata Subardi.

Mbah Bardi, sapaan akrab Subardi juga mengatakan, menurut data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, pelaku UMKM didominasi usaha mikro dengan persentase 98,68%. Angka tersebut memiliki daya serap tenaga kerja sekitar 89%. Dengan data itu, Indonesia memiliki basis ekonomi yang kuat.

Hanya saja, perlu perhatian ekstra agar sektor usaha mikro cepat naik kelas. Pemerintah harus mengambil kebijakan meningkatkan kapasitas usaha mikro dan kecil menjadi usaha menengah.

“Sektor terbesar dari UMKM adalah sektor mikro. Tetapi tidak semua pekerjanya sejahtera. Bagi saya ini perlu perhatian ekstra agar sektor mikro cepat naik kelas dan pekerjanya lebih sejahtera,” tambah Ketua DPW NasDem DIY itu.

Sejauh ini, tambah Subardi, Komisi VI DPR mendukung berbagai kebijakan relaksasi bagi UMKM, antara lain subsidi bunga pinjaman, restrukturisasi kredit, insentif perpajakan.

Berbagai akses modal usaha juga diberikan secara beragam. Misal melalui Kredit Usaha Rakyat/KUR yang disalurkan perbankan, kredit ultra mikro yang disalurkan oleh lembaga keuangan bukan bank dan penyaluran dana bergulir oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB).

Subardi juga terus mendampingi pelaku usaha mikro agar bisa mengakses berbagai kebijakan stimulus itu. Pendampingan dilakukan dengan program pelatihan dan pembuatan Nomor Induk Berusaha. Meski demikian, Subardi berharap pelaku usaha mampu berinovasi dan adaptif dengan perkembangan zaman.

“Saya konsen mengawal UMKM agar mendapat akses itu. Tetapi UMKM juga perlu inovasi. Produksinya harus berkualitas, paham marketing digital agar pemasarannya luas, dan penting juga beri kemudahan transaksi bagi konsumen,” tutup Subardi.

(NK/*).

Rico bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyelenggarakan Pelatihan Aneka Olahan Pangan Sagu, di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Rabu (26/7). Pelatihan diikuti pelaku UMKM di Sorong guna mengoptimalkan potensi dan memberi nilai tambah pada produk.

“Potensi yang banyak harus dibarengi dengan kapasitas masyarakat, supaya potensi yang ada bisa diolah sedemikian rupa agar bernilai ekonomi,” ujar Rico saat membuka acara pelatihan.

Rico menilai Papua Barat Daya mempunyai potensi besar dalam pengolahan makanan, terutama dengan bahan sagu dan ikan. Untuk itu, diperlukan program pemberdayaan bagi UMKM.

“Khusus olahan pangan sagu, kami bekerja sama dengan BRIN untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada seluruh masyarakat mengolah pangan sagu menjadi lebih maksimal dan memiliki nilai jual,” jelasnya.

Sedangkan untuk pelatihan pembuatan aneka olahan berbasis ikan, Rico menggandeng Balai Diklat Industri Makassar untuk memberikan pelatihan kepada 50 pelaku UMKM di Kabupaten Sorong pada 24-30 Juli 2023.

“Pelatihan adalah cara yang tepat supaya potensi yang ada bisa dimanfaatkan secara baik,” tandasnya.

Legislator NasDem dari Dapil Papua Barat itu berharap Pemkab Sorong dapat mendata seluruh UMKM sebagai basis data. Data yang akurat diperlukan untuk menyusun strategi dan peningkatan kapasitas UMKM.

“Sebagai anggota DPR RI saya berkomitmen mendukung UMKM, baik dalam bentuk pelatihan maupun bantuan modal agar mereka berdaya saing dan berkembang,” tukasnya.

Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Sorong, Marthen Pajala menyebut pada 2023 jumlah UMKM mencapai 6.375 unit usaha. Ia mengapresiasi Rico Sia yang telah ikut serta memperjuangkan kemajuan UMKM di Sorong.

“Saya atas nama pemerintah daerah menyampaikan apresiasi kepada Komisi VII DPR RI yang telah memberikan perhatian kepada UMKM Kabupaten Sorong melalui berbagai pelatihan,” ujarnya.

(sonia/dis/*)