“Saya setuju bahwa pemerintah sebagai regulator, sementara operator diserahkan, katakanlah ke swasta. Itu konsep good governance (pemerintahan yang baik) memang begitu,” ujar Wahidin dalam RDPU Komisi VIII DPR dengan Asosiasi Penyelenggara Ibadah Haji dan Umroh, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2025).

Menurut Wahidin, dalam konsep good governance memang diperlukan keterlibatan pihak swasta untuk membagi tugas dan tanggung jawab. Termasuk untuk penyelenggaraan ibadah haji agar terlaksana semakin baik.

“Memang ada pembagian tugas dan tanggung jawab. Tapi apakah asosiasi ini bisa kita percaya sebagai operator yang baik dan mampu melaksanakan menyelenggarakan haji?” kata legislator dari Dapil Banten III (Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan) itu.

Wahidin menyinggung banyaknya asosiasi penyelenggara haji dan umroh. Dia khawatir terlalu banyak asosiasi menyebabkan persaingan yang tidak sehat, termasuk untuk mendapatkan kuota haji tambahan.

“Apa salahnya asosiasi diintegrasikan, disatukan. Karena konon kabarnya kini sudah mulai bersaing untuk mendapatkan kuota haji tambahan. Ini terjadi semacam perebutan kepentingan. Kurang bagus itu nanti kalau menjadi kebiasaan,” ujarnya.

Terkait maraknya haji mandiri, menurut Wahidin, hal tersebut lumrah dan tidak perlu dipermasalahkan. Haji mandiri dianggap lebih minim biaya serta tanpa perlu menunggu antrean bertahun-tahun.

“Hak seorang pribadi untuk mendapat kesempatan yang sama. Kabarnya haji mandiri lebih murah. Negara harus melindungi mereka, memberikan kesempatan yang sama. Jadi tidak boleh dimonopoli, harus diberikan kesempatan, karena mereka juga punya hak, apalagi itu lebih murah,” tukasnya.

(Yudis/*)

“Kita harus mengutamakan semangat spiritual dalam membantu meringankan beban masyarakat. Jangan sampai masyarakat merasa makin terbebani,” tegas Wahidin saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VIII DPR dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama, Badan Penyelenggara Haji (BPH), dan Tim Kesehatan Haji Indonesia (PKHI) Kemenkes, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/1/2025).

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Banten III (Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang) itu mengungkapkan keprihatinannya atas beban berat yang harus ditanggung calon jemaah, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.

“Banyak calon jemaah yang kaget ketika mendengar adanya kenaikan biaya. Mereka awalnya berasumsi tidak jauh berbeda dari tahun lalu. Namun, ketika diumumkan ada kenaikan yang signifikan, mereka mulai mempertanyakan kemampuan untuk membayar,” ujar Wahidin.

Ia juga bahkan merasa pesimistis bahwa mayoritas calon jemaah haji dapat melunasi biaya haji 2025. Maka diperlukan penyesuaian biaya agar dapat terjangkau oleh para jemaah haji Indonesia.

“Saya agak pesimis, banyak yang tidak mampu membayar. Tahun lalu saja, saya sering membantu warga saya yang kesulitan,” imbuhnya.

Wahidin menekankan bahwa penyesuaian biaya haji harus berdasarkan analisis yang matang dan tidak semata-mata mengikuti tren pasar. Ia juga mengingatkan agar pemerintah tetap mempertahankan kualitas pelayanan haji meskipun ada upaya untuk menekan biaya.

“Perlu analisis keuangan yang lebih tajam. Jangan sampai penurunan biaya malah berdampak pada kualitas pelayanan. Ini harus menjadi perhatian kita semua,” kata Wahidin.

Selain itu, ia mengajak semua pihak untuk lebih sensitif terhadap kondisi masyarakat. Ia berharap subsidi dasar untuk biaya haji dapat dimaksimalkan sehingga tidak memberatkan calon jemaah.

Wahidin optimistis bahwa pembahasan bersama pemerintah akan menemukan solusi terbaik. Ia berharap ada kesepakatan yang bisa meringankan biaya haji tanpa mengorbankan kualitas pelayanan.

“Ini soal komitmen kita bersama. Dengan pembagian yang jelas, saya yakin kita bisa mengurangi beban calon jemaah tanpa mengorbankan kualitas,” pungkasnya.

(safa/*)

Wahidin menggarisbawahi aspirasi masyarakat yang diserap selama reses, bahwa kenaikan biaya haji dari Rp53 juta menjadi Rp65 juta menambah beban ekonomi masyarakat, khususnya di tengah situasi ekonomi yang belum membaik. Lalu ia juga menyoroti keluhan masyarakat yang kesulitan mengumpulkan biaya, terutama mereka yang berusia lanjut.

“Banyak masyarakat yang tadinya mengandalkan penjualan tanah untuk biaya haji, tapi sekarang tanah tidak laku. Mereka menyampaikan kepada kami bahwa kenaikan ini menjadi beban berat. Namun, semangat masyarakat untuk berangkat haji tetap luar biasa,” ujarnya saat Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Agama dan Badan Penyelenggara Haji (BPH) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/12).

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Banten III (Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang) itu mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan solusi terbaik agar biaya haji lebih terjangkau tanpa mengurangi kualitas pelayanan.

Selain biaya haji, Wahidin juga menyoroti kondisi Asrama Haji Tangerang yang belum optimal meski pembangunannya menghabiskan anggaran Rp60 miliar.

“Ada temuan BPK terkait kasus korupsi sebesar Rp3 miliar yang hingga kini belum diselesaikan. Namun, perhatian utama kami adalah bagaimana memastikan asrama ini bisa dimanfaatkan maksimal tahun ini,” tegasnya.

Menurutnya, kesiapan fasilitas pendukung seperti asrama haji sangat penting untuk mendukung kelancaran pelayanan jamaah. Ia meminta Kementerian Agama untuk memastikan kesiapan asrama dan meningkatkan kualitas pelayanan.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan haji tahun sebelumnya yang dinilai cukup baik meskipun masih terdapat beberapa kekurangan.

“Pelaksanaan haji harus lebih baik setiap tahunnya. Ini bukan hanya soal anggaran, tapi juga bagaimana peran pemerintah memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah,” katanya.

“Fraksi Partai NasDem berkomitmen untuk terus mengawal isu-isu strategis terkait pelayanan ibadah haji agar aspirasi masyarakat dapat terealisasi dengan baik,” imbuhnya.

(safa/*)

Usai dilantik, Wahidin Halim mengaku siap menjadikan NasDem sebagai partai pemenang pada Pileg dan Pilpres 2024 mendatang. Untuk itu menurut dia pembekalan Caleg se-Banten tersebut digelar untuk memantapkan mesin partai jelang Pilpres 2024.

“Target NasDem harus di papan atas. Partai NasDem harus menang,” ujar Wahidin kepada awak media.

Lebih jauh Wahidin juga mengatakan, pihaknya menargetkan setiap Dapil di Banten memiliki keterwakilan kursi pada DPRD. Oleh karenanya, Wahidin berharap agar seluruh kader Partai NasDem terus bersemangat membesarkan Partai NasDem di Banten.

“Setiap Dapil harus ada kursi minimal 12 kursi dan untuk DPR RI target perolehan 3 kursi,” tambah dia.

Kemudian dalam sambutannya, Surya Paloh meminta agar mantan Gubernur Banten tersebut mampu memenangkan pasangan Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar dalam Pilpres 2024 mendatang di Banten. Surya juga meminta agar seluruh kader NasDem terus bersemangat memenangkan Anies Baswedan dalam pemilihan presiden.

“Beragam cara dilakukan lawan politik untuk menjatuhkan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Segala tuduhan, rintangan dan cobaan harus dilalui partai ini. Namun konsistensi partai ini jangan diragukan,” tegas Surya.

Ketua Umum NasDem kelahiran Kutaradja Banda Aceh, 16 Juli 1951 itu pun menuturkan, dilantiknya mantan Walikota Tangerang dua periode sebagai Ketua DPW NasDem Banten itu sesuai dengan aspirasi Partai NasDem.

Surya mengungkapkan, ada optimisme yang besar di Banten. Diyakininya, aspirasi masyarakat Banten kali ini memberikan dukungan dan dorongan lebih besar.

“Aspirasi Banten sesungguhnya sejalan dengan Partai NasDem. Saya titipkan hal ini kepada Bung Wahidin Halim. Nawaitu selamat bekerja sodaraku, menangkan Anies Baswedan,” tegasnya.

Para kader pun lanjut Surya sangat mendukung dan mendorong institusi Partai NasDem untuk menjalankan berbagai kinerja dan program nyata di tengah sendi kehidupan masyarakat.

“Saya percaya dukungan dan dorongan lebih besar kepada institusi Partai NasDem ini, untuk menunjukkan kepeloporannya dalam menjalankan berbagai kinerja, kerja politik yang dijalankannya,” kata dia.

(WH)