Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI Willy Aditya mengemukakan itu secara daring saat membuka Dialog Publik Fraksi Partai NasDem DPR RI yang mengambil tema “Mewujudkan Perubahan Pendidikan Kedokteran yang Humanis dan Berkeadilan” yang dilangsungkan di Ruang BAKN, Gedung Nusantara I, kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (1/2).

“Jangan sekali-sekali melupakan sejarah bahwa cikal bakal Indonesia itu lahir dari tangan para dokter. Bagaimana Budi Oetomo berdiri. Tapi sekarang pendidikan kedokteran kita mengalami banyak kompleksitas,” ungkap Willy.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR itu juga mengatakan, kebutuhan elementar setelah sandang, pangan dan papan adalah dua hal yang basic yaitu pendidikan dan kesehatan.

“Maka bicara pendidikan kedokteran, itu adalah benang merah dari pendidikan dan kesehatan itu sendiri,” jelas Willy.

Legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur XI (Bangkalan, Pamekasan, Sampang, Sumenep) itu menambahkan, menjadi sangat fundamental bagi Fraksi Partai NasDem sejak hadir di DPR pada 2014 yaitu terus konsisten ingin merevisi UU Pendidikan Kedokteran.

“Kenapa UU Pendidikan Kedokteran ini harus direvisi, karena kompleksitas dan masalah yang sangat mendesak, akut dan kronis untuk segera dituntaskan,” tukas Willy.

Willy mencontohkan, masalah Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter (UKMPPD) yang dianggapnya bermasalah dan menjadi praktek pembodohan, keji dan kejam.

“Ini cuma ada di Indonesia. Ini bentuk ketidakadilan. Di hulu kita membuka kran hilarisasi tetapi di hilir ada UMKPPD. Ini jelas suatu kebijakan yang tidak fair dan negara dalam hal ini melakukan praktik ketidakadilan. Ini menjadi problem utama kita bersama,” tegas Willy.

Begitupun dengan persoalan kekurangan dokter. Menurut Willy, distribusi dokter bermasalah, tapi praktek untuk keluar dari masalah itu sama sekali tidak ada.

“Kalau kata Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, kita mau ke utara tapi kita berjalan ke selatan, suatu pendekatan yang kontradiktif,” ujar Willy.

Oleh karena itu Willy menilai persoalan tersebut bukan hanya milik Fraksi Partai NasDem, tetapi semua. Perjuangan ini membutuhkan kolaborasi.

“Ini perjuangan kita bersama agar bagaimana kita melahirkan pendidikan kedokteran yang humanis, yang tercerahkan, sementara input prosesnya penuh dengan jebakan-jebakan yang tidak humanis sama sekali,” urai Willy.

Selain Willy Aditya sebagai keynote speaker, acara itu juga dihadiri nara sumber Norman, Ketua Umum Pergerakan Dokter Muda Indonesia, Ganis Irawan, Inisiatif Indonesia Sehat, Darrinh Rosharia, calon dokter serta Hanis Alfattah, perwakilan Pimpinan Badan Eksekutif Mahasiswa Se Indonesia).(*)

“Ini tentu sebuah kemunduran demokrasi. Pemilihan kepala daerah itu merupakan proses sirkulasi kekuasaan yang menjadi hak daulat rakyat,” ujar Willy, Kamis (7/12).

Menurut Willy, mekanisme penunjukan Gubernur dan Wakil Gubernur DKJ oleh Presiden akan merenggut hak rakyat. Mekanisme itu akan meniadakan pilkada yang selama ini ada di Jakarta.

“Meniadakan pilkada sama juga dengan meniadakan hak rakyat dalam proses berpolitik,” tandasnya.

Legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur XI (Bangkalan, Pamekasan, Sumenep, dan Sampang) itu menekankan, pemilihan langsung termasuk dalam memilih kepala daerah adalah buah perjuangan dari reformasi 98. Ini harus tetap dijaga dan dirawat.

“Demokrasi yang sehat itu bertitik pijak pada kesadaran warga yang kemudian memiliki hak politik. Ketika terjadi inisiatif-inisiatif seperti ini, maka yang harus bergerak menjaga ini, selain political society yaitu DPR, juga warga yang sadar untuk sama-sama merawat kewarasan berpikir dan menjaga demokrasinya,” tegasnya.

Lebih lanjut Wakil Ketua Badan Legislasi DPR itu mengingatkan agar tidak melupakan sejarah. Pilkada secara langsung juga telah melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas.

“Jasmerah, jangan lupa dengan sejarah. Pilkada banyak menghasilkan pemimpin yang juga menginspirasi. Salah satunya Pak Jokowi lahir dari Pilkada. Jangan kemudian, muka buruk cermin dibelah,” tukas Willy.

(medcom/*)

Hal itu ditegaskan Willy merespons draf RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang telah disetujui menjadi usul inisiatif DPR RI. Salah satu yang menuai pro kontra adalah beleid itu mengatur gubernur dan wakil gubernur Jakarta diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan memperhatikan usulan DPRD.

“Sebagai sebuah mekanisme demokratik untuk pemilihan kepala daerah, kami tetap berpandangan bahkan memperjuangkan untuk tetap dilakukan secara demokratik melalui mekanisme pilkada langsung,” ujar Willy di Jakarta, Rabu (6/12).

Pasal 10 ayat 2 RUU DKJ mengatur mekanisme pengangkatan gubernur dan wakil gubernur Jakarta akan ditunjuk hingga diberhentikan presiden dengan memperhatikan usulan DPRD.

Pada ayat 3 disebutkan masa jabatan gubernur dan wakil gubernur tetap selama lima tahun sejak pelantikan. Gubernur dan wakil gubernur terpilih dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Kemudian, pada ayat 4 disebutkan bahwa ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, dan pemberhentian gubernur dan wakil gubernur diatur dengan peraturan pemerintah. (metrotvnews/*)

Prananda menegaskan itu saat kampanye capres-cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) di GOR Pancing, Deli Serdang, Sumatra Utara (Sumut), Minggu (3/12). Ribuan masyarakat, kader partai koalisi pendukung AMIN, dan relawan memberikan dukungan sangat besar pada acara tersebut.

“Karena saya sudah melihat dan teman-teman dari Partai NasDem, teman-teman koalisi sudah melaporkan beberapa kejadian yang memang menurut saya cukup lucu. Mungkin di Bali juga sudah terjadi,” kata Prananda.

Baca juga: Cerita dari Pencipta Logo NasDem, Begini Filosofinya

Prananda yang kembali maju pada pileg dari Dapil Sumut I (Kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai, Kota Medan, dan Kota Tebing Tinggi) itu mengatakan, meski perjuangan melawan dua pasangan lainnya cukup sulit, ia yakin rakyat Indonesia mengingin perubahan yang adil dan sejahtera dalam segala sektor.

“Maka memilih Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar adalah jawabannya,” tegas Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai NasDem itu.

(metrotvnews/*)

“Kita lihat undang-undangnya seperti apa bunyinya. Kemudian kita harus sama-sama melihat kalau netralitas itu penting,” kata Willy di Jakarta, Selasa (21/11).

Delapan asosiasi kepala desa yang tergabung dalam Desa Bersatu memberikan sinyal dukungan terhadap pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Hal itu terjadi dalam Silaturahmi Nasional Desa Bersatu di Jakarta pada 20 November lalu.

Willy menyatakan kepala desa dan perangkat desa dilarang melakukan politik praktis. Regulasinya diatur dalam Pasal 280, 282, dan 490 UU No 7/2017 tentang Pemilu. Pelanggar bisa dipidana, baik penjara maupun denda.

Adapun dalam Pasal 280 ayat (2), disebutkan bahwa perangkat desa termasuk ke dalam pihak yang dilarang diikutsertakan oleh pelaksana dan atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu. Selain tidak boleh diikutsertakan dalam kampanye, perangkat desa, sebagaimana dijelaskan dalam ayat (3) juga dilarang menjadi pelaksana dan tim kampanye pemilu.

Dalam Pasal 494 dijelaskan bahwa setiap aparatur sipil negara, anggota TNI dan Polri, kepala desa, perangkat desa, dan atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud Pasal 280 ayat (3), dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp12 juta.

Selanjutnya Pasal 282 memuat aturan tentang larangan pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye. Sanksinya disebutkan dalam Pasal 490, yakni dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp12 juta. (dis/*)

“Kita dari Fraksi Partai NasDem menolak bila pilkada dimajukan. Kita ingin Pilkada Serentak tetap berlangsung November 2024,” kata Willy, Selasa (21/11).

Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mengusulkan agar Pilkada 2024 dimajukan dari November ke September.

Menurut Willy, jika pemerintah memajukan Pilkada 2024 ke September maka akan menimbulkan kegaduhan.

“Bayangkan kalau (Pilkada) di September, proses pemilu masih berjalan. Di dalam pemilu ada tiga komponen penting yakni peserta pemilu, penyelenggara pemilu dan kandidat. Kami sebagai peserta pemilu yakni sebagai partai politik, masih dalam fokus pileg. Itu masih ada gugatan dan segala macam,” kata Willy.

Atas dasar itu, Legislator NasDem yang juga Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR itu menegaskan NasDem keberatan dimajukannya Pilkada 2024 ke September dari sebelumnya November.

“Ini jadi catatan kita bersama. Ojo kesusu lah. Itu poin utama. Kalau UU Pilkada dibahas di masa reses, sangat dipaksakan,” tegas Willy.

(dis/*)

“Orang berprestasi harus dibantu. Memang seperti itu, harus saling mendukung untuk kebaikan bangsa dan negara,” kata Willy dalam diskusi Relawan Barisan Perubahan Anies-Muhaimin (BARA AMIN), di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (1/11).

Willy mengatakan, Partai NasDem dan Relawan BARA AMIN memiliki kesamaan pemahaman bahwa ruang diskusi menjelang Pemilu 2024 harus diperbanyak.

“Diskusi kepemimpinan nasional dengan gagasan yang sehat. Prinsipnya adalah bagaimana kontestasi 2024, bisa kaya dengan pertarungan gagasan antarcalon pemimpin bangsa,” ujar anggota Badan Pekerja Anies-Muhaimin (Baja AMIN) itu.

Willy menilai, masyarakat perlu melihat rekam jejak para calon presiden dan calon wakil presiden. Sejauh mana kehadiran mereka di ruang publik dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.

Diskusi tersebut dihadiri para mahasiswa dari berbagai organisasi ekstra-kampus seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI).(dis/*)

“OJK diharapkan lebih proaktif lagi menindak jasa keuangan ilegal dan meresahkan. Judi online dan pinjol ilegal sudah sangat meresahkan. Jangan hanya fokus pada penegakan hukumnya, tapi pengawasan dan pemblokiran rekening sejak awal,” kata Willy, Senin (16/10).

Anggota Komisi XI DPR RI itu menaruh perhatian kepada sejumlah kasus kejahatan dan kemanusiaan akibat pinjol dan judol. Seperti baru-baru ini, viral di media sosial seorang warga bunuh diri karena diduga terlilit utang pinjol. Narasi pada video itu menyebut, korban awalnya meminjam Rp9 juta, namun ia wajib mengembalikan Rp19 juta dalam kurun waktu yang singkat.

Makin banyaknya masalah sosial akibat pinjol dan judol, Willy menilai pemerintah belum memperketat penegakan aturan hukum terhadap penyelenggara pinjol. Banyak dari mereka yang sangat membebankan peminjam. Salah satu yang menjadi sorotannya adalah terkait cara penagihan dan biaya-biaya siluman.

“Belum lagi cara tagih yang meresahkan. Kemudian tambahan beban biaya-biaya lain di luar kewajaran berdasarkan aturan. Ini kan yang harus diawasi, kalau perlu cabut izin pinjol yang semena-mena, dan blokir penyebarannya di media digital Indonesia,” tegas Willy.

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR itu mendorong adanya revolusi digital perbankan untuk mengatasi fenomena itu. Keamanan, privasi dan kepercayaan harus menjadi kunci kebijakan digitalisasi keuangan dan perbankan. Di samping itu, aturan hukum yang melindungi nasabah juga perlu diperkuat bersamaan dengan penguatan usaha keuangan digital.

“Dengan adanya revolusi digital, mau tidak mau harus ada blue print dan white print yang tegas tentang jaminan perlindungan nasabah yang harus diperhatikan Pemerintah,” kata Legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur XI (Bangkalan, Pamekasan, Sumenep, dan Sampang) itu.

Selain faktor kebutuhan mendesak, ujar Willy, faktor lain yang menjadi penyebab banyaknya masyarakat menggunakan pinjol adalah karena masalah inklusi keuangan yang setengah hati. Masyarakat masih kerap kesulitan mengakses keuangan dari lembaga formal, seperti perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya.

“Sehingga muncul pinjol ilegal yang menawarkan proses mudah, cepat, dan dalam jumlah besar yang berujung permasalahan sosial. Sehingga sekarang ini pinjol ilegal semakin banyak dan semakin tidak terawasi,” papar Willy.

Willy mengingatkan agar pemerintah menggalakkan inklusi dan literasi keuangan kepada masyarakat. Rendahnya literasi dan inklusi keuangan menyebabkan individu maupun rumah tangga meminjam secara berlebih kepada pinjol yang memiliki biaya kredit lebih tinggi.

“Akibatnya pinjol menjadi salah satu penyumbang pertumbuhan utang rumah tangga di Indonesia. Ini kan sungguh di luar perkiraan kita semua,” ungkap Willy.

Willy mendorong dibentuk tim khusus dari pemerintah, OJK dan aparat penegak hukum untuk pengetatan regulasi fintech. Tim khusus itu nantinya dapat mengatasi hal-hal yang berkaitan dengan masalah pinjol dan judi online.

“Baik itu pinjol ilegal dan judi online merupakan fenomena sosial meresahkan. Untuk itu perlu sinergitas lintas kementerian dan lembaga yang disatukan dalam satu payung hukum untuk memberantas itu semua,” tukas Willy.

(dpr.go.id/*).

Eva Yuliana menyampaikan itu menanggapi penangkapan Kapolda Sumatera Barat (Sumbar) Irjen Teddy Minahasa yang diduga terkait kasus narkotika. Kabar penangkapan bakal Kapolda Jawa Timur pengganti Irjen Nico Afinta tersebut diungkap Kapolri seusai pengarahan Presiden Jokowi kepada Kapolri, Kapolda, dan Kapolres se-Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Jumat (14/10).

“Kita apresiasi dan mendukung semangat Bapak Kapolri untuk mengantarkan Polri lebih baik dan Polri yang benar-benar presisi. Ini membuktikan bahwa Pak Sigit tidak hanya mampu mendisiplinkan anggotanya, namun mau bersikap tegas terhadap bawahannya yang melawan hukum,” ujar Eva dalam keterangan tertulisnya, Jumat (14/10).

Baca juga: Eva Yuliana Soroti Rekam Jejak Calon Hakim Agung

Menurut anggota Komisi III DPR itu, ketegasan Kapolri sudah dibuktikan dengan mampu menindak anggotanya di semua level.

“Tidak hanya di level bawah, namun jenderal bintang dua pun kalau berulah ditindak. Ini bukti konkret bahwa Kapolri betul betul serius membawa kepolisian ke arah yang lebih baik,” imbuhnya.

Dalam pengarahan Presiden Jokowi kepada Kapolri, Kapolda dan Kapolres se- Indonesia hari ini, terungkap beberapa hal yang menjadi atensi Presiden. Di antaranya pemberantasan judi online dan narkotika.

“Presiden memberikan perhatian khusus terhadap dua kejahatan itu (narkoba dan judi online) karena bisa merusak moral dan generasi bangsa ke depan. Saya percaya Kapolri mampu menjalankan arahan Presiden dengan baik. Hal itu terbukti dengan ditangkapnya salah satu DPO bandar judi online kelas kakap dan sejumlah oknum baik sipil maupun Polri dalam kasus narkoba,” pungkas Eva.

(*)

Subardi mengakui, sosok Anies begitu dikenal warga DIY. Itu sebabnya ia berani memasang target, Gubernur DKI Jakarta itu dapat unggul di wilayah DIY dan menjadikan DIY sebagai basis kemenangan Anies.

“Targetnya menang di Yogya karena Pak Anies berasal dari Yogya. Pak Anies dari SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi di Yogya, bahkan sampai rumah di Yogya. Jadi lebih mudah untuk mengenalkan figurnya di tengah masyarakat,” tegas Subardi dalam diskusi bertema ‘Perkembangan Politik Terkini Pasca Deklarasi Capres’ yang digelar DPW Partai NasDem DIY di Sleman, Minggu (9/10).

Baca juga: NasDem Kota Bandung Galang Komunikasi Pemenangan Anies Baswedan

Kuatnya dukungan terhadap Anies di DIY bisa terlihat dari banyaknya relawan yang siap memenangkan Anies. Relawan itu antara lain kelompok pedagang, milenial hingga akademisi. Solidnya kader NasDem di DIY juga menjadi keuntungan tersendiri. Kader NasDem di DIY tidak ada yang keluar dari partai seusai penetapan Anies sebagai bakal capres. Menurut Subardi, konsolidasi internal akan terus dilakukan DPW NasDem DIY dalam waktu dekat.

“Kita selesaikan tingkat struktural wilayah, kabupaten, kapanewon, kelurahan hingga dusun. Saksi-saksi tingkat TPS kita siapkan. Rabu (12/10) kita mulai itu,” ungkap Subardi.

Terkait koalisi, Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Willy Aditya yang hadir dalam diskusi itu menyampaikan, komunikasi intensif terus dibangun bersama Partai Demokrat dan PKS. Komunikasi tersebut akan segera diwujudkan dalam koalisi, dan dipastikan deklarasi dukungan kepada Anies pada 10 November mendatang.

Baca juga: Cukup Tiga Menit Daftar Jadi Kader NasDem

Willy menegaskan, yang menjadi titik kepentingan Partai NasDem adalah menempatkan Anies Baswedan sebagai calon presiden.

“Sudah clear. Koalisi yang terbangun yang akan menjadi benang merah dan episentrumnya, magnet utamanya Pak Anies. Wapresnya kita serahkan kepada Pak Anies seperti yang disampaikan Pak Surya Paloh saat deklarasi,” katanya.

Menurut Willy, langkah awal itu menunjukkan bahwa Partai NasDem selalu menjadi pioner langkah-langkah politik spektakuler. Dulu, membangun koalisi tanpa syarat. Kini, menjadikan Anies sebagai capres merupakan tujuan utama dari NasDem.

“Upaya menjalin komunikasi ini dimulai dengan spirit continuity and change, perbaikan dan perubahan,” jelas Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI itu.

Willy juga menegaskan meski saat ini telah menentukan calon presiden, Partai NasDem tetap loyal kepada pemerintahan Jokowi hingga akhir pemerintahan.

“Karena itu, jangan sampai melupakan sejarah. NasDem loyal,” tutup Willy.

(NK/dis/*)

Ia mengatakan, setidaknya membutuhkan 20 persen kursi di DPR RI untuk mencalonkan bakal calon presiden pilihan NasDem, Anies Baswedan. Kini setidaknya ada dua partai yakni Demokrat dan PKS yang tengah dijajaki untuk koalisi.

“Itulah kemudian kita butuh membangun koalisi. Di luar PDIP memang semua partai harus melakukan koalisi. Demokrat dan PKS insyallah, kita selalu berkomunikasi secara intensif. Sejauh ini baru kami bertiga” ujar Willy, Sabtu (8/10).

Baca juga: Bacaleg NasDem Riau Kompak Pasang Baliho Bergambar Anies

Partai NasDem sendiri memiliki 10,26 persen kursi di DPR hasil Pemilu 2019 lalu. Dengan bergabungnya Demokrat dan PKS, imbuh Willy, sudah cukup untuk memenuhi ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden yakni 20 persen.

Meski demikian sejauh ini koalisi tersebut belum diresmikan. Menurut Wakil Ketua Badan Legislasi DPR ini koalisi akan diumumkan pada tanggal 10 November 2022 mendatang.

“Insyallah dalam waktu dekat masing-masing partai akan mendeklarasikan dulu atau nanti bisa saling bersama-sama. Sejauh ini schedule kami masih tetap 10 November,” imbuhnya.

Legislator dari Dapil Jawa Timur XI (Bangkalan, Pamekasan, Sumenep, dan Sampang) ini mengatakan, pendeklarasian Anies Baswedan sebagai bakal Capres Partai NasDem dilakukan sebagai antitesis politik di Indonesia yang biasanya mengajukan Capres di akhir pendaftaran.

“Setidaknya kami ingin memberikan pembelajaran kepada publik ingin melakukan pembangunan kesadaran, awareness dalam rangka mengantitesis politik kita yang selalu seperti dramaturgi, last minute, injury time. Jadi selalu saja, bagaikan politik kita disodorkan kandidatnya baru putus setelah mau daftar ke KPU tengah malam, sudah mau tutup KPU nya,” tuturnya.

Baca juga: Cukup Tiga Menit Daftar Jadi Kader NasDem

Menurut Willy, hal tersebut justru membuat pemilihan Capres seolah hanya keputusan eksklusif elit partai. Sementara dengan dideklarasikannya Anies, nantinya masyarakat bisa memberikan penilaian terkait figur Anies sebagai seorang Presiden.

“Itu sama sekali tidak memberikan publik untuk penilaian semata-mata hanya keputusan yang sifatnya sangat eksklusif dan cenderung terbatas tertutup. Kalau kita belajar dari pengambilan keputusan parliamentary bagaimana publik terlibat, memberikan penilaian, dan itu sebangun dengan aspirasi emosi yang ada di tengah tengah publik, itu yang sebenarnya ingin dilakukan oleh NasDem,” pungkasnya.

(RO/*)

“Kalau dalam perspektif politik atau dalam perspektif strukturalis, film selalu mengirim sebuah narasi yang kemudian dikatakan sebagai soft power approch atau bisa dikatakan instrumen hegemoni,” kata Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR, Willy Aditya dalam diskusi yang diselenggarakan DPP Partai NasDem dengan tema ‘Apresiasi Film Patriotik Nasional’, secara daring, Rabu (5/10).

Willy mencontohkan bagaimana sebuah negara memanfaatkan film untuk kepentingannya. Seperti Amerika, India, China, dan yang terbaru adalah Korea Selatan.

“Amerika selalu membangun dua hal dalam pesan-pesan di film hollywood. Pertama adalah patriotisme yang konkret. Kedua, Amerika sebagai negara demokrasi membangun negara hukum dan kepercayaan kepada hukumnya,” tandasnya.

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR itu mengatakan, di Indonesia memang sudah cukup banyak film bergenre patriotik. Namun menurutnya, narasi yang dibangun hanya sebatas patriotik yang lekat dengan militer dan perang.

“Ada beberapa film kita, Naga Bonar, Cokro, Soekarno, Sang Pencerah, Sultan Agung, Cut Nyak Dien. Tapi tidak selalu harus diekspresikan kepada kepahlawanan. Narasi kita adalah partriotisme itu harus lebih kaya,” imbuhnya.

Untuk itu, Legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur XI (Bangkalan, Pamekasan, Sumenep, Sampang) tersebut mengajak seluruh sineas Indonesia terus berkolaborasi dan memanfaatkan data untuk mengembangkan narasi film patriotik. Ia mencontohkan, patriotik dalam hal membela negara di ajang olahraga dan sebagainya.

“Spektrumnya harus lebih luas untuk membangun patriotisme. Narasi kita tidak hanya selalu dengan perjuangan perang. Kita banyak sekali narasi, tinggal bagaimana kita bisa berkolaborasi,” tukas Willy.

(dis/*)

Yang pertama, menurut Willy, ini adalah keputusan Rakernas Partai NasDem yang mengharuskan pengumuman capres tiga bulan setelah gelaran Rakernas selesai.

“Keputusan Rakernas itu sudah disampaikan Pak Surya Paloh dalam pidato penutupan. Bahwa, tiga bulan sejak diumumkan (Rakernas), akan deklarasi capres. Jadi, deklarasi ini tidak terlepas dari Rakernas,” ujar Willy dalam keterangannya, Rabu (5/10).

Pertimbangan selanjutnya, ialah menjawab keresahan publik apakah Anies Baswedan akan menjadi calon presiden atau tidak. Selanjutnya, kata Willy, ialah terkait posisi survei Anies Baswedan yang menunjukkan hasil baik.

Menurut Willy, Anies adalah kandidat terbaik pilihan Partai NasDem. Semakin banyak kandidat yang diusung dalam Pilpres, menurutnya, akan semakin bagus bagi kualitas demokrasi Tanah Air.

“Semakin banyak kandidat, rakyat yang diuntungkan. Semakin bagus kandidat yang diusung, itu akan meningkat juga kualitas demokrasi kita, yang harus diuntungkan adalah rakyat. Apa yang sudah dimulai NasDem menunjukkan, pergerakan politik harus terbuka. Seperti yang disampaikan Pak Surya, why not the best?,” tandasnya.

Terkait belum terbentuknya koalisi, Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR ini mengatakan bahwa komunikasi dengan PKS dan Demokrat sudah sangat intens.

“Kami sangat menghormati dan telah berkomunikasi, bermusyawarah, berhubungan intens dengan beberapa partai seperti PKS dan Demokrat. Nah, yang menjadi benang merah adalah Pak Anies,” ujarnya.

Bahkan, kata Willy, ketiga partai sudah membentuk tim bersama untuk menjalin komunikasi.

“Sudah ada tim bersama yang selama ini menjadi representasi partai dalam mematangkan beberapa hal. Platform perjuangan, bagaimana mengenai pasangan dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Itu berjalan sangat intensif,” pungkas dia.

(RO/WH).

Willy menyampaikan itu menanggapi video Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang viral di media sosial. Dalam video, tampak Anies menyatakan tidak akan maju sebagai calon presiden dan ‘menikung’ Prabowo Subianto, apalagi menjadi poros ketiga. Video tersebut muncul setelah Partai NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Calon Presiden 2024.

“Kita harus mendedahkan sebuah persoalan sebagaimana mestinya. Jangan gebyah uyah seolah segala sesuatu tidak ada ruang dan waktunya, tidak ada konteksnya. Jangan. Nanti kalau begitu alam pikir bangsa ini akan pendek dan picik. Semua dipandang serba hitam putih,” kata Willy dalam keterangannya, Selasa (4/10).

Willy menjelaskan, konteks pernyataan Anies itu saat menjelang Pilpres 2019. Kala itu, muncul spekulasi bahwa Anies akan maju juga di Pilpres 2019 dan telah mendapat dukungan dari beberapa partai politik.

“Itu kan wawancara Pak Anies dengan Najwa Shihab menjelang Pilpres 2019. Muncul pertanyaan itu. Waktu itu muncul spekulasi bahwa Pak Anies akan maju juga di pilpres dan telah mendapat dukungan dari beberapa partai. Selain itu, ada rumor juga bahwa Pak Anies ditawari menjadi cawapresnya Pak Prabowo,” ujarnya.

Maka, lanjut Willy, pernyataan itu disampaikan Anies untuk Pilpres 2019.

“Nah, terhadap ajakan atau dukungan berbagai partai tadi, sikap Pak Anies adalah dia tidak akan menjadi penghalangnya Pak Prabowo dalam Pilpres 2019. Begitu konteksnya,” tandas Legislator NasDem tersebut.

Dengan demikian, lanjut Willy, bukan berarti pernyataan Anies itu bisa diartikan dia tidak boleh maju capres apabila Prabowo menjadi capres. Di sisi lain, Willy pun meyakini Prabowo tidak akan bersikap demikian.

“Jadi bukan Pak Anies tidak boleh jadi capres kalau Pak Prabowo nyapres juga. Alangkah childish-nya politisi kita kalau hal demikian yang berlaku. Dan Pak Prabowo nggak akan bersikap seperti itu. Beliau politisi besar, negarawan, prajurit. Tidak akan seperti itulah beliau. Demikian juga dengan Pak Anies,” ujar Willy.

Legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur XI (Bangkalan, Pamekasan, Sumenep, dan Sampang) itu menilai, video yang beredar di media sosial tersebut merupakan propaganda dan tidak relevan dengan momen Pemilu 2024.

“Alhasil, video yang banyak beredar itu hanya propaganda dan tidak relevan sama sekali dengan momentum 2024. Konteksnya sudah berbeda. Tapi saya juga maklum dengan dinamika seperti ini. Biasalah kalau ada calon yang dipandang moncer, serangan datang bertubi-tubi, silih berganti,” pungkasnya.

(RO/*)

Berdasarkan data resmi pemerintah, korban meninggal dalam tragedi tersebut sebanyak 125 orang terdiri dari 123 penonton dan dua anggota polisi.

“Saya meminta kepada tim investigasi yang dibentuk pemerintah segera melakukan investigasi dan penyelidikan secara menyeluruh, cepat dan bisa diumumkan kepada publik,” ujar Eva dalam keterangan tertulisnya, Selasa (4/10). 

Menurut Legislator NasDem itu, tragedi yang merenggut ratusan korban jiwa itu adalah badai yang tercipta dari andil banyak pihak.

“Kejadian ini seperti perfect storm (badai yang sempurna), dari mulai fans, pengamanan, panitia pelaksana, operator liga, federasi, pihak tv, semua memiliki andil dalam insiden yang memilukan ini,” kata anggota Komisi III DPR RI itu.

Eva mendesak Tim Investigasi melakukan penyelidikan dari hulu sampai ke hilir. Hal itu agar diketahui akar permasalahannya dan tidak terulang di kemudian hari.

“Seperti dikabarkan, polisi setempat (Polres Malang) sudah merekomendasikan pertandingan dipindah ke sore hari, karena tingginya rivalitas antara Arema dan Persebaya. Namun rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan,” ujar Eva.

Menurutnya, fakta-fakta seperti itu harus terus digali, sehingga nantinya temuan-temuan Tim Investigasi bisa memenuhi rasa keadilan bagi keluarga korban. Selain itu juga bisa memberikan rekomendasi tentang safety procedure dalam pertandingan sepakbola ke depan.

“Semua pihak harus melakukan introspeksi. Banyak anak muda kehilangan masa depannya. Banyak juga anak-anak kehilangan orangtuanya. Ini tragedi besar. Kita harus belajar agar tragedi seperti ini tidak terulang kembali,” pungkas Legislator NasDem dari Dapil Jawa Tengah V (Klaten, Sukoharjo, Boyolali, dan Kota Surakarta) itu.

(RO/dis/*)

“Kami meminta kepada Saudara Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mencabut atau merevisi SE tersebut agar tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi dan menimbulkan polemik dalam perikehidupan pemerintahan daerah,” kata Willy dalam keterangannya, Rabu (21/9).

Willy mengingatkan Mendagri agar tidak sembarangan membuat kebijakan. Sebab, dapat berdampak buruk terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Hendak lah Mendagri tidak mengambil kebijakan yang dapat menjerumuskan Presiden lewat ketentuan yang dapat menimbulkan polemik dalam kehidupan bernegara kita,” tandasnya.

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI itu mengatakan, ada sejumlah pertimbangan Partai NasDem mengeritik mengenai SE Pj kepala daerah yang boleh memutasi ASN. Pertama, dianggap bertentangan dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Pasal 71 ayat (2) dan Pasal 162 ayat (3) UU Pilkada melarang pergantian atau pergeseran pejabat di pemerintahan daerah sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan. Kecuali, mendapat persetujuan tertulis dari menteri.

Apalagi dalam SE itu, tambah Willy, juga dinyatakan tidak diperlukan permohonan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sehingga, kebijakan yang baru saja dikeluarkan Tito dinilai tidak tepat.

“Padahal, persetujuan Mendagri terkait dengan Pasal 71 ayat (2) dan Pasal 162 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016, justru harus didasarkan pada permohonan dari pejabat gubernur, bupati dan/atau wali kota sebagai pembina kepegawaian di pemerintahan daerah,” sebut dia.

Selain itu, larangan tersebut juga diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Willy menyebut larangan Plt, Pj, dan Pjs menggeser pejabat di pemerintahan daerah karena hanya mendapat kewenangan dari mandat, bukan delegasi atau bahkan atribusi.

“Hal tersebut menjadikannya tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran,” ujarnya.

Legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur XI (Bangkalan, Pamekasan, Sumenep, dan Sampang) itu juga menilai terbitnya SE Mendagri Nomor 821/5492/SJ adalah praktik kemunduran proses demokrasi serta prinsip good government dalam kehidupan bernegara.

“Terbitnya SE tersebut juga menjadi manifestasi dari praktik otoriterianisme dari seorang pejabat pemerintahan yang tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan yang telah berlaku,” pungkasnya.

(medcom/*)

“Saya menyesalkan penolakan pendirian gereja di Cilegon,” ungkap Prananda dalam keterangan tertulisnya, Selasa (13/9).

Menurut Prananda, di dalam UUD 1945, Pasal 29 ayat 2 secara tegas berbunyi: negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Jika berpedoman kepada peraturan, tegas Prananda, tidak ada alasan untuk menolak pembangunan gereja tersebut. Apalagi, pembangunannya sudah mendapat izin dari aparat desa dan masyarakat setempat.

“Semestinya hal ini tidak boleh terjadi di negara Pancasila, dimana kebebasan beragama menjadi bagian pilarnya sekaligus amanah konstitusi,” ujar Prananda.

Anggota Komisi I DPR itu mengatakan, penolakan tersebut berbuntut polemik di masyarakat. Prananda pun mengusulkan agar semua pihak duduk bersama sekaligus membuka ruang dialog.

Jika tidak ada ruang dialog, Legislator NasDem itu khawatir isu sensitif tersebut menjadi bahan untuk dijadikan komoditas politik menjelang Pemilu 2024.

“Mari berlapang dada dan berdialog. Jangan jadikan persoalan ini sebagai isu politik. Karena politik identitas justru akan merusak masyarakat, dan itu yang harus kita cegah bersama,” ajak Prananda.

Khusus kepada kader Partai NasDem, Ketua Umum Garda Pemuda NasDem itu mengingatkan agar tidak terpancing yang justru menambah panas situasi.

“Pesan saya untuk kader NasDem di Cilegon, jangan sampai ikut terprovokasi. Ingat! Bahwa mereka yang ingin mendirikan gereja adalah saudara kita juga yang harus kita jaga,” kata Legislator NasDem dari Dapil Sumatera Utara I (Kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai, Kota Medan, dan Kota Tebing Tinggi) tersebut.

Sebagai informasi, proses pembangunan gereja itu sudah berjalan lama. Berbagai tahapan perizinan pembangunan rumah ibadah telah ditempuh untuk mengantongi izin sesuai aturan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) 2 Menteri (Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 terkait pendirian rumah ibadah).

Saat proses masih berjalan, Komite Penyelamat Kearifan Lokal Kota Cilegon menolak pembangunan rumah ibadah Gereja HKBP Maranatha. Mereka mendesak Wali Kota Cilegon untuk menolaknya.

Wali Kota Cilegon dalam Peraturan Wali Kota atau Surat Keputusan Wali Kota memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon untuk mencabut dan membatalkan Surat Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) tersebut.(RO/dis/*)

“Saya yakin tidak akan sulit bagi aparat hukum kita untuk mengidentifikasi dan menemukan siapa di balik akun Bjorka, yang telah melanggar UU ITE dengan meretas perangkat atau sistem dimana terkumpul data pribadi. Kita tunggu saja tanggal mainnya,” ujar Willy dalam keterangannya, Senin (12/9).

Menurut Willy, jika diperhatikan dari cuitannya di akun twitter @Bjorkanism, ia ingin agar agensi pelindungan data pribadi berada di tangan korporasi atau aktor lain yang berada di luar hukum.

“Itu tentu tidak bisa kita amini. Kita akan kembali pada masa gelap dimana kepala manusia bergantung pada manusia lainnya, bukan pada hukum. Kita akan lawan itu bersama-sama. Tidak boleh ada manusia yang kebal di luar hukum,” tandasnya.

Bjorka mengutarakan motifnya meretas data pribadi warga Indonesia, ia ingin membalas dendam atas penelantaran temannya di Warsawa, Polandia yang tidak bisa kembali ke Indonesia pasca kejadian 1965.

“Walaupun Bjorka berlindung di balik ‘sumbangsih buat kawannya di Warsawa’ kita tahu pelaku ini gaya bahasanya adalah gaya bahasa dalam negeri. Mudah sekali aparat menemukannya jika memang dirasa meresahkan dan dianggap perlu,” tambah Legislator NasDem itu.

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR tersebut menegaskan, sistem pertahanan siber Indonesia sudah cukup mumpuni dan tidak ketinggalan dengan negara lain.

“Kalau semua strategi dan taktik pertahanan yang dilakukan negara terpublikasi dan mudah dikenali lawan ya tentu kita semua dalam bahaya. Faktanya kan tidak demikian. Sistem pertahanan siber kita pun tidak ketinggalan dengan negara lain,” imbuhnya.

Willy menambahkan, kejadian tersebut bisa menjadi pertimbangan negara dalam menentukan lembaga mana yang tepat dalam pelindungan data pribadi, terlebih kini RUU PDP sedang dibahas di DPR.

Legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur XI (Bangkalan, Pamekasan, Sumenep, dan Sampang) itu menekankan, kejadian peretasan tersebut perlu menjadi konsern semua pihak, baik pemerintah maupun swasta yang dengan sadar meminta dan mengumpulkan data pribadi warga negara.

“Mereka harus dengan sungguh-sungguh membangun sistem pelindungan data atau menghentikan kegiatannya meminta dan mengumpulkan data pribadi,” pungkas Willy.

(RO/dis/*)

“Bagi Indonesia, itu hal yang sangat berbahaya kalau dijadikan komoditas politik, karena kita sebuah negara yang berbangsa-bangsa (majemuk),” kata Willy dalam diskusi Crosscheck Medcom.id, Minggu (12/6).

Legislator NasDem itu menilai manuver politik identitas masih laku karena tidak ada upaya keluar dari penggunaan hal tersebut. Jenis politik tersebut gampang memengaruhi pilihan publik.

“Orang dengan politik identitas bisa mengamankan posisinya,” tandasnya.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR itu menganggap politik identitas sebagai antitesis politik uang. Sebab, politik uang membutuhkan dana yang besar.

“Itu (politik identitas) yang paling gampang dijual. Berkaca pada dua kali pemilu terakhir, politik identitas sangat renyah, sangat organis untuk dikonsumsi,” imbuhnya.

Legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur XI (Bangkalan, Pamekasan, Sumenep, dan Sampang) itu menilai penggunaan politik identitas yang masif beberapa tahun terakhir merupakan bentuk kemalasan mencari simpati pemilih dalam sebuah kontestasi.

“Politik identitas itu adalah politik yang paling primitif, kebodohan, dan kemalasan yang tinggal dihadirkan begitu saja,” kata Willy.

Seharusnya, kata Willy, kontestan menawarkan gagasan kepada pemilih. Terutama, menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di tengah masyarakat.

“Padahal politik adalah medan rekayasa sosial, medan pertarungan manusia melahirkan ide-ide kreatif yang melampaui hal-hal yang identitas di dalam dirinya,” ungkap Willy.

Ia menambahkan, politik identitas memberikan dampak buruk kepada kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satunya, menimbulkan polarisasi di tengah masyarakat.

Willy pun mengingatkan, pemilu adalah pesta demokrasi, yang seharusnya para kontestan menyampaikan harapan-harapan kepada pemilih, tanpa menyebar kebencian kepada lawan.

“Namanya pesta, kenapa kita tidak menumbuhkan harapan sebanyak-banyaknya,” pungkasnya.

(medcom/*)

“Kita tentukan dulu pengantennya siapa capres-nya, baru disusun koalisi,” kata Willy di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/6).

Willy menilai akan cukup sulit menyusun koalisi jika tidak ada sosok yang ditawarkan kepada partai lain. Menurutnya, sosok capres dianggap magnet utama untuk membangun koalisi.

“Kita sadar betul keberadaan partai, kecukupan syarat dukungan itu menentukan, iya. Tapi yang menjadi magnet utama dari proses pembangunan koalisi itu ya pasangan calon, ya pengantennya, kalo lebih spesifik siapa capresnya,” tandas Legislator NasDem itu.

Ketua Teritorial Pemenangan Pemilu Sumatra 2 (Sumbar, Kepri, Riau, Bengkulu) DPP Partai NasDem itu mengungkapkan, capres NasDem akan ditentukan melalui Rakernas pada 15-17 Juni 2022. Dalam kegiatan tersebut, ada tiga nama yang diserahkan DPP NasDem kepada Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

Setelah diumumkan, tambah Willy, koalisi baru akan dijajaki. Koalisi dipimpin langsung Ketua Umum NasDem, Surya Paloh.

“Kami serahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum untuk mengkomunikasikan tiga nama tersebut sembari menyusun koalisinya,” ujar Willy.

Selain pembahasan capres, Rakernas juga akan membahas politik gagasan yang harus dikerjakan pemerintahan selanjutnya. Willy menyebut ada dua sektor yang menjadi fokus Partai NasDem.

Pertama, pertumbuhan lapangan kerja dan meningkatkan sektor riil. Partai NasDem menginginkan peningkatan kedua sektor tersebut sebagai prasyarat pokok pemerintahan baru.

Aspek kedua yaitu kedaulatan energi dan pangan. NasDem menilai kedaulatan energi dan pangan harus menjadi salah satu fokus yang dikembangkan pemerintahan selanjutnya.

Willy mengatakan kedaulatan pangan dan energi tidak bisa dikesampingkan. Mengingat gejolak yang terjadi di berbagai belahan dunia memberikan dampak langsung terhadap pemenuhan pangan dan energi nasional.

“Perang Rusia dan Ukraina, berdampak kepada pangan dan energi nasional. Maka kemudian ada semacam fatsun siapa yang menguasai pangan, dia akan menguasai dunia,” tukas Willy.

(medcom/*)