“Bali merupakan daerah kunjungan wisatawan, maka tentu nilai tanahnya cukup tinggi sehingga sangat rentan terjadi gesekan, konflik ataupun sengketa lahan. Potensi-potensi kearifan lokal di Bali patut dijaga dengan baik melalui program sertifikasi tanah,” ungkap Saan Mustopa saat memimpin rapat Tim Kunker Komisi II DPR RI dengan Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Reformasi Birokrasi di Ruang Rapat Kanwil BPN Provinsi Bali, Denpasar, Senin (6/5).

Dalam kesempatan tersebut, Saan juga menanyakan terkait penyusunan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang di tingkat kabupaten/kota di Bali apakah sudah sinkron dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)? Apakah penyelenggaraan pembangunan Provinsi Bali sudah sesuai dengan RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota dan Rencana Tata Ruang Kawasan?

“Mengenai Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pemerintah pusat sudah mengimbau pemerintah daerah dengan kemampuan APBD-nya untuk segera menyelesaikan masalah RDTR,” jelas Saan yang akan kembali duduk di Senayan periode 2024-2029 tersebut.

Peran Kementerian ATR/BPN di daerah yang dilaksanakan Kantor Pertanahan adalah menerbitkan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka rekomendasi pemanfaatan ruang dan tanah.

“Tanah tidak bisa bertambah tetapi yang menempati jumlahnya terus bertambah karena populasi manusia yang juga kian bertambah. Sebab itu kami mengingatkan agar semua pihak berhati-hati didalam pemanfaatan lahan untuk menghindari munculnya sengketa lahan,” tegas Kang Saan.

Menjawab pertanyaan Saan, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali, Andry Novijandri menjelaskan bahwa penyusunan perencanaan tata ruang pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di tingkat kabupaten/kota telah mengacu pada RTRW Provinsi dan RTRW Nasional.

“Penyelenggaraan pembangunan harus sesuai dengan perencanaan ruang. Perizinan berkaitan dengan pembangunan kawasan berdasarkan rencana dan arahan fungsi kawasan yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang,” jelasnya.

(dpr.go.id/*)

“Terkait tanah selalu menjadi persoalan klasik yang sulit untuk kita hindari. Kita lihat saja kebutuhan negara, industri (swasta), serta kepentingan individu yang dari waktu ke waktu perlu melakukan pembangunan. Ditambah jumlah penduduk juga terus meningkat, maka kebutuhan akan tanah juga bertambah,” ujar Saan saat memimpin Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI di Kantor Pertanahan BPN, Kota Batam, Kepulauan Riau, Rabu (20/3).

Dalam pertemuan itu, Saan mendorong Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk dapat melaksanakan program prioritas pertanahan di Provinsi Kepulauan Riau, terutama menyelesaikan persoalan bidang tanah yang belum terdaftar.

“Dari paparan tadi, kita bisa melihat perkiraan jumlah tanah di Kepulauan Riau mencapai kurang lebih 905.593 bidang, dan yang baru terdaftar 769.346 bidang atau sekitar 84,95%. Sedangkan yang belum terdaftar 136.247 bidang atau sekitar 15,15%,” urai Saan.

Legislator dari dapil Jawa Barat VII (Kabupaten Bekasi, Karawang, Purwakarta) itu berharap prioritas program pertanahan ini dapat terselesaikan dan tercapai dengan baik.

“Pada prinsipnya, jangan menyulitkan masyarakat, karena masyarakat berhak mendapat keadilan atas tanahnya. Selain itu juga yang terpenting ialah memperoleh kepastian hukum,” tutupnya.

(dpr.go.id/)

“Selanjutnya, usulan tersebut dibawa ke rapat paripurna. Jika lebih dari setengah jumlah anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna setuju, maka hak angket memenuhi syarat untuk digunakan. Jadi enggak terlalu rumit,” ungkap Saan, Jumat (23/2).

Legislator NasDem dari Dapil Jawa Barat VII (Kabupaten Bekasi, Karawang, Purwakarta) itu juga menyatakan, tiga partai Koalisi Perubahan siap mendukung penggunaan hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu.

Koalisi Perubahan yang terdiri dari Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menunggu langkah PDIP. Pasalnya, PDIP merupakan inisiator awal yang mengusulkan penggunaan hak angket.

“Kemarin kan tiga sekjen Koalisi Perubahan bertemu membahas terkait dengan inisiatif untuk mengajukan hak angket. Karena yang menjadi inisiatornya adalah dari PDIP, para sekjen mengatakan kita siap menyupport, siap membantu. Kesiapan dan kesungguhan PDIP akan kita support,” urai Saan.

Ketua DPW NasDem Jawa Barat itu juga mengungkapkan, Koalisi Perubahan bakal menyiapkan bukti, data, dan argumentasi untuk memperkuat alasan penggunaan hak angket. Akan tetapi, PDIP sebagai pihak pengusul harus lebih bersungguh-sungguh menyiapkan segala kebutuhan terkait penggunaan hak tersebut.

“Kalau memang ini menjadi sebuah kebutuhan, maka harus disiapkan secara sungguh-sungguh data, bukti, argumentasi, dan sebagainya,” tegas Saan.

(*)

Pasalnya, beberapa hari menjelang pelaksanaan pemilu curah hujan diperkirakan akan tinggi.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa saat memimpin kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/2).

“Ini kita tekankan kepada penyelenggara pemilu, sekarang sedang musim hujan terkait penyimpanan logistik harus benar- benar diperhatikan dan dipastikan agar aman dari banjir dan kebocoran akibat hujan deras yang bisa merusak kertas suara, kotak suara dan lain sebagainya,” tegas Saan.

Legislator NasDem dari Dapil Jawa Barat VII (Kabupaten Bekasi, Karawang, Purwakarta) ini mengapresiasi penyelenggara pemilu di Karawang yang telah berhasil menyediakan tempat penyimpanan yang diklaim aman dari banjir dan kebocoran tersebut.

“Disampaikan tadi oleh KPU, tempat yang digunakan di Karawang untuk menyimpan logistik pemilu ini sudah diantisipasi dan aman,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Saan yang kembali maju sebagai calon anggota legislatif DPR RI dari Dapil Jawa Barat VII ini mengimbau dalam pendistribusian ke lokasi TPS penyelenggara pemilu harus memastikan seluruh alat yang digunakan bisa aman dan selamat. (dpr.go.id/*)

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa saat memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Selasa (30/1).

“Tentu yang menjadi catatan kita yang paling penting dari sisi kepemiluan, itu terkait soal netralitas ASN. Netralitas ini harus diteladani pimpinan tertinggi di daerah. Ini supaya jajaran ke bawahnya juga bisa menerapkan prinsip-prinsip clean and clear dari sisi netralitas,” ungkap Saan.

Legislator NasDem dari Dapil Jawa Barat VII (Kabupaten Bekasi, Karawang, Purwakarta) itu menuturkan, netralitas ASN pada pemilu kali ini menjadi sorotan, termasuk aparatur pemerintah lainnya.

“Karena itu, ini yang kami tekankan saat beraudiensi dengan bupati dan jajaran, KPU, serta Bawaslu,” ungkapnya.

Hal lain yang juga jadi fokus perhatian Komisi II DPR RI pada Pemilu 2024 berkaitan hal teknis. MIsalnya soal distribusi logistik, karena secara geografis Kabupaten Cianjur merupakan salah satu daerah rawan bencana.

“Secara kewilayahan, daerah di Kabupaten Cianjur ini sangat luar biasa. Jaraknya juga jauh-jauh. Maka, pengamanan logistik menjadi sangat penting, baik pengamanan dari sisi kebencanaan maupun lainnya,” tutur Saan.

Hal lain yang menjadi penekanan Komisi II pada pelaksanaan Pemilu 2024 menyangkut hak pilih. Komisi II akan memastikan jangan sampai ada masyarakat yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi tak terdata.

“Kami minta KPU, Bawaslu, atau pun pemerintah daerah terus mendata, terutama bagi pemilih-pemilih pemula yang pada 14 Februari sudah berusia 17 tahun. Mereka harus diberikan hak pilih dengan cara dibuktikan pencetakan KTP elektronik. Itu harus jadi prioritas,” tegasnya.

Sebagai wakil rakyat, tegas Saan, DPR akan mengawasi dan mengevaluasi kinerja Bawaslu terkait berbagai bentuk tindak lanjut penanganan dugaan pelanggaran. Pemilu yang bersih dan jurdil bisa menghasilkan pemimpin atau pun wakil-wakil rakyat yang bermartabat.

“DPR konsen menjaga netralitas ASN. Tentu kita akan mengawasi dan mengevaluasi kinerja dari Bawaslu,” pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Cianjur Herman Suherman menegaskan, sejauh ini Kabupaten Cianjur sudah mempersiapkan diri menghadapi Pemilu 2024. Berbagai tahapan pemilu sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

“Kami libatkan semua unsur masyarakat, termasuk penyelenggara pemilu, aparat keamanan, dan berbagai pihak terkait lainnya untuk memastikan pelaksanaannya berjalan aman, lancar, dan demokratis,” tuturnya.

(MI/*)

“Itu sudah menjadi komitmen antara KPK, kejaksaan, dan polisi. Menurut saya, prosesnya tetap berpegang pada kesepakatan terkait memorandum untuk menunda seluruh proses pemeriksaan kasus dugaan korupsi hingga Pemilu 2024 selesai,” kata Saan di GOR Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (22/1).

Saan berharap KPK mengikuti memorandum yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) tentang penundaan penanganan kasus yang berkaitan dengan politik hingga selesai pemilu.

Legislator NasDem dari Dapil Jawa Barat VII (Kabupaten Bekasi, Karawang, Purwakarta) itu mempersilakan lembaga antirasuah untuk mengusut tuntas semua kasus korupsi bila perhelatan pemilu sudah selesai.

“Nanti setelah pemilu ya silakan saja,” ujar dia.

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK melaporkan ke KPK perihal temuan kerugian keuangan negara sebesar Rp17,6 miliar di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) pada 2012 terkait pengadaan sistem proteksi TKI. (*)

“Jadi selain menahan diri untuk tetap mandiri, menjadi teladan netralitas, mampu mencegah, dan bahkan mampu memberikan tindakan atas perilaku ASN yang tidak netral,” kata Saan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi II dengan Kemendagri, Bawaslu, dan KPU di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (16/1).

Ia menegaskan, hal itu juga harus menjadi komitmen Kemendagri dalam menjaga netralitas para ASN, termasuk Bawaslu sebagai lembaga yang bertugas melakukan pengawasan.

“Komitmen ini penting, terutama dari pemerintah dalam hal ini Kemendagri. Ini penting. Bawaslu tentu tidak menunggu ada laporan tetapi hal yang kasat mata mestinya bisa langsung diproses,” tegasnya.

Di sisi lain, Saan juga mengingatkan Kemendagri terkait pengangkatan Penjabat (Pj) Gubernur maupun Bupati/Wali Kota. Ia berharap seseorang yang diangkat sebagai pj harus memiliki komitmen kuat untuk menjaga netralitas dalam pemilu dan pilkada.

“Itu menjadi penting, prinsip clean and clear. Itu terkait soal komitmen dia untuk menjaga dan mempertahankan netralitasnya sebagai pj dan juga mampu untuk mencegah dan tidak mempertontonkan keberpihakan kepada publik karena akan mengurangi kadar atau kualitas pemilu,” jelasnya.

(*)

“Saya ingin mengingatkan dalam konteks Pemilu 2024 ini, terkait dengan sirekap, itu bukan menjadi sistem resmi karena tidak ada payung hukumnya. Sirekap menjadi alat bantu saja, alat pembanding. Karena alat bantu dan pembanding maka tidak menjadi suatu yang harus, seakan menjadi wajib. Resminya tetap yang konvensional,” tegas Saan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi II dengan Kemendagri, Bawaslu, dan KPU di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (16/1).

Selain sirekap, Saan juga mengingatkan tentang perubahan jadwal Pilkada 2024 yang sebelumnya sempat diusulkan pemerintah untuk dimajukan pada September 2024. Dalam menyikapi usulan tersebut DPR menggelar rapat khusus atau konsinyering dan telah rampung digodok oleh badan legislasi.

“Dulu pembahasan jadwal pemilu itu sampai satu tahun karena banyak sekali pertimbangan. Jadwalnya Februari atau Mei. Kenapa begitu, karena banyak pertimbangan, salah satunya adalah jadwal pilkada,” terang Saan.

Ia menambahkan, undang-undang telah mengamanatkan pilkada digelar pada 27 November 2024 sehingga jadwal yang lainnya, termasuk pelaksanaan Pemilu 2024 mengacu pada jadwal tersebut.

“Agar tidak ada jadwal yang berhimpitan, jangan sampai beban penyelenggara begitu besar. Belum selesai dengan beban pemilu dia harus dihadapkan dengan beban pilkada. Beban yang begitu besar akan berimplikasi pada kualitas pemilu dan pilkada. Kami di Komisi II juga terbelah. Maka pertimbangannya jelas, tidak adanya singgungan antara tahapan pemilu dengan tahapan pilkada,” tegas Ketua DPW NasDem Jawa Barat itu.

(*)

“Sangat kontekstual, terutama menguatkan KPK, mengembalikan KPK pada fitrahnya, independen dan mandiri,” ujar Saan, Rabu (13/12) menanggapi debat pertama capres yang berlangsung Selasa (12/12).

Legislator NasDem itu mengatakan, pada debat pertama itu Anies menunjukkan komitmen yang kuat dalam upaya pemberantasan korupsi. Sedangkan capres lain hanya normatif.

“Mas Anies dan Timnas AMIN sama-sama berkomitmen terhadap penegakan hukum,” kata Saan.

Dalam jajaran Timnas AMIN terdapat mantan pimpinan KPK, Bambang Widjojanto, dan Saut Situmorang. Ini membuktikan keseriusan Anies dalam pemberantasan korupsi. Saan meyakini Anies mampu mengembalikan fungsi-fungsi pemberantasan korupsi pada jalurnya.

“Jika nanti jadi Presiden, komitmen Anies tetap sama,” tukas Legislator NasDem dari Dapil Jawa Barat VII (Kabupaten Bekasi, Karawang, Purwakarta) itu.

Dalam debat pertama capres-cawapres yang diselenggarakan KPU itu, Anies Baswedan menyampaikan empat gagasan yang ditawarkannya kepada rakyat dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia.

Yakni koruptor harus dijerakan dengan UU Perampasan Aset, merevisi UU KPK sehingga menjadi lembaga yang kuat, memberi imbalan kepada pihak-pihak yang membantu proses pengungkapan kasus korupsi, dan pimpinan KPK harus memiliki etika yang tinggi terutama memiliki integritas yang kuat.(dis/*)

Saan mengatakan kurang lebih 50% kepala daerah (gubernur, bupati, wali kota) diganti dengan penjabat (PJ) struktural (ASN). Hal itu menjadi perhatian karena dapat berpotensi terjadi pelanggaran terhadap netralitas ASN, apalagi masa jabatan penjabat kepala daerah akan jauh lebih panjang ketimbang masa jabatan penjabat kepala daerah pada pemilu sebelumnya.

“Netralitas ASN penting dalam menjaga integritas dan keadilan dalam penyelenggaraan pemilu,” ujar Saan.

Jika netralitas ASN terganggu, lanjut Saan, akan berdampak pada peningkatan polarisasi politik dan merusak institusi demokrasi.

“Hal tersebut tentu memicu penyalahgunaan sumber daya publik, risiko manipulasi dalam pemilihan umum, pengurangan kepercayaan publik, dan meningkatnya politisasi birokrasi,” kata Saan.

Untuk mengatasi hal tersebut, Saan meminta pihak terkait melakukan pengawasan di lingkungan ASN yang terpolarisasi. Setiap jenis pelanggaran ada sanksi dan nanti yang memberikan sanksi adalah Badan Kepegawaian Negara (BKN), tergantung dari berat tidaknya.

“Ada yang hanya peringatan ringan, ada penurunan jabatan, dan ada penundaan kenaikan pangkat,” tandas Legislator NasDem itu.

Saan menambahkan hal itu sesuai PP No 94/2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dimana dalam Pasal 5 huruf n, disebutkan ASN dilarang memberikan dukungan kepada calon tertentu. Larangan tersebut disertai dengan sanksi hukuman disiplin berat sebagaimana ketentuan pada pasal 8 ayat 4 PP No 94/2021.

Legislator NasDem dari Dapil Jawa Barat VII (Kabupaten Bekasi, Karawang, Purwakarta) itu juga mengatakan pelanggaran netralitas juga dapat merusak citra dan kepercayaan publik terhadap birokrasi pemerintahan. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk partai politik, lembaga pemerintahan, organisasi masyarakat, media, dan masyarakat, untuk menjaga proses Pemilu 2024 dengan baik. (dpr.go.id/*)

Pada format baru, KPU menyelenggarakan debat dengan menghadirkan pasangan capres-cawapres pada seluruh sesi debat sehingga tidak ada debat khusus antarcawapres.

“Kita ingin meng-exsplore, mengelaborasi, gagasan, ide, idealisme, visi, misi dari seorang cawapres. Itu penting. Jadi kesan hari ini bahwa cawapres itu ‘ban serep’ itu kita ingin ubah,” ujar Saan, Senin (4/12).

Menurut Saan, debat khusus antarcawapres juga tak kalah penting untuk diselenggarakan. Ungkapan ‘ban serep’ yang kerap ditujukan untuk cawapres harus dihilangkan.

“Cara mengubah bahwa cawapres itu bukan ban serep dengan cara dia menyampaikan secara personal terkait gagasannya, visi misinya (di forum debat),” kata legislator NasDem itu.

Selain itu, lanjut Saan, debat khusus antarcawapres juga guna melihat kesiapan mereka untuk memimpin Indonesia.

“Jadi psikologisnya, mentalnya, kemampuannya, itu penting untuk kita tahu. Jadi bukan semata-mata untuk kekompakan. Tapi subtansinya kita ingin tahu cawapres yang akan memimpin negeri ini seperti apa,” tukas Saan.

(dis/*)

“Ini kan soal koordinasi antarpenyelenggara pemilu, terkait dengan penjadwalan-penjadwalan rapat, terutama terkait peraturan PKPU maupun Peraturan Bawaslu (Perbawaslu), yang memang masih beberapa rancangan yang harus dikonsultasikan dengan DPR,” kata Saan, Sabtu (25/11).

Saan meminta para komisioner tidak mengulangi hal itu lantaran seluruh komisioner melakukan kunjungan ke luar negeri. Ia mengingatkan bahwa pemilu sudah semakin dekat.

“Ketika ada, baik rancangan PKPU maupu rancangan perbawaslu, sebelum mereka menyampaikan mereka harus saling koordinasi supaya tidak ada mis. Ketika ada perbawaslu, Bawaslu meminta waktu koordinasi dengan DPR, KPU-nya sedang ada di luar negeri, bimtek. Nah, ini juga ada mis, ke depan menurut saya jangan terulang kembali,” tegas Saan.

Legislator NasDem itu mengatakan, akan menjadwalkan ulang RDP dengan KPU. Komisi II akan mencari waktu yang tepat sebelum masa reses DPR pada 5 Desember mendatang.

“Cari waktu yang pas, karena dalam beberapa hari ke depan mulai 28 November kita sudah masuk tahapan kampanye. Tentu kita akan cari waktu yang pas. Minggu depan juga mulai reses tanggal 5, nah kita akan cari di sela-sela itu,” katanya.

(dis/*)

Demikian ditekankan Saan saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR dalam rangka mengetahui persiapan dan kesiapan Pemilu 2024, di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Selasa (21/11).

“Supaya mereka yang sudah wajib memilih itu tetap bisa menggunakan hak pilih. Misalnya, tadi ada sekitar 800 ribuan se-Jawa Tengah belum terekam, belum ada pencetakan KTP elektronik. Masih ada waktu untuk menyelesaikannya,” ujar Saan.

Dalam setiap pemilu dan pilkada, DPT merupakan salah satu perangkat utama dalam pelaksanaan. Tanpa DPT yang tepat dan akurat, bisa timbul perselisihan atau sengketa dalam ajang pilkada hingga pilpres.

“Tanpa DPT yang tepat dan akurat, bisa timbul perselisihan atau sengketa dalam ajang pilkada hingga pilpres,” kata legislator Partai NasDem itu.

Saan juga menyoroti keberadaan dan fasilitas tempat pemungutan suara (TPS) khusus. Lokasi TPS khusus meliputi beberapa tempat, seperti rumah tahanan, panti sosial, relokasi bencana, daerah konflik, sekolah berasrama hingga kilang minyak.

“Soal disabilitas, kita meminta KPU untuk memikirkan apakah mereka nanti mendatangi, mendata semua di mana posisinya, misalnya di suatu sekolah khusus itu diadakan TPS-TPS khusus, supaya mereka juga bisa menggunakan hak pilih,” katanya.

Lebih lanjut, Saan menilai persiapan dan kesiapan pemilu serentak 2024 di Jawa Tengah sudah baik.

“Secara keseluruhan dari semua aspek, baik yang disampaikan KPU, Bawaslu, dan juga pemerintah daerah melalui PJ Gubernur, kita melihat bahwa secara umum Jawa Tengah siap untuk melakukan pemilu karena persiapan sudah berjalan dengan baik,” imbuhnya.

(dpr.go.id/*)

“Kita ingin tahu terkait persiapan yang dilakukan baik oleh Pemda Purwakarta, KPU dan juga Bawaslu dari tahapan-tahapan yang sudah berjalan,” ujar Saan di kompleks Pemkab Purwakarta, Rabu (15/11). Rombongan Komisi II DPR diterima Penjabat (Pj) Bupati Purwakarta, Benni Irwan.

Saan mengatakan, beberapa hal yang dipantau antara lain penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), dan terkait mekanisme pengaduan atau gugatan ke Bawaslu.

“Kami ingin memastikan terkait dengan soal penyediaan logistik terutama untuk pemilu legislatif. Untuk DPRD Kabupaten Purwakarta ada enam dapil, kami ingin tahu bagaimana persiapan dan sebagainya,” tandas Saan.

Selain itu, lanjut Saan, Komisi II DPR juga ingin mengetahui persoalan terkait Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pilkada.

“Kami mendapat informasi semua NPHD sudah ditandatangani. Bahkan 40 persen biaya untuk pilkada di Purwakarta, untuk KPU dan Bawaslu sudah dicairkan. Sisanya sebesar 60 persen dicairkan 2024,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Legislator NasDem dari Dapil Jawa Barat VII (Kabupaten Bekasi, Karawang, Purwakarta) itu juga mempertanyakan soal netralitas ASN dan pejabat di Pemkab Purwakarta.

“Pj Bupati Benni Irwan berkomitmen untuk menjaga netralitas ASN di lingkungan Pemkab Purwakarta. Begitu juga dengan Forkopimda mereka sama-sama berkomitmen untuk menjaga netralitas dalam Pemilu 2024,” tandas Saan.

(MI/*)

“Kunjungan spesifik ini dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan Komisi II dan kita akan fokuskan terkait pelaksanaan program strategis pertanahan dan juga penanganan kasus-kasus pertanahan yang ada di Kota Bandung,” ujar Saan.

Beberapa kasus sengketa tanah di Kota Bandung yang menjadi sorotan Komisi II DPR RI antara lain, sengketa antara PT KAI dan masyarakat di Kelurahan Garuda, Kota Bandung, sengketa lahan di Dago Elos antara Keluarga Muller & PT Dago Inti Graha dan masyarakat.

Sengketa kepemilikan lahan Kebun Binatang Bandung antara Yayasan Margasatwa Tamansari dan Pemerintah Kota Bandung, serta permasalahan terkait sengketa lahan yang melibatkan Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat (BPSMK-JB) di Jalan Juanda, Kota Bandung.

Ada pula kasus lain seperti Peta 76 yang mencuri perhatian, lantaran kasus itu melibatkan banyak orang di wilayah yang mencakup tujuh kelurahan antara lain Kelurahan Sukagalih, Sukawarna, Cipedes, Pajajaran, Husein Sastranegara, Pasirkaliki, Sukaraja, dan Kelurahan Campaka. Bahkan sengketa lahan antara masyarakat dan TNI AU juga melibatkan tanah di wilayah Kota Cimahi.

“Jadi ini kasus-kasus yang melibatkan masyarakat banyak, yang telah berlangsung lama dan hingga saat ini belum terselesaikan,” tambah Saan.

Legislator Partai NasDem itu menegaskan, ATR/BPN sebagai pengampu kebijakan juga telah menunjukan komitmennya untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Sayangnya pada beberapa kasus ditemukan batu sandungan lantaran melibatkan pihak lain di luar pertanahan seperti penegak hukum.

“BPN juga mau menyelesaikan, kita bisa memfasilitasi untuk menyelesaikan tapi kalau ada pihak di luar BPN yang terkait, misalnya pengadilan, dan pengadilannya tidak kunjung memberikan kepastian hukum kan agak susah juga. Makanya kita akan cari jalan keluarnya biar semua pihak tidak ada yang merasa dirugikan,” tandasnya.

Saan mengingatkan berbagai pihak agar masalah-masalah itu lekas ditangani dan tidak berlarut-larut karena dapat berdampak pada berbagai sektor termasuk pendidikan.

“Jangan berlarut-larut nanti yang menjadi korban banyak lah. Dari ketidakpastian ini korbannya banyak. Masalah ini menyangkut banyak hal termasuk pendidikan,” tegasnya.

(dpr.go.id/*)

Pasalnya, menurut dia, hoaks yang bisa dijangkau oleh regulasi dan secara efektif dicegah masih sangat sedikit.

“Kita terpapar bukan dari materi kampanye pasangan calon atau partai atau dari sisi media sosial yang resmi, tapi melalui berbagai informasi yang sifatnya hoaks dan sifatnya pengentalan identitas. Ada polarisasi identitas menguat,” jelasnya dalam diskusi Kampanye Sehat Pemilu Bermartabat, di Kantor Media Indonesia, Jakarta, Kamis (12/10).

Legislator NasDem dari Dapil Jawa Barat VII (Kabupaten Bekasi, Karawang, Purwakarta) itu juga mengungkapkan, militansi pendukung sangat terasa dalam pemilu 2014-2019 yang cenderung tidak hanya menciptakan konflik sosial, tapi juga ancaman disintegrasi.

“Berangkat dari pengalaman tersebut, kita seharusnya bisa mengantisipasi melalui regulasi, UU pemilu, PKPU dan Perbawaslu. Tapi sayangnya regulasi ini semua hanya menyentuh hal-hal yang bersifat formal, misalnya media yang didaftarkan tim kampanye,” terang Saan.

Ketua DPW Partai NasDem Jawa Barat ini juga menekankan dalam menghadapi ledakan hoaks Pemilu 2024, harus lebih mengutamakan penindakan dengan melakukan take down masif.

“Jadi langsung saja ditindak, jangan dibiarkan berkembang agar yang lain tidak ikut-ikutan. Partai berkepentingan untuk menciptakan pemilu bebas hoaks,” tegasnya.

(MI/*)

“Kita ingin mendapatkan penjelasan terkait berbagai persoalan pertanahan yang ada di Jawa Barat, baik terkait konflik pertanahan, sengketa, terutama program strategis nasional yang ada di Jawa Barat,” ungkap Saan, Rabu (4/10).

Sejumlah program prioritas nasional terdapat di Jawa Barat seperti proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB), pembangunan jalan Tol Cisumdawu (Cileunyi–Sumedang–Dawuan) dan Jatikarya.

“Nah, apakah dari semua program strategis nasional yang ada di Jawa Barat dari pemerintah pusat, dari sisi pengadaan tanahnya sudah selesai atau belum. Dan memang dari semua proyek strategis nasional seperti kereta api cepat yang sekarang sudah berfungsi, juga jalan tol Cisumdawu yang sudah beroperasi, memang ada masalah kecil terkait soal pertanahan. BPN Jawa Barat sedang berusaha menyelesaikannya, terutama mungkin terkait dengan soal pergantian dan sebagainya,” tambah Legislator NasDem dari Dapil Jawa Barat VII (Kabupaten Bekasi, Karawang dam yang juga Ketua DPW Partai NasDem Jawa Barat itu.

Sebagaimana diketahui, pengerjaan Tol Cisumdawu sudah dimulai sejak 2011 dan akhirnya diresmikan pada Juli 2023. Salah satu alasan pembangunan Tol Cisumdawu berlarut hingga 12 tahun karena masalah pembebasan lahan. Ruas Tol Cisumdawu awalnya dikerjakan bersamaan dengan pembangunan Bandara Kertajati.

Namun, karena adanya sejumlah masalah pembebasan lahan, pembangunan Bandara Kertajati rampung lebih dahulu dibanding Jalan Tol Cisumdawu. Keberadaan tol Cisumdawu diharapkan dapat mempermudah akses Bandara Kertajati yang akan beroperasi penuh melayani penerbangan pesawat komersil per 29 Oktober mendatang. (dpr/*)

“Kebijakan penghitungan suara dua panel ini bakal memecah fokus masyarakat saat penghitungan surat suara,” ujar Saan dalam Rapat Konsultasi Komisi II DPR dengan KPU dan Bawaslu, membahas Peraturan KPU dan Peraturan Bawaslu, di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (20/9) malam.

Sistem penghitungan surat suara dua panel dikenalkan KPU dalam rancangan PKPU tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Tungsura). KPU membagi anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di tempat pemungutan suara (TPS) dalam dua kelompok atau panel.

Panel A yang bertugas menghitung hasil pemilihan presiden dan wakil presiden serta anggota DPD, sedangkan panel B menghitung hasil pemilihan anggota DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Menurut Saan, masyarakat bakal condong menyaksikan penghitungan suara pemilihan presiden dan wakil presiden, ketimbang calon anggota legislatif.

“Daya tarik pilpres lebih kuat dibanding pileg. Padahal, kedudukan pilpres dan pileg dalam pemilu setara,” ujar Legislator NasDem itu.

Selain itu, kata Saan, sistem penghitungan suara dua panel juga berpotensi ada kerawanan kecurangan karena di setiap TPS hanya ada satu pengawas TPS dari Bawaslu dan tidak bisa ditambah.

Anggota Bawaslu, Lolly Suhenty, mengatakan penghitungan dua panel bakal menyulitkan kerja pengawas TPS yang hanya digariskan berjumlah satu orang di tiap TPS. Bawaslu menjadi pihak yang keberatan dengan usulan kebijakan itu.

Rapat Konsultasi tersebut memutuskan Pemilu 2024 akan tetap menggunakan sistem penghitungan suara satu panel seperti pemilu sebelumnya.(dis/*)

Menurut Saan, KPU butuh waktu yang cukup untuk mempersiapkan tahapan pemilu, seperti verifikasi sebelum mengumumkan daftar calon tetap (DCT) calon anggota legislatif (caleg) yang dijadwalkan pada 13 November 2023 atau 15 hari sebelum masa kampanye.

“Kalau saya melihatnya agar KPU menjadi lebih leluasa, tenang, tidak tertekan oleh waktu, dan memang itu sesuai dengan aturan. Ya tepatnya di 10-16 Oktober, karena dari 16 Oktober ke 13 November itu ada berbagai tahapan yang harus diselesaikan,” kata Saan, pekan lalu.

Sejumlah tahapan yang dimaksud adalah verifikasi administratif paslon (pasangan calon), pemeriksaan kesehatan, hingga pengusulan pergantian paslon apabila dalam verifikasi dan pemeriksaan kelengkapan administrasi ada calon yang tidak memenuhi syarat.

“Kalau 19-24 Oktober kan enam hari, sama harinya memang. Tapi misalnya hitung saja dari 24 Oktober ke 13 November dengan agenda-agenda itu, coba hitung, cukup tidak untuk tahapan-tahapan tadi,” imbuhnya.

Legislator Partai NasDem itu mengatakan, nantinya pemerintah bersama penyelenggara pemilu akan melakukan simulasi dan perhitungan tanggal untuk menetapkan jadwal akhir. Namun, Komisi II DPR, kata Saan, akan lebih mengakomodasi keinginan KPU lantaran mereka yang menjadi penyelenggara Pemilu 2024.

“Selama itu tidak mengganggu dan KPU sanggup, kan yang meminta itu kan KPU. Jadi ya tidak apa-apa,” ujar Saan.

Sebelumnya, Menko Polhukam, Mahfud MD, dalam Forum Diskusi Pemilu yang disiarkan melalui kanal YouTube Kemenko Polhukam RI, Rabu (13/9), mengungkapkan ada dua alternatif tanggal pendaftaran capres dan cawapres yang saat ini dibahas antara KPU dan pemerintah.

Menurut Mahfud, opsi pertama adalah yang saat ini tertuang dalam draf PKPU, yakni pendaftaran dipercepat dari semula 19 Oktober-25 November 2023 menjadi 10-16 Oktober 2023. Sementara opsi kedua adalah 19-24 Oktober 2023. (dis/*)

Saan menjelaskan anggaran untuk putaran kedua memang tidak dibahas dalam rapat bersama KPU dan Bawaslu kemarin. Namun, anggaran tersebut sudah siap dan akan diberikan saat ada kepastian terjadi putaran kedua Pemilu 2024.

“Anggarannya sudah ada. Kemarin memang banyak anggota yang tanya tentang anggaran itu juga dan sudah dijelaskan anggaran itu sudah termasuk putaran kedua. Dari awal memang disepakati pemberiannya dilakukan bertahap karena, kan, putaran kedua secara faktual belum terjadi,” ujar Saan, Rabu (13/9)

Anggaran tersebut akan secara otomatis masuk ke rekening KPU nantinya tanpa ada rapat-rapat lagi. Saan meminta publik jangan tergiring opini adanya desain agar pemilu hanya satu putaran.

“Sebenarnya seluruh anggaran untuk semua penyelenggara khususnya KPU sudah termasuk untuk putaran kedua. Cuma dilakukan bertahap karena belum dimunculkan. Begitu faktualnya terjadi anggaran itu otomatis masuk ke rekening KPU,” ungkapnya.

Sebelumnya, pemerintah disebut belum memastikan anggaran untuk pemilu putaran kedua. Hal ini membuat resah penyelenggara pemilu dan juga anggota fraksi di DPR yang memertanyakan keseriusan pemerintah. (dpr.go.id/*)