Menurut Sahroni, bila hal itu dibiarkan, para pemalsu akan menganggap remeh persoalan tersebut.

“Saya minta polisi tegas memberantas semua pelat palsu ZZ. Selain itu, para pemalsunya juga harus ditindak tegas dan dipidanakan. Lagi pula, pengeluaran pelat khusus ZZ ini hanya boleh untuk pejabat terkait, tidak boleh karena kedekatan dengan pihak tertentu,” ungkap Sahroni dalam keterangannya, Jumat (3/5).

Sebelumnya Korlantas Polri telah menyetop penerbitan pelat khusus berkode ‘RF’ sejak Oktober 2022 lalu, digantikan dengan ‘ZZ’. Namun setelah berjalan, ternyata terungkap kode baru tersebut masih turut dipalsukan para oknum.

“Jadi yang bodong-bodong itu sikat saja semua,” tegas Sahroni.

Menurut legislator NasDem dari Dapil Jakarta III (Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu) itu, perlu ada razia rutin, minimal tiga bulan sekali khusus pelat ZZ ini.

“Lalu agar tertib, saya minta setiap tiga bulan sekali polisi mengadakan razia khusus pelat ZZ,” ungkap Sahroni.

Sahroni berharap semua pihak turut proaktif melaporkan bilamana menemukan pelat khusus yang berkendara melanggar aturan. Sebab menurutnya, semua kendaraan harus mengikuti aturan di jalanan.

“Tapi intinya, mau pelat dinasnya asli atau palsu, kalau kendaraannya arogan di jalan, ugal-ugalan dan merugikan, laporkan dan sebarkan saja. Itu harus ditindak dan masyarakat harus bantu. Jajaran di lapangan juga kalau temui yang melanggar, ya ditilang saja. Karena memakai pelat khusus bukan berarti boleh membahayakan nyawa orang lain,” pungkasnya.

(*)

Modus itu terungkap setelah personel Polres Metro Jakarta Selatan menangkap selebgram dan atlet e-sports yang kini tengah menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan. Mereka ditangkap lantaran menghisap vape berisi liquid ganja mengandung tetrahydrocannabinol (THC).

“Polri harus makin adaptif dan canggih. Jenis narkoba sekarang makin aneh-aneh. Untuk mempelajari dan mencegah permainan liquid ganja ini, Polri perlu gandeng asosiasi seperti APVI,” kata Sahroni di Jakarta, Rabu (24/4).

Legislator NasDem dari Dapil Jakarta III (Jakarta Utara, Jakarta Barat dan Kepulauan Seribu) itu meyakini asosiasi seperti APVI lebih paham mengenai seluk-beluk liquid untuk vape.

“Saya yakin mereka juga bisa berkomitmen untuk menjaga industrinya dan menjaga kualitas anak bangsa,” ujarnya.

Selain itu, Sahroni ingin Polri juga mengungkap peran bandar dan pengedar di balik narkoba jenis baru itu. Jika dibiarkan akan sangat membahayakan masyarakat, khususnya kaum muda.

“Ingat, dalam memberantas narkoba, target utama tetap bandar dan pengedarnya. Polri harus mampu ungkap. Jangan sampai kita biarkan mereka terus-terusan memroduksi dan memperdagangkan barang ilegal tersebut,” tegas Sahroni.

Jika peredaran narkotika melalui liquid untuk vape dibiarkan, dia khawatir bakal memberi citra buruk terhadap industri rokok elektrik tersebut.

“Ini bisa memberi stigma bagi industri vape yang jelas-jelas legal dan membuka lapangan kerja di negara kita,” katanya.

Oleh karena itu, Bendahara Fraksi Partai NasDem DPR RI itu ingin pihak kepolisian bereaksi cepat dalam melihat temuan baru itu sebagai hal yang membahayakan.

“Harus ada reaksi cepat yang holistik dalam menyikapi temuan ini. Kalau terlambat bisa berbahaya,” ujarnya lagi.

(*)

“Jadi kalau bisa langsung tegas saja, PTDH (pemberhentian tidak dengan hormat) dan pidanakan, beri hukuman yang berat. ,” tegas Sahroni dalam keterangannya, Rabu (24/4).

Bendahara Fraksi Partai NasDem DPR RI itu menilai perbuatan pelaku sangat bejat dan tidak dapat dimaafkan. Ia melakukan aksi bejat tersebut selama empat tahun. Sahroni menilai tindakan itu sangat mencoreng nama baik Polri.

“Cuma bikin malu insitusi Polri aja oknum-oknum yang seperti ini, bertindak semena-mena, merasa kebal karena aparat. Enggak ada gunanya, tidak ada tempat di Polri untuk yang seperti itu,” paparnya.

Wakil rakyat dari Dapil DKI Jakarta III (Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu) itu menyebut langkah tegas itu diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

“Tidak ada perlakuan khusus, mau pelakunya oknum aparat atau pun sipil, semua sama,” tukasnya.

Sahroni meminta Polda Jatim melindungi keluarga korban. Salah satunya, memastikan keluarga korban tak mengalami intervensi dari aparat untuk mencabut laporan.

“Semisal mereka memang tidak mau cabut laporan, ya sudah biarkan. Jangan nanti kita dengar keluarga korban ditekan dan diintimidasi oknum-oknum tertentu,” ujar dia.

Sebelumnya, seorang anggota Polsek Sawahan Surabaya berinisial K diduga mencabuli anak tirinya sejak kelas 5 SD hingga kelas 9 SMP atau empat tahun lamanya sejak 2020. Mengetahui hal itu, keluarga korban langsung melaporkan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak.

Polisi kemudian melakukan pemeriksaan terhadap K dan saksi-saksi. Setelah itu polisi menahan K, dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka. (Medcom/dis/*)

“Saya yakin, prestasi ini akan berlanjut di tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya dengan sinergi antara Densus 88 dan BNPT dalam mencegah terorisme. Densus 88 yang memburu, dan BNPT yang membina mereka hingga bisa kembali ke masyarakat. Ini kerjasama yang baik sekali,” ungkap Sahroni kepada wartawan Kamis (18/4).

Pernyataan tersebut disampaikannya dalam menanggapi Densus 88 Antiteror Polri yang menangkap tujuh orang diduga terafiliasi sebagai anggota jaringan teroris Jamaah Islamiyah (JI) di Sulawesi Tengah (Sulteng).

Menurut Sahroni, penangkapan itu membuktikan kewaspadaan dan gerak antisipatif Densus 88 dalam membendung pergerakan terorisme.

“Kami di Komisi III DPR tahu betul sulitnya memberantas dan mencegah pergerakan teroris, terutama karena mereka banyak berkembang di lokasi-lokasi terpencil dan sangat sulit dijangkau. Belum lagi ada yang membaur dengan masyarakat sehingga mengidentifikasi mereka bisa jadi sangat sulit,” tukas Legislator NasDem dari Dapil DKI Jakarta III (Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu) itu.

Sebelumnya, Densus 88 Antiteror Polri berhasil menangkap tujuh orang diduga terafiliasi sebagai anggota jaringan teroris JI di Sulteng. Hal itu disampaikan Kapolda Sulteng Irjen Pol Agus Nugroho, Rabu (17/4).

Dalam keterangannya, Irjen Agus menyebut terduga anggota JI tersebut empat di antaranya warga Kota Palu, dua orang warga Kabupaten Sigi, dan satu orang warga Kabupaten Poso.(*)

Pernyataan Sahroni tersebut merespons polemik arogansi pengendara Toyota Fortuner berpelat dinas TNI palsu. Menurut dia, pengawasan ketat harus dilakukan untuk menjaga nama baik institusi.

“Permasalahan pelat dinas itu banyaknya akibat ulah oknum. Baik itu ternyata dipakai saudara, kerabat, atau bahkan oknum tak bertanggung jawab. Nah kita tidak ingin gara-gara mereka ini, nama baik institusi jadi tercoreng,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Rabu (17/4).

Bendahara Fraksi Partai NasDem DPR RI itu menyampaikan pengawasan pelat dinas palsu harus diperketat. Sebab, bakal banyak masyarakat yang kesal atas kelakuan oknum, dan berimbas pada pengguna pelat dinas resmi.

“Dan jangan sampai akibat ulah segelintir oknum, masyarakat jadi memiliki persepsi buruk terhadap pelat dinas. Padahal penggunaan pelat dinas untuk pejabat tertentu memang telah diatur di dalam undang-undang,” ungkap legislator NasDem dari Dapil Jakarta III (Jakarta Utara, Jakarta Barat dan Kepulauan Seribu) itu.

Sahroni berharap pengawasan yang dilakukan TNI-Polri dapat meminimalkan penggunaan pelat dinas yang tidak seharusnya. Menurutnya, kebanyakan para pengguna pelat dinas palsu cenderung arogan di jalan.

“Agar semuanya tertib, bisa dimonitor secara berkala, jadi tidak ada yang ‘mentang-mentang’. Karena emang yang arogan-arogan itu justru biasanya oknum, bukan pemilik pelat asli,” tegasnya.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya mengusut kasus arogansi pengendara mobil Toyota Fortuner berpelat dinas TNI Palsu yang dilaporkan oleh Marsda TNI (Purn) Asep Adang Supriyadi. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak, Selasa, 16 April 2024, mengatakan pihaknya menerima laporan tersebut sejak 14 April 2024. Namun, dirinya masih enggan merinci perkembangan serta identitas pengemudi. (medcom/*)

“Nah ini nih, makin ke sini para pengedar narkoba itu makin banyak akalnya. Momen mudik lebaran pun dipakai untuk aji mumpung. Karenanya, polisi harus cerdik dalam mengungkap setiap modusnya. Harus berpikir out of the box dalam menebak cara-cara mereka,” ungkap Sahroni dalam keterangannya, Rabu (17/4).

Legislator NasDem dari Dapil Jakarta III (Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu) itu juga meminta kepolisian di setiap daerah untuk melakukan operasi guna mencegah dan memberantas potensi penyelundupan narkoba saat momentum mudik Lebaran 2024.

“Saya jadi khawatir momentum mudik kemarin dijadikan sebagai jalur transaksi para pengedar. Dia bawa narkoba entah dari luar negeri atau suatu daerah, masuk ke daerah lainnya. Untuk itu setiap Polda, Polres, hingga Polsek, wajib pantau wilayahnya masing-masing. Pastikan tidak ada lonjakan narkoba,” tegasnya.

Sahroni pun berharap tak ada lagi masyarakat Indonesia, terutama anak muda, yang terpapar narkoba, termasuk di saat momentum Lebaran kali ini.

“Itu jangan sampai anak-anak muda yang baru pada dapat THR (tunjangan hari raya), malah dipakai buat beli narkoba,” kata Sahroni.

Sebelumnya, Selasa (9/4), Kepolisian Resor Kota (Polresta) Malang Kota menggagalkan peredaran 42 kilogram ganja yang disita dari seorang kurir berinisial MS berusia 27 tahun dari Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Petugas menyita sejumlah barang bukti berupa delapan bungkus besar paket berisi ganja yang ditempatkan dalam sebuah koper di dalam bus saat mudik lebaran.

Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Budi Hermanto dalam jumpa pers di Kota Malang, Jawa Timur, Selasa, mengatakan tersangka ditangkap pada 4 April 2024 di pintu keluar tol Warugunung, Kecamatan Karangpiliang, Kota Surabaya. (RO/*)

Hal itu disampaikan Sahroni merespons pandangan pengamat militer Khairul Fahmi yang menyebut TNI-Polri bisa saja memberantas OPM bila ada keputusan politik dari pemerintah dan DPR.

“Kita semua sudah sangat konsisten dari awal bahwa apapun yang mengancam NKRI harus diberantas. Dan jangan sampai ada lagi aparat TNI-Polri serta warga sipil yang meninggal dibunuh teroris OPM,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Selasa (16/4).

Bendahara Fraksi Partai NasDem DPR RI itu menegaskan berbagai upaya tengah dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan di Papua secara menyeluruh, antara lain melalui pembangunan infrastruktur dan peningkatan sumber daya manusia di wilayah paling timur Indonesia itu.

“Jadi memang penyelesaiannya harus holistik dan kami di DPR, khususnya Komisi III berkomitmen penuh mendukung Polri dalam melaksanakan upaya-upaya ini. Yang pasti, tujuan akhirnya adalah untuk memberantas OPM hingga ke akarnya,” ungkapnya.

Sahroni memastikan semua pihak terkait bakal terus melakukan upaya optimal sehingga keberadaan OPM bisa ditanggulangi dalam waktu secepatnya.

“Negara akan terus melakukan upaya dan pendekatan yang optimal untuk memberantas OPM,” pungkas legsilator NasDem dari Dapil Jakarta III (Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu) itu.

(medcom/*)

“Saya minta polisi langsung memberikan pendampingan psikologis terhadap korban serta ibu korban. Juga pastikan agar pelaku menerima hukuman berat yang setimpal,” kata Sahroni dalam keterangannya, Kamis (4/4).

Sahroni menilai dalam kasus itu pelaku adalah pelaku kejahatan, bukan ayah korban. Menurutnya, tidak ada ayah yang tega melakukan itu kepada anaknya.

Legislator NasDem yang terpilih kembali masuk Senayan untuk periode 2024-2029 dari Dapil Jakarta III (Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu) itu pun memberi beberapa catatan kepada pihak kepolisian, khususnya terkait lama waktu pengungkapan kasus.

Ke depan Sahroni ingin polisi lebih memprioritaskan kasus-kasus pelecehan terhadap anak. Sebab, dia melihat rentang waktu pelaporan kasus pencabulan hingga pengungkapan masih cukup lama sehingga harus menjadi catatan tersendiri bagi kepolisian.(*)

“Saya meminta kepolisian agar tidak menggunakan cara-cara represif, dan berharap justru polisi bisa memediasi antara warga Kampung Bayam dan pihak Jakpro dan Pemprov DKI. Karena itu, dibutuhkan cara-cara dialog yang konstruktif dan saling percaya,” tegas Sahroni dalam keterangannya, Rabu (3/4).

Bendahara Umum Fraksi Partai NasDem DPR RI itu mengaku dirinya dan seluruh warga Jakarta sangat prihatin mendengar situasi yang tengah terjadi di Kampung Susun Bayam. Di satu sisi warga mengalami kesulitan. Di sisi lain, Pemprov DKI dan aparat memiliki pandangannya sendiri.

“Sampai kapan warga Jakarta mau disajikan berita dan pemandangan seperti ini? Sedih kami mendengarnya. Jadi tolong selesaikan polemik ini dengan cara-cara yang humanis, cara-cara yang terhormat. Jangan sampai terus gaduh, terus berkonflik, tapi di sisi lain kita tidak pernah duduk bersama berupaya menemukan solusi yang berkeadilan,” terang Sahroni.

Legislator asal Tanjung Priok itu berharap sarannya terkait upaya mediasi dapat diterima. Dia mengusulkan Polres Jakarta Utara jadi mediator.

“Makanya Polres Jakut harus segera ambil peran untuk memediasi kasus ini,” tegasnya.

Sebelumnya, polisi menangkap warga Kampung Bayam, Muhammad Furqon bersama istrinya, yang diduga menyerobot aset milik Jakpro secara ilegal, yakni dengan menempati Kampung Susun Bayam (KSB). Warga Kampung Bayam, Diah, menyebut Furqon yang juga merupakan Ketua Kelompok Tani Kampung Bayam, diangkut oleh 10 polisi dari Polres Metro Jakarta Utara secara tiba-tiba.

Diah juga mengatakan, polisi turut merampas ponsel warga yang memvideokan proses penangkapan.(medcom/*)

“Jangan ada yang dibiarkan lolos. Karena oknum-oknum bergaya preman ini sudah sangat meresahkan masyarakat. Semua serba ‘mentang-mentang’, dikira negara punya mereka. Main pukul tanpa peduli hukum,” ungkap Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni dalam keterangannya, Kamis (28/3).

Bendahara Umum (Bendum) Partai NasDem itu meminta pihak kepolisian mendalami aktivitas ormas tersebut. Hal itu perlu dilakukan untuk mengantisipasi kejadian serupa ke depannya.

“Coba polisi juga selidiki kegiatan ormas tersebut. Saya khawatir mereka ini memang sering semena-mena dan merugikan masyarakat. Jadi kita antisipasi yang bergaya premanisme seperti ini, enggak ada faedahnya,” tegas Sahroni.

Legislator NasDem yang kembali terpilih dari Dapil Jakarta III (Jakarta Utara, Jakarta Barat dan Kepulauan Seribu) itu juga meminta Polri terus sigap menghadapi laporan masyarakat terkait aksi-aksi premanisme. Berbagai bentuk premanisme harus direspons cepat.

“Pokoknya kalau masyarakat melapor soal aksi premanisme, enggak pakai lama harus langsung ciduk semua pelakunya,” ujar Sahroni.

Sebelumnya, 13 anggota salah satu ormas ditangkap polisi usai mengeroyok seorang satpam di kantor leasing dalam Kompleks Plaza Asia, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa, 26 Maret 2024. Mereka juga merusak fasilitas kantor.

Kepala Seksi Humas Polresta Tasikmalaya, Ipda Jajang Kurniawan, menyebut polisi langsung bergerak pasca korban melaporkan kejadian. Alasan kekerasan dan perusakan masih didalami.(medcom/*)

Hal itu disampaikan Sahroni menyikapi kinerja Polda Metro Jaya dan Polda Banten yang berhasil menangkap CC, buronan yang diduga sebagai pelaku pemalsuan surat tanah seluas 8,7 hektare di Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, yang sekarang telah menjadi Kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2. Kasus berawal ketika CC diduga melakukan balik nama sertifikat hak milik (SHM) atas nama Suminta Chandra pada Maret 2023.

“Dalam mengusut kasus pertanahan itu harus tegas. Tidak bisa kita biarkan ada orang yang berbuat seenaknya lalu kabur begitu aja,” kata Sahroni dalam keterangannya, Selasa (26/3).

Legislator NasDem dari Dapil Jakarta III (Jakarta Utara, Jakarta Barat dan Kepulauan Seribu) itu mengapresiasi kinerja Polda Metro dan Polda Banten dalam kasus tersebut. Korps Bhayangkara dinilai berhasil menjalankan tugas dalam menangani sengketa pertanahan tersebut.

“Apresiasi kinerja Polri yang akhirnya bisa menangkap tersangka. Dengan begitu, segala ragam versi dan asumsi terkait kasus ini, kini sudah sepenuhnya clear di tangan kepolisian,” ungkap dia.

Sahroni terus mewanti-wanti pihak terkait, terutama Polri, Kejagung, dan Kementerian ATR/BPN jeli dalam menangani kasus pertanahan. Sebab, setiap kasus pertanahan dinilai sangat sensitif dan kompleks.

“Kasus pertanahan ini punya karakteristik yang rumit, sensitif, dan sangat rawan keterlibatan oknum. Makanya, Polri, Kejagung, dan Kementerian ATR/BPN harus selalu jeli dalam melihat setiap kasus,” sebut dia.

Sahroni menyampaikan kasus sengketa tanah rentan penyelewengan. Menurut dia, masyarakat sangat berharap pada aparat penegak hukum agar objektif dalam menangani sengketa tanah.

“Masyarakat cuma bisa berharap pada kebijaksanaan para penegak hukum. Jadi jangan sampai hukum kita dipelintir-pelintir untuk kepentingan pihak tertentu, harus tetap objektif,” ujar dia.

(medcom/*)

“KemenPAN RB harus segera membuat aturan spesifik demi menghadirkan ruang kerja yang aman bagi para ASN. Aturan-aturan itu penting agar pelecehan yang sebelumnya seringkali dianggap lazim, bisa diberantas dan dicegah. Kita tidak mau lagi ada ruang abu-abu dalam kasus pelecehan ini,” tegas Sahroni dalam keterangannya, Senin (25/3).

Pernyataan Ahmad Sahroni tersebut terkait Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Sulawesi Barat (Sulbar) yang memeriksa sejumlah pejabat di Kanwil Kementerian Agama Sulbar terkait laporan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Kakanwil Kemenag Sulbar SB.

Legislator NasDem dari Dapil Jakarta III (Jakarta Utara, Jakarta Barat dan Kepulauan Seribu) itu berharap Polda Sulbar mengusut kasus itu tanpa adanya intervensi apa pun mengingat terduga pelaku merupakan seorang pejabat.

“Kasus ini diduga melibatkan oknum pejabat lembaga daerah, maka saya minta semua pihak, terutama kepolisian, agar berkoordinasi dalam penyelesaian kasus ini. Kita pastikan kasus ini berjalan tanpa adanya intervensi, tanpa adanya ketimpangan jabatan. Karena ini rawan sekali,” tegas Sahroni.

Bendahara Umum Fraksi Partai NasDem DPR itu juga tidak ingin karir korban justru menjadi terancam setelah menyuarakan kasus tersebut.

“Jangan sampai karier korban terancam karena sudah berani speak up seperti ini,” pungkas Sahroni.

(*)

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni saat memberikan kuliah umum di depan 350 mahasiswa peserta magang Kampus Merdeka dari berbagai universitas di seluruh Indonesia.

Ratusan mahasiswa itu merupakan para pelajar di perguruan tinggi terpilih untuk mengikuti program Kampus Merdeka. Dalam kuliah umum tersebut, Sahroni mengangkat tema “Mengubah dari Parlemen”.

“Pejabat di era saat ini harus catch up (menyusul) dengan isu-isu yang ada di medsos. Karena masyarakat banyak berkeluh kesah di sana. Nah, dengan kewenangan yang kita miliki inilah segala keluh kesah masyarakat itu kita jawab. Kita hadirkan solusi untuk mereka. Sebab memang itulah tugas anggota DPR,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Rabu (13/3).

Legislator NasDem dari Dapil Jakarta III (Jakarta Utara, Jakarta Barat dan Kepulauan Seribu) ini mengatakan, dirinya ingin selalu menjadi politisi yang jujur dan membela hak-hak rakyat. Bahkan dirinya selalu menggunakan bahasa yang keras jika menemui ketidakadilan.

“Apalagi kalau sudah berbicara soal kebijakan yang tidak adil, semena-mena, dan menindas rakyat, saya selalu maju paling depan. Entah bagaimana caranya, mau itu lewat medsos, lewat rapat di DPR, akan selalu saya suarakan. Politikus harus punya prinsip, harus berani bela kebenaran,” tambah Sahroni.

Dalam kesempatan tersebut, Sahroni juga berpesan kepada semua mahasiswa peserta magang Kampus Merdeka, untuk selalu belajar dan memegang teguh prinsip yang ada.

“Jadi adik-adik semua, jalan kalian masih panjang. Terus belajar, terus beradaptasi, dan pegang teguh prinsip. Apa yang kalian pelajari di magang kali ini, harus kalian bisa implementasikan ke masyarakat luas,” tutupnya.

(*)

“Saya kira ini langkah yang fatal, tidak tepat, dan tidak berperikemanusiaan,” ungkap Sahroni dalam keterangannya Rabu (6/3).

Legislator NasDem dari Dapil Jakarta III (Jakarta Utara, Jakarta Barat dan Kepulauan Seribu) itu mengatakan apa yang dilakukan Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono sama sekali tidak sejalan dengan spirit dan arahan Presiden Joko Widodo yang prorakyat.

“Apalagi ini soal pendidikan. Jadi, Pak Pj Heru sama saja telah merusak nama baik Pak Jokowi. Maka sebaiknya Pak Presiden segera pecat Heru. Kebijakannya sudah banyak yang sangat ekstrem dan jelas merugikan masyarakat,” tegas Sahroni.

Sahroni yang hampir bisa dipastikan akan kembali duduk di Senayan menjadi anggota DPR periode 2024-2029 itu meminta Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono untuk tidak membuat kebijakan yang merenggut hak-hak masyarakat kecil.

“Pencabutan KJMU ini membuat ketimpangan akses pendidikan semakin besar di Jakarta. Ini sudah sangat kacau. Pertama itu kan memang hak mereka untuk menerima, karena mereka memang tidak mampu. Kedua, kalau diputus di tengah jalan seperti ini, mereka mau lanjut kuliah pakai apa? Bayarnya gimana? Apa enggak dipikir sampai ke situ? Jangan semau-maunya begitu,” tukas Sahroni.

Sebab itu, Sahroni berharap agar Heru segera mengembalikan hak para penerima KJMU tersebut.

“Semoga hati nurani Pak Pj Heru terketuk. Kembalikan apa yang memang merupakan hak mereka,” pungkas Sahroni.

(*)

“Kolaborasi yang ciamik dari BNPT dan Kemendes PDTT. Dengan begitu, negara bisa melakukan deteksi dan pencegahan dini terkait penyebaran paham radikalisme-terorisme. Jadi pelaksanaan program Desa Siapsiaga ini harus maksimal, sumber daya yang ada di dalamnya harus benar-benar jeli dan terlatih,” kata Sahroni dalam keterangannya, Rabu (6/3).

Bendahara Umum (Bendum) Fraksi Partai NasDem DPR RI itu menilai pelibatan komponen masyarakat juga perlu diperbanyak. Sebab, masyarakat di wilayah tersebut lebih mengenal situasi dan kondisi di lapangan.

“Kita, kan, ingin informasi yang didapatkan aktual, sesuai dengan kondisi di lapangan. Nah, mereka ini yang paling mengerti soal desas-desus gerakan ekstremis di wilayahnya. Baru setelah dikonfirmasi, nantinya aparat yang melakukan eksekusi,” ungkap dia.

Legislator NasDem dari Dapil Jakarta III (Jakarta Utara, Jakarta Barat dan Kepulauan Seribu) itu ingin kolaborasi ini tidak hanya sekedar formalitas antarlembaga saja. Kerja sama upaya mendeteksi terorisme itu harus benar-benar berjalan sebagaimana seharusnya.

“Jadi jangan sampai formalitas saja karena ini program bagus,” ujar dia.

(medcom/*)

Legislator NasDem dari Dapil Jakarta III (Jakarta Utara, Jakarta Barat dan Kepulauan Seribu) tersebut juga meminta agar terduga pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum, karena diduga telah menistakan ajaran agama.

“Saya harap terduga pelaku bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Karena apa yang dia buat, diduga telah menistakan ajaran agama dan merusak moral masyarakat,” kata Sahroni dalam keterangannya, Jumat (1/3).

Menurut Sahroni, meskipun diakui bahwa video tersebut hanya sebatas kebutuhan konten di media sosial, terduga pelaku telah melanggar batas-batas kewajaran.

Pasalnya video yang dibuat sangat menyesatkan dan dapat menimbulkan misinformasi di tengah masyarakat.

“Tidak bisa pakai alasan sebatas konten, orang nanti semena-mena bikin konten sesat kayak gitu. Dan yang nonton, kan, belum tentu semuanya mengerti, bisa saja ada anak kecil nonton, lalu beneran diyakini sama dia ajarannya. Bahaya sekali ini, sangat tidak patut dan tidak layak,” tandas Sahroni.

Penyidik Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur menangkap Gus Samsudin di rumahnya yang terletak di Blitar pada Kamis (29/2).

Penangkapan terhadap Gus Samsudin dilakukan karena dikhawatirkan melarikan diri usai membuat konten soal tukar pasangan suami istri yang videonya viral beberapa waktu lalu.(*)

“Mengingat Pak Presiden sosok yang pro pemberantasan dan pencegahan korupsi, saya rasa dalam waktu dekat, Kortas Tipikor (Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) akan disetujui. Nantinya ini akan jadi era baru dalam pemberantasan korupsi kita,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Jumat (1/3).

Legislator NasDem dari Dapil Jakarta III (Jakarta Utara, Jakarta Barat dan Kepulauan Seribu) itu juga mengatakan, semua lembaga bergerak paralel saling menguatkan, berkoordinasi, dan bersama-sama dalam menumpas korupsi.

Sahroni menginginkan agar semua lembaga untuk tetap mengedepankan pencegahan. Dia berharap hadirnya mekanisme pencegahan yang lebih up to date dan lebih ketat ke depan, sehingga kerugian keuangan negara bisa dicegah sebelum terjadi.

“Mau itu KPK, Kejagung, maupun Polri melalui Kortas Tipikor nantinya, untuk tetap mengedepankan mekanisme pencegahan. Apalagi, Kortas Tipikor juga akan punya direktur pencegahan. Nah, harus maksimal itu, wajib up to date,” tuturnya.

Legislator Fraksi Partai NasDem itu sangat mendorong penguatan aspek pencegahan korupsi, karena ketika sudah masuk ke penindakan, itu sudah terjadi kerugian negara.

“Kalau menangkap, itu, kan, ibarat sudah telat, sudah ada kerugian negara, proses hukum juga memakan waktu, tenaga, dan biaya. Tidak efektif jika begitu terus,” tutur Sahroni.

Sahroni meyakini bila Kortas Tipikor Polri sudah terbentuk, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akan mampu mengarahkan dan memastikan profesionalitas tim tersebut dalam pemberantasan korupsi.

“Saya yakin, di bawah komando Kapolri Listyo Sigit, Kortas Tipikor ini akan berjalan profesional. Jadi, semoga cepat disetujui dan dibentuk,” ujar Ahmad Sahroni.

(RO/*)

“Sadis sekali, betapa mudahnya hari gini merenggut nyawa manusia. Apalagi anak ini tidak berdosa, tidak ada hubungannya dengan apa yang dialami pelaku. Maka saya minta aparat penegak hukum menjerat pelaku dengan pasal pembunuhan berencana. Karena ini memang sudah direncanakan, pelaku sudah tahu bagaimana cara untuk menutupi jejak kejahatannya,” ujar Sahroni melalui keterangannya, Rabu (28/2).

Legislator NasDem dari Dapil Jakarta III (Jakarta Utara, Jakarta Barat dan Kepulauan Seribu) itu juga menyebutkan ketegasan aparat dalam penanganan kasus ini sangat penting sehingga bisa menjadi contoh agar masyarakat berpikir dalam bertindak.

“Hati-hati lho, sekarang polisi sangat tegas kalau tangani yang begini-begini. Jadi kalau masih ada yang nekat, saya pastikan pidana maksimal menanti. Jangan harap kalian bisa lari dari tanggung jawab akhirat,” tegas Sahroni.

Bendahara Fraksi Partai NasDem DPR RI itu melihat belakangan ini banyak sekali pihak yang kerap menyelesaikan masalah dengan melampiaskan emosinya kepada orang lain. Termasuk dengan cara-cara kekerasan dan penganiayaan.

“Saya harap masyarakat bisa lebih berpikir jernih sebelum bertindak. Jangan apa-apa main pukul, aniaya orang seenaknya. Yang bermasalah siapa yang kena imbas kekesalannya siapa,” ujar dia.

Sebelumnya, DZ, 53, tega menghabisi nyawa remaja perempuan berinisial AZH, 15, yang juga merupakan keponakannya di Jalan Sunter Permai Raya, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pengungkapan kasus ini bermula dari peristiwa kebakaran yang terjadi di lokasi tersebut pada Jumat, 2 Februari 2024.

Dalam kebakaran itu, satu orang ditemukan meninggal dunia. Kapolsek Tanjung Priok Kompol Nazirwan menyebut kebakaran dikondisikan oleh pelaku DZ untuk menutupi kejahatannya. Pelaku diduga sakit hati karena orang tua korban menagih utang kepadanya.(medcom/*)

Menurutnya, di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit, Polri menjadi lembaga yang sangat humanis dan inklusif.

“Sebagai mitra kerja kepolisian, Komisi III bangga sekali dengan kinerja Polri di bawah kepemimpinan Pak Kapolri Listyo Sigit. Polri tak hanya menjadi lebih humanis, tapi juga jadi jauh lebih inklusif. Kita bisa sebut semuanya, mulai dari kesetaraan gender, kesetaraan akses masuk tanpa pungli, dan kini pemberian kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengabdi. Terobosan yang luar biasa,” ungkap Sahroni dalam keterangannya, Selasa (27/2).

Legislator NasDem dari Dapil Jakarta III (Jakarta Utara, Jakarta Barat dan Kepulauan Seribu) itu menyebut Kapolri betul-betul menerapkan sistem merit dalam memimpin Polri. Karena, tak hanya mempromosikan dan mengapresiasi yang berprestasi, tapi juga berani memberi sanksi bagi mereka yang melakukan pelanggaran.

“Pak Kapolri ini benar-benar menerapkan sistem merit di tubuh kepolisian. Semua diseleksi berdasarkan kapasitas, dan semua diapresiasi berdasarkan capaian, bukan kedekatan. Bahkan kalau ada oknum yang melanggar pun sudah tidak kenal kata ampun, pasti langsung disikat habis. Ini yang selalu kita harapkan selama ini, Polri yang profesional dan dapat diandalkan,” ungkap Sahroni.

Sahroni yang diprediksi lolos lagi ke Senayan pascapemilu 14 Februari 2024 lalu itu meminta Polri terus mempertahankan sistem yang sudah baik ini. Agar, tingkat kepercayaan masyarakat kepada Polri bisa terus meningkat.

“Jadi tolong dipertahankan apa yang sudah baik ini. Kalau bisa, percaya deh, masyarakat akan semakin cinta dan percaya kepada Polri,” pungkasnya.

(*)

“Pesantren wajib membuka pintu seluas-luasnya untuk polisi melakukan pemeriksaan. Jangan lindungi pelaku dan para pelaku ini juga wajib dihukum setimpal,” kata Sahroni, Selasa (27/2).

Legislator NasDem dari Dapil Jakarta III (Jakarta Utara, Jakarta Barat dan Kepulauan Seribu ) itu meminta agar para pelaku segera mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Pesantren diminta tidak memberikan perlindungan kepada pelaku.

Sahroni menyayangkan terjadi kekerasan di lingkungan sekolah. Seharusnya, pesantren menjadi garda terdepan mencegah kejadian seperti ini.

“Apalagi di pesantren itu korban tidak bisa pulang seenaknya. Dia 24 jam ada di pesantren. Jadi sudah tanggung jawab penuh pesantren untuk bisa melindungi santrinya dari pem-bully-an apalagi pembunuhan,” tegas Sahroni.

Sahroni menilai kejadian penganiayaan yang mengakibatkan kematian biasanya dimulai dari bullying yang dibiarkan. Seharusnya, menurut dia, pihak sekolah atau pesantren mengetahui hal itu.

“Yang begini ini kan biasanya dimulai dari aksi bullying yang dilakukan berkali-kali, baru akhirnya berujung penganiayaan. Masa iya korban tidak pernah mengeluh? Atau para pengajar tidak bisa melihat tanda-tanda itu?” tukas Sahroni.

Sahroni juga mempertanyakan jasad korban yang tidak boleh dibuka. Menurutnya, hal itu sangat mencurigakan.

“Ini kan sangat mencurigakan. Karenanya saya desak pihak pesantren harus transparan, bantu polisi dalam melakukan penyelidikan dan jangan ada yang disembunyikan,” ujar dia.

Sebelumnya, seorang santri Pondok Pesantren PPTQ Al Hanifiyyah di Mojo, Kediri, Jawa Timur berinisial BBM, 14, meninggal dunia karena diduga dianiaya oleh rekannya. Santri asal Kampung Anyar, Banyuwangi ini dipulangkan kepada keluarganya dalam keadaan tak bernyawa dan tubuhnya penuh lebam serta luka robek.

Mulanya, pihak pesantren menyebut korban meninggal akibat terjatuh di kamar mandi. Namun setelah diusut, pelaku meninggal karena dianiaya. Kini Kapolres Kediri Kota AKBP Bramastyo Priaji menyebut pihaknya telah mengamankan empat tersangka.(medcom/*)