“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pascapandemi covid 19,” ungkap Martin saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4).

Martin juga menjelaskan, PSN tersebut dikelola PT Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek itu membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT Pertamina Patra Niaga, PT Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.

“Proyek ini memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, saya minta semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut,” tukas Martin yang akan kembali duduk di Senayan pada periode 2024-2029 mendatang.

(dpr.go.id/*)

“Diplomasi ekonomi ini, baik menteri luar negeri maupun menteri-menteri di sektor ekonomi harus aktif melakukan diplomasi ekonomi ke berbagai negara yang kita punya hubungan perdagangan, baik kita mengekspor maupun mengimpor. Toh sama-sama membutuhkan juga,” ungkap Martin dalam keterangannya, Minggu (21/4)

Bagi Martin, solusi atas nilai tukar rupiah yang terus melemah itu bukan menumpuk atau memborong dolar. BUMN juga tak mungkin diserahkan tanggung jawab menstabilkan rupiah.

“(Stabilkan rupiah) itu, kan, kerjaan BI. Jadi, jangan gara-gara kebutuhan menstabilkan rupiah, BUMN-nya kemudian jadi korban juga. Karena mereka, kan, butuh bahan baku dan segala macam, yang mungkin dibeli dengan dolar. Kalau nilainya naik terus atau tidak bisa stabil dalam waktu dekat, kan, berpengaruh juga ke kondisi keuangan BUMN-nya,” jelas Martin.

Ketua Bidang Bidang Luar Negeri DPP Partai NasDem ini juga memandang penting pemerintah segera aktif melakukan diplomasi ekonomi. Kementerian Luar Negeri bisa bergandengan tangan dengan kementerian terkait menjalankan misi tersebut.(dpr.go.id/*)

“Sehubungan dengan rencana pemanggilan pihak TikTok, Kemendag, Kemenkop dan UKM, serta KPPU, akan kami pertimbangkan sebagai bagian dari tanggung jawab pengawasan dan legislasi. Kolaborasi dengan semua pihak terkait diperlukan untuk memastikan keberlanjutan dan keadilan dalam industri digital di Indonesia,” ungkap Martin, Senin (4/3).

Menurutnya, sejumah pelanggaran Permendag Nomor 31 Tahun 2023 oleh TikTok Shop akan dibahas, termasuk dugaan adanya tebang pilih dalam penindakan yang seharusnya ditempuh oleh regulator dalam hal ini pemerintah.

“Jika data menunjukkan adanya ketidakpatuhan yang signifikan dan tidak adanya tindakan penegakan hukum yang konsisten, maka dugaan akan tebang pilih dalam penindakan terhadap TikTok menjadi lebih beralasan. Pengumpulan data mengenai sanksi yang diterapkan terhadap pelanggar aturan tersebut dan apakah pelanggaran merata di semua platform e-commerce dapat memperkuat argumen terkait tebang pilih,” terang Martin.

Martin melanjutkan, temuan indikasi pelanggaran, bukan hanya pelanggaran TikTok Shop yang masih terhubung dengan fitur belanja atau keranjang kuning dalam aplikasi. Baru-baru ini juga, berdasarkan laporan Kementerian Koperasi-UKM, TikTok Shop masih menawarkan atau menjual barang dengan harga yang tidak masuk akal atau dikenal sebagai aktivitas predatory pricing.

“Mengidentifikasi apakah ada pola tertentu dalam target pasar atau produk yang mengalami predatory pricing juga dapat membantu dalam menentukan kebijakan atau langkah-langkah penegakan hukum yang tepat. Predatory pricing bisa merusak pasar UMKM karena berpotensi merusak harga pasar,” imbuh dia.

Ketua DPP Partai NasDem itu juga mencermati data yang mencatat jumlah pengguna Tiktok di Indonesia lebih dari 120 juta. Besarnya pengguna itu menandakan platform tersebut memiliki dampak signifikan dan harus menjadi perhatian serius. Sedangkan data lain menunjukkan, kekhawatiran akan konten Tiktok yang disebut tidak ‘ramah’ terhadap anak dan kesehatan mental seseorang.

“Sebuah penelitian antara Algorithmic Transparency Institute dan AI forensics menyimpulkan adanya bahaya yang mengintai anak-anak di FYP Tiktok. Laporan tersebut menulis bahwa ketika peneliti yang menggunakan akun otomatis, menghabiskan waktu scrolling di TikTok selama 5-6 jam. Ada 1 dari 2 video berhubungan dengan kesehatan mental dan berpotensi membahayakan. Ketika peneliti scrolling secara manual selama tiga hingga 20 menit, mereka menemukan bahwa setengah konten yang terdapat dalam feed TikTok berhubungan dengan kesehatan mental hingga konten yang mendorong aksi bunuh diri sebagai tindakan yang ‘normal’,” pungkas Martin.

(*)

“Pemerintah Pusat segera berkomunikasi dengan UNHCR terkait nasib pengungsi, jangan pengungsi Rohingya hanya diurus sekelas Pemerintah Kota,” kata Ketua Bidang Hubungan Internasional Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem, Martin Manurung, di Jakarta, Jumat (8/12).

Martin yang juga Wakil Ketua Komisi VI DPR RI itu mengingatkan, sebagai Ketua ASEAN tahun 2023, Indonesia harus mengambil sikap terhadap nasib pengungsi Rohingya di Aceh. Jangan sampai masalah pengungsi dibiarkan berlarut-larut tanpa ada penyelesaian yang jelas dan tegas.

“Sebagai Ketua ASEAN, Indonesia harus segera mengambil sikap terhadap nasib pengungsi. Pemerintah Pusat harus cari solusi,” tegas Martin.

Sebelumnya di media sosial ramai beredar rekaman terjadinya aksi demo yang melibatkan warga Kota Sabang yang menolak adanya pengungsi Rohingya di wilayahnya. Dalam aksi tersebut sempat terjadi aksi dorong-dorongan antara warga Kota Sabang dan aparat kepolisian di sekitar Kantor Dermaga Pelabuhan BPKS Sabang.

Warga Kota Sabang beramai-ramai melakukan aksi protes di depan Kantor BPKS Sabang dan meminta para pengungsi Rohingya segera dipindahkan. Sebelumnya, warga setempat sudah mengultimatum pihak berwenang untuk merelokasikan 139 imigran Rohingya yang ditempatkan di DCT-1 BPKS.

Gelombang kedatangan ribuan imigran pengungsi Rohingya yang mendarat di sejumlah pantai Provinsi Aceh sejak pertengahan November 2023 menjadi polemik. Belakangan, masyarakat Aceh juga banyak yang melakukan penolakan dan berharap pemerintah mencari solusi terhadap permasalahan tersebut. (RO)

Hal itu ditekankan Martin menanggapi kabar TikTok bakal bergabung dengan PT GoTo Gojek Tokopedia (GoTo) terkait rencana pembukaan kembali platform layanan jual-belinya, TikTok Shop, di Indonesia.

GoTo merupakan perusahaan teknologi besar di Tanah Air yang memiliki beragam lini bisnis, mulai dari keuangan, transportasi, hingga e-commerce.

“Jika GoTo tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan risiko monopoli dan persaingan tidak sehat di pasar,” kata Martin dalam keterangannya, Kamis (30/11).

Martin mengatakan, rencana penggabungan TikTok dan GoTo perlu mendapatkan perhatian semua pihak, terutama pemerintah dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Hal itu untuk memastikan tidak terjadinya pelanggaran jika aksi korporasi dua perusahaan digital asal Indonesia dan China itu terealisasi.

“Perlu dilakukan pengawasan terhadap kerja sama itu untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran yang terjadi,” ujar Legislator Partai NasDem itu.

Selain itu, dia juga menyoroti perihal perlunya perhatian pemerintah terkait perlindungan data konsumen. Martin menilai perlu dibuat regulasi untuk mengatur perlindungan data mengingat jumlah pengguna TikTok di Indonesia sangat besar.

“Perlu dibuat regulasi yang mengatur perlindungan data konsumen dan persaingan usaha yang sehat,” kata dia.

(dis/*)

Martin mengatakan pihaknya melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 25 calon anggota BPKN.

“Sesi pertama penyampaian visi dan misi calon anggota BPKN sesi kedua tanya jawab,” imbuh Martin.

“Hasil fit and proper test akan dikirim DPR ke Presiden untuk ditindaklanjuti,” kata Legislator NasDem dari Dapil Sumatra Utara II (Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Tapanuli Selatan, Kota Padang Sidempuan, Mandailing Natal, Kota Gunungsitoli, Kota Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Toba, Nias Selatan, Samosir, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Nias, Nias Selatan, Nias Utara, dan Nias Barat) tersebut.

Berikut nama-nama calon anggota BPKN periode 2023-2026 adalah Agus Satory, Akmal Budi Yulianto, Aulisius Dwi Rachmanto, Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, Ermanto Fahamsyah, Ferry Firmawan, Fitrah Bukhari, Ganef Judawati, Haris Munandar Nurhasan, Heru Sutadi, Intan Nur Rahmawanti, Jailani.

Selain itu Joko Supono, Lasminingsih, Leonard Victor Hasudungan Tampubolon, Lusiana Dwiyanti, Malona Sri R Manurung, Muhammad Mufti Mubarok, Mukhtar Tompo, NGN Renti Maharaini Kerti, Novriansyah, Radix Siswo Purwono, Sudaryatmo, Syaiful Ahmar dan Syamsul Bahri Siregar.

Seperti diketahui, pada periode 2020-2023 jumlah anggota BPKN yaitu 20 anggota. Mereka mewakili unsur pemerintah, pelaku usaha, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, akademisi, dan tenaga ahli. (dpr.go.id/*)

“Soal beras, memang harus diakui, pemerintah terlambat melakukan antisipasi,” ujar Martin, Senin (27/11).

Martin tidak memungkiri, strategi jangka pendek paling efektif dalam mengendalikan harga beras adalah dengan operasi pasar. Sayangnya, meski sudah lebih dari sebulan harga beras terus terkerek, pemerintah masih enggan memasifkan operasi pasar beras.

Hasilnya sudah bisa ditebak, beras jadi bahan pokok kedua setelah jagung, yang mengalami kenaikan harga lebih dari 10% dari harga acuan atau eceran yang ditetapkan pemerintah. Beras medium di zona tiga naik hingga 26,28% di atas harga eceran tertinggi (HET).

Legislator NasDem itu meminta pemerintah untuk ‘tak leyeh-leyeh’ dan segera mengambil tindakan ketika harga bahan pangan pokok dan strategis mengalami kenaikan. Hal itu perlu dilakukan agar masyarakat tidak semakin terbebani, di tengah banyaknya kebutuhan menjelang hari besar keagamaan nasional dan liburan akhir tahun.

“Pemerintah harus cepat mengantisipasi dan melakukan cek lapangan secara terus-menerus,” tegas Martin.

Dikutip dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, secara harian (day to day), hanya beras kualitas super II yang mengalami kenaikan harga secara rata-rata nasional. Komoditas beras lainnya masih tetap dengan harga di hari sebelumnya.

Adapun, beras kualitas super II hari ini dijual Rp15.500 per kg atau naik Rp50 setara 0,32%. Sementara beras kualitas bawah I harganya masih tetap Rp13.550 per kg, begitu pula dengan beras kualitas bawah II yang dibanderol dengan Rp13.450 per kg.

Selanjutnya harga beras kualitas medium I juga masih tetap dijual Rp14.700 per kg, beras kualitas medium II Rp14.500 per kg, dan beras kualitas super I yang masih berharga Rp15.950 per kg.

Sedangkan mengutip panel harga pada laman resmi Badan Pangan Nasional, harga beras medium secara rata-rata nasional mengalami kenaikan 0,08% atau Rp10 secara harian. Komoditas tersebut hari ini dijual Rp13.170 per kg.

Untuk beras premium, secara rata-rata nasional juga mengalami kenaikan harga sebesar 0,13% atau Rp20 menjadi Rp14.970 per kilogramnya. (medcom/*)

“Sebagaimana kita tahu, hari ini hampir seluruh harga bahan-bahan pokok seperti beras, daging, cabai, kedelai, dan sebagainya meroket naik,” ujar Martin dalam keterangannya, Senin (27/11).

Martin mengatakan, inflasi pada Oktober 2023 tercatat meningkat sebesar 2,56% (year-on-year/yoy) dibandingkan dengan September yang 2,28%.

“Ini disebabkan masalah di sisi supply dan rantai pasok global yang terganggu, sehingga terjadi cost-push inflation (inflasi akibat sisi penawaran). Bagaimana pemerintah mengatasinya?” ujar Martin.

Di sisi lain, legislator Partai NasDem itu mempertanyakan kebijakan pemerintah yang menggelontorkan bantuan sosial dan BLT mencapai Rp500 triliun sampai dengan Februari 2024.

Menurut Martin, kebijakan ini berpotensi menimbulkan demand-pull inflation (inflasi dari sisi permintaan), jika tidak dibarengi dengan membereskan masalah di sisi supply sehingga, inflasi akan terjadi pada saat yang sama dari dua sisi, yaitu penawaran dan permintaan.
(dis/*)

“Kehadiran proyek ini menjadi jalan tol pertama di Provinsi Jambi yang menghubungkan daerah Jambi ke Palembang hingga Lampung. Proyek senilai Rp2,76 triliun ini merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang harus mendapat dukungan masyarakat, pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah,” ujar Martin saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi VI ke Provinsi Jambi, Rabu (22/11).

Jalan Tol Bayung Lencir-Tempino merupakan salah satu bagian dari megaproyek Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS). Proyek tersebut saat ini sedang dalam proses pengerjaan oleh pihak pengembang.

“Pembangunan JTTS sendiri telah disepakati oleh pihak pemerintah daerah dan juga pengembang melalui penandatanganan kontrak kerja sama. PT Hutama Karya kembali dipercaya untuk menggarap seksi 3 proyek yang menyambungkan Jambi, Palembang, hingga Lampung itu,” jelasnya.

Penandatanganan kontrak proyek itu sudah dilakukan pada 17 Mei 2023 dengan skema Kerja Sama Operasi (KSO) dengan PT Wijaya Karya dan PT Brantas Abipraya. Pembangunan proyek itu mencakup berbagai pekerjaan penting, termasuk konstruksi jalan tol sepanjang 14,69 km, metode kerja pile slab sepanjang 0,615 km, overpass sepanjang 0,313 km, dan underpass sepanjang 93 meter.

“Diharapkan mampu untuk selesai tepat waktu dan bisa segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar. Dengan adanya Tol Trans Sumatera ini biaya transaksi atau cost transaksinya bisa turun jauh dan menciptakan multiplier effect bagi perekonomian masyarakat,” ujarnya.

Martin menilai, sejauh ini progres pembangunan, khususnya di ruas Bayung Lencir-Tempino di Jambi sesuai dengan rencana yang telah disepakati.

“Tentu kita berharap agar progres capaiannya bisa sesuai dengan deadline yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ini adalah proyek strategis nasional yang harus selesai karena konektivitas Pulau Sumatra sangat meningkat jika tol tersebut beroperasi. Ini adalah satu tugas yang harus terus dilanjutkan, tidak hanya di Sumatra tapi juga di pulau-pulau lain di seluruh Indonesia,” tandasnya.

Untuk itu, Martin berharap bantuan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang telah diberikan dalam pembangunan proyek tersebut harus dapat dipergunakan sebaik-baiknya.

“Yang perlu diperhatikan adalah tidak semua ruas tol trans Sumatra ini secara ekonomi feasible. Ada yang feasible ada pula yang tidak feasible. Ini harus terus-menerus kita kembangkan,” imbuhnya.

Dikatakannya, keberadaan JTTS akan mampu memberikan manfaat yang luas, di antaranya mempersingkat waktu tempuh dan menciptakan sentra-sentra ekonomi baru.

“Ini yang kita harapkan ke depan. Dengan adanya JTTS, biaya transaksi atau cost transaksinya bisa turun jauh dan menciptakan multiplier effect yang bagus bagi perekonomian masyarakat,” pungkasnya.

(dpr.go.id/*)

“Listrik menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Di tengah zaman yang sedemikian canggih, di saat sudah ada mobil listrik, kereta cepat, tetapi masih ada ribuan desa yang belum teraliri listrik. Padahal, listrik menjadi kebutuhan pokok masyarakat, karena listrik terkait dengan pendidikan, usaha, dan sebagainya,” ungkap Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Martin Manurung, di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (13/11).

Hal tersebut disampaikan Martin saat beraudiensi dengan anggota DPRD Sumut dan anggota DPRD dari Kepulauan Nias, terkait percepatan elektrifikasi oleh PLN di Kepulauan Nias.

Hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel, anggota DPRD Provinsi Sumut dari Kepulauan Nias Berkat Kurniawan Laoli, Wakil Ketua DPRD Nias Selatan Fa’atulo Sarumaha, Ketua Fraksi NasDem DPRD Nias Selatan Sokhiwanolo Waruwu, serta anggota DPRD Nias Selatan lainnya, Pegangan Dachi, Eli Yunus Ndruru, dan Efendi Ndruru.

Martin menerangkan bahwa listrik sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat, sehingga negara bertanggung jawab menyediakannya. Apalagi, Indonesia sudah berusia 78 tahun.

Martin juga menyinggung adanya ketimpangan pembangunan, di saat Indonesia sudah memiliki kereta cepat dan canggih, bahkan mungkin ada pemanas listrik yang tinggi teknologinya, tapi masih ada ribuan desa di seluruh Indonesia yang belum terlalu listrik.

“Khusus di Sumatera Utara, program listrik desa tahun 2023 akan dibangun PLN di 98 titik desa dan kampung yang belum teraliri listrik PLN. Dari jumlah itu, 52 titik ada di Kepulauan Nias. Di luar itu ada 34 desa lagi di Kecamatan Pulau-Pulau Batu di Nias Selatan yang masuk dalam program listrik desa tahun 2024,” terang Martin.

Sayangnya, tambah Martin, program listrik desa yang dananya bersumber dari Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk PLN Tahun 2023, yang anggarannya sudah disetujui oleh Komisi VI DPR untuk melistriki ribuan desa, termasuk di Kepulauan Nias, terkendala dengan tidak cairnya anggaran dari APBN. Belakangan diketahui, program anggaran yang sudah disetujui di Komisi VI DPR tersebut, ternyata belum bisa dicairkan tahun 2023 setelah melakukan pendalaman oleh Komisi XI DPR RI.

“Saya tidak bisa membayangkan, bagaimana kondisi di lapangan di Nias sana yang menjadi tidak pasti. Anggaran sudah disetujui Komisi VI, tapi tidak bisa dicairkan karena terkait Undang-Undang APBN, hasil pendalaman Komisi XI,” papar Martin.

Oleh karenanya, Martin memohon agar Wakil Ketua DPR Korinbang dari Fraksi NasDem Rachmat Gobel yang juga anggota Komisi XI DPR membantu agar PMN untuk PLN segera dicairkan sehingga program listrik desa dapat dibangun dan menerangi ribuan desa di seluruh pelosok Indonesia, termasuk desa-desa di Kepulauan Nias. (RO/*)

Menurut Martin, pengelolaan air merupakan amanat Undang-Undang Dasar. Air bukan hanya berfungsi untuk kebutuhan pokok semata, lebih dari itu air juga merupakan bentuk ketahanan bangsa.

“Karena itu kita ingin dari Perum Jasa Tirta dan Kementerian BUMN, membuat rencana ke depan untuk bisa skill up, pengembangan dari bisnis pengelolaan air ini, ada Jasa Tirta I dan Jasa Tirta II,” ujar Martin saat memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi VI DPR ke Perum Jasa Tirta II Jatiluhur, di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Rabu (8/11).

Legislator Partai NasDem itu mengungkapkan, Komisi VI sedang melakukan kajian terkait kemungkinan penggabungan Jasa Tirta I dan II, sehingga bisa memaksimalkan keuntungan.

“Kita sedang memikirkan bagaimana, apakah mungkin terjadi merger antara dua perusahaan ini sehingga mendapatkan economies of skills yang lebih baik. Ke depan kita juga ingin agar sumber-sumber air di Indonesia bisa dikelola lebih baik lagi, lebih besar lagi,” kata Martin.

Terlebih, imbuhnya, untuk memaksimalkan pengelolaan air, Jasa Tirta hendaknya melakukan berbagai terobosan agar kebutuhan air masyarakat bisa terpenuhi.

“Kita lihat masih banyak kekeringan di wilayah Indonesia, bahkan di wilayah-wilayah yang sebenarnya kaya dengan sumber daya air. Misalnya, di kawasan Danau Toba, banyak kekeringan, padahal Danau Toba isinya air, harus ada manajemen terhadap air. Nah ini penting untuk diperhatikan oleh negara,” jelasnya.

Untuk melakukan pendalaman guna mendapatkan hasil yang maksimal dalam pengelolaan air, Martin akan melakukan rapat secara khusus dengan Perum Jasa Tirta I dan II serta Kementerian BUMN, sebagai tindak lanjut dari kunjungan kerja spesifik. Meskipun dari sisi kinerja mendapatkan keuntungan, tapi masih ada potensi yang bisa dikembangkan.

“Memang untung ya, tadi pemaparannya Rp150 miliar setahun untuk Jasa Tirta II, dan Jasa Tirta I sekitar Rp40-an miliar. Tapi yang lebih penting adalah, menurut saya dibesarkan, sehingga tidak hanya mendapatkan keuntungan dari sisi pengelolaan air, tapi juga dari sisi ekosistem. Nah ini yang harus kita dalami lagi ke depan, mungkin akan ada rapat secara khusus,” tukas Martin.

(dpr.go.id/*)

Martin menanyakan itu saat memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi VI DPR ke Perum Jasa Tirta II Jatiluhur, di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Rabu (8/11). Dalam kesempatan itu, Komisi VI DPR melakukan fungsi pengawasan dengan mendengar secara langsung kondisi aktual, permasalahan, serta tantangan yang dihadapi Perum Jasa Tirta II.

“Untuk itu, pada kesempatan kunjungan kerja spesifik ini, kami dari Komisi VI DPR ingin mendengar secara langsung kondisi aktual, permasalahan serta tantangan yang dihadapi,” ujar Martin.

Legislator NasDem itu menyampaikan, pasokan air untuk irigasi air minum melalui PDAM dan industri dapat dipasok sampai akhir 2023 dengan catatan semua pihak mematuhi alokasi air yang sudah disepakati bersama.

Sedangkan apabila hujan belum kunjung turun, Jasa Tirta II bersama PT PLN Indonesia Power dan PT PLN Nusantara Power, BBWS Citarum (Kementerian PUPR) dibantu BMKG, BRIN akan menyiapkan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC).

TMC akan dilaksanakan untuk 30 hari operasi dan pelaksanaannya masih fleksibel apabila memang potensi awannya masih cukup tinggi dan kebutuhan air di tiga waduk diperlukan tambahan. Dengan kesepakatan pola operasi yang sudah dioperasikan kepada para pemanfaat bisa dilaksanakan secara bersama-sama di lapangan.

“Dukungan dari para pemanfaat air sangat diperlukan agar menggunakan air secara optimal sampai akhir tahun ini,” ujar Legislator NasDem dari Dapil Sumatra Utara II (Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Tapanuli Selatan, Kota Padang Sidempuan, Mandailing Natal, Kota Gunungsitoli, Kota Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Toba, Nias Selatan, Samosir, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Nias, Nias Selatan, Nias Utara, dan Nias Barat) tersebut.

(dpr.go.id/*)

“Wajar para pengusaha bersikap wait and see soal investasi di IKN. Memang saat ini Indonesia menjelang pemilu, karena itu penting bagi Indonesia memastikan prinsip-prinsip demokrasi berjalan dengan baik,” ujar Martin, Senin (6/11).

Legislator NasDem itu mengatakan, proses pembangunan dan pemindahan ibu kota tidak bisa dilakukan hanya dalam waktu sekejap. Butuh komitmen dan konsisten pemerintah untuk meyakinkan investor agar mau menyuntik pembiayaan IKN yang mencapai Rp466 triliun.

“Soal IKN kan karena pemindahan ibu kota itu perlu waktu yang panjang. Sejarahnya di seluruh dunia seperti itu jadi butuh waktu bagi investor,” imbuh Legislator NasDem dari Dapil Sumatra Utara II (Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Tapanuli Selatan, Kota Padang Sidempuan, Mandailing Natal, Kota Gunungsitoli, Kota Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Toba, Nias Selatan, Samosir, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Nias, Nias Selatan, Nias Utara, dan Nias Barat) itu.

Hingga saat ini, sudah ada 300 letter of intent (LOI) atau dokumen yang menyatakan komitmen awal investor yang ingin berinvestasi di IKN. Meski banyak dilirik, sampai saat ini pemerintah belum menerima pencairan dana dari pemodal asing.

Untuk itu, kata Martin, Komisi VI DPR akan terus memonitor perkembangan tersebut. Sehingga, harapannya investor tidak hanya memberikan LoI, namun investasi di IKN bisa segera terealisasi. (MI/*)

“Indonesia harus berperan untuk menengahi konflik Palestina dan Israel dengan mengutamakan sisi kemanusiaan,” ujar Martin Manurung dalam keterangannya, Rabu (11/10).

Wakil Ketua Komisi VI DPR itu juga menambahkan, Indonesia perlu mendorong kedua belah pihak aktif mencari titik temu, melalui jalan perundingan dan menyudahi pertempuran yang mengakibatkan ribuan korban jiwa.

Menurut data sementara, perang Israel dan militan Palestina Hamas sudah berlangsung lima hari, dengan jumlah korban tewas mencapai total 2.100 orang dan luka-luka. Dari total tersebut, korban tewas dari sisi Israel adalah 1.200 orang, sementara di sisi Palestina ada 900 orang yang meninggal dunia.

Martin mengatakan, untuk menghentikan bertambahnya korban meninggal dunia akibat konflik, Indonesia harus menekankan agar terjadi gencatan senjata, lalu perundingan.

“Kita mengharapkan adanya gencatan senjata,” seru Martin.

Untuk mendamaikan perang ini, Indonesia bisa menggunakan anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Apalagi, Indonesia terpilih kembali sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2024-2026 melalui pemungutan suara yang berlangsung di General Assembly Hall, Markas Besar PBB di New York.

Selain itu, Martin juga mengharapkan agar negara-negara lain ikut serta mendamaikan konflik Israel dan Palestina ini. Dengan jalan damai, akan terjadi rekonsiliasi dan rekonstruksi bagi kedua negara.(RO/*)

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung, mengungkapkan hal itu seusai mengikuti Kunjungan Kerja Komisi VI dalam rangka pengawasan terkait pengembangan Pariwisata Bali dan KEK Kesehatan di Sanur, Rabu (4/10).

“KEK Kesehatan ini diharapkan dapat mewujudkan komitmen pemerintah dalam memberikan fasilitas layanan kesehatan yang lengkap dan berkualitas internasional, dengan dokter-dokter terbaik dunia,” jelas Martin.

Ia juga menegaskan bahwa ide awal KEK Kesehatan adalah integrasi antara pembangunan fasilitas kesehatan dan wisata. Untuk itu, KEK Kesehatan tersebut harus bertaraf internasional sehingga tujuan untuk ‘mencegah’ devisa lari ke luar negeri karena urusan kesehatan benar-benar bisa tercapai.

“Jadi saya menilai dari segi fisik pembangunan, keinginan pemerintah untuk menekan angka devisa masyarakat Indonesia yang berobat ke luar akan tercapai. Ini harus menjadi konsentrasi dari Indonesia Healthcare Corporation (IHC) agar bisa melakukan pengrekrutan atau komunikasi maupun kerja sama dengan berbagai pihak terkait seperti Mayo Klinik, sehingga meyakinkan kepercayaan masyarakat Indonesia untuk berobat dalam negeri,” ucap Martin.

Komisi VI, tambah Martin, akan terus memonitor perkembangan pembangunan KEK Kesehatan di Sanur itu.

“Untuk kepentingan pelayanan kesehatan dalam negeri yang berkualitas, kita akan terus ikuti perkembanan pembangunan fasilitas kesehatan berkelas dunia ini,” ucapnya.

(dpr/*)

Sebagai pelaku utama industri panas bumi di Indonesia, kata Martin, PGEO selama ini telah berkontribusi positif dalam menyediakan energi bersih dan ramah lingkungan.

“Mendukung PGE untuk tetap menjadi motor penggerak dalam transformasi energi bersih di Indonesia. Tentunya diperkuat melalui kolaborasi dengan pihak-pihak terkait dan penerapan praktik terbaik dalam industri penyediaan energi bersih,” ujar Martin di Jakarta, Senin (25/9).

Legislator Partai NasDem itu menjelaskan, PGE merupakan perusahaan energi yang berfokus pada pengembangan, eksplorasi, dan produksi energi panas bumi di Indonesia.

Sebagai bagian dari kelompok usaha PT Pertamina melalui Subholding Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE), PGEO memiliki peran strategis dalam mendukung diversifikasi dan keberlanjutan sumber energi di Tanah Air.

“Dengan kepemimpinan yang kuat dalam industri energi panas bumi, PGEO telah berkomitmen untuk memanfaatkan potensi panas bumi Indonesia secara optimal guna menyediakan energi bersih dan ramah lingkungan,” kata Martin.

Menurut Martin, PGEO memiliki portofolio proyek yang luas dan beragam. Dengan teknologi canggih dan tim ahli berpengalaman, diharapkan dapat mengelola rantai nilai produksi energi panas bumi mulai dari eksplorasi hingga distribusi.

“Melalui inovasi terus-menerus dan kolaborasi lintas sektor, PGE harus terus berupaya untuk menjadi pemimpin dalam penyediaan energi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di Indonesia,” tukasnya.

(dis/*)

“Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) serta Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag harus proaktif soal ini,” ujar Martin dalam keterangannya, Selasa (26/9).

Martin menyoroti kasus yang dialami Della Hiariej, 22 tahun, yang mengalami gagal ginjal stadium akhir. Penyakit yang diderita perempuan muda asal Bandung tersebut diduga akibat mengonsumsi obat diet tanpa izin edar BPOM. Ia terpaksa harus menjalani cuci darah seumur hidup dan saat ini tengah menunggu transplantasi ginjal.

Legislator Partai NasDem ini meminta lembaga terkait untuk memberantas peredaran barang tak berizin. Ia mengingatkan bahwa konsumen wajib dilindungi dan bisa mendapat ganti rugi jika dirugikan.

“Kok bisa produk yang tidak jelas perizinannya diperdagangkan? Konsumen harus sadar bahwa mereka punya hak untuk meminta ganti rugi untuk hal-hal seperti ini,” tukas Martin.

(dis/*)

“Menurut saya sangat perlu, agar perkembangan e-commerce dapat complimentary dengan pedagang pasar. Salah satunya yang perlu diatur, menurut saya, agar para pelaku e-commerce juga disyaratkan agar memiliki lapak juga. Juga perlu pengawasan atas barang yang dijual bukan barang impor ilegal, sehingga terjadi predatory pricing terhadap pedagang pasar,” ungkap Martin, Sabtu (23/9).

Lebih jauh Martin menerangkan, pedagang pasar harus diberi pelatihan dan jaringan untuk bisa memiliki akses yang lebih luas terhadap e-commerce. Pengaturan antara peran platform media sosial dengan e-commerce, juga harus diatur.

“Juga sebaiknya diatur peran antara platform media sosial dan e-commerce. Hal ini penting agar ada tertib niaga,” jelas legislator NasDem dari Dapil Sumatra Utara II (Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Tapanuli Selatan, Kota Padang Sidempuan, Mandailing Natal, Kota Gunungsitoli, Kota Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Toba, Nias Selatan, Samosir, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Nias, Nias Selatan, Nias Utara, dan Nias Barat) tersebut.

Sebelumnya diberitakan, Jokowi menyebut kementerian terkait akan membuat aturan mengenai e-commerce berbasis media sosial. Jual beli secara online di media sosial mulai berdampak pada anjloknya pendapatan pedagang di pasar.

Hal itu disampaikan Jokowi setelah meninjau penanganan Inpres Jalan Daerah (IJD) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Jokowi mengatakan jualan secara online menggunakan medsos ini harus segera diatur karena dapat berdampak pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia serta aktivitas perekonomian di pasar.(gus/*)

“Listrik bukan masalah menjadi prioritas atau tidak. Ini keharusan. Listrik kan hak dasar warga negara kalau kita mengacu konstitusi. Program Listrik Desa ini soal keharusan,” kata Martin dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR dengan Dirut PT PLN, Dirut PT RNI/ID Food, dan Dirut PT Reasuransi Indonesia, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/9).

Martin mencontohkan di dapilnya Sumatra Utara II, khususnya di Kepulauan Nias ada puluhan desa yang belum teraliri listrik. Program Listrik Desa diharapkan bisa menjangkau seluruh desa yang belum teraliri listrik.

Program Listrik Desa yang masuk ke Sumut tahun 2023 sebanyak 98 desa. Sebanyak 52 desa di antaranya ada di tiga kabupaten di Kepulauan Nias.

“Jadi setengah lebih desa-desa yang tidak ada listrik di Sumut, ada di Kepulauan Nias. Jadi kemarin saya kunjungi, ada yang sudah 100%, ada yang sudah 50%, ada yang belum. Mereka ada yang 39 tahun menunggu dan ketika masuk listrik ini, baru mereka rasakan yang namanya merdeka di republik ini,” lanjut Martin.

Baca juga: Komitmen Martin akan Perluasan Jaringan Listrik Desa Diapresiasi

Lebih lanjut Martin menyinggung masalah keadilan di Indonesia. Di tengah masih banyak desa yang belum teraliri listrik, namun justru di sisi lain di kota justru terus dihadirkan berbagai fasilitas.

“Kita sudah meresmikan kereta cepat Jakarta-Bandung. Canggihnya luar biasa. Coba bayangkan kita tinggal di Desa Siofabanua, di Kabupaten Nias Utara. Mereka masih gelap, lalu menyaksikan orang kota naik kereta cepat sedemikian canggih, sampai 350 km/jam,” tegasnya.

Dalam rapat tersebut PLN mengusulkan Penyertaan Modal Negara (PMN) TA 2024 sebesar Rp5,86 triliun untuk Program Listrik Desa. Melalui PMN itu, PLN akan melistriki 2.097 desa di seluruh Indonesia. Komisi VI pun mendukung adanya PMN tersebut.

“Program Listrik Desa harus terus berlanjut sehingga desa di seluruh Indonesia bisa dipastikan terang,” pungkas Martin.

(dis/*)

Martin bersama PLN Unit Induk Distribusi Sumatra Utara menginspeksi langsung beberapa desa di Kepulauan Nias tersebut. Inspeksi dilakukan guna memastikan proses pembangunan listrik desa yang saat ini sedang dan telah dikerjakan oleh PLN berjalan sesuai target.

“Kami dari Komisi VI DPR sudah mendukung PLN sehingga saya juga melakukan cek lapangan agar program yang sudah dianggarkan 2023 ini benar-benar bisa dilaksanakan secara optimal sesuai perencanaan ketika menyusun anggaran,” kata Legislator NasDem itu, Kamis (14/9).

Untuk desa di Nias Utara, yaitu Desa Siofabanua telah selesai dikerjakan. Sedangkan, empat desa lainya secara bertahap sedang dalam progres pengerjaan. Sementara, sebanyak 24 desa di Kabupaten Nias sudah masuk dalam kontrak kerja dan segera dijalankan pengerjaannya.

Martin Manurung berharap agak PLN serius dalam melaksanakan proyek pengerjaan listrik desa itu dan Komisi VI DPR siap mendukung PLN dengan menyetujui penyertaan modal negara sebesar Rp10 triliun untuk 2023.

“Sampai akhir tahun kita harapkan bisa selesai. Dilanjutkan lagi untuk 2024 yang sekarang anggarannya sedang kita bahas. Ini akan terus berlanjut, bukan hanya untuk Sumut namun seluruh Indonesia,” pungkas wakil rakyat dari Dapil Sumatra Utara II (Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Tapanuli Selatan, Kota Padang Sidempuan, Mandailing Natal, Kota Gunungsitoli, Kota Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Toba, Nias Selatan, Samosir, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Nias, Nias Selatan, Nias Utara, dan Nias Barat) tersebut.

(Metrotvnews/*)