“Temuan maraknya kasus pornografi anak harus segera ditangani dengan langkah masif dan terukur, sehingga mampu menciptakan sistem perlindungan yang menyeluruh bagi para generasi penerus bangsa,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Jumat (19/4).

Catatan National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) ada lima juta lebih temuan konten terkait kasus pornografi anak Indonesia.

Data tersebut mengungkapkan jumlah kasus pornografi anak di Indonesia masuk dalam peringkat empat di dunia dan peringkat dua terbanyak di ASEAN.

Menurut Lestari, upaya pemerintah untuk menangani kasus pornografi anak mulai dari tahap pencegahan, penanganan, penegakan hukum, hingga pascakejadian itu, harus mendapat dukungan semua pihak.

Rerie, sapaan akrab Lestari berpendapat, pelibatan sejumlah kementerian dan lembaga dalam penanganan kasus pornografi anak menuntut dibangunnya sinergitas yang baik lintas sektoral.

Rerie yang juga legislator dari Dapil Jawa Tengah II (Kudus, Demak, Jepara) itu, sangat berharap komitmen yang tinggi dari para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah dalam penanganan kasus-kasus pornografi anak di Tanah Air, dapat diwujudkan.

Pasalnya, tegas anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, masa depan bangsa ini sangat tergantung pada kualitas anak-anak atau sumber daya manusia (SDM) yang akan menjadi generasi penerus bangsa.

Rerie sangat berharap proses tumbuh kembang anak bangsa menjadi generasi penerus yang berdaya saing dapat berjalan sesuai harapan.

Oleh karena itu, tegasnya, mengedepankan berbagai upaya secara konsisten untuk meningkatkan kualitas SDM nasional harus menjadi pemahaman bersama. Hal itu penting demi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjunjung tinggi nilai-nilai warisan para pendahulu bangsa, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. (*)

“Sektor UMKM dan sejumlah potensi yang ada di perdesaan harus disinergikan pengembangannya sebagai bagian dari upaya mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (18/4).

Kementerian Koperasi dan UKM memproyeksikan pertambahan pelaku UMKM pada 2034 mencapai 83,3 juta pengusaha yang mampu berkontribusi bagi perekonomian Indonesia.

Menurut Lestari, sejumlah potensi di desa seperti antara lain sumber daya alam, pariwisata, industri kreatif, pertanian dan kearifan lokal, harus bisa dimanfaatkan dan dikembangkan melalui skema UMKM.

Rerie, sapaan akrab Lestari, berharap pengembangan sektor UMKM dengan berbasis potensi desa, yang memiliki beragam klaster usaha itu mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di perdesaan, sekaligus berpotensi memenuhi kebutuhan nasional.

Apalagi, ujar Rerie yang juga legislator dari Dapil Jawa Tengah II (Kudus, Demak, Jepara) itu, berdasarkan catatan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 2023, sektor UMKM memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61%, atau senilai dengan Rp9.580 triliun.

Dorongan pengembangan sektor UMKM dengan pemanfaatan beragam potensi di perdesaan, tegas anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, harus menjadi kepedulian bersama, agar sektor UMKM dapat terus meningkatkan kontribusinya dalam pertumbuhan perekonomian nasional.

Rerie sangat berharap, sinergitas pengembangan sektor UMKM dan pemanfaatan beragam potensi desa dapat dibangun dengan baik, agar mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur sesuai amanah konstitusi. (*)

“Perayaan Idul Fitri tahun ini harus mampu menjadi momentum memperkokoh kebersamaan setiap anak bangsa dalam upaya menjawab berbagai tantangan di masa depan,” kata Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (9/4).

Apalagi, ujar Lestari, Idul Fitri ini datang pascapesta demokrasi nasional dan menjelang pesta demokrasi di tingkat daerah yang akan diselenggarakan di November mendatang.

Setelah berkompetisi, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, upaya membangun kebersamaan dan fokus pada upaya menjawab tantangan bangsa adalah langkah penting yang harus dilakukan.

Peran setiap anak bangsa, tambah Rerie, yang juga legislator dari Dapil Jawa Tengah II itu, harus mampu disinergikan dalam upaya membangun bangsa dan negara yang tangguh dalam menghadapi persaingan antarnegara di masa depan.

Karena, tambah dia, di era globalisasi yang menghadirkan berbagai tantangan dan perubahan di berbagai bidang, membutuhkan persatuan dan kesatuan antaranak bangsa untuk menjawabnya.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu sangat berharap momentum Idul Fitri ini mampu membangun kebersamaan anak bangsa yang kokoh demi mewujudkan cita-cita para pendiri negeri yaitu masyarakat adil dan makmur secara merata berdasarkan Pancasila.

Pada kesempatan itu, Rerie juga mengucapkan Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah bagi seluruh masyarakat Indonesia yang merayakan dan mohon maaf lahir dan batin. (*)

“Mudik merupakan kegiatan tahunan yang merupakan tradisi yang luar biasa, sehingga perlu diantisipasi berdasarkan pengalaman tahun lalu, agar masa mudik Lebaran tahun ini dapat berjalan aman dan nyaman,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema Mudik Aman dan Nyaman Menyambut Idul Fitri 2024 yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (27/3).

Diskusi yang dimoderatori Hamdan Alkafie (News Anchor Metro TV) itu dihadiri Brigjen Pol. Raden Slamet Santoso, (Direktur Penegakan Hukum Korps Lalu Lintas /Korlantas Polri), Ririn Widiastuti (Excutive Vice President Passangers and Sales PT Kereta Api Indonesia/KAI), dan Arief Hermawan (Group Head Pelayanan Kapal, PT Pelabuhan Indonesia Persero/Pelindo) sebagai narasumber.

Selain itu hadir pula Chadie Nurtjahyadi (Wartawan Otomotif Media Indonesia) sebagai penanggap.

Menurut Lestari, mudik yang aman dan nyaman selalu menjadi dambaan masyarakat setiap tahun dengan beragam jenis transportasi yang dipilih,
mulai angkutan darat, laut sampai udara.

Di sisi lain, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, masih kerap terjadi kecelakaan, kejahatan dan potensi ancaman cuaca ekstrem di masa mudik Lebaran yang meningkatkan risiko dalam perjalanan.

Menyikapi kondisi tersebut, Rerie yang juga legislator dari Dapil Jawa Tengah II itu berpendapat, kesiapan para pemangku kepentingan dalam mengantisipasi sejumlah potensi risiko yang dihadapi para pemudik itu harus dilakukan dengan baik berdasarkan pengalaman tahun lalu.

Sejumlah jalur mudik yang merupakan lokasi rawan kecelakaan dan bencana alam, tambah Rerie, harus menjadi perhatian semua pihak untuk menekan potensi ancaman bagi para pemudik.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berpendapat keamanan dan kenyamanan perjalanan mudik Lebaran dapat terwujud melalui dukungan kesiapan semua pihak, termasuk masyarakat.

Di samping kesiapan para aparat pemerintah pusat dan daerah, serta para operator transportasi, tambah Rerie, kesiapan masyarakat dalam melakukan perjalanan mudik memegang peranan penting untuk mewujudkan keamanan dan kenyamanan di jalan.

Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri, Brigjen Pol Raden Slamet Santoso mengungkapkan pada masa mudik tahun ini tercatat potensi pergerakan 193,6 juta orang dengan menggunakan berbagai moda transportasi.

Raden mengungkapkan, pihaknya sudah melakukan sejumlah persiapan antara lain dengan didasari evaluasi pelaksanaan mudik tahun lalu.

Pihak kepolisian, ujar Raden, akan terus berupaya menekan jumlah pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan yang berpotensi terjadi di masa libur mudik Lebaran.

Kepolisian, ungkap Raden, konsisten melakukan survei jalur mudik via darat, jalan tol, jalur sebidang rel kereta api dan sejumlah potensi titik macet akibat pasar tumpah.

Selain itu, tambah dia, keamanan jalur menuju penyeberangan dan pelabuhan laut juga menjadi perhatian, karena sejumlah jalur penyeberangan masih alami kerusakan.

Berdasarkan pengalaman tahun lalu, ujar Raden, pihaknya memperkirakan puncak arus mudik pada H-3 Lebaran dan arus balik diperkirakan terjadi dua tahap yaitu H+2 dan H+7.

Diakui Raden, strategi pemberian diskon tarif tol sebelum puncak arus mudik yang diberlakukan pada tahun lalu belum mampu mengendalikan jumlah arus pemudik.

Executive Vice President Passangers and Sales PT KAI, Ririn Widiastuti mengungkapkan angkutan Lebaran merupakan hajatan besar bagi PT KAI.

Seluruh jajaran PT KAI, jelas Ririn, akan terlibat aktif pada posko-posko angkutan Lebaran. Karena, tambah dia, bisnis KAI itu sejatinya adalah bisnis keselamatan.

Karena itu, ungkap Ririn, jajaran PT KAI juga sudah melakukan ramp check seluruh kereta dan kelayakan stasiun serta sarana dan prasarana lainnya, bekerja sama dengan Ditjen Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan RI.

Selain itu, tambah dia, langkah menginspeksi jalur-jalur kereta api di jalur Utara dan Selatan Jawa juga sudah dilakukan pada 5-7 Maret 2024 lalu. Secara umum, hasil inspeksi tersebut menunjukkan jalur utara dan selatan aman untuk menghadapi arus mudik.

Pada kesempatan itu, Ririn mengungkapkan, PT KAI juga melakukan sejumlah penambahan kereta untuk mengantisipasi potensi peningkatan permintaan di masa mudik Lebaran.

Grup Head Pelayanan Kapal PT Pelindo, Arif Hermawan mengungkapkan dalam menghadapi masa mudik Lebaran tahun ini PT Pelindo menyediakan 75 bus untuk 12 rute mudik gratis.

Saat ini, tambah Arif, 63 terminal penumpang di wilayah Indonesia yang dikelola PT Pelindo sudah siap melayani para pemudik.

Berdasarkan pengalaman tahun lalu, jelas dia, puncak arus mudik di pelabuhan diperkirakan terjadi pada H-2 dan puncak arus balik diperkirakan pada H+8.

Dalam upaya mengantisipasi kepadatan di penyeberangan Merak-Bakauheuni, Arif mengungkapkan, pihaknya akan memanfaatkan Pelabuhan Ciwandan (dermaga kargo) untuk penyeberangan di masa mudik.

Untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan, tambah dia, PT Pelindo juga sudah melengkapi sejumlah pelabuhan sarana ruang tunggu yang nyaman dan alat pemindai penumpang.

Wartawan Otomotif Media Indonesia, Chadie Nurtjahyadi mengingatkan agar perjalanan mudik berjalan dengan aman dan nyaman masyarakat diharapkan memperhatikan kelayakan kondisi kendaraan.

Cek kondisi mesin, keseimbangan dan kekerasan roda kendaraan, tambah Chadie, merupakan langkah penting sebelum melakukan perjalanan mudik.

Karena, tambah Chadie, peristiwa pecah ban seringkali terjadi pada pengguna tol. Ban yang kurang angin, jelas dia, rawan pecah karena terjadi difleksi pada ban.

Chadie menyarankan penambahan angin 4 psi dari tekanan normal ban dan membawa kompresor portabel untuk mengantisipasi ban kekurangan angin di perjalanan.

Selain itu, Chadie juga mengingtkan agar sebelum berangkat mudik bahan bakar kendaraan dipastikan penuh, agar mengurangi potensi antre di rest area.

Pada kesempatan itu, wartawan senior, Saur Hutabarat juga mengingatkan agar sebelum melakukan perjalanan mudik pengemudi dipastikan cukup istirahat untuk menghindari terjadi kecelakaan.

Kemacetan yang timbul karena serentak istirahat di rest area, menurut Saur, juga harus menjadi perhatian di masa mudik Lebaran.

Terkait penyeberangan antarpulau antara Jawa dan Sumatera, Saur menyarankan penyelesaian yang permanen dengan membangun jembatan antarpulau.

Menurut Saur, kisah sukses penyeberangan antara Inggris dan Prancis dengan kereta api melalui terowongan bawah laut sepanjang 50,46 km bisa menjadi contoh, daripada setiap tahun menghadapi permasalahan yang sama jelang masa mudik Lebaran. (*)

“Di tengah penyelenggaraan tahun ajaran baru yang mulai digelar secara tatap muka, masyarakat harus diingatkan bahwa Covid-19 masih ada di tengah kita. Bahkan terjadi tren peningkatan kasus,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin (25/7).

Data Satgas Covid-19, hingga Minggu (24/7) ada tambahan 4.071 kasus baru. Sementara itu, jumlah yang sembuh dari kasus korona bertambah 2.684 orang.

Menurut Lestari yang akrab disapa Rerie, tren peningkatan kasus Covid-19 harus disikapi dengan peningkatan kewaspadaan masyarakat dalam disiplin menerapkan protokol kesehatan.

Apalagi, kata Legislator NasDem itu, saat ini bersamaan dengan dimulainya tahun ajaran baru bagi para siswa yang berlangsung pembelajaran secara tatap muka.

Data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) per 19 Juni 2022, tercatat vaksinasi Covid-19 dosis kedua pada anak usia 12–17 tahun baru mencapai 81,63%. Padahal, sudah nyaris setahun sejak diperbolehkan vaksinasi untuk anak rentang usia tersebut.

Capaian vaksinasi untuk anak usia 6–11 tahun lebih rendah lagi, yaitu untuk dosis pertama, baru 78,47% yang sudah mendapatkan vaksinasi. Sedangkan dosis kedua berada di angka 63,67%.

Relatif rendahnya cakupan vaksinasi kelompok usia sekolah itu, tegas Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai NasDem itu,  harus menjadi perhatian serius para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan tahun ajaran baru saat ini.

Penyelenggara pendidikan yang menggelar proses belajar tatap muka, ujar anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, harus benar-benar memastikan penerapan protokol kesehatan, seperti memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun secara disiplin di setiap sekolah dan wajib bagi para peserta didik.

Selain itu, tambah Legislator NasDem dari Dapil Jawa Tengah II (Demak, Kudus, Jepara) tersebut, tren peningkatan kasus Covid-19 bersamaan dengan berlangsungnya pembelajaran tatap muka pada tahun ajaran baru, harus mendorong pemerintah untuk segera mengakselerasi perluasan cakupan vaksinasi anak-anak usia sekolah.

Menurut Rerie, upaya menekan pertambahan jumlah kasus Covid-19 saat ini,  bisa dilakukan lewat dua sisi yaitu disiplin penerapan protokol kesehatan di lingkungan sekolah dan keluarga, serta penguatan imunitas para peserta didik lewat vaksinasi.(*)

KITA tiba di penghujung tahun. Panta rhei kai uden menei (semua mengalir, tidak ada sesuatupun yang tinggal tetap). Tahun 2021 kita alami ragam pengalaman. Ada yang tersimpan sebagai penyemangat, ada pula yang jadi pembelajaran.

Akhir tahun menjadi momen untuk merefleksi diri, sebagai individu dan bangsa Indonesia. Menjadi pribadi maupun bangsa yang terus membarui diri, sikap ugahari (sederhana dan bersahaja) menjadi titik berangkat.

Keugaharian menjadi prasyarat mengetahui diri sendiri, mampu memeriksa diri terkait apa yang diketahui dan yang tidak diketahui. Mampu menyelami diri untuk berbenah, memperbaiki kekurangan, menata potensi diri, untuk menatap kenyataan hidup.

Pandemi memberi pelajaran berharga. Bahwa kebersamaan dan persatuan-kesatuan patut diandalkan dalam menghadapi tantangan bangsa. Tak dapat ditolak, sejumlah pekerjaan rumah tersisa lintas sektor yang mendesak untuk segera dituntaskan.

Tahun 2021 adalah tahun kedua pandemi. Meski secara umum manusia sudah lebih siap dari tahun sebelumnya, kematian dan pertumbuhan jumlah kasus belum bisa ditanggulangi. Secara agregat, jumlah kematian pada 2020 mencapai 1,9 juta orang di seluruh dunia, sedangkan pada 2021 jumlahnya mencapai 3,5 juta orang.

Artinya, angka kematian pada 2021 hampir dua kali lipat lebih banyak ketimbang 2020. Salah satu sebab meningkatnya angka kematian sepanjang 2021 adalah karena terjadinya gelombang kedua pada bulan Juni-Juli dan munculnya beberapa varian virus baru.

Pandemi belum berlalu, bahaya belum usai. Pola hidup manusia belum banyak berubah dengan tuntutan adaptasi pada kenormalan baru. Ungkapan terima kasih berlimpah kepada paramedis sebagai garda terdepan yang tak lelah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat terdampak. Terus mengingatkan agar menaati protokol kesehatan sehingga masyarakat tergerak untuk tetap saling menjaga. Vaksinasi berhasil mengatasi lonjakan kasus dan menekan angka kematian.

Namun, kekhawatiran akan munculnya varian-varian baru bakal menjadi beban tambahan yang harus diantisipasi. Tidak semua negara mampu melaksanakan program vaksinasi. Indonesia baru mampu menyuntikkan vaksin sebesar 53% kepada warganya. Selama mayoritas masyarakat belum divaksin, selama itu pula kita hidup dalam kekhawatiran.

Memang, pandemi Covid-19 telah memporak-porandakan perekonomian bangsa. Dampaknya tak terkira, pengangguran dan kemiskinan meningkat. Selain itu, defisit neraca perdagangan, defisit transaksi berjalan dan defisit neraca pembayaran berdampak pada meningkatnya utang pemerintah. Pengalaman kejatuhan Orde Baru dimulai dari krisis ekonomi yang merambat ke mana-mana.

Tahun 2022 akan menjadi ujian berat tetapi diperlukan rasa optimisme menyaksikan pemerintah mengambil kebijakan baik penanggulangan penyebaran wabah, vaksinasi dan stimulus pemulihan ekonomi menjadi segumpal harap di tengah krisis.

Apresiasi kepada pemerintah yang terus berupaya mengendalikan pergerakkan masyarakat. Melalui ragam kebijakan pengendalian senantiasa mengupayakan yang terbaik. Memaksimalkan pelayanan kesehatan, memperbaiki tata kelola dan sistem pelayanan kesehatan mesti menjadi perhatian menyongsong pergantian tahun.

Kita tentu tak ingin berkutat pada persoalan yang sama di setiap pergantian waktu. Partisipasi dan kerja sama masyarakat diharapkan untuk mencegah penyebaran wabah sekaligus bergotong-royong mempertahankan kehidupan. Mempertahankan kehidupan berarti melakukan yang terbaik untuk hidup yang lebih damai, hidup yang menyenangkan, penuh dengan rasa hormat pada integritas dan martabat manusia.

*

PADA kenyataannya, masih terjadi ragam kekerasan karena perbedaan ideologi atau konflik sosial, konflik kepentingan dengan titik akhir marjinalisasi. Di titik ini kebijakan inklusif adalah jawaban untuk mengakomodasi seluruh anak bangsa tanpa membedakan atas dasar kemampuan atau gender.

Para sahabat difabel sering dilihat sebagai kelompok berkebutuhan khusus sejatinya ketika persepsi diletakkan pada kemampuan berkontribusi, maka para sahabat difabel memiliki kemampuan yang dapat dioptimalkan untuk menyelesaikan ragam persoalan sosial. Bahwa keterbatasan fisik merupakan cara mendobrak kenormalan, memperkaya persepsi berpikir dan bekerja.

Masih lekat dalam ingatan korban kekerasan seksual di beberapa daerah yang berujung pada keputusan bunuh diri karena depresi. Masih terjadi ragam kasus kekerasan seksual yang tak pernah selesai diproses.

Perkosaan merupakan bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan yang paling banyak terjadi di Indonesia sepanjang 2016-2020, yakni 7.338 kasus atau 29,61% dari total kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. Bentuk kekerasan seksual paling banyak berikutnya adalah pencabulan, yakni 6.186 kasus (24,96%) dan inses sebanyak 3.318 kasus (13,39%).

Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), per November 2021, kekerasan pada anak di 2019 terjadi sebanyak 11.057 kasus, 11.279 kasus pada 2020, dan 12.566 kasus pada 2021. Kekerasan yang dialami perempuan, juga mengalami kenaikan.

Manusia sejagat tiba di ujung tahun, namun nasib RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) tidak jelas ujungnya. Membiarkan RUU TPKS tak diakomodasi pimpinan DPR RI adalah sinyal butanya nurani. Prinsip moral tidak bertaring atas kejahatan, dan kebaikan jadi kabur. Martabat kaum perempuan dilecehkan.

Mengapa RUU TPKS harus secepatnya disahkan menjadi sebuah produk undang-undang? Ini adalah desakan moralitas dan infrastruktur untuk perlindungan menyeluruh. Kekerasan seksual terhadap anak-anak dan perempuan adalah penyerangan terhadap martabat kemanusiaan.

Maka kekerasan seksual adalah kejahatan kemanusiaan yang dikutuk oleh prinsip moral agama, kepercayaan, dan ideologi manapun. Ini alasan mendasar di balik Deklarasi Universal HAM pada 1948, Pembukaan UUD 1945 aline ke-4 dan batang tubuh, dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asaski Manusia.

Di dalam kondisi subordinasi, represi, dan dominasi sistematis seperti ini, kebisuan, depresi, dan atau air mata korban adalah bukti paling kuat. Membisu adalah berkata-kata tanpa kata. Air mata adalah protes tanpa pemaksaan. Wajah depresi adalah kejujuran paling telanjang. Sayangnya, pimpinan DPR RI belum sampai pada tahap kontemplasi atas realitas. Mengesahkan RUU TPKS adalah tindakan memihak korban, mewujudkan keadilan dan kebenaran. Fraksi-fraksi partai politik di DPR RI boleh berbeda kepentingan politik pragmatis, tetapi harus bertumpu di atas prinsip moral yang sama untuk mengesahkan RUU TPKS.

Tertundanya pengesahan RUU TPKS adalah lubang kekurangan yang dibiarkan menganga, menodai kinerja parlemen sejak digagasnya RUU ini. Kenyataan ini menuntut kita segera dan harus merealisasikan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

RUU TPKS dan RUU PPRT (Pelindungan Pekerja Rumah Tangga) bermuara pada sebuah masalah sosial yang terus digaungkan setiap tahun: Kesetaraan gender. Mungkin saja para pembahas undang-undang melihat kedua draft undang-undang sangat bernada perempuan. Melupakan keadaan hakiki perempuan dan laki-laki adalah setara. Melupakan bahwa urusan tenaga kerja domestik bukan melulu persoalan perempuan.

Paradigma berpikir bias mestinya tak mendapat tempat dalam dinamika pengambilan kebijakan apalagi yang berkaitan dengan tujuan bernegara dan menjawab aspirasi publik.

Di tengah jerit kelompok yang tak henti mencari keadilan, sebagian dari kita justru berteriak untuk amandemen konstitusi yang nyatanya bukan representasi suara publik. Hak Asasi Manusia (HAM) terabaikan karena kepentingan politik. Misalnya hak-hak masyarakat adat yang sampai hari ini belum juga diakomodasi dalam sebuah payung hukum perlindungan melalui RUU Masyarakat Hukum Adat.

Terorisme masih dibiarkan langgeng, menciptakan masalah di tengah kerukunan masyarakat yang semakin menguat. Pada saat yang sama tuntutan menanamkan nilai-nilai kebangsaan terus menggema, merangkul seluruh anak bangsa tanpa kecuali sesuai nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

*

UPAYA menanamkan nilai luhur kebangsaan ditempuh melalui pembelajaran sejak dini. Bahwa generasi milenial dan generasi Z adalah aset masa depan bangsa, generasi penerus yang kelak menjadi pemimpin patut dibekali dengan pendidikan yang memadai menyambut Indonesia Emas. Dampak pandemi pada dunia pendidikan menyisakan celah yang perlu dibenahi, learning loss.

Kegiatan pendidikan masih dilakukan secara daring, meski sejak November terdapat beberapa daerah yang sudah menerapkan pembelajaran tatap muka (PTM).

Pembelajaran daring tak serta memenuhi kebutuhan belajar para naradidik sehingga diperlukan pembenahan dengan menyiapkan kurikulum adaptif, peningkatan kompetensi guru dan perbaikan infrastruktur jaringan internet. Kemudian masalah stunting masih menjadi tugas berat yang patut diselesaikan.

Pada 2019 persentase angka stunting nasional berada pada 27, 67%. Jumlah yang masih jauh dari standar WHO, di bawah 20%. Covid 19 semakin menambah persentase di atas.Masalah stunting tidak hanya menyerang fisik, melainkan membahayakan kemampuan otak anak-anak dan kaum remaja. Kemampuan konsentrasi terganggu, memori melemah.

Dengan demikian, jika masa depan Indonesia ada di tangan generasi muda, stunting sebenarnya tengah mengancam masa depan bangsa. Membiarkan stunting merusak anak-anak dan kaum remaja sama dengan membiarkan bangsa ini berjalan mundur.

Maka mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanah Konstitusi harus dimulai dengan memberantas stunting. Anak-anak dan kaum remaja bebas stunting, Indonesia sehat dan tumbuh. Melirik angka persentase stunting yang masih tinggi, pemerintah dan seluruh elemen bangsa berkewajiban untuk memberantas bahaya stunting di tahun 2022.

*

PANDEMI juga berimbas pada kehidupan politik. Berbagai studi tentang demokrasi dan kebebasan melaporkan berlanjutnya tren penurunan demokrasi di banyak negara. Indonesia tak terkecuali. Skor demokrasi kita terus turun sejak lima tahun terakhir dan terus mengalami peredupan selama pandemi. Diperlukan penguatan demokrasi dari prosedural ke substansial.

Menurut laporan the Economist Intelligent Unit (EIU), secara umum demokrasi Indonesia di atas rata-rata skor dunia, tapi skor penurunannya dalam lima tahun terakhir termasuk yang terbesar.

Faktor utama penurunan itu bukanlah pandemi, tapi aturan-aturan yang membatasi kebebasan warga, seperti UU ITE. Selama pandemi, kasus-kasus penangkapan terhadap pengguna internet meningkat. Angka ini seiring dengan peningkatan jumlah pengguna internet dan interaksi orang secara online yang sangat intens selama pandemi.

Sebagian besar kasus terjadi terkait penggunaan media sosial, baik akibat ujaran kebencian, penyebaran hoax, maupun pencemaran nama baik. Kemudian, orkestrasi politik legislasi nasional (Prolegnas) tahun 2021 sangat buram sebagaimana diketahui hanya mengesahkan delapan RUU dari 37 yang ditetapkan dalam Prolegnas. Delapan RUU tersebut yakni Revisi UU Kejaksaaan, Revisi UU Jalan, Revisi UU Otonomi Khusus Papua, RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, RUU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, serta tiga RUU mengenai Pembentukan Pengadilan di beberapa daerah.

Prolegnas bukan hanya sebatas deretan daftar RUU yang akan dibahas dalam satu tahun, sehingga hanya terkesan dalam rangka memenuhi target dalam bentuk wishlist. Seharusnya penetapan prolegnas sebagai prioritas didasarkan pada tujuan bernegara yang secara filosofis sesungguhnya telah tegas dinyatakan dalam alinea ke empat Pembukaan UUD 1945. Dengan demikian prolegnas bukan hanya keranjang sampah yang kemudian dipungut dengan dasar kesukaan lembaga pembentuk UU.

Miris jika memperhatikan Prolegnas 2021. Karena, pertama, banyak RUU yang memiliki relasi kuat (close engagement) dengan tercerabutnya pemenuhan hak konstitusional rakyat justru tidak ditetapkan sebagai UU. Misalnya saja RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, RUU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga, RUU Masyarakat Hukum Adat.

Bahkan RUU tersebut tidak dapat ditetapkan hanya terkait dengan persoalan-persoalan teknis harmonisasi kemudian menjadi terabaikan. Kedua, tidak ada penentuan skala prioritas dalam setiap daftar prolegnas sehingga semakin melemahnya semangat kebangsaan yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945.

Sebaiknya pemerintah segera membentuk pusat/badan regulasi nasional, yang berada langsung di bawah Presiden agar dalam segi formal peraturan perundang-undangan tidak berakibat disharmoni dan tertata dengan baik serta lebih efektif dan efisien sehingga tidak menimbulkan preseden buruk seperti UU Cipta Kerja.

*

PADA saat bersamaan sebagian bisnis dan usaha masih menerapkan aturan work from home (WFH). Beberapa sektor usaha tak mampu lagi meneruskan bisnisnya, dan tutup di tengah jalan. Meski secara makro, ekonomi Indonesia mengalami rebound, angka pengangguran dan kemiskinan melonjak naik.

Upaya untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional harus konsisten dilakukan setelah penyebaran Covid-19 relatif bisa dikendalikan. Upaya adaptasi di beberapa industri yang berdampak pada pengurangan tenaga kerja, harus segera dicarikan solusinya.

Selain itu, penguatan di sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) penting dilakukan dalam rangka menghidupkan kembali ekonomi masyarakat yang terimbas pandemi.

Indonesia memiliki UMKM yang keberadaannya sangat penting bagi perkembangan perekonomian Indonesia di tahun 2022. UMKM menyumbang 60% Produk Domestik Bruto Indonesia (Government Support Encourages MSMEs and Creative Economy to Upgrade, 2021). Jumlah UMKM di Indonesia pada tahun 2021 adalah sekitar 62 juta, yang berarti satu dari lima penduduk di Indonesia memiliki UMKM.

Sebagian besar dari UMKM di Indonesia adalah usaha mikro jumlahnya adalah sekitar 61 juta, atau sekitar 98,75% (Indonesia’s SMEs are key to development. How can they grow? | World Economic Forum, 2021).

Dalam tahun 2021 untuk menghadapi tekanan akibat pandemi pemerintah telah mengucurkan Rp162,4 triliun untuk membantu UMKM (Indonesia in Full Swing to Strengthen its Economic Backbone, 2021). Banyak dari UMKM tidak memiliki rencana pertumbuhan strategis.

Dalam dua tahun terakhir fokus pengembangan UMKM terletak pada transformasi digital UMKM. Namun ternyata terdapat masalah yang lebih besar seperti bagaimana meningkatkan kapasitas manajerial dan operasional untuk tumbuh dan berkembang.

Integrasi transformasi digital, peningkatan kapasitas manajerial dan kapasitas operasional akan memberikan manfaat yang jauh lebih besar pada pengembangan UMKM. Sebagian besar UMKM tidak memiliki pengetahuan tentang tahapan pertumbuhan dari suatu bisnis yaitu pertama adalah pendatang baru, kemudian artisan, lalu terdapat usaha sedang bertumbuh (emerging), berikutnya yang menantang dan terakhir adalah mainstream.

Menurut riset yang dilakukan oleh World Economic Forum dan didukung oleh Evermos dan Shopee (2021) ternyata tiga tahapan pertama yaitu pendatang baru, artisan, dan bisnis yang sedang bertumbuh adalah tahapan yang paling penting untuk menjadi perhatian pengembangan UMKM di Indonesia karena jumlahnya adalah 99,805% dari semua bisnis di Indonesia.

Para pebisnis di tahapan ini kekurangan pendekatan strategis untuk mengembangkan usahanya. UMKM di Indonesia 99% adalah pada tahapan pendatang baru di mana seringkali usaha mereka terhenti karena mereka tidak mengetahui bagaimana mengidentifikasi target pasar yang benar.

Selain itu mereka tidak mengetahui produk dan jasa yang dibutuhkan oleh pasar, lalu bagaimana memenuhi permintaan tersebut dan memperoleh laba pada akhirnya. (Indonesia’s SMEs are key to development. How can they grow? | World Economic Forum, 2021).

Sedangkan tahap artisan berjumlah 0,5% dimana pada tahapan ini suatu bisnis telah menemukan kecocokan antara produk dan pasar namun kesulitan untuk membesarkan skala usaha mereka. Pengembangan skala diperlukan untuk sistem, sumber daya, dan proses.

Di dua kategori ini transformasi digital tidak memberikan manfaat yang besar. Tahapan ini para pendiri bisnis memerlukan latihan dasar bagaimana menciptakan suatu nilai, bagaimana membangun suatu sistem, bagaimana membuat preposisi nilai pelanggan, bagaimana membangun sebuah tim.

Sedangkan bisnis yang sedang tumbuh berjumlah 0,35%. Pada tahapan ini pemilik bisnis telah mengerti bagaimana mencapai pertumbuhan yang mereka rencanakan, bahkan mereka telah mendapatkan validasi dari industri. Banyak bisnis di tahapan ini stagnan karena mereka seringkali berkesimpulan bahwa pasar sudah jenuh dan berusaha mencari bisnis lain sehingga banyak yang kehilangan fokus.

Kesimpulannya bahwa digital transformasi harus disertai dengan upaya-upaya peningkatan kapasitas manajerial, sumber daya dan operasional agar manfaatnya dapat dirasakan oleh sebagian besar UMKM di Indonesia.

Memang, ekonomi dan dunia usaha sangat bergantung kepada interaksi manusia. Sebagian besarnya memerlukan pertemuan langsung. Oleh karena itu tempat-tempat usaha dan sentra bisnis tak akan beroperasi secara leluasa jika angka vaksinasi belum mencapai target dan kekhawatiran terhadap penyebaran virus masih terus berlanjut.

Dalam dilema ini, kesehatan tetap menjadi prioritas dan menjadi kunci bagi berlangsung dan pulihnya geliat ekonomi.

*

BELUM juga tahun berganti dengan setumpuk pekerjaan rumah, sebagian politisi ramai memantik isu terkait konstelasi politik tahun 2024. Siklus yang menyebabkan masyarakat apatis terhadap politik yang ujungnya tak lain adalah kepercayaan publik yang makin merosot.

Kala politik tak lagi etis, yang terjadi adalah katastrofi moral. Sebuah kegagalan manusia global. Surya Paloh tak henti mengingatkan kadernya, kerja politik tak boleh meniadakan kemanusiaan. Bagi penulis, terdapat dua tesis dalam politik yang tegas dijalani, be mindful politician dan become compassionate.

Menjadi politisi tak cukup mengisi ruang partisipasi tetapi menggunakan nalar, rasa dan sadar untuk mengakomodasi aspirasi, hadir bersama masyarakat, mengedepankan politik yang berbelarasa.

Mengutip catatan United Nations (UN), setiap negara berhadapan ragam isu sosial dan politik di tengah upaya melawan wabah. Salah satu ketidakadilan global tampak dalam perbedaan harga yang harus dibayar di sebagian besar negara mau tidak mau turut membedakan langkah menuju pemulihan.

Belum hadir dengan bermacam varian juga beragam ancaman. WHO kemudian meluncurkan COVAX sebagai upaya global untuk melawan penyebaran wabah.

Tugas selanjutnya adalah pemulihan di berbagai sektor dengan catatan pemulihan pendidikan dan kesehatan khususnya kesehatan mental, karena Covid-19 bukan penyakit yang mudah dikalahkan dalam sekali tindakan.

Tantangan terbesar bagi anak-anak. Mereka tak lagi memiliki ruang belajar dan bermain yang menyenangkan. Mereka “diharuskan” beradaptasi dengan ruang terbatas untuk bertumbuh. Kemampuan membaca, menulis, berhitung diuji melalui pembelajaran daring tanpa didampingi guru yang berkompeten, saat orang tua mengganti peran guru.

Hal yang tak dapat ditolak, jalan panjang upaya menanggulangi Covid-19, hampir pasti mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Belum lagi dalam pertemuan G20 lalu, isu utama yang dipersiapkan dan dilaporkan negara-negara maju masih seputar upaya mencegah laju penyebaran virus.

Di titik ini, satu frasa sepakat yang dibutuhkan adalah merayakan harapan. Harapan untuk pulih. Tak perlu kembali ke keadaan semula, setidaknya setiap negara mampu menelisik diri, mengoptimalkan kemampuan untuk pulih, termasuk Indonesia.(*)

“Kondisi layak vaksin terhadap anak harus benar-benar dipahami masyarakat agar tahapan vaksinasi untuk anak bisa berjalan dengan lancar,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (14/12).

Pemerintah pada Selasa (14/12) memulai program vaksinasi untuk anak usia 6-11 tahun. Tim Advokasi Vaksin Covid-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menilai rencana pemerintah memberikan vaksin Covid-19 untuk anak umur 6 tahun-11 tahun bermanfaat dan aman.

Pesan bermanfaat dan aman ini, menurut Lestari yang akrab disapa Rerie, harus sampai dan dipahami masyarakat luas, agar tidak ada keraguan dalam pelaksanaannya.

Diakui Legislator NasDem itu, vaksinasi untuk kelompok anak usia 6-11 tahun membuka kesempatan seluas-luasnya untuk meningkatkan imunitas agar aktivitas anak di usia tersebut tetap bisa berlanjut.

Karena di kelompok usia 6-11 tahun, ujar Rerie, masih harus menjalankan aktivitas belajar tatap muka yang dapat berisiko penularan sesama siswa, guru, orang tua dan lansia di rumah.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap, program vaksinasi nasional terhadap kelompok anak bisa berjalan dengan baik di seluruh Tanah Air.

Perluasan masyarakat yang mendapatkan vaksin Covid-19, tambah Rerie, semakin mempercepat terbentuknya kekebalan kelompok yang diharapkan dan mendukung upaya pengendalian penyebaran virus korona di Tanah Air.

Catatan Satgas Covid-19 hingga Senin (13/12) jumlah masyarakat yang sudah divaksinasi dosis kedua yaitu sebanyak 103,13 juta orang (49,52%) dari total target sasaran vaksinasi.

Pemerintah telah menetapkan sasaran vaksinasi untuk mencapai kekebalan kelompok yaitu 208,26 juta orang.(*)