Salah satu yang menjadi sorotan Willy adalah kasus yang terjadi di Rutan Sialang Bungkuk, Pekanbaru, Riau. Sebanyak 14 narapidana di rutan tersebut terlibat pesta minuman keras dan narkoba. Videonya viral di media sosial.

Willy mengatakan peristiwa itu mirip dengan peristiwa di Lapas Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatra Selatan, akhir tahun lalu dan peristiwa sejenis lainnya.

“DPR tentu mengapresiasi tindakan cepat dan terukur yang diambil Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Provinsi Riau dengan mencopot Kepala Rumah Tahanan Kelas I Pekanbaru,” kata Willy, di Jakarta, Kamis (17/4/2025).

Tidak cukup dengan pencopotan pejabat, menurut Willy, diperlukan evaluasi yang mendasar dan komprehensif terkait pengelolaan rutan.

Komisi XIII, kata dia, akan segera memanggil jajaran kementerian untuk mengkoordinasikan perbaikan secara menyeluruh mengenai masalah itu.

Legislator Partai NasDem itu mengatakan, evaluasi pengelolaan lapas maupun rutan perlu dilakukan mulai dari hulu hingga hilir. Berbagai permasalahan yang terjadi di lapas perlu diurai satu per satu agar peta jalan perbaikan lapas di Indonesia berhasil.

“Komisi XIII sudah tabung banyak catatan tentang kapasitas, fasilitas, manajemen pengelolaan lapas di sisi hilir termasuk kasus Lapas Sialang Bungkuk ini. Kita juga sudah berdialog secara formal dan informal dengan berbagai pihak berkenaan dengan sistem pemasyarakatan warga binaan. Nanti kita ulas semua sesuai mekanisme hak pengawasan DPR,” tegasnya.

Willy menegaskan permasalahan pengelolaan lembaga pemasyarakatan di Indonesia ini cukup kompleks dan perlu melibatkan berbagai perspektif agar bisa ditemukan akar masalahnya sehingga ada perbaikan.

Dia Menambahkan, anomali kelonggaran aturan yang tampak dari peristiwa di mana ada warga binaan yang joget-joget sambil konsumsi miras atau narkoba bukan hanya perlu dilihat dari sisi kelalaian pengelola lapas.

“Kita perlu temukan akar masalahnya, beyond mencopot pejabat terkait. Kenapa dilonggarkan aturannya tentu punya latar belakang, ini harus ditemukan,” tegasnya.

Dikatakan bahwa jika terjadi transaksi yang melibatkan pelonggaran aturan, hal tersebut perlu diperiksa untuk memastikan apakah kesejahteraan pengelola lapas sudah memadai. Selain itu, jika warga binaan merasa perlu untuk melakukan dugem atau mengonsumsi narkoba, perlu ada penilaian psikologis terhadap mereka. Oleh karena itu, banyak hal yang harus diperiksa.

Willy mengatakan akan segera bertemu dengan jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan agar perbaikan lapas dapat segera terwujud. Ia meyakini Menteri Imipas Agus Andrianto mampu memperbaiki persoalan ini bekerja sama dengan DPR.

“Komisi XIII DPR dan Kementerian Imipas sebagai mitra strategis punya cita-cita yang sama untuk perbaikan sistem pemasyarakatan. Tidak akan sulit mendialogkan langkah perbaikan sistem pemasyarakatan ke depan,” pungkasnya.

(dpr.go.id/*)

“Pernyataan yang disampaikan Presiden Prabowo adalah pernyataan berdasarkan undang-undang yang mengacu pada konstitusi. Karena itu kita perlu mendukungnya,” ujar Willy melalui keterangan tertulis, Kamis (10/4/2025).

Willy mengatakan, hukuman mati di masa moderen sudah ditinggalkan oleh banyak negara. Kalau pun diberlakukan, lanjutnya, akan menjadi pilihan terakhir yang sangat hati-hati ditetapkan.

Legislator Partai NasDem dari dapil Jawa Timur XI (Bangkalan, Pamekasan, Sampang, dan Sumenep) itu mengatakan hukuman mati berkaitan dengan hak asasi manusia (HAM). Pernyataan Prabowo disebut memberi pemahaman soal HAM.

“Konstitusi manapun tidak pernah memberi hak bagi negara untuk mencabut hak hidup warga apalagi tanpa dasar undang-undang,” tandasnya.

Willy memahami bahwa korupsi kerap dikatakan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Namun, hal itu masih diperdebatkan ukurannya.

“Untuk itulah kita perlu tetapkan batasannya. Undang-undang tindak pidana korupsi terbaru pun tidak menyebut korupsi sebagai tindak pidana extraordinary,” tukas Willy.

(metrotvnews/*)

“TPPO ini tidak bisa ditangani hanya di hulu atau hilir saja, tapi harus melibatkan semua pihak,” ujar Willy saat memimpin Kunjungan Kerja Masa Reses Komisi XIII DPR RI di Padang, Sumatra Barat, Rabu (9/4/2025).

Legislator Partai NasDem DPR RI itu menjelaskan, peran Direktorat Jenderal Imigrasi hanya berada di bagian akhir dari proses. Tahapan-tahapan sebelumnya perlu diawasi secara ketat dan selektif. Salah satu tantangan utama, adalah banyaknya alasan palsu yang digunakan pelaku untuk mengelabui petugas.

“Kalau sudah di imigrasi, itu sudah di ujung. Proses sebelumnya yang harus kita awasi secara ketat karena banyak sekali alasan-alasan palsu yang digunakan untuk menyamarkan tindakan perdagangan orang,” ujarnya.

Willy juga mendorong agar imigrasi memperkuat sistem basis data dan analisis terhadap motif keberangkatan warga negara Indonesia (WNI) ke luar negeri.

“Kami di Komisi XIII DPR yang bermitra dengan Ditjen Imigrasi benar-benar meminta agar database diperkuat, termasuk analisis motif keberangkatan WNI. Ini penting untuk mempermudah pemantauan,” imbuhnya.

Willy juga menyoroti titik rawan perdagangan orang yang terjadi ketika WNI berangkat ke luar negeri secara ilegal, khususnya melalui jalur tidak resmi atau ‘jalur tikus’. Kondisi itu membutuhkan pendekatan luar biasa (extra ordinary).

“Yang paling rawan itu ketika WNI berangkat secara ilegal melalui jalur tikus. Ini perlu pendekatan yang tidak biasa. Pendekatan luar biasa,” tegasnya.

Willy mendorong kolaborasi seluruh elemen, termasuk dari tingkat desa. Dia menekankan pentingnya memperluas program desa binaan sadar imigrasi dengan dukungan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah.

“Mulai dari tingkat desa sampai ke imigrasi, perlu kolaborasi. Desa binaan sadar imigrasi harus diperluas, tentu dengan dukungan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah. Harapannya, warga negara kita tidak lagi menjadi korban TPPO,” tukasnya.

(dpr.go.id/*)

“Saya pikir usulan ini adalah langkah yang progresif. Artinya, kita tidak lagi diskriminatif terhadap latar belakang seseorang,” kata Willy di Padang, Sumatra Barat, Senin (7/4/2025).

Kementerian Hak Asasi Manusia mengusulkan agar Polri menghapuskan SKCK. Menteri HAM, Natalius Pigai, menilai syarat SKCK berpotensi menghalangi hak asasi warga negara.

Menurut Willy, warga binaan berhak mendapatkan hak yang sama termasuk mencari pekerjaan, sehingga tidak bisa terhalangi oleh syarat SKCK. Apalagi, setiap warga binaan sudah menjalani hukuman saat mereka mendekam di lembaga pemasyarakatan.

“Jadi jangan sampai ketika mereka sudah jatuh tertimpa tangga dan ditimpuki orang pula,” ujar legislator Partai NasDem itu.

Apabila perusahaan berdalih ingin memvalidasi latar belakang seseorang, termasuk mantan narapidana, menurut Willy, cukup melakukan verifikasi data diri.

Hal penting yang perlu digarisbawahi, kata dia, ialah prinsip penegakan HAM tanpa adanya diskriminasi bagi siapapun, termasuk eks narapidana. Hal itu juga selaras dengan prinsip semua warga negara sama di mata hukum.

“Jadi, apa yang ditandaskan Pak Natalius Pigai merupakan langkah yang progresif,” tegasnya.

Dalam waktu dekat, Komisi XIII akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Menteri HAM mengenai usulan penghapusan SKCK.

Willy juga berpendapat bahwa usulan tersebut juga sejalan dengan Asta Cita pertama Presiden Prabowo Subianto, yakni memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM. (Yudis/*)

Ketua DPW Partai NasDem Riau Willy Aditya, mengatakan bahwa kegiatan ini akan melibatkan banyak pihak, termasuk Gubernur Riau dan Kapolda Riau. Ia berharap aksi nyata ini dapat menjadi agenda rutin demi keberlanjutan lingkungan hidup.

“Insyaallah, ke depan kita bersama Pak Gubernur Riau dan Kapolda Riau akan mengadakan jambore lingkungan hidup di titik-titik bekas karhutla. Kita akan mengumpulkan anak-anak muda untuk menanam pohon,” ujar Willy dalam keterangannya usai acara Buka Puasa Bersama Keluarga Besar NasDem Riau di Kantor DPW Partai NasDem Riau, Rabu (26/3/2025).

Ketua Komisi XIII DPR RI itu juga mengapresiasi Kapolda Riau, Irjen (Pol) Herry Heryawan yang memiliki kepedulian serupa terhadap isu lingkungan. Ia menegaskan pentingnya langkah konkret dalam menjaga kelestarian alam.

“Jadi, kita tidak boleh hanya turun tangan saat kebakaran terjadi. Kita bisa belajar dari Cina dan Mesir yang telah menanam miliaran pohon. Itu luar biasa. Kalau bukan kita yang menyelamatkan bumi, siapa lagi?” tambahnya.

Menurut Willy, Partai NasDem menilai isu lingkungan hidup sebagai tantangan besar yang harus segera diatasi. Ia mengajak semua elemen masyarakat untuk bersatu dan bergotong royong dalam mencari solusi atas permasalahan lingkungan.

“Pak Kapolda juga luar biasa, punya kepedulian yang sama. Jadi, mari kita bergandengan tangan. Pemilu masih lama, Belanda masih jauh. Apa tugas sejarah kita? Ya lihat apa hal krusial di sekitar kita,” tegasnya.

(RO/WH/AS)

Paasalnya, warga binaan yang akan kembali ke masyarakat tentu menghadapi tantangan dalam pekerjaan, kehidupan keluarga, hingga bermasyarakat.

“Kemudian ketika sudah diberikan amnesti, bagaimana proses reintegrasi dengan masyarakat, keluarga, dan pekerjaan mereka sendiri?” ujar Willy dalam Podcast Orator Fraksi Partai NasDem DPR RI, Selasa (25/2/2025).

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Timur XI (Bangkalan, Pamekasan, Sampang, dan Sumenep) itu mengungkapkan, proses verifikasi syarat dan kriteria amnesti mesti dilakukan secara transparan dan akuntabel. Terutama mempertimbangkan nilai kemanusiaan, demokrasi, dan situasi khusus.

“Proses kriteria yang kemudian kita dalami termasuk SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung). Karena ini hak prerogatif presiden maka basisnya adalah kemanusiaan, demokrasi, dan situasi khusus dengan overcrowding di lapas yang berimplikasi pada beban anggaran negara yang tersita, hampir Rp2 triliun untuk itu,” ungkap Willy.

“Presiden kita sedang melakukan efisiensi dan sebagainya, tentu ini menjadi konsekuensi baik bagi tata kelola kita,” lanjutnya.

Ia menjelaskan, proses amnesti sebagai wujud dari mengurai permasalahan dan pemenuhan hak harus menjadi solusi yang komprehensif agar terdapat rumusan yang efektif dalam pemberian amnesti yang berdampak langsung pada kebermanfaatan.

“Ini tentu kita harus berpikir dari hulu ke hilir,” tegasnya.

Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah memproyeksikan akan memberikan amnesti bagi 100 ribu warga binaan. Langkah strategis tersebut diharapkan dapat mengurai benang kusut yang dihadapi lembaga pemasyarakatan (lapas).

“Overcrowded-nya sudah 85 persen, dalam skema ya Pak Prabowo akan memberikan 100 ribu. Tentu ini menjadi angka yang signifikan,” ujar dia.

“Kalau bisa diredusir secara signifikan maka beban negara serta tata kelola itu menjadi sangat baik, bukan hanya terbantu, tapi mengurai benang kusut lingkaran setan,” pungkasnya.

Simak selengkapnya dalam Podcast Orator di Kanal YouTube Fraksi Partai NasDem DPR RI.

(Safa/*)

“Terkait dengan spirit panja ini, reformasi tata kelola imigrasi dan pemasyarakatan terkait hal-hal viral, seperti peredaran narkoba di lapas, praktik-praktik di lapas yang masih banyak a,b,c,d-nya, akan kita dalami di panja nanti,” ujar Willy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Komisi XIII menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andriyanto, pada Rabu (19/2). Sejumlah hal dibahas di antaranya pemberian amnesti kepada 44 ribu narapidana, pembentukan panja tata kelola pemasyarakatan dan keimigrasian, hingga pemutihan status WNI di luar negeri yang selama ini berstatus ilegal.

“Terkait keterlanjuran warga negara kita yang imigran, yang selama ini dianggap illegal, kita berpikir bagaimana mencarikan solusinya untuk kemudian status mereka bisa legal dan dapat perlindungan dari negara,” ujar Willy.

Willy menekankan, pertemuan Presiden Prabowo dengan Perdana Menteri Malaysia beberapa waktu lalu merupakan gerbang terkait pemutihan status WNI ilegal di Malaysia. Secara historis, Indonesia pernah melakukan pemutihan status WNI yang ilegal secara dokumen.

“Toh ada ikatan sejarah sosio kultural kita dengan Malaysia. Kita harap ini juga dengan negara-negara lain, termasuk Timur Tengah,” ujar legislator Partai NasDem itu.

Dalam rapat dengan Menteri Imipas, Willy juga mendorong pembahasan lebih lanjut terkait penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Pada 2024, imigrasi menghasilkan PNBP sebesar Rp9 triliun. Diharapkan pada tahun-tahun berikutnya penerimaan negara bisa digenjot.

“Ini setelah didalami oleh teman-teman Komisi XIII, potensinya bisa lebih berlipat ganda. Tentu butuh pembahasan lebih mendalam, berkaitan dengan pariwisata dan hal-hal lain. Jadi ini perlu dikaji lebih mendalam,” pungkas Willy.

(Yudis/*)

“Amnesti biasanya fokusnya memberikan pengampunan oleh presiden secara politis dalam sejarah kita. Nah, amnesti ini agak istimewa karena ada situasi yang melandasi bermotifkan hak asasi manusia, kemanusiaan, dan demokrasi,” ujar Willy seusai Rapat Kerja Komisi XIII DPR dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andriyanto, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Kementerian Imipas, kata Willy, masih melakukan verifikasi terhadap 44 ribu narapidana yang akan diberikan amnesti. Komisi XIII mendorong Menteri Imipas untuk segera finalisasi data narapidana beserta kriteria pemberian amnesti secara rinci.

“Masih pengelompokan mana yang amnesti, mana yang grasi, dan mana yang abolisi. Karena persetujuan DPR itu hanya terkait dengan amnesti, pertimbangan DPR cuma terkait dengan amnesti. Grasi dan abolisi itu tidak memiliki persinggungan dengan DPR,” tandasnya.

Sejauh ini sudah ada 19 tibu narapidana yang sudah diverifikasi. Willy mengatakan, Komisi XIII akan berkunjung ke Ditjen Kemasyarakatan Kementerian Imipas untuk menelaah dan mencermati data tersebut.

“Maka kemudian terkait dengan pengguna narkoba, kami akan lebih mendalami surat edaran Mahkamah Agung (SEMA). Jadi orang sudah lanjut usia, sakit yang keterusan, difabel, dan lainnya juga,” tegas Willy.

Terkait wacana pemberian amnesti untuk eks Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), Willy menegaskan bahwa kemungkinan tersebut sangat terbuka. Meski hingga saat ini pemerintah belum memberikan lampu hijau untuk amnesti eks KKB.

“Teman-teman Komisi XIII meng-appeal itu. Kita pernah punya pengalaman terkait GAM (Gerakan Aceh Merdeka), itu bersenjata semua. Kenapa itu diberikan amnesti. Dan yang KKB Papua ini sudah menyatakan ikrar setia pada merah putih,” tukas legislator Partai NasDem itu.

(Yudis/*)

“Kami meminta kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja Komisi XIII untuk memastikan efisiensi anggaran yang dilakukan tidak memengaruhi efektivitas program prioritas,” ujar Willy saat memimpin Rapat Kerja Komisi XIII DPR dengan sejumlah kementerian dan lembaga di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Timur XI (Bangkalan, Pamekasan, Sampang, dan Sumenep) itu juga berharap, kepentingan masyarakat atau rakyat harus menjadi pertimbangan utama dalam implementasi efisiensi anggaran agar dapat tepat sasaran.

“Berorientasi pada kepentingan masyarakat dengan tetap memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas agar pengelolaan keuangan negara semakin efisien, tepat sasaran, dan berkelanjutan,” ungkap Willy.

Ia menerangkan, kementerian dan lembaga yang menjadi mitra kerja Komisi XIII agar membuka ruang dialog terkait rincian anggaran dan pelaksanaan efisiensi anggaran.

“Komisi XIII meminta kepada kementerian/lembaga untuk dapat menyajikan dan mendiskusikan secara mendalam bersama Komisi XIII terkait rincian anggaran pada rapat kerja yang akan diagendakan selanjutnya,” pungkasnya.

(Safa/*)

Dalam Prolegnas Prioritas 2025, RUU PPRT tidak dicantumkan sebagai beleid carry over. Jika benar demikian maka pembahasan RUU itu akan dimulai dari awal. Padahal, pada periode lalu, RUU PPRT sudah disahkan menjadi usul inisiatif DPR. Presiden juga sudah mengirim surpres untuk melanjutkan pembahasan. Namun hingga akhir periode, RUU PPRT tak kunjung dibahas di tingkat II.

“Harusnya Baleg bisa mengklarifikasi, bagaimana statusnya (RUU PPRT). Kalau hanya prolegnas prioritas dan tidak ada carry over-nya, itu sisyphus (licik dan penuh tipu daya), ya,” ujar Willy dalam diskusi bertajuk Peringatan Hari PRT Nasional, Open Mic DPR: Afirmasi untuk Pengesahan UU PRT yang digelar Forum Diskusi Denpasar (FDD) 12 di Jakarta, Rabu (12/2/2025).

Willy yang pada periode lalu merupakan Ketua Panja RUU PPRT, mengatakan konsensus antara pimpinan DPR dan fraksi-fraksi pada akhir periode DPR lalu ialah meng-carry over pembahasan RUU PPRT.

“Kalau tidak carry over, mulai dari penyusunan lagi. Itu capek sekali. Kalau ini tidak di carry over, ini suatu tragedi. Karena apa? Ini kan politik kemanusiaan, yang menjadi legal standing dari UU PPRT. Ini selemah-lemahnya iman kemanusiaan lah, iman kewarganegaraan,” tandasnya.

Legislator Partai NasDem itu masih berkeyakinan bahwa RUU PPRT sangat diperlukan untuk mengatur PRT. Payung hukum yang ada yakni UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan tidak pernah mengakui pekerja domestik dan pekerja sosial sebagai seorang pekerja.

“Ada ketakutan, oh nanti PRT berserikat, kita bisa dipenjarakan oleh PRT kita. Itu paranoia-paranoia (ketakutan). Yang paling berat feodalisme dan patriarki, itu yang menajdi paranoia fundamental value. Ketakutan-ketakutan itu harus dituntaskan,” tegas Willy.

Ia berharap segera ada solusi dari pimpinan DPR dan Baleg terkait status RUU PPRT. Termasuk penunjukan di alat kelengkapan dewan (AKD) yang akan membahasnya.

“Ini komitmen politik kerakyatan. Apalagi Pak Prabowo mempunyai komitmen politik kerakyatan yang luar biasa. Gayung bersambut. Harus segera diselesaikan,” tukas Willy.

(Yudis/*)

“DPR dalam hal ini memberikan pertimbangan dan dalam konteks peran dan fungsi pengawasan tentu kita akan melihat siapa-siapa saja yang akan diajukan dalam daftar 44 ribu ini,” kata Willy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2025)

Legislator Partai NasDem itu mengatakan pihaknya akan menggelar rapat kerja (raker) dengan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas pada 11 Februari 2025 perihal daftar nama napi yang berhak mendapatkan amnesti.

“Di dalam raker itu nanti kita akan lihat bagaimana data-data yang akan diusulkan,” ucap Willy.

Willy menekankan bahwa pemberian amnesti sejatinya merupakan hak konstitusional Presiden Prabowo Subianto. DPR hanya memberikan pertimbangan mengenai calon nama napi yang berhak menerima pengampunan.

“Nanti kita di dalam raker nanti kami akan lihat yang 44 ribu ini kategorinya apa saja. Itu yang paling penting dan itu memang sudah jadi tugas yang melekat pada DPR,” ucap Willy.

Sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya segera mengirimkan 44 ribu nama narapidana yang bakal mendapatkan pengampunan atau amnesti kepada Presiden Prabowo Subianto. Hal itu bakal dilakukan setelah Direktorat Pidana pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) rampung melakukan verifikasi. Proses verifikasi di Ditjen AHU diharapkan rampung pada pekan depan. (metrotvnews/*)

Komisi XIII DPR mengapresiasi pertemuan tersebut yang membahas berbagai isu strategis, termasuk ekonomi, energi, serta manajemen perbatasan dan imigrasi.

“Kanada memiliki pengalaman dalam mengelola perbatasan dengan baik, terutama karena berbatasan langsung dengan Amerika Serikat. Kami ingin mempelajari bagaimana mereka mengelola imigrasi, termasuk kursus reguler yang diberikan kepada petugas imigrasi mereka,” ujar Willy seusai pertemuan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/01/2025).

Legislator Partai NasDem itu menambahkan bahwa Kanada membuka peluang kerja sama dalam pelatihan bagi petugas imigrasi, kepolisian, serta staf ahli DPR RI.

“Tadi saya tanyakan apakah kita bisa bekerja sama dalam program pelatihan reguler yang mereka selenggarakan. Beliau menyatakan sangat terbuka, sehingga petugas imigrasi kita, kepolisian, hingga staf ahli di DPR bisa belajar dari pengalaman Kanada dalam mengelola sistem imigrasi,” jelas Willy.

Sementara itu, Duta Besar Kanada H.E. Mr. Jess Dutton menyampaikan apresiasinya atas sambutan Komisi XIII DPR RI dan menegaskan banyak potensi kerja sama yang dapat dikembangkan antara kedua negara.

“Selain manajemen perbatasan dan imigrasi, kami juga melihat peluang kerja sama dalam isu lembaga pemasyarakatan, imigrasi, serta hak asasi manusia,” ungkapnya.

Melalui dialog yang konstruktif ini, diharapkan Indonesia dan Kanada dapat memperkuat hubungan bilateral, khususnya dalam mengatasi tantangan di bidang imigrasi dan perbatasan. (dpr.go.id/*)

Buku yang merupakan kelanjutan dari Mimpi Tentang Indonesia 1 (2023) ini mengupas tentang mimpi anak bangsa dalam menyongsong 100 tahun Republik Indonesia pada 2045. Dengan gaya penulisan khas seorang wartawan, Budiman merangkum wawancara lebih dari 100 tokoh untuk menggambarkan visi tentang kebinekaan, persatuan, dan demokrasi.

Dalam pengantarnya, Budiman menyampaikan bahwa impian masyarakat Indonesia sejatinya memiliki benang merah yang sama yakni dream of diversity atau mimpi tentang kebinekaan.

“Saya kagum kepada Partai NasDem karena tradisi mereka mendiskusikan pikiran-pikiran orang. Ini adalah sesuatu yang positif dan harus terus dirawat,” ungkap Budiman.

Diskusi yang berlangsung penuh semangat ini menegaskan pentingnya refleksi dan dialog dalam membangun masa depan bangsa. Melalui buku ini, Budiman kembali membuktikan bahwa mimpi besar bangsa Indonesia tidak hanya layak direkam, tetapi juga diperjuangkan bersama.

Acara diawali dengan keynote speech dari Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem Hermawi Taslim yang memuji karya Budiman sebagai refleksi mendalam terhadap perjalanan bangsa.

Taslim juga menekankan bahwa NasDem menjadi salah satu partai yang dekat dengan dunia buku. Forum diskusi menjadi salah satu cerminan partai modern.

Sementara itu, Ketua Koordinator Bidang Ideologi, Organisasi, dan Kaderisasi DPP Partai NasDem Willy Aditya memberikan analisis yang tajam terhadap buku ini. Ia menyebut Budiman sebagai ‘seorang yang galau akan kondisi bangsa’ namun menganggap kegelisahan tersebut sebagai pengingat akan pentingnya terus memperjuangkan kebinekaan.

“Masih ada orang yang benar-benar resah akan nasib bangsa ini. Itu luar biasa,” tegas Willy.

Willy yang juga Ketua Komisi XIII DPR RI itu juga menyoroti pentingnya pemisahan antara urusan pribadi dan urusan publik yang akarnya begitu kuat diteladani para pendiri bangsa.

Ia mengutip kisah Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai teladan pemimpin yang menjaga integritas dengan memisahkan urusan keluarga dari negara.

Moderator Agus Maulana dengan cakap memandu diskusi, melibatkan partisipasi aktif dari hadirin, termasuk Gubernur Akademi Bela Negara (ABN) NasDem IGK Manila, Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, jajaran pengurus DPP Partai NasDem, dan anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem.

Buku setebal 238 halaman ini tidak hanya menggambarkan mimpi tentang kebinekaan, tetapi juga persatuan, keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan.

Dengan gaya bertutur yang mengalir, Budiman menutup narasinya dengan visi besar: dream of democracy atau mimpi tentang demokrasi.

Mereka yang menjadi narasumber buku ini antara lain Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) sekaligus mantan Menko Polhukam Mahfud MD, Kepala Laboratorium Indonesia 2045 (Lab 45) Jaleswari Pramodhawardani, Sekjen Partai NasDem Hermawi Taslim, dan Gubernur terpilih Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena.

(WH)

“Kunjungan ini merupakan momentum yang sangat penting untuk memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Belanda. Dari pertemuan ini, harapannya makin sinergis kerja sama di berbagai sektor dan memberi dampak positif bagi kemajuan Indonesia, khususnya dalam bidang hukum dan pendidikan,” ujar Willy saat menerima Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Timur XI (Bangkalan, Pamekasan, Sampang, dan Sumenep) itu mengungkapkan, kunjungan Marc yang didampingi Sekretaris Kedua Bidang Politik Kedutaan Besar Kerajaan Belanda, Zilla Boyer, juga membahas sistem pemasyarakatan, keimigrasian, dan hak asasi manusia (HAM).

Willy berharap ada kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah Indonesia dan Kerajaan Belanda demi memberikan manfaat nyata bagi kedua negara.

Sementara itu, Marc menyatakan kesiapan Kerajaan Belanda untuk berkolaborasi dengan pemerintah Indonesia di sejumlah sektor. Terutama, dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Marc menambahkan, kerja sama Indonesia-Belanda juga telah berjalan di sektor sosial, budaya, Pendidikan, dan hukum. Bahkan banyak alumni pendidikan di Belanda berasal dari Indonesia.

“Ada banyak alumni pendidikan dari Belanda yang berasal dari Indonesia. Kami akan menginisiasi pertemuan mereka dengan para pembuat kebijakan, nanti Pak Willy semoga bisa hadir juga,” ucap Marc.

(safa/*)

“Sebagai orang yang studi dan menulis tentang ideologi Pancasila, saya berpendapat bahwa ideologi bisa maju hanya dengan pikiran, perasaan, dan tindakan,” ujar Willy dalam acara ‘Refleksi Akhir Tahun 2024 BPIP’ di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Kamis (19/12).

Legislator Partai NasDem itu menilai masyarakat seharusnya sadar bahwa Pancasila mengandung nilai luhur yang layak menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Namun sayangnya, banyak hal yang masih jauh dari pengamalan ideologi Pancasila, khususnya pada kehidupan ketatanegaraan yang kini kental dengan liberalisme.

“Sayangnya kelemahan kita ada di pendekatan metodologi. Jika kita mau jujur, di dada Pancasila itu semua value yang disepakati oleh para pendiri negara kita ada. Hanya satu value yang tidak pernah mereka terima dan tidak pernah ada di dada Pancasila, yaitu liberalisme. Tapi hari ini, politik, sosial, ekonomi, budaya, semuanya liberal. Di mana dada Pancasila itu?” tanya Willy.

Narasi pancasila sebagai ideologi bangsa terdapat nilai-nilai yang bisa diaktualisasikan dalam kehidupan sekitar. Tanpa nilai-nilai Pancasila, kata Willy, masyarakat Indonesia akan terpecah belah.

Menurutnya, Pancasila hanya akan menjadi mitologi jika hanya dijalankan dengan orientasi bisnis. Atas dasar itu, dia mengajak para penyelenggara negara yang ditugaskan untuk membumikan Pancasila agar menggunakan pendekatan berbasis gerakan.

“Hal yang paling penting dari menjalankan ideologisasi Pancasila adalah dengan Gerakan, bukan bisnis as usual. Pancasila hanya akan menjadi mitologi kalau kita terjebak sebagai orang-orang yang menjalankan bisnis as usual. Harus ada elang pergerakan di sana. Apa itu elang pergerakan? Spirit!” tuturnya.

Selain itu, Willy juga mendorong BPIP dan sejumlah kementerian/lembaga (K/L) untuk memperkenalkan Pancasila tak hanya secara nasional dan transnasional sebagai landasan dalam mengatasi persoalan radikalisme dan terorisme.

“Saya berdiskusi dengan Kepala BNPT, Pancasila bukan hanya untuk dalam negeri, tetapi saya menawarkan bagaimana Indonesia menjadi center of excellence dari kontra terorisme, dari program deradikalisasi. Namun, ketika kita tidak bisa berekskresi, berpraktik, bermoral, beretika, way of life, way of thinking, kita akan sulit ke arah sana,” tegas Willy.

(metrotv/*)

Menurutnya, kedua sistem tersebut dapat berjalan dalam kerangka demokrasi Pancasila.

“Kita tidak bisa melihatnya secara hitam putih. Dua-duanya hidup di ranah Pancasila. Dulu, di zaman sistem tertutup, disebut demokrasi Pancasila. Sekarang dengan demokrasi yang lebih liberal, kita juga tetap berada dalam alam Pancasila,” ujar Willy di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Kamis (18/12).

Menurut Willy, hingga saat ini bangsa Indonesia belum dapat memastikan sistem pilkada mana yang lebih mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Namun, ia menekankan bahwa Bung Karno sebagai perumus Pancasila mengedepankan prinsip musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan.

“Bung Karno lebih memilih musyawarah dan mufakat dalam konsep sosio demokrasi. Kalau berbicara pada variabel substantif yang bernama sosio demokrasi, kita sebenarnya sudah menikmati kemewahan demokrasi yang seperti ini,” ungkap Willy.

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Timur XI (Bangkalan, Pamekasan, Sampang, dan Sumenep) itu berpandangan, wacana perubahan sistem pilkada tidak boleh diputuskan secara tergesa-gesa.

Ia mendorong para pemangku kebijakan, akademisi, dan lembaga riset untuk melakukan kajian mendalam sebelum memutuskan sistem yang paling cocok diterapkan di Indonesia.

“Apa yang paling tepat untuk kita lakukan adalah berbasis riset. Saya menawarkan dua perspektif. Pertama, kekuatan negara kita ada pada dialog. Kedua, semua sistem politik adalah kesepakatan bersama atau common consensus. Jadi, mari kita duduk bersama,” tegas Willy.

Willy juga menyoroti fenomena mahalnya biaya pilkada, termasuk pengeluaran besar-besaran untuk survei elektabilitas dan popularitas. Menurutnya, kajian riset yang komprehensif dapat membantu menemukan solusi agar beban biaya politik dapat dikurangi.

“Kenapa selama ini pilkada membutuhkan biaya besar untuk survei elektabilitas dan popularitas? Sistem politik seperti ini mestinya bisa diubah dengan berbasis riset. Negara maju itu berbasis riset. Sebelum menyesal, lebih baik kita pikirkan sekarang. Apalagi, empat tahun ke depan tidak ada pemilu, jadi ini tidak mendesak,” paparnya.

Untuk memastikan sistem pilkada yang ideal, Willy mengajak perguruan tinggi dan fakultas ilmu sosial politik (FISIP) dari berbagai universitas di Indonesia untuk ikut terlibat. Dia menekankan pentingnya kolaborasi lintas lembaga dalam mengkaji sistem pemilihan yang sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia dalam jangka panjang.

“FISIP dari pelbagai universitas harus ikut serta. Kita butuh survei dan kajian dari mereka, walaupun nantinya itu belum tentu menjadi keputusan final,” tuturnya.

Ia berharap kajian bisa menghasilkan sistem politik yang lebih adaptif, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia ke depan. Baginya, keputusan yang diambil tanpa riset yang memadai hanya akan merugikan bangsa di kemudian hari.

“Empat tahun ke depan tidak ada pemilu, jadi ini momen yang tepat untuk melakukan riset dan evaluasi. Kita perlu menarik napas, berpikir jernih, dan menemukan sistem yang lebih baik,” pungkasnya.

(metrotvnews/safa/*)

“Kita harus melibatkan banyak kelompok, baik political society, civil society, akademisi, untuk melakukan riset base. Kita punya banyak waktu karena ini baru selesai pilkada,” kata Willy, Rabu (18/12).

Willy mengatakan pembahasan rumusan aturan terkait sistem pemilihan kepala daerah harus dilakukan dengan pikiran jernih. Hal itu penting untuk mencegah terjadinya polemik berkepanjangan di masa mendatang.

“Orang bijak mengatakan, jangan pernah kau ambil keputusan di saat kau sedang emosional,” ujar Willy.

Legislator Partai NasDem dari Dapil Jawa Timur XI (Bangkalan, Pamekasan, Sampang, dan Sumenep) itu juga mendorong seluruh partai politik di parlemen maupun di luar untuk duduk Bersama, sehingga keputusan yang diambil bisa merangkul semua.

“Karena ada dialog, ada musyawarah di sana. Jadi, apapun yang akan kita hasilkan, itu tidak hasil dari konspirasi, tapi hasil dari keputusan Bersama secara sadar dan objektif,” tukas Willy.

(metrotvnews/*)

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Willy, dalam kegiatan Kampanye Akbar yang digelar di Lapangan Gadih Basanai, Kecamatan Sutera, Sabtu (23/11).

“Kehadiran saya disini, merupakan bentuk dukungan penuh dari DPP Partai NasDem untuk Pasangan Hendrajoni dan Risnaldi. Insya Allah kami di DPP akan ikut mengawal segala proses, hingga Hendrajoni kembali mengabdi sebagai Bupati Pesisir Selatan 2025-2030,” ungkap Willy yang juga Ketua Komisi XIII DPR RI tersebut.

Kegiatan Kampanye Akbar HJ-RI itu juga dihadiri sejumlah Tokoh Nasional asal Pesisir Selatan seperti Darizal Basir dan Alirman Sori. Juru Kampanye Paslon HJ-RI Syafrizal Ucok, Bakri Bakar, Saidal Masfiyuddin, Novrial Bahrun dan Arif Yumardi, juga ikut berorasi pada kegiatan tersebut.

“Lebih dari 200 titik yang kami kunjungi sepanjang masa kampanye, keinginan masyarakat untuk Hendrajoni kembali mengabdi semakin tinggi, bahkan hingga kampanye hari terakhir ini. Insya Allah, kerinduan dan keinginan masyarakat untuk dapat kita wujudkan, bersama dengan Hendrajoni dan Risnaldi,” ujar Saidal selaku Ketua Tim Pemenangan HJ-RI dalam orasinya.

Tampak juga hadir sejumlah Anggota Fraksi dan Ketua Partai Pengusung HJ-RI yakni Nasdem, PPP, PDI-Perjuangan dan Partai PAN.

Kegiatan Kampanye Akbar tersebut juga diramaikan oleh Artis Ibukota, seperti Mpok Elly Sugigi, Wawa Marisa dan juga Sulis yang mengajak puluhan ribu masyarakat yang hadir untuk bersholawat bersama.

“Alhamdulillah, Kampanye Akbar berjalan dengan sukses dan dihadiri puluhan ribu masyarakat Pesisir Selatan. Kami mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada seluruh relawan dan pendukung yang hadir, yang telah ikut bersholawat semoga do’a kita semua didengarkan oleh Allah SWT, Aamiin,” ungkap Calon Bupati Pesisir Selatan Nomor Urut 2, Hendrajoni Dt. Bando Basau.

(Bee)

“Tentu perlu ada pemeriksaan terhadap pembuat video dan kepala lapas sepatutnya, bukan hanya menyangkut kasus yang viral terjadi. Apakah situasi tersebut benar atau tidak,” kata Willy di Jakarta, Selasa (19/11).

Sebelumnya, sebuah video viral di media sosial yang menunjukkan napi bebas menggunakan ponsel hingga pesta narkoba di dalam Lapas Tanjung Raja Ogan Ilir. Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto telah meminta kalapas dan kepala pengamanan lapas dinonaktifkan dalam rangka menjalani pemeriksaan.

“Langkah Menteri menonaktifkan kalapas sudah tepat untuk melakukan pemeriksaan. DPR akan mendukung keputusan tentang langkah perbaikan yang akan diambil,” tandas Willy.

Legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur XI (Bangkalan, Pamekasan, Sumenep, dan Sampang) itu menilai perlu dilakukan reformasi besar-besaran dari jajaran petugas lapas dan pejabatnya agar semua bisa membuat program baru yang lebih baik.

“Istilahnya kita harus bersih-bersih bersama di lapas dari budaya yang sebelumnya mungkin tidak baik. Itu semua harus dibenahi dengan pendekatan humanis,” sebut Willy.

Wakil rakyat yang sudah dua periode duduk di Senayan itu menilai reformasi lapas diperlukan karena selama ini telah banyak kasus yang terjadi. Untuk itu Willy mendorong agar persoalan lapas diselesaikan secara komprehensif.

“Kita akan lelah kalau menyelesaikan kasus per kasus. DPR bersama Menteri bekerja komprehensif selesaikan persoalan lapas-lapas di Indonesia,” tegasnya.

Di sisi lain, Willy juga mengingatkan pentingnya fasilitas lapas yang memanusiakan manusia, meski merupakan tempat pembinaan bagi pelaku kejahatan. Dengan fasilitas dan program yang baik, ia berharap pelaku kriminal bisa keluar menjadi ‘orang baru’ sehingga tidak kembali melakukan kesalahan.

“Fasilitas harus humanis, para petugas juga menjalankan fungsi dengan cara-cara yang humanis. Sudah barang tentu hal ini perlu pengelolaan yang humanis. Ini yang akan kita bahas dalam Panja Lapas ke depan,” tukas Willy.

(dpr.go.id/*)

“Tadi kami sudah melakukan rapat dengan pihak Rutan, kebetulan hadir juga Plt Dirjen Pemasyarakatan, Pak Ambeg Paramarta dan Plh Karutan Kelas I Salemba, Pak Aris. Kepala Rutan (Agung Nurbani) sedang diperiksa pihak Rutan untuk didalami beberapa hal,” ujar legislator NasDem itu di Rutan Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (14/11).

Willy mengungkapkan bahwa salah satu temuan penting adalah laporan terkait beberapa CCTV yang tidak aktif, terutama yang berada di area belakang sel tempat para tahanan kabur.

“Kami mendapatkan laporan bahwa beberapa CCTV tidak aktif, apalagi yang di belakang tempat tahanan kabur,” jelas Willy.

Ia menjelaskan, pihak DPR telah melakukan pendataan terhadap tujuh tahanan yang kabur, yang semuanya merupakan tahanan kasus narkoba.

“Tujuh orang yang kabur terdiri dari tiga narapidana dan empat tahanan. Indikasinya lebih terkait kasus narkoba,” tambahnya.

Legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur XI (Bangkalan, Pamekasan, Sumenep, dan Sampang) itu juga menyampaikan rencana menggelar rapat pimpinan (Rapim) dan membentuk panitia kerja (Panja) sebagai tindak lanjut kaburnya tujuh tahanan tersebut. Pihak kepolisian juga akan dipanggil untuk memberikan klarifikasi.

“Kami akan cek sejak kapan para tahanan ini dititipkan di sini, apakah oleh polisi atau jaksa,” tegas Willy.

(dpr.go.id/*)